--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Selasa 23 Desember 2008 15:20 UTC ** SURAT TERBUKA MINTA PEMBEBASAN LIU XIABAO ** CINA MINTA TAHANAN GUANTANAMO DIKEMBALIKAN ** FIJI DEPORTASI DUBES SELANDIA BARU ** ULASAN PERS: FILIPINA MENGELABUI DUNIA DAN AKANKAH MUCHDI BEBAS? ** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: AHMAD ABUTALEB KE ROTTERDAM: WARGA MAROKO PERTAMA PADA JABATAN WALIKOTA ** GEMA WARTA TOPIK INDONESIA: PENDANGKALAN HAK-HAK ASASI MANUSIA SELAMA 2008 ** GEMA WARTA TOPIK INDONESIA: KEKERASAN TERHADAP PERS BISA MENINGKAT DALAM PEMILU 2009 * SURAT TERBUKA MINTA PEMBEBASAN LIU XIABAO Sekitar 150 penulis kondang dan aktivis HAM meminta Cina membebaskan pembangkang Liu Xiaobo. Mereka mengirim seruan dalam bentuk surat itu kepada Presiden Hu Jintao. Surat terbuka itu ditandatangani oleh lantara lain Salman Rushdie dan Umberto Eco. Cina sudah mengumumkan tidak akan melayani surat tersebut. Aktivis HAM Liu ditangkap awal bulan ini karena menandatangani manifest yang meminta demokrasi dan kebebasan berpendapat. Liu dikenal atas perannya dalam protes mahasiswa berdarah tahun 1989 di lapangan Tianannmen. * CINA MINTA TAHANAN GUANTANAMO DIKEMBALIKAN Cina ingin ke-17 pemberontak muslim yang ditahan di penjara Guantanamo Bay dikirim kembali ke Cina. Beijing bereaksi atas kesediaan Jerman menampung pemberontak dari suku Uigur tersebut. Presiden Amerika yang akan datang Barack Obama berencana menutup penjara Amerika di basis marinir Kuba tersebut. Para tahanan ini sudah bebas dua tahun lalu, tapi tidak bisa kemana-mana. Mereka tidak mungkin kembali ke Cina karena kemungkinan besar akan disiksa, sementara negara lain tidak ada yang siap menampung. Jerman agak berkelit dengan penerimaan tahanan Guantanamo, tapi berpendapat hal ini harus dilaksanakan dalam ikatan Eropa. Portugal dan negara anggota Uni Eropa lain sudah menyatakan bersedia bertanggungjawab. * FIJI DEPORTASI DUBES SELANDIA BARU Pemerintah militer Fiji mendeportasi duta besar Selandia Baru. Demikian Menteri Luar Negeri Selandia Baru Murray McCully. Sebagai balasan Wellington memerintahkan dubes Fiji untuk angkat kaki. McCully mengatakan tidak terkejut dengan tindakan FIji. Pemerintah Selandia Baru adalah salah satu yang paling keras mengkritik pemerintahan pimpinan Jenderal Voreqe Bainimarama yang naik jabatan dengan kudeta 2006. * PEMERINTAH AUSTRALIA MENGAKU SALAH Pemerintah Australia mengaku melakukan kesalahan besar pada sebuah kasus terorisme. Kasus ini melibatkan dokter India Mohamed Hanif. Menteri Kehakiman Robert McClelland mengatakan undang-undang anti terorisme harus disesuaikan untuk mencegah kesalahan sama terulang. Demikian McClleland menanggapi laporan penyelidikan kasus Hanif. Hanif dituduh secara tidak benar terlibat dalam rencana pemboman gagal di London dan Glasgow. Hanif ditangkap dan ditahan selama dua minggu. Ternyata tidak ada bukti yang memberatkan dirinya. Sementara pemerintah Australia sudah menarik visanya, sehingga Hanif harus kembali ke India. * AMERIKA INGIN SANKSI LEBIH KERAS ATAS MUGABE Amerika ingin Presiden Zimbabwe Robert Mugabe dijatuhi sanksi lebih berat. Menteri Luar Negeri Condoleezza Rice mengatakan akan merundingkan hal tersebut dengan negara lain. Dia tidak lagi percaya akan pembentukan pemerintah koalisi pimpinan Mugabe. Perundingan soal ini sudah berbulan-bulan macet. Satu-satunya penyelesaian adalah Mugabe harus lengser. Saat ini sudah diterapkan larangan bepergian dan berdagang terhadap rejim Mugabe, tapi Rice ingin sanksi diperketat. Sementara Rice belum menyebutkan detilnya. * BELANDA MASIH KONSUMSI KAYU ILEGAL Di Belanda masih banyak dijual kayu tropis yang ditebang secara ilegal. Demikian LSM lingkungan Belanda Milieu Defensie. Belanda adalah salah satu konsumen utama kayu merbau, yang banyak digunakan pada pintu atau lantai. Merbau berasal dari jenis pohon yang terancam punah dan ditebangi secara ilegal di Papua. Pertahunnya Indonesia menebangi dua milyar hektar hutan tropis, sama besar dengan setengah wilayah Belanda. Walau pun tempat penjualan kayu dan perusahaan lain sudah berjanji, mereka jarang menawarkan alternatif pengganti atas kayu ilegal. * AMERIKA VONIS LIMA PEMUDI MUSLIM BERSALAH Pengadilan di Amerika menyatakan lima pemuda muslim bersalah berencana masuk ke basis tentara Fort Dix, dekat Philadephia. Selain menerobos masuk, mereka juga berencana menembak sebanyak mungkin tentara. Kelima pemuda ini kelahiran luar Amerika. Tiga bersaudara Albania dan dua lainnya kelahiran Turki dan Yordania. FBI terus mengawasi mereka selama setahun setelah penangkapan bulan Mei 2007. Tim pembela mengatakan rencana itu tidak serius, hanya bualan belaka. Hukuman akan diputuskan bulan April, kemungkinannya penjara seumur hidup. * TIMOR LESTE DI TEPI ANARKI Laporan pasukan keamanan PBB mengatakan Timor Leste masih di ujung anarki. Ini bisa menyebabkan kerusuhan sewaktu-waktu. Termasuk kerusuhan yang memecahbelah negara ini tahun 2006. Turunnya pemasukan minyak juga mengancam terjadinya keresahan sosial. Ekonomi Timor Leste bergantung pada pengeboran minyak lepas pantai dan cadangan gas milik bersama dengan Australia. Kedua sumber ini menghasilkan 40 juta dolar per tahun bagi kas negara. Laporan mengatakan pasukan penjaga keamanan internasional harus tetap tinggal, walau pun penduduk lokal ingin mereka hengkang. * UUD GUINEA DITANGGUHKAN Tentara Republik Guinea menangguhkan undang-undang dasar, memecat para pejabat pemerintah dan melarang aktivitas serikat buruh. Ini terjadi beberapa jam setelah meninggalnya presiden Lansana Conte yang sudah memerintah negara di Afrika Barat ini dengan tangan besi selama 24 tahun. Menurut UUD, ketua parlemen bisa menjabat presiden sementara dan dalam dua bulan harus diadakan pemilu. Conte berkuasa tahun 1984 melalui kudeta militer. Semakin banyak pihak tidak puas di tahun-tahun terakhir pemerintahannya. Ini ditekan dengan cara-cara militer. Mei lalu, posisi Conte semakin terpuruk karena pemberontakan militer yang tidak puas. Kesehatan Conte juga sudah lama buruk. Dia menderita diabetes kronis dan leukemia. Usianya 74 tahun. * PEMBANGUNAN RUMAH LIBURAN WILLEM-ALEXANDER Putra Mahkota Belanda Pangeran Willem-Alexander dan Putri Maxima boleh membangun rumah liburan mereka di Mozambik. Demikian Perdana Menteri Jan Peter Balkenende seperti dikutip harian Telegraaf. Sebelumnya proyek terancam batal akibat kekhawatiran akan biaya pengamanan yang tinggi. Balkenende menyebut hal itu berlebihan. Dia mengatakan sudah ada perjanjian dengan Dinas Pengamanan Kerajaan dan Diplomatik. Willem-Alexander berharap pembangunan dimulai awal tahun. Sejumlah rekan dari berbagai negara Eropa juga sudah mulai membangun di kawasan yang sama. Pembangunan diharap membawa kesejahteraan bagi rakyat sekitar. Dalam rencana terdapat juga kompleks liburan bintang lima. * BERITA BURSA Bursa Eropa berhasil mengatasi kekalahan pada pembukaan hari ini. Para pialang kembali yakin untuk berinvestasi setelah turunnya nilai tukar beberapa hari terakhir. Tampaknya penutupan Wall Street yang negatif dan turunnya nilai tukar Asia tidak mempengaruhi. Indeks AEX Amsterdam ditutup laba 1% pada 246 poin. Bursa di Frankfurt, Paris dan London naik 0,2 hingga 0,8%. Sementara bursa Tokyo tutup sehubungan dengan hari raya nasional. Bursa lain di wilayah sekitar ditutup dengan rugi. Seoul ditutup 3% lebvih rendah, sydney 0,7% dan Hong Kong 2,8%. Seould merugi akibat produsen mobil Kia kehilangan 15% nilai sahamnya, setelah Toyota memberi perkiraan rugi untuk kedua kalinya dalam dua bulan Senin kemarin. Bursa Tokyo ditutup Senin pada 8723,78 poin naik 1,6% dari penutupan Jumat. 1.00 euro = 1,39623 dolar 1.00 euro = 15.307.40 rupiah 1.00 dolar = 10.962.62 rupiah * FILIPINA MENGELABUI DUNIA DAN AKANKAH MUCHDI BEBAS? Sejak Presiden Gloria Arroyo berkuasa tahun 2001, 933 orang hakim, aktivis HAM dan wartawan dibunuh, sementara 200 orang lainnya hilang. Mereka semua adalah menentang pemerintah. Menurut laporan khusus PBB, pelaku eksekusi di luar hukum ini adalah tentara yang dilindungi penuh pemerintah. Demikian harian Belanda Trouw. Filipina dinilai baik oleh Dewan HAM PBB Juni lalu. Dewan menilai sudah ada perbaikan dalam hal eksekusi aktivis HAM dan wartawan. Namun di awal 2008 kembali terjadi 47 eksekusi di luar hukum. Pemerintah Filipina yang sangat tergantung pada bantuan internasional, sudah mengelabui mata dunia. Demikian Neri Colmenares, ketua asosiasi pengacara HAM Filipina seperti dikutip harian Trouw. Salah satu tindakan yang digembar-gemborkan pemerintah Arroyo di depan Dewan HAM PBB di Jenewa adalah pendirian seratus pengadilan untuk mengadili pembunuhan tersebut. Hanya, menurut Colmenares, sidang tidak pernah berlangsung. Selain itu, Arroyo juga memerintahkan semua informasi soal eksekusi ini dilaporkan padanya. Colmenares tambah skeptis, ini berarti presiden bisa menentukan informasi mana yang diteruskan ke hakim dan mana yang tidak. Menurut Trouw semua ini akan tetap berlangsung di bawah presiden baru tahun 2010. Selama tentara masih sangat kuat, pelanggaran HAM tetap akan terjadi. Para pembunuh juga akan tetap bebas berkeliaran. Masyarakat takut lapor. Dunia internasional harus menekan pemerintah Filipina. Kita ke Indonesia. Majalah internet Australia Inside Indonesia mengulas kejanggalan proses pengadilan Muchdi Purwopranjono, mantan wakil kepala BIN yang dituduh mengotaki pembunuhan Munir. Muchdi dijerat pasal pembunuhan berencana yang bisa hukuman mati, penjara seumur hidup atau 20 tahun. Tapi, jika jaksa gagal menghadirkan bukti rencana dan motif pembunuhan, Muchdi bisa bebas. Motif Muchdi adalah dirinya dipecat sebagai Komandan Kopasus akibat penyelidikan Munir. Tapi pejabat senior TNI bersaksi dan mengatakan Muchdi tidak masuk Tim Mawar yang diklaim Munir terlibat dalam pembunuhan dan penculikan para pengkritik Soeharto tahun 1997-1998. Ini bertentangan dengan pernyataan Departemen Pertahanan pada situs webnya. Namun dokumen yang bisa dijadikan bukti bahwa Muchdi membunuh Munir karena ingin balas dendam, ternyata tidak bisa digunakan di pengadilan. Alasannya tidak jelas. Bukti yang bisa didapat dari saksi, juga tidak ada. Sejumlah pejabat BIN yang sedianya bersaksi, mundur atau menarik pernyataan. Budi Santoso, mantan staf Muchdi yang ingin dijadikan saksi utama, bahkan tidak pernah hadir walau pun sudah 14 kali dipanggil. Dikabarkan Budi sekarang adalah intel pada kedubes Indonesia di Afganistan. Pembicaraan telpon Muchi dengan Budi Santoso juga tidak bisa digunakan sebagai bukti, karena tidak ada rekaman percakapan. Inside Indonesia mengatakan kasus pembunuhan Munir adalah ujian bagi kedewasaaan demokrasi Indonesia. Dengan absennya motif, saksi utama dan rekaman percakapan, tampaknya Muchdi bisa lolos. Tapi apa pun hasilnya, jaksa masih bisa banding. Keputusan akhir ada di tangan Mahkamah Agung. Siapa tahu bukti lain akan tampil sementara itu. Demikian Inside Indonesia, demikian pula ulasan pers kali ini. * AHMAD ABUTALEB KE ROTTERDAM: WARGA MAROKO PERTAMA PADA JABATAN WALIKOTA Menteri Muda Sosial Belanda Ahmed Aboutaleb mulai 5 Januari mendatang akan menjabat sebagai Walikota Rotterdam. Naiknya pejabat keturunan Maroko ini selalu dipantau dengan pandangan tajam. "Saya terkadang punya perasaan bahwa adanya harapan terhadap diri saya yang di atas kemampuan manusia. Itu tidak adil'. Berikut laporan redaktur siaran Arab Nicolien den Boer. Jarang terjadi pengangkatan walikota begitu kontroversial seperti pengangkatan Ahmed Aboutaleb. Baru saja tersiar berita surat kabar, Leefbaar Rotterdam partai oposisi terbesar kota itu, sudah marah-marah. Partai tersebut berpendapat tidaklah bisa diterima bahwa 'fansnya kesebelasan Ajax' dari Amsterdam yang memiliki paspor ganda menjadi walikota Rotterdam. Di jalanan tanggapan sebagian warga Rotterdam juga negatif. Apa keberatan terpenting mereka? Aboutaleb adalah a. Muslim, b. berasal dari Maroko dan c. 'terlalu Amsterdam'. Namun itu tidaklah benar; Aboutaleb hanya tinggal di Amsterdam beberapa tahun dan selanjutnya di terutama di Den Haag dan sekitarnya. Walau pun kebanyakan warga Rotterdam bersikap positif terhadap pengangkatannya, tidak berarti akan disambut hangat di lingkungan kerja barunya. Aboutaleb menyatakan sudah biasa dikritik, yang membuatnya selalu siaga. Namun komentar tentang kepercayaan dan asal-usulnya, lebih sulit dipahami, katanya. Ahmed Aboutaleb: Kritik seperti; ia datang dari Amsterdam. Hal itu sudah tentu merupakan kritik yang tidak bisa dibantah. Bahwa saya ini muslim juga tak bisa dibantah. Ahmed Aboutaleb, 47 tahuh, dilahirkan sebagai anak lelaki seorang imam di Beni Sidel, di kawasan pegunungan batu Maroko. Pada umur 15 tahun, bersama keluarganya, ia berimigrasi ke Belanda. Impian masa kecilnya untuk menjadi penyair, diubahnya menjadi karier jurnalis. Ia antara lain bekerja untuk televisi swasta RTL4 dan radio publik NOS. Namun pada akhirnya ia pindah ke bidang politik, antara lain sebagai penjabat Pemda Amsterdam. Penampilannya segera setelah pembunuhan sineas Theo van Gogh tahun 2004 banyak dipuji warga Amsterdam asal Maroko. Yang terkenal adalah pidatonya di suatu masjid Amsterdam, ketika ia menganjurkan warga yang mengalami kesulitan dengan norma-norma Belanda untuk pulang saja. Penampilannya itu membuahkan ketenaran, namun juga ancaman. Sejak itu ia tidak bisa keluar bebas tanpa penjagaan. Namun ia tidak melunak, dan memang ia juga tidak ingin melunakkan diri. Ahmed Aboutaleb: Saya akan bergaul dengan kawula muda Maroko di Rotterdam seperti halnya cara saya bergaul dengan kawula muda lainnya. Mereka yang baik, bisa mengaharapkan dukungan saya, bisa mengharapkan penghargaan saya. Tetapi terhadap mereka yang dengan sadar mengecewakan masyarakat, dengan sadar merusak segalanya, tidak mau bekerja; akan ditindak tanpa ampun. Di samping masalah yang timbul dengan para pemuda pandatang di Rotterdam, ia masih punya sejumlah masalah pelik. Ambil contoh kritik yang bekembang terhadap jantung Rotterdam, atau lebih baik disebut hari yang tak terpatahkan. Karena walau pun banyak upaya dilakukan para penjabat kota, Rotterdam sejak pemboman dalam Perang Dunia Kedua tidak punya pusat kota. Di samping itu angka pengangguran Roterdam juga relatif tinggi. Dan itu hanya beberapa contoh saja. Siapkah Aboutaleb menangani itu semua? Selain masalah-masalah berat, ia juga akan disorot karena keturunan Maroko. Kalau walikota keturunan Maroko pertama Belanda ini berhasil, maka pamornya akan meningkat dan jelas ia akan menjadi teladan. Tetapi kalau dia gagal, maka itu akan makin memberatkan warga pendatang Maroko lainnya. Ahmed Aboutaleb: Saya sangat sadar akan peran itu, tetapi saya rasa itu tidak adil. Kalau seorang politikus asli Belanda dari Friesland gagal, apakah berarti seluruh masyarakat Friesland juga gagal? Saya ingin di Belanda kita berkembang menjadi masyarakat yang emansiparis. Kita sering bicara tentang masalah yang ditimbulkan oleh kawula muda Maroko. Tapi pada saat yang sama 80% anak muda Maroko yang ke sekolah atau bekerja dengan baik-baik tidak boleh disalahkan atas kesalahan sekelompok kecil itu. Aboutaleb tidak suka mengumumkan rencananya sebelum ia benar-benar menjabat walikota Rotterdam tanggal 5 Januari mendatang. Ia ingin supaya warga Rotterdam memberinya waktu mengembangkan gagasan. "Kadang-kadang saya berpikir bahwa orang-orang mengharapkan hal yang tidak mungkin dari saya. Tapi saya tidak punya tongkat sihir." Ia hanya mengatakan akan menyelesaikan masa baktinya selama enam tahun. * PENDANGKALAN HAK-HAK ASASI MANUSIA SELAMA 2008 Selama tahun 2008 yang hampir berakhir ini bisa dikatakan orang Indonesia makin sadar hak-hak asasi manusia. Walau begitu masih saja terjadi pelanggaran hak asasi. Itu memang masih diprihatinkan oleh para pegiat hak-hak asasi manusia. Tetapi yang lebih mereka khawatirkan adalah terjadinya pendangkalan atas apa yang disebut hak-hak asasi manusia itu. Beirkut penjelasan pegiat hak-hak asasi manusia Usman Hamid. Usman Hamid [UH]: Usman Hamid[UH]: Hak Asasi Manusia di tahun 2008 ini mengalami satu pergeseran yang luar biasa dari apa yang disebut sebagai aspirasi HAM. Dari politik redistribusi kehadiran menuju ke satu politik identitas, atau politik rekognisi yang justru mengerosi kwalitas demokrasi. Yang pertama dalam perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Insiden serangan kekerasan terhadap sejumlah peserta demonstrasi damai di Monas, itu menjadi catatan yang cukup serius dalam penegakan Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia. Atau perlindungan terhadap sejumlah warga yang dianggap menganut aliran sesat, apakah itu Ahmadiyah atau yang lainnya termasuk Komunitas Lia Eden. Yang kedua, pergeseran itu juga kemudian menyampingkan kewajiban negara dalam menyelesaikan berbagai problem ketidakadilan struktural. Baik itu antara buruh dengan perusahaan yang sekarang mulai mengalami PHK masal, dan juga terutama berkenan dengan reforma agraria yang juga belum direalisasikan. Khususnya pembagian ulang distribusi tanah yang sampai hari ini malah makin menunjukan keadaan yang sangat serius di lapangan. Terakhir insiden di Bengkalis, Riau dan juga penangkapan warga petani di desa Indragiri Hilir di Riau juga atau sebelumnya di Blora, di Kendal yang juga menunjukan bahwa konflik agraria yang tidak terselesaikan, itu menimbulkan tindakan-tindakan kekerasan oleh negara terhadap kelompok-kelompok miskin, petani dan lain sebagainya. Nah yang ketiga, ada satu kesempatan yang sebenarnya merupakan kesempatan terakhir di tahun 2008, tapi tidak digunakan secara maksimal dalam menyelesaikan sebagai kejahatan masa lalu yaitu pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di era pemerintahan orde baru. Di awal tahun, presiden sempat memberi sinyal positif dengan menggelar pertemuan dengan para wakil keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu dan menjanjikan untuk adanya rakorpolkam. Menko polhukam ikut serta, menteri hukum dan hak asasi manusia ikut serta, mensesneg, seskap dan selanjutnya juga digelar pertemuan korban dengan menteri hukum dan HAM dan secara terpisah, dan baru saja hari ini juga ada pertemuan dengan menteri pertahanan setelah sebelumnya juga ada pertemuan-pertemuan konsultatif terlebih dahulu. Nah, tetapi ketika memasuki akhir tahun 2008, suasana berubah menjadi semacam prematurisasi pemilu. Ada suasana batin politik yang menunjukkan bahwa pertarungan politik yang seharusnya dimulai tahun depan 2009 itu telah terjadi di tahun ini. Sehingga inisiatif yang muncul baik dari pemerintah yang berkuasa hari ini, SBY sebagai incumbent politik maupun juga DPR yang membentuk pansus orang hilang, kasus penculikan aktivis selalu dilihat sebagai bagian dari upaya pencitraan menuju tahun 2009. Nah, dengan begitu maka kemajuan-kemajuan yang substantif, penegakan hak-hak asasi manusia mengalami penurunan kualitas kembali. Radio Nederland Wereldomroep[RNW]: Lalu bagaimana menurut Anda situasi hak-hak asasi manusia di tahun 2009? UH: Khusus untuk pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu, sebagai agenda transisi yang penting, itu menjadi sulit untuk sampai pada tingkat penuntutan atau sampai pada tingkat akuntabilitas di pengadilan gitu ya. Tetapi secara umum maka hak asasi manusia memang akan tersubordinasi di dalam ketegangan pertarungan politik tahun pemilu. Pada saat yang sama juga ada satu atmosfir baru yang mempersempit peluang-peluang perbaikan hak asasi manusia yaitu resesi global yang dampaknya hari ini sudah mulai kita rasakan dengan PHK massal di berbagai tempat. Ada ribuan orang yang sekarang kehilangan pekerjaan bukan saja di dunia tapi juga di Indonesia yang hari-hari ini sudah mulai kita rasakan. Ini yang saya kira akan menjadi tantangan bagi partai-partai politik di tahun 2009, seberapa jauh hak-hak asasi manusia memang betul-betul merupakan satu agenda politik yang penting bagi pembaharuan ketatanegaraan Indonesia yang akan datang atau sekedar komoditas politik untuk menjatuhkan atau melemahkan rival-rival politik dalam pemilihan umum yang akan datang. Ini yang saya kira tantangan yang terberat di dalam tahun 2009 yang buat kami merupakan tahun yang politik sehingga memandang hak asasi manusia pada tahun depan menjadi satu ramalan yang sangat politis gitu. * KEKERASAN TERHADAP PERS BISA MENINGKAT DALAM PEMILU 2009 Lembaga Bantua Hukum Pers akan membuka posko pengaduan terhadap kemungkinan terjadinya tindak kekerasan terhadap pers selama pemilu 2009. Potensi tindak kekerasan itu mungkin muncul dari ormas-ormas partai pesera pemilu. Berikut Hendrayana dari LBH Pers mengungkapkan hal itu kepada Radio Nederland Wereldomroep. Hendrayana: Berdasarkan pengalaman pemilu 2004 terutama masalah ajakan demokrasi di Indonesia tidak lepas dari sering terjadinya tindak kekerasan ya, terutama terhadap media dalam hal ini wartawan. Nah, apalagi ini mencapai 40 parpol ya sebanyak ormas-ormas yang dilapisan bawah parpol kadangkala dia tidak memahami jurnalis misalkan kesalahan dalam memberitakan sebuah perolehan suara kecenderungan yang saya perkirakan itu akan terjadi di 2009 ini. Radio Nederland Wereldomroep[RNW]: Oh, jadi ini berdasarkan pengalaman-pengalaman pemilu 2004. Tapi di lapangan sendiri sudah ada tanda-tanda yang menuju ke arah itu pak, sehingga timbul suatu kekhawatiran? Hendrayana: Kemarin ketika verifikasi parpol itu kan, verifikasi Papua yang diperlakukan oleh KPU ya, pernah ada satu stasiun televisi didatangi oleh orang-orang yang merasa dirugikan oleh pemberitaan sebuah statisun televisi tentang verifikasi parpol itu. Nah, saya melihat untuk kedepan mungkin ini kita terutama di kalangan pers akan terjadi. Semoga saja ini tidak terjadi tapi mengingat banyaknya partai politik yang ikut dalam pemilu ini cukup banyak. Dan juga di bawahnya itu kan ada ormas-ormas dan sebagainya. RNW: Nah, ini sebenarnya juga mencerminkan taraf demokrasi di Indonesia ini kebebasan mengutarakan pendapat dan sebagainya itu? Hendrayana: Ya, betul kebebasan mengutarakan pendapat yang sering dilibat bukan dengan cara seperti yang proporsional apalagi termasuk dengan masalah kasus gugatan hukum juga pak. Tetapi di tingkatan bawah dulu tahun 2004 terjadi sampai pendudukan kantor media oleh ormas parpol tersebut ya. Jadi saya melihat di sini kecenderungan di 2009 ini terutama kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat masih jadi pontensial untuk tindak kekerasan. Apalagi catatan LBH Pers tahun 2008 ini, ada 17 kasus kekerasan ya, baik fisik maupun non fisik berupa tindakan pukulan, pelemparan, perampasan kamera, pelarangan liputan memasuki suatu wilayah yang sebetulnya itu diperbolehkan begitu seperti itu. RNW: Jadi ini pernah terjadi semuanya gejala-gejala semacam ini pak ya? Hendrayana: Pernah pak, dicatatan kita 2008 itu ada 17 ya, kasus kekerasan. Para pelakunya diidentifikasi adalah TNI, polisi, masyarakat, birokrasi, partai politik, ormas, mahasiswa dalam hal ini. Dan dalam 2008 ini, dari hasil monitoring yang dilakukan oleh LBH Pers, yang dominan dilakukan oleh TNI dan polisi di Papua, di Tanjung Pinang sama di Jawa Timur itu jumlahnya enam kasus. RNW: Kemudian juga diberitakan bahwa Lembaga Bantuan Hukum Pers membuka posko-posko pengaduan. Ini bagaimana pak, apa tugas dia yang kongkrit? Hendrayana: LBH Pers selama ini kan membuka hotline pengaduan 24 jam begitu ya. Jadi setiap misalkan nanti kalau ada kasus kekerasan atau kasus apa pun kan terkait dengan bekerja juranlistik, kita siap melakukan advokasi. Apakah itu dengan melakukan pendampingan ke kepolisian jika itu terjadi kekerasan dan sebagainya. Dengan membuka posko ini apalagi menjelang pemilu mungkin, kecenderungan itu akan meningkat. Kami tadi sudah adakan konperensi pers, posko pengaduan kepada wartawan ketika ada kasus kekerasan dalam kampanye atau dalam pemilihan legislatif maupun dalam pemilihan presiden nanti. Jadi ke arah pendampingan pembelaan nanti di proses hukum seperti itu pak. RNW: Jadi ini salah satu langkah LBH Pers dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya tindak kekerasan terhadap pers pak ya? Hendrayana: Betul, betul pak, kita itu sebagai antisipasi saja. Kita seandainya satu waktu ada kasus itu terjadi kepada wartawan. RNW: Dapatkah Anda mengungkapkan selama ini menurut pengalaman dari pihak ormas atau partai mana yang melakukan tindakan kekerasan semacam ini terhadap pers? Hendrayana: Terutama ini organisasi masyarakat, laporan dari daerah-daerah. Misalnkan kaya kemarin itu yang dilakukan oleh Media Center KPI Yahya, itu ormas Islam. Jadi ada semacam pengetatan terhadap wartawan yang akan melakukan liputan seperti itu di luar Jawa terutama di daerah-daerah rawan yang konflik ya, Papua, Timika sama yang di Tanjung Pinang itu. Masih maraknya kasus kekerasan terutama terhadap jurnalis. Kami menghimbau kepada masyarakat atau pun partai politik setiap kasus kekerasan tidak dibenarkan. apalagi ini terhadap wartawan yang menjalankan profesi untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi. Jadi kepada masyarakat untuk menempuh mekanisme bagaimana diatur dengan undang-undang pers. Jika dia merasa keberatan, jika merasa dirugikan oleh sebuah pemberitaan maka tempuhlah hak jawab, hak koreksi seperti itu. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.radionetherlands.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [email protected] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
