--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Kamis 24 November 2011 14:30 UTC ** PEMILU MESIR TAMPAKNYA TETAP DIGELAR SENIN ** TURKI TIDAK MENYOAL UCAPAN WILDERS ** ARTIKEL1: PVV: BELANDA HARUS DUKUNG PAPUA ** ARTIKEL2: DILARANG TERBANG KE EROPA? KE AMERIKA SAJA ** ARTIKEL3: BERANI BONGKAR BOBROK NEGERI SENDIRI ** ARTIKEL4: KEMARAHAN RAKYAT BAWAH MESIR KE ARAH BARU ** ARTIKEL5: BELANDA PENTINGKAN KEMAKMURAN KETIMBANG HAM * PEMILU MESIR TAMPAKNYA TETAP DIGELAR SENIN Pemilu Mesir yang dijadwalkan Senin mendatang tampaknya akan tetap berlangsung. Sebagai tanggapan terhadap kekerasan yang terjadi di Lapangan Tahrir, Dewan Militer beberapa hari lalu mengatakan, pemilu menjadi prioritas. Dengan demikian Dewan Militer mengisyarakat pemilu tetap akan digelar Senin mendatang. Semula ada usulan untuk menunda pemilu sehubungan dengan tindak kekerasan tadi. Namun Dewan Militer tidak berniat untuk segera mengundurkan diri seperti yang dituntut para pendemo Lapangan Tahrir. Menurut Dewan Militer, para pengunjuk rasa itu tidak mewakili seluruh rakyat Mesir. Tapi Dewan Militer mengatakan, mereka memahami pendapat para pendemo. Pernyataan Dewan Militer itu disampaikan dalam sebuah temu pers. Pertemuan juga dihadiri Ketua Komisi Pemilu. Ia juga mengatatakan, pemilu tetap akan digelar, kalau kondisi tidak berubah. * TURKI TIDAK MENYOAL UCAPAN WILDERS Turki tidak meminta klarifikas kepada pemimpin PVV, partai anti Islam pimpinan Geert Wilders, tentang ucapannya mengenai negeri di Timur Tengah itu. Kedubes Belanda di Turki juga tidak dipanggil untuk memberi penjelasan. Hal tersebut terbaca di jawaban tertulis menlu Uri Rosenthal kepada parlemen Kamis (24/11). PVV ingin membatalkan perayaan 400 tahun hubungan Belanda-Turki tahun depan. Menurut partai yang menjadi mitra di parlemen partai koalisi berkuasa (VVD dan CDA) itu, presiden Abdullah Gul tidak boleh datang ke Belanda. Karena "rezim Islam" di bawah pimpinan Gul dan perdana menterinya bukan teman sejati dunia Barat. Karenanya, bukan juga teman Belanda. * NAJIB MAU MENGAMANDEN AKTA KEAMANAN MALAYSIA Perdana menteri Malaysia Najib Razak ingin mencabut Akta Keamanan, sehingga ribuan napi mungkin bisa dibebaskan. Ia juga berjanji akan mencabut larangan berpolitik di kalangan mahasiswa. Tindakan ini sesuai dengan janjinya untuk menambah kebebasan berekspresi rakyat. Para kritisi menilai rencana perdana menteri untuk mengamandemen UU menindas dan ketinggalan zaman itu sebagai langkah untuk meraih kembali suara elektorat. Pada pemilu tiga tahun lalu Najib banyak kehilangan dukungan. Kelompok oposisi juga menganggap janji reformasi perdana menteri itu sebagai siasat saja dan tidak akan menghasilkan perubahan kongkret. * JUMLAH GAY DENGAN HIV STABIL Jumlah kaum gay yang terjangkit HIV tampak stabil. Dua tahun belakangan untuk pertama kali jumlah kasus penularan baru tidak bertambah. Jumlahnya sekitar 740 per tahun. Data tersebut tertera di HIV Monitoring Rapport. Di kalangan heteroseksual sudah lama stabil. Metoda mengetes HIV tahun-tahun belakangan tambah membaik. Selain itu kelompok homo lebih sering melakukan pemeriksaan, sehingga virus cepat terdeteksi. Di Belanda jumlah pengidap AIDS yang tercatat saat ini sekitar 19.000 orang. * PRESIDEN YAMAN TANDATANGANI PENGUNDURAN DIRI Presiden Yaman, Ali Abdullah Saleh, menandatangani perjanjian pengunduran diri Rabu (23/11). Saleh sempat berkuasa 33 tahun, tapi belakangan semakin banyak ditentang. Saleh adalah presiden keempat negara Arab yang kehilangan kekuasaannya tahun ini. Sebelumnya pergantian kepala negara telah terjadi di Tunesia, Mesir dan Libia. Tahun ini Saleh sudah beberapa kali berjanji akan lengser, tapi selalu membatalkan niatnya itu. * LAGI-LAGI ANGGOTA NEONAZI DITANGKAP Seorang pria Jerman ditangkap karena dituduh anggota kelompok Neonazi. Ia diduga sebagai kaki tangan Nasional Sosialis Bawah Tanah. Kelompok ini menjadi berita terkait serangkaian kasus pembunuhan. Kelompok yang terdiri dari tiga orang ini membunuh sepuluh warga pendatang dan seorang polisi antara tahun 2000 sampai 2007. Dua di antara tiga tersangka utama itu melakukan bunuh diri baru-baru ini. Yang ketiga, seorang perempuan, menyerahkan diri ke polisi. Polisi Jerman dikritik karena tidak memperioritaskan kasus pembunuhan ini. Minggu lalu diumumkan ahli waris akan diberi ganti rugi. * KTT NEGARA-NEGARA UTAMA ZONA EURO Tiga negara utama zona euro menggelar KTT Kamis (24/11). Tujuannya untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tentang penanganan krisis utang Eropa. Presiden Prancis Nicolas Sarkozy, kanselir Jerman Angle Merkel dan Perdana menteri Italia Mario Monti akan bertemu di Prancis. Mereka akan mencari cara untuk mempercepat solusi masalah yang dihadapi 17 negara tersebut dengan mereformasi sistem keuangan masing-masing, supaya pasar obligasi tenang. Saat ini krisis sudah mengancam Spanyol dan pusat zona euro. * PEMOGOKAN MELANDA LALU LINTAS PORTUGAL Banyak warga Portugal menggelar pemogokan untuk memprotes rencana penghematan besar-besaran pemerintah di bawah pimpinan perdana menteri Pedro Passos Coelho Kamis (24/11). Perdana menteri ingin menanggulangi krisis antara lain dengan bantuan darurat 78 miliar euro dari Uni Eropa. Pemogokan terutama melanda sektor lalu lintas. Kapal feri, metro, bis, kereta apa tidak beroperasi. Hampir semua penerbangan maskapai penerbangan TAP dibatalkan. * PVV: BELANDA HARUS DUKUNG PAPUA Majalah Belanda Elsevier menurunkan artikel tentang seruan Partai untuk Kebebasan PVV kepada pemerintah Belanda untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Papua. Anggota parlemen Wim Kortenoeven (PVV) ingin agar Menlu Uri Rosenthal dari partai liberal konservatif VVD menegaskan kepada pemerintah Indonesia tidak lagi menggunakan kekerasan terhadap kelompok separatis Papua. Diplomat Belanda harus menghadiri pembacaan deklarasi kemerdekaan di Papua, 1 Desember. Itu bisa mencegah terjadinya pertumpahan darah. Demikian Kortenoeven seperti dikutip Elsevier. Anggota parlemen dari PVV menyampaikan pesan ini dalam pembahasan anggaran Kementerian Luar Negeri. Ia mengenakan lencana bergambarkan bendera bintang kejora pada bajunya. Bendera itu adalah hadiah Belanda kepada Papua tahun 1961, sebagai tanda mendukung keinginan kemerdekaan. Kepala suku Karena ditekan oleh Amerika, Belanda menyerahkan Papua bagian Barat ke PBB tahun 1962. Amerika cemas Indonesia akan berubah menjadi negara komunis, jika masalah Papua tidak diselesaikan. Karena Uni Sovyet dan Cina ketika itu berpihak kepada Indonesia. Tapi dengan syarat rakyat, melalui referendum, bisa mengungkapkan pendapat tentang kemerdekaan. Tahun 1969 PBB meminta advis beberapa kepala suku di Papua. Karena tertarik dengan pelbagai hadiah dan janji-janji palsu, para kepala suku ini memilih bergabung dengan Indonesia. Demikian Kortenoeven seperti dikutip Elsevier. Sejak itu tentara Indonesia bertindak keras terhadap orang Papua yang memperjuangkan negara sendiri. Utang kehormatan Kortenoeven langsung mendapatkan dukungan dari partai hijau GroenLinks. "Saya mendukung Anda," kata Mariko Peters dari Partai Kiri Hijau tersebut seperti dikutip majalah Elsevier. Sangat kecil kemungkinan Menlu Rosenthal juga akan mendukung seruan PVV. Hingga sekarang para menlu Belanda, dalam hubungan mereka dengan Indonesia, sebanyak mungkin menghindari topik-topik peka. Bukan hanya terkait hubungan ekonomi, juga karena ada hubungannya dengan masa lampau kolonial, maka pemerintah Belanda diminta bersikap berhati-hati. Atas pertanyaan apakah rakyat Papua diuntungkan jika Belanda campur tangan dalam masalah ini, Kortenoeven menyatakan dia tidak membela separatisme, melainkan hak untuk menentukan nasib sendiri. "Belanda mempunyai hutang kehormatan," demikian anggota PVV ini dalam Elsevier. * DILARANG TERBANG KE EROPA? KE AMERIKA SAJA Sebanyak 37 maskapai penerbangan Indonesia tercantum dalam daftar larangan terbang Uni Eropa yang baru-baru ini keluar. Lion Air salah satunya. Menariknya, walaupun dilarang terbang ke Eropa, tapi Lion Air tidak di-blacklist Amerika Serikat. -Ditulis oleh Fediya Andina, Prita Riadhini & Yunita Rovroy- Dicantumkannya 37 maskapai penerbangan Indonesia dalam daftar larangan terbang Uni Eropa berhubungan dengan standar pengawasan keselamatan penerbangan Indonesia. Uni Eropa tidak yakin pengawasan itu maksimal untuk menjamin keselamatan penumpang. Uni Eropa juga menemukan beberapa ketidakberesan sehingga ke-37 maskapai penerbangan Indonesia dimasukkan ke dalam daftar hitam. Enam maskapai penerbangan Indonesia lainnya tidak masuk daftar baru Uni Eropa karena sudah teruji tingkat keamanannya. Mereka adalah Garuda Airlines, Airfast Indonesia, Mandala Airlines, Air Asia Indonesia, Batavia Air, dan Express Transportasi antar Benua. Walaupun masuk daftar larangan terbang Uni Eropa, Lion Air diperbolehkan terbang oleh Amerika Serikat. AS-UE Evert van Zwol adalah ketua Persatuan Penerbang Belanda (VNV). Menurutnya memang ada perbedaan besar antara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Sebagai contohnya Van Zwol menyebut perbedaan antara waktu kerja maksimal pilot di Eropa dan Amerika. Cara kerja dan dasar pertimbangan antara Eropa dan Amerika dalam menentukan daftar hitam juga berbeda. Itu sangat disayangkan VNV. VNV selama ini selalu mendukung usaha untuk menyeragamkan ketentuan tersebut, karena baik Eropa dan Amerika punya peran besar dalam pasar lalu lintas udara. Tapi ini tidak berarti bahwa lalu lintas udara di Amerika lebih aman dari Eropa atau sebaliknya. Statistik kecelakaan pesawat terbang di dunia menunjukkan, Afrika wilayah paling berbahaya disusul Amerika latin, Timur Tengah dan Asia. Melihat tingkat keamanan penerbangan di Indonesia, menurut Van Zwol, Indonesia bisa diberi nilai 5 hingga 2. Pilot Indonesia Selama ini ketua VNV dan juga rekan-rekannya tidak menjalin hubungan dekat dengan para pilot Indonesia. "Sedikit sekali. Memang ada pertemuan tahunan persatuan pilot internasional, tetapi para pilot Indonesia tidak aktif. Bisa dibilang persatuan pilot Indonesia tidak punya peranan besar atau mungkin tidak terorganisir dengan baik. Karena itu sedikit sekali kontak atau hampir tidak ada." Persatuan Penerbang Belanda juga sering melakukan penyelidikan untuk membantu meningkatkan keselamatan dan kenyamanan penerbangan di Eropa. Menurut Van Zwol tugas utama menjaga keselamatan dan kenyamanan ada di tangan maskapai penerbangan masing-masing. Selain itu setiap negara wajib melakukan pengawasan keamanan. Badan yang bertanggungjawab atas hal ini, harus bisa bertindak independen dan tidak dikaitkan dengan maskapai penerbangan mana pun. Tugas utama mereka adalah mengawasi apakah setiap maskapai melaksanakan tugas dengan baik dan mematuhi setiap aturan keamanan yang ditetapkan. Yang sering terjadi badan pengawas keamanan ini sering tidak independen sehingga bisa menyebabkan situasi berbahaya, yang bisa berakhir dengan kecelakaan yang menewaskan penumpang serta awak. Birokrasi Eropa Sementara itu Dubes RI untuk Belgia, Luksemburg dan Uni Eropa, Arif Havas Oegroseno, mengatakan Indonesia sedang melakukan pencabutan larangan terbang ke Uni Eropa. Walaupun demikian, ia menilai birokrasi di Eropa sangat lambat. Jadi, kata Oegroseno beberapa maskapai penerbangan Indonesia tak sabar dan berpaling ke Amerika. Hal itu sebenarnya merugikan Uni Eropa sendiri. Deal terbesar yang pernah dicapai Eropa adalah pada Paris Air Show ketika perusahaan pembuat pesawat terbang Eropa, Airbus, menjual pesawat kepada Emirates Airlines senilai 17 miliar dolar. Tapi Lion Air membeli dari Boeing seharga 35 miliar dolar. "Itu terbesar dalam sejarah Boeing dan terbesar dalam sejarah airline. Penjualan itu menciptakan 100 ribu lapangan pekerjaan untuk orang Amerika." Jadi, tuturnya, terserah Uni Eropa, kalau mau begini terus. "Kita bisnis sudah tidak bisa lama lagi menunggu. Kalau mau ya silahkan lift the ban (cabut larangan, Red.)." Arif Havas Oegroseno menambahkan pelarangan itu tak ada pengaruhnya sama sekali terhadap dunia penerbangan Indonesia, melainkan justru mempengaruhi bisnis Uni Eropa. Bumerang Daftar hitam itu, lanjutnya akan merupakan bumerang buat Uni Eropa. "Kalau memang maskapai penerbangan kita bermasalah kenapa Boeing jual ke kita? Kenapa Presiden Obama hadir dalam acara penandatanganan." Menurut pengakuan Arif Havas Oegroseno, yang menetapkan standar keselamatan adalah ICAO (International Civil Aviation Organisation, Organisasi Penerbangan Sipil Internasional). "Kalau kita lihat krisis ekonomi di Uni Eropa ya terserah saja lah. Its up to European (tergantung Eropa sendiri, Red)." Tidak berdampak Di lain pihak, Captain Nababan, pilot pada maskapai penerbangan Garuda Airlines, yang sempat masuk larangan terbang Uni Eropa, mengatakan pembelian sebanyak 230 unit pesawat Boeing sebenarnya tidak dapat meningkatkan kepercayaan Uni Eropa terhadap Lion Air. Menurutnya jumlah pesawat terbang dan kondisi keuangan tidak berdampak langsung terhadap masalah keselamatan penerbangan. Nababan, yang sedang berada di Belanda, berharap Lion Air, dengan rencana pembelian spektakuler itu, juga melakukan perbaikan pada prasarana, pendidikan dan sistem monitoring keselamatan penerbangan. "Kita menambah banyak armada tentu infrastruktur maupun sistem pemantauan dan pendidikan sumber daya manusianya harus seiring dengan pertumbuhan tadi, sehingga level of safety itu tidak boleh menurun, tapi harus bisa dipertahankan, syukur-syukur bisa ditingkatkan." * PENGACARA RAWAGEDE BERANI BONGKAR BOBROK NEGERI SENDIRI Meski tidak ditempatkan di halaman depan, berita tentang ganti rugi pembantaian Rawagede muncul di koran-koran besar Belanda. Inti beritanya adalah pemerintah Belanda bersedia melakukan schikking, semacam islah dengan para korban peristiwa sadis di desa yang sekarang bernama Balongsari itu. Pemerintah Belanda bersedia merundingkan ganti rugi bagi para ahli waris korban. Bulan September lalu pengadilan negeri kota Den Haag memutuskan bahwa pemerintah Belanda bertanggung jawab atas pembunuhan massal yang terjadi pada 1947 itu. Ini merupakan kemenangan para korban yang usianya sudah sangat lanjut. Jadi, pemerintah Belanda kalah perkara di pengadilan rendah ini. Hukum Belanda Pengadilan di Den Haag itu berlangsung menurut hukum Belanda, bukan hukum internasional. Pembantaian itu terjadi pada saat Rawagade statusnya masih sebagai wilayah jajahan Belanda. Negeri kincir angin ini baru mengakui resmi kemerdekaan Indonesia pada 1949. Berbagai pihak pun gembira terutama Komite Utang Kehormatan Belanda (K.U.K.B) pimpinan Jeffrey Pondaag. Pengacara korban Liesbeth Zegveld, juga senang sekali. Namun setelah itu mereka juga agak khawatir. Jangan-jangan pengacara pemerintah Belanda akan naik banding. Di tengah kecemasan itu, Rabu (23/11) muncul berita gembira. Pemerintah Belanda bersedia berdamai soal ganti rugi. Minta maaf Berbagai koran menampilkan judul dan sudut pandang berbeda terhadap berita ini. Koran Het Algemeen Dagblad (AD) muncul dengan judul berita: Ook "sorry" nodig bij schikking Rawagede. Terjemahan bebasnya: Selain islah perlu juga "minta maaf". Surat kabar terbitan Rotterdam itu menampilkan wawancara dengan pengacara Liesbeth Zegveld. Trouw belum sepenuhnya optimis. Judul yang ditampilkan adalah: Zicht op schikking bloedbad Rawagedeh. Terjemahan bebasnya: Ada harapan islah kasus pembantaian Rawagede. Surat kabar ini juga mengutip ucapan Jeffrey Pondaag yang juga menekankan agar Belanda minta maaf kepada para korban. Yang memberi kesan rasa pesimis juga adalah judul yang ditulis De Telegraaf. Di halaman tengah koran yang dikenal beraliran kanan ini terbaca judul: Kleine vergoeding bloedbad. Terjemahan bebasnya: Sedikit ganti rugi untuk kasus pembantaian. Netral Meski nadanya berbeda-beda, tapi pemberitaan kasus Rawagede ini merupakan berita penting bagi media Belanda. Penyampaiannya cukup netral. Misalnya tidak ada yang mencoba menutup-nutupi peristiwa yang memalukan Belanda ini. Yang menarik buat saya adalah reaksi pengacara, yang merupakan warga Belanda itu. Liesbeth Zegveld mengatakan: "Tidak hanya sebagai pengacara, sebagai warga Belanda saya juga gembira. Itu sesuatu yang baik. Para keluarga korban kini dapat menutup halaman sejarah itu." Mungkin banyak orang yang merasa aneh atau tidak mengerti kok seorang warga Belanda bangga karena berhasil mengalahkan pengacara negaranya sendiri dan memenangkan "orang asing". Lagi pula ini merupakan pembongkaran "bobroknya" masa silam negerinya sendiri. Dan hukum yang digunakan juga hukum negerinya sendiri. Karena, seperti disebutkan di atas, pengadilan di Den Haag itu berdasarkan hukum Belanda. Pengacara Belanda yang seperti Liesbeth Zegveld berani dan berhasil menggugat negara sebenarnya cukup banyak di Belanda. Meniru Belanda Orang Indonesia banyak bilang, orang Indonesia belajar korupsi dari para penjajah Belanda. Terlepas dari benar atau tidaknya pendapat ini, pernyataannya sekarang: "Kenapa yang jelek-jelek ditiru dari Belanda. Kenapa pembongkaran sisa kelam sejarah seperti kasus Rawagede ini tidak ditiru? Bukankah banyak masalah pembunuhan yang terjadi di masa silam seperti di Timor Timur, di Papua, Aceh dan di wilayah-wilayah lain yang belum tuntas?" * KEMARAHAN RAKYAT BAWAH MESIR KE ARAH BARU Saya terpaksa meninggalkan Lapangan Tahrir, Kairo, Mesir, Ahad sore (22/11), akibat kombinasi gas air mata dipakai polisi serta asap disebabkan pembakaran ban oleh para demonstran. Itu hari ketiga bentrokan sporadis antara kurang lebih 3000 pengunjuk rasa dan polisi anti huru-hara. Pada beberapa kesempatan polisi dibantu polisi militer. Hanya segelintir orang sudah meramalkan apa yang akan terjadi sehari kemudian: jatuhnya pemerintah kedua sejak lengsernya presiden Hosni Mubarak Februari silam. Kompensasi Suasana berubah sejak Ahad itu. Emosi semakin naik. Kemarahan yang sebelumnya masih menjadi bentuk dukungan bagi beberapa ratus demonstran, berubah menjadi tuntutan kompensasi atas korban tewas dan luka semasa revolusi. Kini orang diprovokasi oleh kekejian polisi anti huru hara; pemicu utama keberangan masyarakat adalah penayangan rekaman video tentang petugas polisi yang menyeret seorang demonstran wanita muda pada rambutnya. Mulai berteriak Ahad sore itu, tiba-tiba unjuk rasa mulai bergeser dari Lapangan Tahrir menuju ke gedung Kementerian Dalam Negeri. Di samping saya berdiri Fikry, pengacara muda berjenggot panjang. Ia tenang, sampai saya bertanya kepadanya ke mana para demonstran pergi. Ia mulai berteriak kepada saya: "Mereka ke arah sarang kejahatan. Mengapa polisi bertindak keji terhadap demonstran damai. Mengapa mereka tak mampu menangani kelompok perampok dan mengapa mereka suka menakut-nakuti orang?" Pertanyaan yang sama juga diajukan penduduk Kairo lainnya dan tentunya mendiskreditkan baik pemerintah maupun Dewan Militer yang berkuasa. Tidak ada yang mengerti mengapa lebih dari 30 orang dibunuh dalam protes damai yang diikuti beberapa ribu demonstran. Revolusi berkembang Lapangan Tahrir mencitrakan ketegangan yang mencengkram Mesir. Lapangan ini adalah tempat di mana revolusi berkembang, kebebasan mulai tumbuh, dan rakyat bisa mengungkapkan kemarahan maupun harapan mereka. Tapi bagi pemerintah dan Dewan Militer, Lapangan Tahrir yang bersih dan rapih, serta lalu lintas yang tertib, memperlihatkan stabilitas. Kekuatan polisi kalah, dipermalukan dan kacau setelah revolusi. Tidak mengherankan polisi dengan tegang dan keji menghadapi mereka yang berusaha mencapai "induk" mereka, gedung Kementerian Dalam Negeri, yang berlokasi hanya beberapa meter dari Lapangan Tahrir. Menghadapi kelompok pengunjuk rasa yang relatif kecil, polisi mengambil kesempatan untuk menunjukkan kekuasaan mereka. Islamis muda Akibatnya, puluhan ribu demonstran marah beraksi di Kairo. Mereka terutama orang Islamis dan sekularis muda, yang menuntut lengsernya pemerintah, disusul bubarnya Dewan Militer yang harus menyerahkan kekuasaan kepada rakyat. Isu penting yang belum berani didiskusikan secara terbuka oleh rakyat, adalah menunda pemilu parlemen yang akan digelar Senin mendatang. Ada spekulasi bahwa polisi secara sengaja mengeskalasi kegiatan di Lapangan Tahrir guna menghambat pemilu. Arah baru Tapi di sisi lain, kecil kemungkinan pemilu akan berjalan jurdil, melihat meningkatnya instabilitas dan ketegangan di Kairo yang juga menyebar ke kota-kota lain Mesir. Sekembali di Amsterdam, saya masih bisa merasakan kemarahan di jalan-jalan Kairo. Kemarahan yang tampaknya akan membawa revolusi Mesir ke arah baru, arah yang tidak jelas. Saya terpaksa meninggalkan Lapangan Tahrir, Kairo, Mesir, Ahad sore (22/11), akibat kombinasi gas air mata dipakai polisi serta asap disebabkan pembakaran ban oleh para demonstran. Itu hari ketiga bentrokan sporadis antara kurang lebih 3000 pengunjuk rasa dan polisi anti huru-hara. Pada beberapa kesempatan polisi dibantu polisi militer. Hanya segelintir orang sudah meramalkan apa yang akan terjadi sehari kemudian: jatuhnya pemerintah kedua sejak lengsernya presiden Hosni Mubarak Februari silam. Kompensasi Suasana berubah sejak Ahad itu. Emosi semakin naik. Kemarahan yang sebelumnya masih menjadi bentuk dukungan bagi beberapa ratus demonstran, berubah menjadi tuntutan kompensasi atas korban tewas dan luka semasa revolusi. Kini orang diprovokasi oleh kekejian polisi anti huru hara; pemicu utama keberangan masyarakat adalah penayangan rekaman video tentang petugas polisi yang menyeret seorang demonstran wanita muda pada rambutnya. Mulai berteriak Ahad sore itu, tiba-tiba unjuk rasa mulai bergeser dari Lapangan Tahrir menuju ke gedung Kementerian Dalam Negeri. Di samping saya berdiri Fikry, pengacara muda berjenggot panjang. Ia tenang, sampai saya bertanya kepadanya ke mana para demonstran pergi. Ia mulai berteriak kepada saya: "Mereka ke arah sarang kejahatan. Mengapa polisi bertindak keji terhadap demonstran damai. Mengapa mereka tak mampu menangani kelompok perampok dan mengapa mereka suka menakut-nakuti orang?" Pertanyaan yang sama juga diajukan penduduk Kairo lainnya dan tentunya mendiskreditkan baik pemerintah maupun Dewan Militer yang berkuasa. Tidak ada yang mengerti mengapa lebih dari 30 orang dibunuh dalam protes damai yang diikuti beberapa ribu demonstran. Revolusi berkembang Lapangan Tahrir mencitrakan ketegangan yang mencengkram Mesir. Lapangan ini adalah tempat di mana revolusi berkembang, kebebasan mulai tumbuh, dan rakyat bisa mengungkapkan kemarahan maupun harapan mereka. Tapi bagi pemerintah dan Dewan Militer, Lapangan Tahrir yang bersih dan rapih, serta lalu lintas yang tertib, memperlihatkan stabilitas. Kekuatan polisi kalah, dipermalukan dan kacau setelah revolusi. Tidak mengherankan polisi dengan tegang dan keji menghadapi mereka yang berusaha mencapai "induk" mereka, gedung Kementerian Dalam Negeri, yang berlokasi hanya beberapa meter dari Lapangan Tahrir. Menghadapi kelompok pengunjuk rasa yang relatif kecil, polisi mengambil kesempatan untuk menunjukkan kekuasaan mereka. Islamis muda Akibatnya, puluhan ribu demonstran marah beraksi di Kairo. Mereka terutama orang Islamis dan sekularis muda, yang menuntut lengsernya pemerintah, disusul bubarnya Dewan Militer yang harus menyerahkan kekuasaan kepada rakyat. Isu penting yang belum berani didiskusikan secara terbuka oleh rakyat, adalah menunda pemilu parlemen yang akan digelar Senin mendatang. Ada spekulasi bahwa polisi secara sengaja mengeskalasi kegiatan di Lapangan Tahrir guna menghambat pemilu. Arah baru Tapi di sisi lain, kecil kemungkinan pemilu akan berjalan jurdil, melihat meningkatnya instabilitas dan ketegangan di Kairo yang juga menyebar ke kota-kota lain Mesir. Sekembali di Amsterdam, saya masih bisa merasakan kemarahan di jalan-jalan Kairo. Kemarahan yang tampaknya akan membawa revolusi Mesir ke arah baru, arah yang tidak jelas. * BELANDA PENTINGKAN KEMAKMURAN KETIMBANG HAM Belanda lebih mengutamakan kepentingan ekonomi daripada hak azasi manusia. Itulah tuduhan yang dilontarkan kepada Menteri Luar Negeri Uri Rosenthal Rabu (23/11) saat debat tentang anggarannya di Majelis Rendah Belanda. Rosenthal sendiri berpendapat hak azasi manusia dan perdagangan Belanda dengan luar negeri bisa jalan bersamaan. Bagaimanapun juga, di bawah Menteri Rosenthal terjadi perubahan besar dalam kebijakan luar negeri Belanda. Dalam kebijkaan baru ini, merangsang kesejahteraan Belanda adalah salah satu mantra, jelas Rosenthal: "Tujuh puluh persen dari kesejahteraan Belanda tergantung expor. Tiga perempat dari 70 persen itu expor dalam Eropa. Itu berarti kita harus selalu ke luar. Karena itu peningkatan kesejahteraan saya jadikan bagian integral kebijakan luar negeri Belanda." Tanah longsor Harry van Bommel anggota Majelis Rendah dari partai sosialis SP (Socialistische Partij). Ia adalah salah satu pengkritik terbesar Rosenthal. Bahwa sang menteri mengubah kebijakannya, demikian Van Bommel, antara lain tampak dari kunjungan ke luar negeri para menteri dan Ratu Beatrix. Seperti rencana kunjungan kontroversial Beatrix ke Oman. Kunjungan tersebut ditunda awal tahun ini sehubungan dengan kekerasan terhadap pengunjuk rasa di Oman. Sekarang kunjungan itu direncanakan Januari mendatang. Fokus kedutaan-kedutaan besar Belanda juga bergeser, kata Van Bommel: "Ada pergeseran kedubes-kedubes di negara-negara yang mendapat bantuan pembangunan Belanda, atau yang punya perhatian khusus soal HAM. Sekarang berubah ke penguatan kedubes-kedubes di negara-negara yang di masa depan bakal berbisnis dengan Belanda. Misalnya Cina, Rusia, Brazil. Itu negara-negara yang ekonominya tumbuh pesat." Reputasi Van Bommel khawatir kebijakan luar negeri Rosenthal yang baru akan berdampak bagi citra Belanda di negara-negara lain. Sejumlah duta besar, antara lain duta besar Inggris Paul Arkwright, juga memperingatkan hal itu. Ia menyimpulkan Belanda semakin menutup diri dari dunia luar, dan sikap ini berdampak negatif bagi reputasi internasional Belanda. Van Bommel sependapat dengan Arkwright: "Citra Belanda sebagai pejuang HAM, sebagai ibukota yuridis dunia, berkurang. Kami memilih kepentingan jangka pendek, itulah kepentingan dagang dan diperkuatnya tertib hukum internasional. Justru apa yang tertera di UUD Belanda, malah diremehkan. Itulah yang sangat saya sayangkan." Terkait Rosenthal mengakui lebih mementingkan kebijakan luar negeri Belanda dan "apa saja yang terkait dengan kesejahteraan dan pertumbuhan." Tapi yang satu tidak mengucilkan yang lain: menurut Rosenthal perdagangan dunia terkait erat dengan hak azasi manusia dan kebebasan. Di samping itu menurutnya Belanda masih diperhitungkan di dunia internasional. Dia menunjuk kepada sumbangan-sumbangan yang diberikan Belanda demi keamanan dan stabilitas di luar negeri, lewat misi seperti di Libia dan Afghanistan. Atau misi memerangi perompakan. Rosenthal juga dikritik oleh departemenya sendiri. Belum lama ini sejumlah pegawainya secara anonim menyampaikan kecemasan mereka tentang kebijakan Rosenthal kepada harian sore NRC Handelsblad: Terlalu berpusat pada diri sendiri dan terlalu berfokus pada kepentingan ekonomi. Sang menteri pada giliriannya mengatakan sejumlah pegawainya "tidak bisa mengikuti" perkembangan yang dilakukan kementerian secara serentak: reformasi dan penghematan. "Sayang sekali, oleh karena itu harus kami ubah." --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.rnw.nl/id/bahasa-indonesia Anda bisa berhenti berlangganan dengan mengirim email ke: berita-sign...@listserv.rnw.nl Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui ran...@rnw.nl Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
