--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Selasa 08 Agustus 2000 13:50 UTC ** BERKAS DAKWAAN TERHADAP SOEHARTO RESMI DISERAHKAN KEPADA HAKIM ** ANWAR IBRAHIM DIVONIS HUKUMAN PENJARA SEMBILAN TAHUN ** PEMERINTAH SRI LANKA TUNDA PEMUNGUTAN SUARA SOAL AMENDEMEN UUD ** TOPIK GEMA WARTA: MPR TIDAK PUAS DENGAN LAPORAN PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID, POSISI GUS DUR TERANCAM? ** TOPIK GEMA WARTA: PERSAINGAN REBUTKAN JABATAN MENTERI UTAMA MAKIN NAMPAK SENGIT * BERKAS DAKWAAN TERHADAP SOEHARTO RESMI DISERAHKAN KEPADA HAKIM Kejaksaan Agung resmi menyerahkan berkas dakwaan terhadap mantan Presiden Soeharto kepada seorang hakim di Jakarta. Hakim kini harus memutuskan kapan proses peradilan terhadap Soeharto akan dilangsungkan dan apakah mantan presiden itu cukup sehat untuk menjalani proses tersebut. Soeharto pekan lalu didakwa menggelapkan uang milik negara senilai 571 juta dolar, ketika berkuasa selama 32 tahun. Apabila ia dinyatakan bersalah, maka mantan presiden itu bisa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pengacara Soeharto mengatakan kliennya terlalu sakit untuk bisa menjalani proses peradilan. Tetapi Jaksa Agung menilai Soeharto cukup sehat. * ANWAR IBRAHIM DIVONIS HUKUMAN PENJARA SEMBILAN TAHUN Sebuah pengadilan di Kuala Lumpur, ibukota Malaysia, memvonis mantan Timbalan Perdana Menteri Anwar Ibrahim hukuman penjara sembilan tahun atas tuduhan melakukan hubungan homoseksual. Anwar, 52 tahun, didakwa melakukan hubungan seksual dengan sopirnya awal tahun 1993. Di pengadilan Anwar bersikeras mengatakan dakwaan itu adalah karangan Perdana Menteri Mahathir Mohamad yang bermaksud menyingkirkan saingan terpenting bagi jabatan perdana menteri. Sejak Anwar Ibrahim disingkirkan dari pemerintah Malaysia dua tahun lalu, para pendukungnya berulangkali menggelar aksi demonstrasi massal menuntut pembebasannya, sekaligus menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Mahathir. Awal April tahun lalu Anwar divonis hukuman penjara enam tahun atas tuduhan melakukan tindak korupsi. * PEMERINTAH SRI LANKA TUNDA PEMUNGUTAN SUARA SOAL AMENDEMEN UUD Pemerintah Sri Lanka menunda pemungutan suara di parlemen mengenai amendemen UUD untuk waktu yang tidak ditentukan. Penundaan dilakukan menyusul protes terhadap undang-undang tersebut yang pada dasarnya merubah Sri Lanka menjadi sebuah negara federal. Pemerintah bermaksud memperluas wewenang daerah dalam upaya mengakhiri konflik dengan gerakan separatis Macan Tamil di Sri Lanka Timurlaut. Tetapi pemungutan suara mengenai hal itu akhirnya dibatalkan karena mayoritas duapertiga suara yang dibutuhkan tidak terwujudkan. Presiden Sri Lanka Chandrika Kumaratunga mendapat tamparan lain ketika salah satu orang menterinya mendukung kelompok penentang amendemen UUD. Ribuan biksu budis dan pendukung oposisi menggelar aksi demonstrasi di depan gedung parlemen untuk memprotes undang-undang itu. Polisi dalam jumlah besar disiapsiagakan di ibukota Kolombo. * EMPAT ANGGOTA ETA TEWAS AKIBAT LEDAKAN BOM MOBIL Seorang usahawan dikabarkan tewas akibat ledakan bom mobil di Spanyol Utara. Ia adalah Jose Maria Korta, direktur sebuah pabrik mesin di dekat San Sebastian. Bom tersebut diletakkan di bawah mobil korban. Senin malam kemarin empat anggota ETA tewas karena sebuah bom mobil meledak sebelum waktunya. Salah satu korban adalah pemimpin komando ETA Biskaya, Patxi Rementeria. Mantan gubernur sosialis Juan Maria Jauregui dibunuh ETA sepuluh hari lalu di Spanyol Utara. Pembunuhan itu menimbulkan demonstrasi massal di berbagai kota Spanyol untuk memprotes kekerasan gerakan separatis ETA. Desember tahun lalu ETA mengakhiri gencatan senjata sepihak yang berlaku selama 14 bulan. * WARGA INGGRIS DAN WARGA KANADA YANG DITANGKAP DI YUGOSLAVIA AKAN DISELIDIKI Seorang jaksa penuntut militer Yugoslavia memerintahkan penyidikan terhadap dua orang Inggris dan dua orang Kanada yang ditangkap pekan lalu. Mereka itu diduga melakukan spionase dan merencanakan aksi-aksi teror. Pengacara ke-empat tersangka itu mengatakan kliennya telah dipindahkan ke Beograd. Dua warga Inggris itu bekerja untuk Organisasi Keamanan dan Kerjasama Eropa, OSCE. Mereka ditangkap bersama dua orang Kanada setibanya di Montenegro. Sebelumnya mereka berada di Kosovo. Departemen Luar Negeri Inggris memanggil diplomat tertinggi Yugoslavia di London untuk memberikan keterangan mengenai masalah ini. Jaksa penuntut militer Yugoslavia di Beograd itu tidak menyinggung empat warga Belanda yang sebelumnya ditangkap. Mereka konon berencana melakukan aksi teror terhadap Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic. * LAGI-LAGI PENGUNGSI BERUPAYA MENGINJAKKAN KAKI DI ITALIA SELATAN 400an pengungsi perahu diselamatkan di depan pantai Italia Selatan. Mereka berada di dua kapal tua yang terapung-apung. Salah satu kapal itu bahkan nyaris tenggelam. Para pengungsi kapal itu dipindahkan ke sebuah kapal kargo. Kapal yang satunya diseret ke sebuah pelabuhan. Awak kapal hilang tanpa jejak. Hampir setiap hari pengungsi berupaya menginjakkan kaki di Italia Selatan. Mereka terutama berasal dari Afghanistan dan Turki. Akhir pekan lalu lebih dari 300 pengungsi ditemukan di sebuah kapal dekat pulau Kreta, Yunani. * MPR TIDAK PUAS DENGAN LAPORAN PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID, POSISI GUS DUR TERANCAM? Hari ini fraksi-fraksi MPR menyampaikan pemandangan umum menanggapi laporan Presiden Abdurrahman Wahid. Semua fraksi, kecuali PKB, menyatakan rasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan Gus Dur. Apakah ini berbahaya bagi Gus Dur? Berikut penjelasan ahli hukum tata negara Djimly Assiddiqqy: Djimli Assiddiqy [DA]: Saya melihatnya wajar aja kalau ada kritik begitu. Sebagai dokumen, isinya apa yang disampaikan sebagai laporan oleh Presiden kemarin, baik. Tetapi sebagai report kepada MPR memang banyak yang mempersoalkan, karena isinya sebagian besar rencana, bukan hal-hal yang sudah dilakukan, bukan yang sepatutnya dilaporkan ke MPR. Itu saya kira bagian yang menjadi penting. Bagian yang menjadi kritik dari banyak pihak. Radio Nederland [RN]: Anda melihatnya tidak punya pengaruh apa-apa untuk Gus Dur, dalam arti Gus Dur bisa melenggang maju terus meskipun dikritik dengan sangat pedas oleh anggota MPR. Bagaimanapun cukup banyak fraksi yang tidak puas dengan pidato itu. DA: Betul. Jadi kita akan melihat dua hari ini bagaimana perkembangan selanjutnya. Tapi yang jelas Gus Dur sendiri saya kira tentu harus mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi serangan dari anggota MPR. RN: Anda melihat samasekali tidak ada pengaruhnya buat Gus Dur ya. DA: Tentu ada pengaruhnya. Kalau dikatakan tidak ada pengaruh, tidak tepat saya kira. Makanya sebaiknya kita lihat sampai akhir nanti. Karena segala sesuatu mungkin saja terjadi. Karena dari segi aturan sebetulnya ini adalah Sidang Tahunan bukan Sidang Istimewa. Jadi masih ada kekhawatiran kalau misalnya progress report Presiden ini juga ditolak dengan mayoritas suara, itu bisa berpengaruh kepada kemungkinan MPR mengambil keputusan yang di luar perhitungan orang. Karena memang ada preseden, yaitu berdasarkan pasal delapan UUD '45, MPR memang berwenang mengganti presiden atas dasar alasan presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya. Nah ini, ketentuan pasal delapan ini masih sangat umum, tetapi ini bisa ditafsirkan bahwa MPR bisa mengganti presiden. Begitu. RN: Kalau sekarang kita melihat di MPR ini, tigaperempat anggota sudah tidak puas dengan progress report dari Gus Dur, menurut perkiraan anda kira-kira berapa persen sisanya bahwa Sidang Tahunan ini nantinya bisa diusulkan menjadi Sidang Istimewa? DA: Begini. Sidang Tahunan ini tidak berhak merekomendasikan penyelenggaraan Sidang Istimewa. Karena kalau Sidang Istimewa dengan maksud untuk mengadili presiden, maka yang menuntut Sidang Istimewa untuk impeachment itu harus DPR, bukan MPR. Tetapi ada mekanisme kedua yang juga pernah dilakukan dalam sejarah ketatanegaraan kita waktu Presiden Soekarno diganti dengan Jenderal Soeharto. Yaitu mekanismenya itu tidak menggunakan ketentuan penjelasan UUD mengenai impeachment, mengenai pemberhentian setengah jalan karena alasan pelanggaran haluan negara. Tapi semata-mata dikaitkan dengan pertimbangan bahwa presiden tidak dapat melaksanakan kewajiban. RN: Isu hari kedua Sidang Tahunan ini adalah mengenai Menteri Utama. Apakah forum Sidang Tahunan ini merupakan forum yang tepat untuk membicarakan perombakan kabinet atau pembentukan kabinet baru seperti Menteri Utama ini? DA: Tentu tidak tepat. Karena sebetulnya mengangkat dan memberhentikan anggota kabinet itu menjadi wewenang sepenuhnya dari Presiden. Jadi sebetulnya dia tidak perlu mengangkat itu menjadi soal di depan forum Sidang MPR. Kalau itu dilakukan, itu kan menambah masalah aja. Tentu ada kontroversi juga. Tapi khusus menyangkut isyu Menteri Pertama, ini juga belum jelas. Dari sudut sistim aturan, itu tidak ada masalah sepanjang itu kedudukannya sebagai menteri yang bertanggungjawab kepada Presiden, tidak ada masalah. Tetapi kalau kita keluarkan isyu ini dari konteks Sidang Tahunan, ya, itu dari segi aturan tetap tidak ada masalah, tapi dari segi yang lain bisa menimbulkan masalah juga, karena belum tentu adanya Menteri Pertama itu akan efektif. Karena apa? Karena itu akan menimbulkan soal dengan peran Wakil Presiden. RN: Hari ini misalnya PDI-P itu dalam pemandangannya menolak adanya Menteri Utama dan sebaiknya fungsi itu diberikan kepada Wakil Presiden dalam hal ini Megawati Soekarnoputri. Anda melihat hal yang sama? DA: Ya saya kira itu pendapat yang logis. Karena itu memang akan menimbulkan soal. Adanya Menteri Pertama itu sama saja dengan atau paling kurang ada asumsi di balik pengangkatan orang Menteri Pertama itu bahwa Wakil Presidennya tidak berfungsi. Demikian tadi pakar hukum tata negara Djimly Assiddiqy. * PERSAINGAN REBUTKAN JABATAN MENTERI UTAMA MAKIN NAMPAK SENGIT Pemimpin Partai Golkar, Akbar Tandjung diberitakan menginginkan jabatan menteri utama, tetapi Presiden KH Abdurrahman Wahid tidak menyetujuinya. Seolah pantang mundur, Akbar yang juga menjabat Ketua DPR RI konon mengajukan tokoh lain untuk jabatan itu, itulah Emil Salim. Maka pada akhir hari kedua Sidang Tahunan MPR makin jelas peta politik Senayan, Gus Dur menginginkan Mentamben Susilo Bambang Yudhoyono untuk jabatan menteri utama, Akbar Tandjung menginginkan dirinya sendiri atau Emil Salim, kemudian kubu PDI-P juga ingin supaya Megawati yang tampil. Siapa yang akan tampil dalam jabatan baru ini? Yang jelas konfrontasi dalam rangka mencapai kompromi nampaknya sulit untuk dihindari. Lebih lanjut berikut laporan koresponden Syahrir dari Jakarta: Kemarin ketika MPR sedang bersidang membahas laporan Gus Dur, di Riau, ratusan mahasiswa yang menamakan diri Aksi Mahasiswa Riau menggelar demo di gedung DPRD setempat. Mereka menuntut MPR segera melengserkan Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri dari kursi presiden dan wakil presiden. Pada saat yang sama teror bom marak di mana-mana. Mulai dari Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, dan daerah lain. Gedung Kejakgung dan Bank Indonesia lagi-lagi mendapat teror bom. Teror beruntun ini berlangsung selama Sidang Tahunan MPR dan menjelang pengadilan Soeharto. Lagi-lagi pelakunya masih gelap, tapi orang sudah bisa menduga bahwa maksudnya adalah untuk menunjukkan kepada masyarakat di dalam maupun luar negeri bahwa pemerintahan Gus Dur tidak mampu menjaga keamanan. Proses delegitimasi secara konstitusional terhadap Presiden Abdurrahman Wahid sementara itu terus berlanjut. Selasa kemarin, 11 fraksi di MPR, menyampaikan pemandangan umum, dan mayoritas merasa tidak puas. Seharusnya bila hasil pemandangan umum menunjukkan MPR tidak puas, berarti lembaga tertinggi ini harus merekomendasikan DPR, agar melakukan memorandum terhadap Presiden Gus Dur. Tetapi persoalannya, kalau Gus Dur tidak peduli atas rekomendasi MPR kepada Dewan Perwakilan Rakyat, maka pemerintahan bisa gawat dan krisis kepercayaan akan berlanjut, dengan hasil instabilitas selama berbulan-bulan. Melihat peta kekuatan di MPR, Gus Dur hanya mendapat kekuatan riil dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB) dengan jumlah 57 kursi, atau sekitar 11%. Sedangkan Fraksi PDI Perjuangan mempunyai kekuatan 185 kursi, Fraksi Partai Golkar 183 kursi dan Fraksi PPP, sebanyak 69 kursi. Tiga kekuatan ini menjadi penentu keputusan yang akan dihasilkan di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam pada itu PPP yang hanya punya 69 kursi berusaha terus merangkul Fraksi Reformasi yang mempunyai 48 kursi dan Partai Bulan Bintang yang memiliki 14 suara. PBB dalam pemandangan umum tersebut sudah menyatakan agar majelis mempertimbangkan apakah kepemimpinan Gus Dur masih perlu dipertahankan atau tidak. Baik Bulan Bintang maupun Fraksi Reformasi ini, terus digarap Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dengan membangkitkan sentimen kepentingan agama. Artinya 62 kursi ini, akan turut menentukan dalam keputusan majelis. Sementara itu Utusan Golongan yang punya 73 kursi, terus digarap Partai Golkar. Baik TNI/Polri dengan 38 kursi dan Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia, yang mempunyai 14 kursi mencoba berdiri di luar pusaran permainan. Tetapi, kelompok ini digarap oleh Partai Kebangkitan Bangsa, untuk tetap mendukung Gus Dur. Sedangkan Fraksi Daulatul Ummah dengan sembilan kursi dan Fraksi Demokrasi Kasih Bangsa lima kursi, akan menjadi bola liar. 50% dari 14 kursi, bisa menambah kekuatan dukungan Gus Dur dan 50 persen lainnya, diserahkan kepada PPP. Target penggerogotan legitimasi Gus Dur, pada ujung-ujungnya untuk menggantikan posisinya, dari kursi kepresidenan. Proses delegitimasi secara konstitusional, terhadap kepemimpinan Gus Dur, sudah dimulai dengan penggunaan hak interpelasi. Ini akan diikuti oleh hak angket setelah bulan Agustus ini. Dan dikuatkan melalui Sidang Tahunan MPR. Diperkirakan Gus Dur akan dijatuhkan bukan melalui suatu Sidang Istimewa, di dalam Sidang Tahunan ini. Namun pada pasca Sidang Tahunan, penggerogotan akan semakin mengkristal dan pada akhirnya akan dilakukan Sidang Istimewa untuk menjatuhkan Gus Dur, secara konstitusional. Jalan tengah yang sekarang sedang diusahakan ialah memposisikannya di tempat terhormat, sebagai kepala negara. Dan pelaksana eksekutif diserahkan kepada Wapres Megawati yang akan dibantu oleh empat menteri senior. Sehubungan dengan itu, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di MPR, sudah menilai Presiden gagal menjalankan roda pemerintahan. Namun PDI-P dapat memaklumi posisi pemerintahan Gus Dur kali ini. PDI-P menolak pengangkatan menteri pertama karena dinilai tidak konstitusional dan di luar sistem ketatanegaraan Indonesia, kata seorang anggota PDI-P. Anggota Fraksi PDI-P MPR, Zoelvan Lindan, mengatakan, jika presiden tidak mampu, seharusnya posisi wakil presiden dioptimalkan. Artinya Megawati harus diberi kesempatan menjadi kepala pemerintahan. "Wapres Megawati cukup mampu menjalankan pemerintahan dalam negeri. Ia bisa dibantu oleh menteri-menteri yang lebih profesional. Sehingga kabinet harus diubah secepatnya usai sidang tahunan," kata Zoelvan Lindan. Ia juga menegaskan kepada Radio Nederland, jika sekarang ini tidak dicari solusi yang tepat dan tegas, maka ia khawatir selanjutnya akan ada hambatan terus menerus yang akan merugikan bangsa dan negara. Dia mengusulkan, kabinet yang akan dibentuk Gus Dur harus mencerminkan koalisi kokoh dan saling mendukung untuk kepentingan bersama. Artinya, kabinet koalisi harus mengakomodasi enam partai politik terbesar yang menang pemilu. Sementara itu, anggota MPR Fraksi PDI Perjuangan Sabam Sirait menyebutkan, usulan pemisahan fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan akan dapat tantangan keras dari fraksi lainnya. Namun sebagai fraksi terbesar di MPR, ia yakin usulan ini dapat dilaksanakan. Menurut Sabam, Fraksi PDI Perjuangan MPR, tidak puas terhadap progress report Presiden RI KH Abdurrahman Wahid karena tidak menjelaskan program kerja yang sudah dijalankan, melainkan rencana-rencana ke depan. Seorang jenderal bekas pendukung Wiranto kemarin dengan tenang mengatakan, kami akan mendukung Megawati dalam mengambilalih kepemimpinan dari Gus Dur. Dan dia memperkirakan dalam waktu tujuh hari Mega sudah dapat dijatuhkan. Yang penting Gus Dur harus minggir dulu karena dia yang sekarang ini menjadi penghalang bagi pemulihan ekonomi, katanya. Tentu saja patut dipertanyakan apakah pemerintahan militer bisa mengatasi masalah perekonomian dan lebih dari itu, memperoleh dukungan banyak kalangan. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
