---------------------------------------------------------------------
WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP
Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh
Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir.
---------------------------------------------------------------------
Edisi ini diterbitkan pada:
Jumat 18 Agustus 2000 14:40 UTC
** TNI/POLRI DIPERTAHANKAN DI MPR HINGGA 2009
** PEMILU PARLEMEN SRI LANKA TGL OKTOBER MENDATANG
** KIPP: SIDANG TAHUNAN MPR, INTERVENSI KONSTITUSIONAL ATAS
IMPLEMENTASI GBHN
** PRESIDEN RUSIA VLADIMIR PUTIN DIKECAM DALAM KASUS TENGGELAMNYA
KAPAL KURSK
** TOPIK GEMA WARTA: MENGAPA TNI/POLRI DIPERTAHANKAN HINGGA 2009?
** TOPIK GEMA WARTA: KENAPA FRAKSI-FRAKSI MEMBELA TNI/POLRI DI MPR
SAMPAI TAHUN 2009?
* TNI/POLRI DIPERATHANKAN DI MPR HINGGA 2009
Sidang Tahunan MPR berakhir dengan kemenangan pada pihak militer.
Meskipun diprotes mahasiswa dan pendukung reformasi, anggota MPR yang
terhormat dengan suara bulat menetapkan wakil-wakil TNI/POLRI duduk
di MPR/DPR hingga tahun 2009, dan bukan tahun 2004 seperti
diberitakan sebelumnya.
Dengan demikian, TNI/POLRI, meskipun tidak ikut dalam pemilu, boleh
menempati kursi MPR/DPR hingga 2009. Beberapa pengamat mengatakan,
keputusan ini merupakan kemenangan bagi militer, yang suara dan
pengaruhnya masih diperhitungkan di dunia politik Indonesia.
Sebaliknya, keputusan ini merupakan pukulan bagi wakil-wakil rakyat
di MPR yang menutup mata terhadap tuntutan reformasi di luar gedung.
Hari ini banyak organisasi massa dan mahasiswa berdemonstrasi di
depan gedung MPR Senayan Jakarta mnenuntut agar TNI/POLRI segera
dikeluarkan dari MPR/DPR.
* PEMILU PARLEMEN SRI LANGKA TGL 10 OKTOBER MENDATANG
Hari ini, parlemen Sri Lanka dibubarkan dan akan diadakan pemilihan
umum baru tgl 10 Oktober mendatang. Presiden Chandrika Kumaratunga
mengharapkan, parlemen yang akan datang akan menerima rancangan
konstitusi yang baru, yang bertujuan untuk mengakhiri konflik antara
pasukan pemerintah dengan pemberontak Tamil.
Rancangan itu yang isinya memberikan otonomi luas kepada kawasan yang
berpenduduk mayoritas Tamil, ditolak oleh parlemen awal bulan ini.
Pemberontak Tamil di utara dan timur negara itu, sejak tahun 1983,
berjuang untuk mendirikan negara tersendiri. Selama pertikaian itu,
sekitar 10 ribu orang tewas.
* KIPP: SIDANG TAHUNAN MPR, INTERVENSI KONSTITUSIONAL ATAS
IMPLEMENTASI GBHN
Sidang Tahunan (ST) MPR dinilai lebih mengarah pada upaya formalitas
dan legalitas parlemen yang telah ada sebelumnya.
hal itu dikemukakan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP, yang
diketuai Mulyana W Kusuma, dalam acara konferensi persnya di Jakarta,
hari ini.
Mulyana bahkan menganggap ST MPR sebagai intervensi konstitusional
terhadap implementasi GBHN oleh presiden. Menurut dia, hal ini bahkan
didorong menjadi "kudeta konstitusional" melalui pemikiran dan
desakan yang bervariasi, diantaranya tekanan untuk memformulasikan
pemberian tugas presiden kepada wapres sehingga harus
diinterpretasikan sebagai pelimpahan wewenang kepada wapres.
Gagasan ini, katanya, merupakan versi lunak dari kudeta
konstitusional yang moderat sehingga mirip perlakuan institusional
MPRS terhadap presiden Soekarno sebelum pengangkatan resmi Soeharto.
Menurut Mulyana, perubahan kedua UUD'45 yang menyangkut 7 bab UUD'45
harus dinilai sebagai hasil maksimal dalam ST MPR ini. Padahal, ST
tidak merinci secara keseluruhan rekomendasi kepada lembaga-lembaga
tinggi negara sesuai fungsinya, misalnya tidak merinci lebih jauh
rekomendasi kepada DPR yang memuat pasal 20 perubahan UUD'45.
* PRESIDEN RUSIA VLADIMIR PUTIN DIKECAM DALAM KASUS TENGGELAMNYA
KAPAL KURSK
Presiden Rusia Vladimir Putin dikecam oleh media massa dalam negeri
karena sikapnya yang lamban meminta bantuan asing dalam upaya
menyelamatkan kapal selam Kursk. Putin dikritik karena selama
beberapa hari tidak mengambil keputusan segera meminta bantuan luar
negeri.
Sementara itu, peluang hidup bagi 118 awak kapal selam tersebut,
sangat kecil.
Wakil Perdana Menteri Ilya Klebanov mengatakan, ketika insiden itu
terjadi, banyak awaknya sedang berada di ruang kompartemen depan.
Rekaman video menunjukkan, bagian inilah yang mengalami kerusakan
serius.
Sedangkan menurut peneliti asal Amerika dan Norwegia, data seismologi
mencatat dua ledakan di tempat di mana kapal Kursk tenggalam. Ledakan
itu tercatat berkekuatan 3.5 pada skala richter.
Kapal Norwegia dengan kapal selam mini dari Inggris sedang dalam
perjalanan menuju Laut Baren. Diperkirakan kapal selam mini tersebut
akan tiba di tempat kejadian hari Sabtu besok.
* KEJATI DKI KEMBALIKAN BERKAS BOB HASAN
Kejaksaan Tinggi DKI mengembalikan berkas perkara pemeriksaan Bob
Hasan ke Kejagung Jumat sore tadi.
Andi Syarifuddin, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jakarta, Jumat
ini, mengatakan, hari ini belum bisa maka selambatnya Senin akan
dikembalikan.
Menurutnya, Kejati mengeluarkan surat P-19, karena berkas perkara Bob
belum lengkap dan banyak kesalahan administrasi.
Sebagaimana diberitakan sebelumnnya, PT Mapindo mendapat order dari
Departemen Kehutanan (Dephut) untuk melakukan pemotretan udara seluas
30 juta hektar. Tapi, ternyata PT Mapindo hanya menggunakan foto lama
milik Dephut yang dibuat pada 1992. Dalam kasus ini negara dirugikan
190-juta dolar AS atau sekitar Rp2-triliun.
* ENAM ORANG TEWAS DALAM SERANGAN KELOMPOK ISLAM EKSTRIMIS DI JAMMU
DAN KASHMR
Di negara bagian India, Jammu dan Kashmir, 6 orang tewas dan 6 orang
lainnya cedera dalam suatu serangan yang dilakukan kelompok islam
ekstrimis.
Serangan itu terjadi di sebuah desa, sekitar 160 kilometer sebelah
barat ibu kota Jammu. Saksi mata melaporkan, empat orang memasuki
desa itu dan melepaskan tembakan senjata otomatis ke arah penduduk
setempat.
* WAKIL PRESIDEN AL GORE CALON RESMI PRESIDEN AS DARI PARTAI DEMOKRAT
Wakil Presiden Amerika Serikat Al Gore secara resmi menjadi calon
presiden dari Partai Demokrat pada pemilu bulan November mendatang.
Di depan lebih dari 4000 delegasi, Al Gore menekankan pentingnya
nilai keluarga, keterlibatan dan kemajuan sosial bagi setiap orang.
Selama kampanye pemilihan, Al Gore akan tampil tiga kali dalam debat
televisi dengan saingannya George W. Bush dari Partai Republik. Debat
pertama akan digelar tgl 3 Oktober mendatang.
* PROTES DEMOKRASI DI FIJI, KETUA PENGADILAN MUNDUR
Merasa prihatin dengan perkembangan politik di negaranya, Fiji, Ketua
Pengadilan Banding Fiji, Jai Ram Reddy, menyatakan diri mundur dari
jabatannya meski jabatan itu baru lima bulan ia duduki. Ia mundur
untuk memprotes menghilangnya demokrasi di negara itu.
"Sejalan dengan suara hati, saya merasa sangat sulit bertahan dalam
jabatan itu," kata Reddy dalam pernyataan pengunduran dirinya.
Sebagai pemimpin oposisi sampai pemilihan umum tahun 1997, Reddy
memainkan peranan penting dalam memformulasikan Konstitusi 1997, yang
dibatalkan oleh petugas undang-undang darurat Fiji pada 29 Mei, satu
pekan setelah kudeta sipil George Speight untuk menghentikan
pemerintahan Mahendra Chaudhry.
"Pemerintah yang telah dipilih dicegah masuk kantor dengan kekuatan
senjata dengan konsekuensi yang tidak mengenal kompromi pada sistem
demokrasi di Fiji. Padahal saya dan banyak orang lainnya berusaha
keras mencapainya," ujarnya.
* MENGAPA TNI/POLRI DIPERTAHANKAN HINGGA 2009?
Sidang tahunan MPR yang berakhir Jumat ini, menyepakati keberadaan
TNI/POLRI di MPR sampai tahun 2009. Padahal sampai beberapa minggu
yang lalu, masih nyaring terdengar suara para wakil rakyat bahwa
keberadaan TNI/Polri hanya sampai tahun 2004. Mengapa para wakil
rakyat itu mengingkari apa yang sudah mereka katakan sendiri? Berikut
analisa pengamat militer Indonesia dari Australia, Harold Crouch.
Harold Crouch [CH]: Ya..kalau kita melihat keadaan dua minggu lalu,
saya kira banyak pihak yakin TNI/Polri tidak lagi di MPR setelah
2004. Jadi, sudah diputuskan TNI/Polri tidak ada wakilnya di DPR dan
DPRD sesudah tahun 2004. TNI sendiri minta kalau boleh, kami mau
terus dalam MPR meskipun tidak berhak memilih dalam pemilihan umum.
Dan sampai dua minggu lalu, mereka tetap tidak mau duduk di sana
setelah 2004. Tapi tiba-tiba dalam dua tiga hari ini, hampir semua
angota MPR mendukung keberadaan mereka di MPR.
Saya tidak tahu pasti mengapa. Tapi perkiraan saya, begini. Sidang
MPR sekarang diadakan tiap tahun. Tidak seperti dulu, hanya satu kali
dalam lima tahun. Jadi, peran MPR lebih penting dari yang dulu. Juga
tidak ada satu partai yang bisa menguasai MPR. Jadi, ada persaingan
terus antara partai-partai politik.
Dan mungkin banyak isu yang terus muncul. Misalnya, Gus Dur sebagai
presiden, ini belum selesai. Bisa jadi di DPR nanti, diminta supaya
Sidang Istimewa diadakan, misalnya. Tapi ada isu-isu lain di MPR
muncul di mana kelihatan persaingan politik partai-partai untuk
memperjuangkan kepentingannya dan sebagainya. Jadi dalam konteks
persaingan ini, mungkin sekali 38 suara TNI/Polri penting sekali,
bisa menentukan. Jadi saya punya kesan, paling sedikit sampai tahun
2004, ada TNI, ada 38 suara. Jadi, tiap kali MPR bersidang tahunan,
mungkin ada isu yang timbul di mana kita memerlukan dukungan TNI
untuk kebijakan atau kepentingan politik tertentu. Partai-partai
politik tidak mau menyinggung perasaan TNI. Jadi, mereka berusaha
menarik hati TNI. Dengan demikian TNI bisa lolos 5 tahun lagi di MPR.
Jadi, ini tidak menunjukkan bahwa TNI kembali berkuasa atau langkah
pertama ke arah pemulihan kekuasaan TNI, saya kira tidak. Cuma ini
adalah hasil dari persaingan partai politik di MPR.
Kalau tidak ada reaksi keras dari masyarakat, selagi tidak ada satu
partai atau koalisi partai yang dapat menguasai MPR sendiri tanpa
dukungan TNI, saya kira, TNI masih diperlukan. Bukan karena
diperlukan untuik menjaga stabilitas dan sebagainya, tapi diperlukan
oleh partai politik tertentu saja.
* KENAPA FRAKSI-FRAKSI MEMBELA TNI/POLRI DI MPR SAMPAI TAHUN 2009?
Anggota MPR Hartono Mardjono, kemarin menyatakan kepada pers, ia
tidak rela melihat TNI menjadi sasaran hujatan, seolah-olah TNI/Polri
masih mau bertahan di MPR. Padahal menurut Hartono, TNI sebenarnya
tidak ingin bertahan lagi. TNI selama ini yang paling cepat
menyesuaikan diri karena organisasinya baik. Hartono melihat TNI pada
akhirnya akan menarik diri dari MPR. Koresponden Syahrir mengirim
laporan berikut dari Jakarta:
Anggota Fraksi PBB Hartono Mardjono kemarin lagi-lagi membuat kejutan
dengan interupsinya yang berakhir dengan keluarnya suatu
minderheidsnota, menentang masuknya TNI di MPR sampai tahun 2009.
Hartono melihat TNI itu tidak mau bersikap kaku tetapi para politisi
sipil justru yang takut. Karena itu ia tidak mau TNI dipersalahkan
atas ulah politisi sipil di PDI-Perjuangan dan fraksi-fraksi lainnya.
TNI sebenarnya sudah puas jika diperkenankan bertahan hingga tahun
2004, jelasnya. Sebaliknya politisi masih mau mengulur-ngulur waktu.
Entah mengapa. Bagi Hartono, TNI sudah menyadari kalau sampai
dilakukan pemungutan suara mereka akan kalah karena jumlah anggotanya
di MPR terbatas. Tetapi ada rasa ketakutan pada pihak sipil. Soalnya
budaya Orba itu masih ada, tegasnya.
Selain Hartono Mardjono, Anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar Eki
Syachrudin pun mengaku kasihan pada Fraksi TNI/Polri meski masih
diberi kesempatan di MPR hingga 2009. Tetapi berbeda dengan Hartono,
ia malah menyesalkan mengapa TNI/Polri harus keluar secepat itu dari
DPR/MPR. "Ini kan seperti beberapa orang yang tengah makan, lantas
ada orang yang masuk, orang yang makan itu disuruh keluar karena
dianggap tidak membayar," kata Eki Syachrudin kepada wartawan
kemarin. Menurutnya, keputusan untuk membolehkan TNI di DPR hingga
2004 dan di MPR sampai 2009 sebenarnya mempermalukan TNI. Artinya,
kalau TNI masih ingin tetap di DPR/MPR, tentunya ia juga harus
membayar. "Misalnya kalau mau berpolitik ia harus masuk ke partai
politik," tandas Eki.
Sementara itu, anggota MPR asal Fraksi Reformasi, Hatta Radjasa
menilai hasil yang telah dicapai dalam Sidang Tahunan MPR ini adalah
hasil maksimal. Jadi, menurutnya, tidaklah tepat bilamana hasil itu
diputuskan kemudian sesudahnya baru mengungkapkan rasa kecewa.
"Karena semuanya sudah diketok palu," kata Hatta. Menanggapi
pernyataan Gus Dur bahwa pandangan fraksi di MPR cenderung sebagai
kebencian terhadap lembaga tinggi negara, Hatta membantah hal itu.
Menurutnya, tidak ada kebencian sedikitpun terhadap lembaga tinggi
negara. Kalau kita bersikap kritis, kata Hatta, justru mencerminkan
bahwa bangsa ini cinta dengan bangsa Indonesia. "Kita tak ingin
mengulangi sejarah pada masa Soeharto di mana semua orang hanya
menyanjung-nyanjung," kata Hatta.
Dalam pada itu kemarin di luar gedung MPR/DPR, di hari terakhir
pelaksanaan Sidang Tahunan MPR sekitar 1000 petani, buruh dan aktivis
PRD mendatangi gedung para wakil rakyat tersebut. Di tempat lain,
tepatnya di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jalan
Merdeka Selatan, sekitar 1000 mahasiswa yang tergabung dalam Hammas,
Himpunan Mahasiswa Muslim Antar kampus membakar bendera RMS dan
bendera Amerika. Melihat para buruh dan petani berdemo di depan
Gedung MPR/DPR perwira polisi Senior Superintenden Aghil membacakan
ayat-ayat Al-Quran. Para demonstran membalasnya dengan shalawat nabi.
Ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan Aghil ditanggapi dengan teriakan
dan makian. Senior Superintenden Aghil membalas teriakan mereka
dengan mengatakan, "Hanya orang kafir saja yang menganggu orang yang
mengaji." Setelah itu massa membalasnya dengan shalawat. Dan riuh
rendah sahut-sahutan itu mengundang perhatian para wartawan yang
tengah meliput ST MPR 2000.
Para petani, yang bergabung dengan PRD, tergabung dalam Front Petani
Pasundan (FPP). Mereka menuntut penjelasan hilangnya empat aktivis
saat beraksi mogok makan di Gedung MPR/DPR pada tanggal 14 Agustus
2000. Dan, sampai saat ini keempat aktivis FPP itu belum ditemukan.
"Kami menuntut aparat bertanggung jawab atas penculikan empat aktivis
kami," cetus salah seorang aktivis. Keempat aktivis tersebut adalah
Rusat Setiawan (Ketua Yayasan dan Pengembangan Aktivitas Sosial
Bandung); Idham Kurniawan (Mahasiswa Antropologi FISIP UNPAD angkatan
94); Muhammad Hafid Azham (Mahasiswa aktivis Bisnis Pertanian UNPAD);
dan Anthon Sulthon (Mahasiswa Perguruan Tinggi Hukum Bandung).
Keempat orang tersebut bersama tiga rekannya melakukan aksi mogok
makan di Gedung MPR/DPR untuk menuntut reformasi di bidang agraria.
Keempat aktivis itu diduga diculik aparat intelijen. Namun Senior
Superintenden Setianto membantah bahwa aparat kepolisian menculik
empat aktivis itu. "Mereka keluar dari Gedung MPR atas keinginan
sendiri, bukan diculik," sergahnya. Dia menjelaskan, ketiga aktivis
saat itu dalam keadaan kritis. Sedangkan satu rekannya lagi meminta
keluar dari gedung MPR. Oleh tim medis, ketiga orang tersebut dalam
perjalanan minta diturunkan di depan kantor KPU. Alasannya mereka
tengah menunggu teman-temannya. "Setelah itu aparat tak tahu menahu
keberadaan mereka," jelasnya.
Penjelasan itu dirasa kurang memuaskan sebab mirip penjelasan rejim
Orde Baru dahulu. Dalam pernyataan sikapnya Front Petani Pasundan
(FPP) menyatakan tuntutan pembaharuan itu ternyata didaulat dengan
penculikan aktivis. "Kami tidak akan menyurutkan langkah untuk
menuntut reformasi Agraria. Ini membuktikan rakyat belum merdeka,
karena masih ada penculikan aktivis," tukas mereka. Kapolda Metro
Jaya Nurfaizi sempat datang berdialog dengan para mahasiswa, petani
dan buruh itu. Ia mengnggap tuduhan para aktivis itu sebagai fitnah.
Namun para aktivis pun tidak mempercayai keterangan Nurfaizi karena
dahulu Nurfaizi pun bekerjasama dengan Zacky Makarim dalam menculik
para aktivis PRD. Zacky Makarim mantan Kepala BIA kini menjadi
tersangka dalam kasus 27 Juli. Maka kalangan PRD sebenarnya
menginginkan agar Nurfaizi pun diperiksa dalam kasus penculikan.
---------------------------------------------------------------------
Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum
http://www.ranesi.nl/
http://www.rnw.nl/
Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda
peroleh melalui
[EMAIL PROTECTED]
Copyright Radio Nederland Wereldomroep.
---------------------------------------------------------------------
