--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Kamis 31 Agustus 2000 16:00 UTC ** PENGADILAN SOEHARTO DITUNDA DUA PEKAN ** KORUT DAN KORSEL LANJUTKAN PROGRAM PENYATUAN KELUARGA ** MENTERI KERJASAMA PEMBANGUNAN BELANDA RUBAH DRASTIS KEBIJAKAN ** TOPIK GEMA WARTA: SUHARTO TIDAK MUNCUL DI PENGADILAN ** TOPIK GEMA WARTA: HABIBIE DAN GUS DUR TIDAK SELICIK SOEHARTO DALAM BERHUBUNGAN DENGAN PERS * PENGADILAN SOEHARTO DITUNDA DUA PEKAN Pengadilan terhadap mantan Presiden Soeharto ditunda dua pekan. Kamis ini sedianya Soeharto harus menghadap pengadilan sehubungan tuduhan korupsi, namun ia tidak muncul dengan alasan terlalu sakit. Pihak pembelaan Soeharto mendapat waktu dua pekan untuk meyakinkan pengadilan. Seoharto dituduh menggelapkan uang negara melalui yayasan kroni-kroninya. Beberapa jam menjelang proses, sebuah kendaraan pick-up meledak tidak jauh dari gedung departemen pertanian. * KORUT DAN KORSEL LANJUTKAN PROGRAM PENYATUAN KELUARGA Korea Utara dan Selatan sepakat untuk melanjutkan program penyatuan keluarga yang terpencar. Di samping itu kedua negara sepakat membuka kembali hubungan jalur kereta api dan meningkatkan kerjasama ekonomi. Kendati demikian pembicaraan di ibukota Korea Utara Pyongyang tersebut tidak membuahkan langkah mengurangi ketegangan militer. Korea Utara menanggapi dingin usulan Korea Selatan untuk mengadakan pembicaraan urusan militer. Kesepakatan ini merupakan hasil dari pendekatan antara kedua Korea yang diawali Juni silam dengan pertemuan antara pemimpin Korut Kim Jong-il dan Presiden Korsel, Kim Dae-Jung. * MENTERI KERJASAMA PEMBANGUNAN BELANDA RUBAH DRASTIS KEBIJAKAN Menteri Kerjasama Pembangunan Belanda Eveline Herfkens mulai Juli 2002 akan menghentikan pengiriman karyawan penyuluh pembangunan ke negara-negara berkembang. Menurut menteri penerus Jan Pronk tersebut manfaat pengiriman karyawan tidak sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. Disamping itu pengiriman memicu rasa rendah diri para karyawan lokal. Tahun ini Belanda mengeluarkan dana 150 juta dolar untuk program ini. Organisasi non pemerintah masih tetap mengirim karyawan mereka ke negara-negara berkembang. * RUSIA DAN ESTONIA TERSANGKUT SENGKETA DIPLOMATIK Rusia dan Estonia mulai tersangkut sengketa diplomatik. Penyebab perseteruan dua negara pecahan Uni Sovyet itu adalah diusirnya dua diplomat Rusia dari Estonia. Menurut Moskow. Estonia mengusir dua pejabat Rusia dengan tuduhan melakukan kegiatan di luar wewenang mereka. Tudahan semacam itu biasa diartikan bahwa para diplomat melakukan kegiatan mata-mata. Sebagai tanggapannya, Rusia mengimbau dua diplomat Estonia meninggalkan negara tersebut. * PROSES LOCKERBIE DITUNDA Proses pengadilan kasus Lockerbie di Kamp Zeist Belanda ditunda tiga pekan. Keputusan tersebut untuk memberi kesempatan bagi jaksa penuntut mempelajari berkas terbaru dari keterangan saksi utama Abdul Majid Jiacha. Dokumen Jiacha, mantan mata-mata Libya yang membelot ke Amerika Serikat itu berisikan surat-menyuratnya dengan Dinas Rahasia Amerika Serikat, CIA. Jiacha yang sedianya akan datang pekan silam ke Zeist ditunda karena permohonan pihak pembela tertuduh dua warga Libya. Jiacha menyatakan bahwa ia melihat ke dua tertuduh berada di bandara Malta pada hari kejadian 21 Desember 1988. Dua tertuduh konon terlihat menyerahkan sebuah koper berisi bom yang akhirnya meledakan pesawat di atas Lockerbie Skotlandia dan menewaskan ke 270 penumpang serta awak kapal. * BELANDA HARUS LEBIH PERHATIKAN TATA AIR Lima puluh tahun mendatang Belanda harus mengeluarkan lebih dana untuk pengaturan air. Demikian kesimpulan pemeriksaan komisi yang diserhkan kepada menteri muda Lalu lintas dan Pengairan Belanda, De Vries. Hingga saat ini Belanda mengeluarkan dana pertahun 1,2 milyar dolar untuk pengawasan air. Untuk negara yang terletak di bawah permukaan air laut, Belanda membutuhkan dana tambahan 250 juta dolar guna mencegah banjir dan problem lain yang ditimbulkan air. Selanjutnya dalam advisnya, komisi Air Abad 21 ini menyarankan agar Belanda lebih memperluas penampungan air. Selama ini perhatian terutama terpusat pada memperkuat tanggul dan bendungan saja. Menteri Muda de Vries menyambut baik hasil penyelidikan komisi tersebut. * BELANDA RAGU KETIKA MENGIRIM PASUKAN PERDAMAIAN Keputusan pemerintah Belanda untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Kamboja, Siprus, Bosnia dan Kosovo didasari informasi lemah. Demikian kesimpulan komisi Bakker yang memeriksa kebijakan pemerintah Belanda ketika memutuskan mengirim pasukan perdamaian. Komisi tersebut mempertanyakan mengapa peran Perdana Menteri Wim Kok sangat lemah di masa krisis di Screbrenica Bosnia. Selanjutnya dua menteri pertahanan Joris Verhoeve dan penerusnya de Grave juga dikritik sehubungan pengiriman pasukan ke Bosnia dan Kosovo. * MENARA MOSKOW PERLAHAN KEMBALI BEROPERASI Menara Ostankino Moskow yang baru-baru ini terbakar, perlahan mulai menayangan kembali siaran. Para pakar berhasil menempatkan pemancar pengganti di tempat yang paling parah dimakan api. Sedianya dikhawatirkan penduduk Moskow tidak akan dapat memantau televisi dan radio selama beberapa pekan. Sejumlah kritisi menyatakan bahwa televisi dan radio adalah sarana hiburan utama bagi rakyat untuk melupakan beban hidup di Rusia saat ini. Menurut dinas pemadam kebakaran, kecelakaan menara Ostankino itu disebabkan korsleting salah satu kabel antena. Pemerintah Rusia dikritik sehubungan musibah ini karena dipandang terlalu lamban mengantisipasi keadaan darurat. Api baru dapat dipadamkan setelah 24 jam. * PALANG MERAH KANADA BAYAR KOMPENSASI KEPADA KORBAN PENULARAN DARAH Palang Merah Kanada mengeluarkan dana 50 juta dolar, sebagai kompensasi kepada orang-orang yang tertular virus HIV setelah mendapat tranfusi darah. Rabu kemarin persatuan korban skandal darah Kanada itu menyetujui tingginya dana kompensasi. Sejak tahun 1980-an sekitar 5000 orang tertular virus HIV atau sakit kuning setelah mendapat tranfusi darah dari palang merah. Skandal tersebut merusak nama baik Palang Merah Kanada karena organisasi ini bertanggungjawab atas koordinasi pengumpulan darah donor. * WEST SIDE BOYS LEPAS LIMA TENTARA INGGRIS Kelompok penyandera Sierra Leone melepas lima dari 11 serdadu Inggris yang disekap sejak pekan silam, demikian London. Para sandera dilepas berkat upaya penengahan pasukan PBB asal Yordania. 11 serdadu Inggris, Jum'at pekan silam disandera oleh kelompok West Side Boys yaitu tentara Sierra Leone yang membangkang. Mereka menuntut tebusan makanan, obat-obatan dan pembebasan seorang pemimpin yang ditahan pemerintah. Inggris mengirim 400 serdadu ke Sierra Leone untuk melatih tentara pemerintah. Belum jelas apakah tuntutan penyandera dipenuhi menyusul pembebasan ini dan mengapa tidak semua sandera dibebaskan. * SUHARTO TIDAK MUNCUL DI PENGADILAN INTRO: Sidang pengadilan perkara H.M. Soeharto dibuka pagi tadi di gedung Departemen Pertanian Ragunan, Jakarta. Segera menjadi jelas terdakwa tidak bisa hadir karena alasan kesehatan yang tidak mengijinkan. Berikut kesan Michael Chandra yang menghadiri sidang tersebut. Michael Chandra (MC): Seperti yang sudah-sudah bahwa kondisi kesehatan mantan Presiden, malam harinya tekanan darahnya naik tinggi katanya. Jasi atas rekomen dari dokter-dokter pribadi itu dikatakan bahwa tidak memungkinkan Soeharto dihadirkan ke persidangan. Radio Nederland (RN) : Bagaimana berita ini diterima di pengadilan? MC: Itu terjadI perdebatan antara jaksa penuntut dengan pengacara dimana jaksa penuntut ngotot untuk meminta Majelis Hakim untuk membentuk suatu tim dokter independen. Karena selama ini dianggapo bahwa tim dokter yang memeriksa mantan Presiden Soeharto ini hanya dokter-dokter pribadi, yang kemungkinan besar diduga bisa disogok. RN : Permintaan untuk membentuk tim medis yang terdiri dari dokter-dokter independen itu dikabulkan atau tidak? MC : Justru itu, memang ini orang kan sudah menduga bahwa pengadilan ini kan hanya merupakan sandiwara untuk menyenangkan masyarakat terutama mahasiswa karena salah satu agenda reformasi, tuntutan reformasi mahasiswa itu kan adili Soeharto. Ya kita bisa lihat dimana Majelis Hakim mengatakan bahwa itu akan dipertimbangkan dan tidak langsung memutuskan bahwa tim indipenden memang harus dibentuk sejak dahulu. Antusias masyarakat untuk datang melihat ternyata tidak begitu besar, hanya ada dua aksi demo yang pro dan anti Soeharto. Yang pro Soeharto itu terdiri dari beberapa puluhan preman-preman Ambon maupun Tim-tim, yang sudah barang tentu dibayar. Kemudian ada aksi dari mahasiswa yang menuntut Soeharto harus diadili. Tetapi lebih banyak yang pro karena yang pro ini kan modalnya cukup besar, mereka berbondong-bondong untuk menyumbang kesana. Bahkan ada spanduk yang mengatakan bahwa mereka siap jihad, mati untuk Soeharto. Dan mengatasnamakan petani lagi, petani tapi tampangnya preman begitu kan ..mereka sangar-sangar. RN : Katanya ruang pengadilan itu penuh dengan wartawan ya? MC : Ya..penuh dengan wartawan dan banyak juga orang-orang intel Orde Baru juga banyak. Jadi kan lucu seorang warga negara biasa, Soeharto kenapa harus diistimewakan?. Sehingga tempatpun musti dipindahkan sehingga yang hadir musti screning lagi, musti ada ID Card khusus untuk pengadilan, semua wartawan kan sebenarnya sudah ada ID card dari lembaga atau media masing-masing. Sementara itu Forkot - Forum Kota mengadakan demonstrasi di depan Gedung Bimantara Jakarta menuntut Soeharto diseret ke pengadilan rakyat. Kami menghubungi salah seorang anggota Forkot yang ikut dalam demonstrasi, Didik Bonaventura Manurung: RN : Anda sedang berdemonstrasi ya, tentang apa? Didik Bonaventura Manurung (DB) : Pertama aksi hari ini adalah aksi Forum Kota serta teman-teman organ-organ yang ada ditingkatan Jakarta, untuk melakukan aksi dimana momentum bahwa hari ini ada pengadilan terhadap sang Tirani yang selama 32 tahun yaitu Soeharto berkuasa. Pengadilan ini ternyata memanipulasi kesadaran rakyat. Memanipulasi kesadaran rakyat, artinya bukan pengadilan yang seperti ini yang diinginkan rakyat, mengingat selama 32 tahun Orde Baru dengan mesin-mesin politik, dengan mesin-mesin militer dan sebagainya adalah Soeharto. RN : Apa yang menjadi tuntutan dari Forum Kota ini? DB : Forum Kota menuntut bahwa hak rakyat lah yang menjadi hakimnya. RN : Jadi anda menuntut agar Soeharto diadili dalam pengadilan rakyat? DB : Ya..Forum Kota sampai saat ini mengingat bahwa rakyatlah yang berdaulat atas kejahatan-kejahatan dari politik, ekonomi maupun HAM yang selama 32 tahun dilakukan oleh Soeharto. Artinya kita menuntut pengadilan rakyat. Demikian Didik Bonaventura, demonstran Forkot. Sejumlah pengamat mengatakan, ketidakhadiran Soeharto di pengadilan adalah satu bentuk rekayasa. Pengacara Soeharto, Juan Felix Tampubolon, sangat menyesalkan anggapan serupa itu. Juan Felix Tampubolon (JFT) : Tuduhan itu tuduhan yang sangat keji yang tidak beralasan yang cenderung dilontarkan oleh orang-orang yang memiliki dendam ya. Dendam, mempunyai tujuan-tujuan politik tertentu. Karena saya yakin kalau orang yang mempunyai akhlak, orang yang beradab, orang normal selalu mengharapkan orang itu untuk sehat, begitupun kami. Kami tidak mengharapkan siapapun untuk sakit. RN : Anda sendiri sebagai pengacara dari Pak Harto, menilai memang kesungguhan pemerintahan Gus Dur untuk mengadili Soeharto. JFT : Dalam hal ini saya sangat prihatin ya melihat bagaimana di Indonesia ini supremasi hukum itu terinjak-injak oleh kepentingan-kepentingan politik. Di dalam kasus Pak Harto, saya sama sekali tidak melihat dikedepankannya supremasi hukum. Justru saya menduga ini adalah kepentingan-kepentingan politik, baik itu pemerintah ataupun pihak-pihak yang lain. Karena di dalam kasus Pak Harto ini yang sarat dengan kepentingan politik, masalah juridisnya sudah dikesampingkan bahkan sudah sama sekali tidak diperhatikan. Contohnya apa, Pak Harto itu sejak pertama kali diproses secara hukum, itu hak-hak hukumnya diabaikan sama sekali. Hak-hak asasinya sudah terinjak-injak, karena apa menurut hukum yang berlaku di Indonesia, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum secara universal baik dalam di Universal Declaration of Human Right itu diatur bahwa setiap orang apabila didakwa itu mempunyai hak untuk melakukan pembelaan diri. Nah Pak Harto ini di dalam status medisnya yang sedemikian rupa sehingga beliau itu tidak dapat melakukan pembelaan diri dengan benar. Artinya apabila seorang mengalami hal demikian, itu tidak bisa diproses secara hukum. Tapi kejaksaan telah sedemikian rupa memaksakan tetap memeriksa Pak Harto. Kita bisa bayangkan sejak Pak Harto pertama kali diperiksa dalam setiap kali pemeriksaan itu didampingi oleh belasan dokter bahkan puluhan dokter dan ambulance sampai bahkan kadang-kadang sampai dua buah. Itu secara logika saja orang biasa sudah bisa melihat apabila seorang diperiksa didampingi begitu banyak dokter dan ambulance itukan artinya ortangnya sakit. Walaupun orang itu sakit kejaksaan terus melakuklan pemeriksaan-pemeriksaan yang akhirnya sekarang ditingkatkan ke pengadilan. RN : Anda tidak sependapat kalau orang mengatakan yah ketidakhadiran Soeharto hari ini adalah suatu rekayasa? JFT : Ya betul sekali, ketidak hadiran Pak Harto hari ini sepenuhnya adalah hasil pemeriksaan medis dari para dokter yang terdiri dari 23 orang ahli di bidangnya masing-masing dan mereka menyimpulkan bahwa Pak Harto itu sakit, pak Harto itu telah menderita tiga kali stroke kemudian sekarang menderita apa yang disebut afasia ada suatu penyakit yang dalam keadaan ini pak Harto itu telah mengalami brain dammage. Demikian Juan Felix Tampubolon, pengacara Soeharto. * HABIBIE DAN GUS DUR TIDAK SELICIK SOEHARTO DALAM BERHUBUNGAN DENGAN PERS INTRO: Usia meliput sidang pengadilan mantan Presiden Soeharto, para wartawan langsung berdiskusi soal Sidang Tahunan MPR dan kabinet baru. Mereka mengenang betapa pers waktu jaman Soeharto dulu begitu jinak, seolah-olah tidak punya harga diri di hadapan penguasa. Laporan koresponden Syahrir dari Jakarta: Dalam Diskusi bertema "Mengkritisi Pemberitaan Sidang Tahunan MPR dan Reshuffle Kabinet," Ketua partai Murba, Hadidjojo Nitimihardjo menyatakan, kritik pers terhadap Sidang Tahunan MPR membosankan. Ada kesan antipati terhadap MPR, yang mengakibatkan masyarakat juga antipati terhadap Dewan, katanya. Hadijoyo juga menyatakan, pers dalam pemberitaannya sekarang ini tidak menyelesaikan konflik. Dalam pemaparan berita dan faktanya, ada kesan ditutup-tutupi dan lari dari konflik, tambahnya. Dalam diskusi yang menandai peluncuran Media Watch Telisik terbitan Yayasan Jurnalis Independen itu, Hadidjojo menyarankan agar pemberitaan yang benar dan transparan atas kritik masyarakat terhadap pemerintah harus dikembalikan kepada asas hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar. Rakyat dan publik harus tahu kejujuran dan kebenaran suatu berita yang harus diperjuangkan oleh pers. Sebagai contoh, ia menunjuk pemberitaan terhadap Kwik Kian Gie yang bersifat memojokkan, padahal setelah Kwik mundur dolar tetap naik. Oleh karena itu, menurutnya media harus memberitakan statement politisi, yang jernih dan bersifat komprehensif tanpa harus memanipulasi data-data. Menanggapi Amandemen UUD 1945 yang hanya ditentukan oleh 700 orang anggota Dewan dan melalui Sidang Tahunan, Hadidjojo berpendapat itu tidak bisa disalahkan, karena memang aturannya yang mengharuskan seperti itu. Kalaupun ingin ada perubahan dalam UUD, maka itu memerlukan waktu yang panjang. Terlalu cepat dan terburu-buru itu juga tidak baik, komentarnya. Hadidjojo mengusulkan agar rakyat yang tidak setuju terhadap kebijakan pemerintah saat ini tidak lagi berharap pada pers dan DPR, tetapi rakyat sendirilah yang membuat gerakan dengan referendum. Saat ini juga, tambahnya, masyarakat memerlukan suatu media massa atau surat kabar yang membela kepentingan buruh. Dalam kesempatan diskusi itu juga hadir seorang wartawan senior Joes Soemadipradja. Joes yang di era Orde Baru pernah bekerja di harian Kompas, dahulu keluar dari harian Kompas, dan mengundurkan diri atau keluar dari media terkemuka itu karena koran itu membuat perjanjian dengan Soeharto, bahwa Kompas tidak akan menyerang posisi Soeharto kala itu. Joes mengatakan bahwa jurnalisme Indonesia semasa Orde Baru telah tercemar dengan adanya perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh pers selama 26 tahun dari 32 tahun Suharto berkuasa. Kebebasan pers dibuka oleh Soeharto mulai 68 sampai 74. Ada perbedaan antara tiga presiden yang menerima warisan dari rejim yang bangkrut. Ketika Soeharto menerima pemerintahan yang bangkrut dari Soekarno ia melakukan pembersihan dengan melakukan penangkapan-penangkapan serta pembunuhan. Ia menggunakan uang Pertamina dan Bulog yang pada saat itu dipimpin oleh Tirtosudiro dan Ibnu Soetowo. Setelah keadaan sudah membaik, baru pada tahun 1968 Soeharto memberi kesempatan kepada koran-koran yang dibredel semasa Soekarno untuk terbit kembali. Di antaranya harian Nusantara, Indonesia Raya, Abadi, dan Pedoman. Hal tersebut dianggap oleh Joes sebagai sebuah kecerdikan Soeharto jika dibandingkan dengan Habibie dan Gus Dur. Ketika Habibie menerima pemerintahan yang bangkrut dari Soeharto yang dilakukan oleh Habibie dengan pendidikan dari Eropa ialah membuka kebebasan pers dan demokrasi. Akibatnya, ketika Habibie mencari dana operasional untuk menjalankan pemerintahannnya, terbukalah kasus Baligate. Di era Gus Dur pun yang percaya dengan kebebasan pers dan demokrasi terbongkarlah kasus Bulog Gate. Demikian pula dengan Brunei gate. Gus Dur sendiri mengaku memperoleh uang secara pribadi dari Sultan Bolkiah sebanyak 2 juta dolar. Dia lupa, kata Joes Soemadipradja ketika Gus Dur menerima uang tersebut ia pada posisi sebagai Presiden RI. Di mana dalam kapasitas tersebut, ada aturan tersendiri bila seorang Presiden menerima bantuan, baik uang ataupun barang dari pihak luar, ia harus segera melaporkannya DPR dan mengumumkannya klepada masyarkat. Sedangkan cara yang digunakan Gus Dur dengan menerima uang dari Bolkiah, ia memposisikan dirinya sebagai seorang kyai yang boleh saja menerima dana tanpa terikat oleh aturan-aturan pemerintah. Kalaupun sesudah itu uang tersebut digunakan untuk Aceh ataupun Maluku, maka itu sudah dapat dipertanggung jawabkan. Bagi Joes, kasus-kasus itu menunjukan kelemahan dari demokrasi maupun kebebasan pers yang pebuh resiko untuk Habibie maupun Gus Dur. Soeharto lebih cerdik dalam hal ini karena ia tidak membutuhkan kebebasan pers pada awal pemerintahannya. Menyinggung mengenai masalah perjanjian-perjanjian yang dibuat antara pers dan pemerintah di era Orde Baru, Joes mengatakan Kompas, Merdeka, Sinar Harapan, Pelita dan lain-lainnya membuat perjanjian tahun 1978. Perjanjian tersebut dilakukan agar dapat terbit kembali setelah mengalami pembreidelan selama satu bulan. Hal yang sama juga dilakukan oleh Tempo pada tahun 82. Setelah peristiwa lapangan Banteng. Mereka berjanji akan mentaati ketentuan-ketentuan yang akan diatur oleh pemerintah dan tidak akan mengkritisi hal-hal yang menyangkut bisnis kepala negara dan keluarga. Dan inilah yang membuat posisi pers Indonesia semakin melemah. Perjanjian semacam ini tidak dilakukan oleh 11 suratkabar ketika peristiwa Malari tahun 1974. 11 suratkabar yang mengalami nasib pembreidelan tidak pernah mengemis kepada Soeharto agar surat kabar tersebut dapat hidup kembali, seperti Kompas dan Tempo. Ke-11 koran-koran yang dibreidel itu adalah Harian Indonesia Raya harian Nusantara harian Abadi harian KAMI dll. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
