--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Rabu 11 Oktober 2000 14:00 UTC ** GUS DUR HARUS KE PANSUS BRUNEIGATE/BULOGGATE ** 135 ORANG MANAJER DAEWOO MENGUNDURKAN DIRI ** ALIANSI RAKYAT MENANG DI SRI LANKA ** TOPIK GEMA WARTA: SOAL GUTERRES TIDAK AKAN DISINGGUNG DALAM LAPORAN MENLU SHIHAB KEPADA DEWAN KEAMANAN ** TOPIK GEMA WARTA: BENARKAH SUSILO BAMBANG YUDHOYONO TERJEPIT DI ANTARA TNI/AD DAN GUS DUR? ** TOPIK GEMA WARTA [10/10] JENDERAL ENDRIARTONO CUMA "KSAD GANJAL" SAJA, KATA PENGAMAT MILITER INDRO TJAHJONO ** TOPIK GEMA WARTA [10/10]: NASIB AGUS WK DAN SAURIP KADI CERMINKAN POSISI TNI * GUS DUR HARUS KE PANSUS BRUNEIGATE/BULOGGATE Penolak Presiden Abdurrahman Wahid atas panggilan Pansus Bruneigate/Buloggate, dinilai melanggar hukum. Sementara itu, Ketua MPR Amien Rais menyarankan agar Presiden Abdurrahman Wahid bersedia memenuhi panggilan itu untuk menghindarkan ketegangan antara legislatif dan eksekutif. Ditambahkannya, kalau Presiden tidak mau memenuhi panggilan DPR maka hal itu membuat DPR bersedih karena disepelekan. Amien mengingatkan, semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban sama dalam negara. Sementara itu, Jaksa Agung Marzuki Darusman menyatakan kesediaannya untuk memenuhi panggilan Pansus (Panitia Khusus) DPR berkaitan dengan kasus penyelewengan dana Yayasan Bina Sejahtera (Yanatera) Bulog dan kasus penerimaan dana dua juta dollar AS dari Sultan Brunei. Sebagaimana diketahui, Pansus DPR juga akan memanggil Presiden Abdurrahman Wahid serta dua orang anggota kabinet lainnya masing-masing, Menko Perekonomian Rizal Ramli, Menlu Alwi Shihab untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Menurut rencana Pansus akan memulai pemeriksaan terhadap sejumlah saksi pada 17 Oktober 2000. * 135 ORANG MANAJER DAEWOO MENGUNDURKAN DIRI 135 orang manajer pada perusahaan otomotif Daewoo, Korea Selatan, mengundurkan diri. Para manajer yang bekerja di dalam maupun di luar negeri itu mengatakan, mereka mundur agar lebih mudah bagi perusahaan itu mengadakan restrukturisasi. Kreditor Daewoo harus memutuskan apakah menerima pengunduran diri mereka. Pemerintah Korea Selatan gagal mendapatkan pembeli dari luar negeri. Perusahaan Daewoo merupakan perusahaan kedua terbesar di Korea Selatan. Perundingan sedang dilakukan dengan perusahaan General Motor dan partnernya Fiat. Sebelum ini Ford hendak menyuntik dana sebesar tujuh miliar dolar, tapi dibatalkan setelah meneliti pembukuan Daewoo. * ALIANSI RAKYAT MENANG DI SRI LANKA Pemilu di Sri Lanka tampaknya dimenangkan oleh Aliansi Rakyat yang memerintah. Hasil perhitungan awal menunjukkan partai Presiden Chandrika Kumaratunga unggul jauh dibandingkan dengan oposisi UNP. Meskipun diancam pemberontak Tamil, sekitar 75 persen warga tetap memberikan suara mereka. Pemilu ini dibayangi tindak kekerasan. Terakhir tujuh orang tewas selama pemilihan. Pengamat independen melaporkan banyak terjadi kecurangan pada lebih dari 200 TPS. Tema utama selama kampanye pemilu adalah tentang rencana kontroversial pemerintah untuk mencapai kesepakatan damai dengan pemberontak Tamil. Hal ini akan mengakibatkan pada perubahan konstitusi, yang akan memberikan otonomi kepada pemberontak Tamil. * ISRAEL BATAL HADIR PADA KONFERENSI IPU Pembatalan kedatangan delegasi Israel dalam acara Konferensi Uni Parlemen Internasional (IPU) di Jakarta 15-21 Oktober, merupakan langkah terbaik demi kepentingan Israel sendiri, kaum muslimin di Indonesia maupun kepentingan Presiden Abdurrahman Wahid. Rektor IAIN Jakarta, Prof Dr Azumardi Azra menegaskah hal ini disela-sela acara peluncuran buku "Islam Substantif " di Wisma Antara, siang tadi. Ia bisa memahami penolakan terhadap delegasi Israel oleh kelompok-kelompok di Indonesia yang mengecam tindak kekerasan Israel terhadap rakyat Palestina. Menurutnya, situasi di Indonesia saat ini memang tidak kondusif bagi kedatangan delegasi Israel. Ditambahkannya, kedatangan delegasi Israel memperburuk citra Indonesia di mata internasional, mengingat ancaman dari Front Pembela Islam (FPI) yang akan melakukan "sweeping" warga Israel. Sebagaimana dilaporkan sebelum ini, protes menolak kedatangan delegasi Parlemen Israel untuk mengikuti Konferensi Uni Parlemen (IPU) ke-138 di Jakarta dari 15-21 Oktober makin marak, menyusul Ketua DPR Akbar Tandjung memastikan delegasi Parlemen Israel akan hadir pada konferensi itu. * UPAYA DIPLOMATIK TIMUR TENGAH TERUS DIGALAKKAN Upaya diplomatik Timur Tengah terus berlangsung. Selasa kemarin, Javier Solana, pejabat tinggi urusan politik luar negeri Uni Eropa, tiba di Israel. Dia akan mengadakan pembicaraan dengan PM Ehud Barak dan pemimpin Palestina Yasser Arafat. Sore tadi, Menlu Inggris Robin Cook juga sudah tiba di Israel. Sementara itu Presiden AS Bill Clinton kemungkinan akan tiba di Israel akhir pekan ini. Dalam pembicaraan telepon dengan Ehud Barak dan Arafat Selasa kemarin, Clinton meminta agar kedua belah pihak segera mengakhiri kekerasan. Sementara itu Sekjen PBB Kofi Annan yang sudah mengadakan misi diplomatik di sana sejak Senin lalu, menyatakan rasa optimisnya bahwa masih ada peluang mengakhiri krisis Timur Tengah. * GAGAL DIBENTUK PEMERINTAHAN BARU YUGOSLAWIA Di Beograd, pemerintahan baru gagal dibentuk. Partai sosialis pimpinan mantan presiden Milosevic, dan partai ultra nasionalis SRS, tidak ikut dalam perundingan. Gagalnya pembentukan pemerintahan itu merupakan langkah mundur untuk oposisi demokratik Serbia, yang mengharapkan duduk di pemerintahan sampai pada pemilu Desember mendatang. Partai Sosialis menyatakan tidak akan ikut perundingan selama negara itu terus dilanda kekerasan dan tindakan anarkis. Ketua Partai ultra nasionalis SRS, Vojislav Seselj menuduh partai aliansi pimpinan Presiden Kostunica sebagai sebab kerusuhan sosial yang terjadi. Hari senin lalu, Vojislav Seselj hampir diserang demonstran saat meninggalkan gedung parlemen. * CINA MENGHAPUS UTANG NEGARA-NEGARA AFRIKA SENILAI 1,2 MILYAR DOLAR Cina dalam dua tahun mendatang akan menghapus utang dari negara-negara termiskin Afrika senilai 1.2 miliar dolar. Menteri Perdagangan Internasional dan Kerjasama Ekonomi Cina, Shi Guangsheng mengatakan penghapusan utang itu dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan di negara-negara tersebut dan untuk meningkatkan pembangunan. Guangsheng menegaskan hal itu di depan Forum Kerjasama Cina-Afrika. Forum yang diorganisir Cina itu, menunjukkan betapa kuat ikatan antara Cina dengan Afrika. Shi tidak menyebutkan negara mana saja yang mendapat penghapusan utang. Yang jelas, negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan, tidak termasuk dalam daftar negara-negara yang utangnya dihapus. * PERUNDINGAN TINGKAT PEJABAT TINGGI KOREA UTARA DAN AMERIKA SERIKAT Amerika Serikat dan Korea Utara mengadakan perundingan di tingkat pejabat tinggi di Washington. Inilah perundingan pertama sejak berakhirnya Perang Korea. Perundingan tingkat tinggi ini diadakan di Gedung Putih, antara Presiden Clinton dengan Jo Myong-rok, orang kedua terpenting dari Korea Utara. Di depan mata Amerika Serikat, Korea Utara masih masuk dalam daftar hitam negara-negara yang membiayai gerakan teroris. Amerika Serika tetap mengecam program nuklir Korea Utara dan penjualanan senjatanya. Namun hubungan bilateral agak membaik setelah terjadi pertemuan historis Juni lalu antara kedua pemimpin Korea. * SOAL GUTERRES TIDAK AKAN DISINGGUNG DALAM LAPORAN MENLU SHIHAB KEPADA DEWAN KEAMANAN Menteri Luar Negeri Indonesia Alwi Shihab tidak akan memasukkan masalah Eurico Guterres dalam laporannya kepada Dewan Keamanan PBB besok. Pemerintah malah akan menagih janji masyarakat internasional untuk membantu Indonesia menyelesaikan masalaah pengungsi TimTim di NTT. Namun demikian isu Guteres sudah terlanjur menggelinding, tidak hanya di dalam, tapi juga di luar negeri. Laporan redaksi di Hilversum: Sejak peristiwa Atambua awal bulan lalu, pemerintahan Abdurrahman Wahid ternyata masih ketiban imbas isu Timor Timur di kancah internasional. Soalnya, milisi pro-Indonesia yang disponsori tentara sejak tahun lalu, terus berulah dan dikhawatirkan mengganggu ribuan pengungsi TimTim di NTT. Kerikil baru di sepatu Wahid inilah, yang hendak dibuang oleh Menteri Luar Negeri Alwi Shihab dengan melaporkan proses perlucutan senjata dan keadaan yang dipantaunya bersama Menteri Pertahanan Mohamad Mahfud di Atambua pekan lalu. Dengan laporan tersebut Menlu Shihab berharap tekanan dunia dapat berkurang dan terutama bantuan dana dan upaya PBB dan negara-negara Barat dapat dilanjutkan untuk mengatasi soal pengungsi TimTim itu. Akan tetapi, belum lagi sejauh itu, kini muncul kerikil baru, yaitu isu Eurico Guterres. Pemimpin milisi Aitarak yang dibesarkan oleh Kopassus ini, sekarang merasa ditelantarkan oleh banyak kalangan yang dulu malah menjadi pendukung dan sponsornya. Hal itu diakui oleh kuasa hukumnya, Suhardi Sumomulyono: SUHARDI SUMOMULYONO [SS]: Dia selalu menyebut bahwa pemerintah, TNI mulai tidak mau kenal dengan saya. Kalau saya menghubungi orang-orang yang dahulu pernah berjuang dengan saya tidak ada yang mau membuka telpon genggamnya, kalau saya telpon ke rumahnya dia juga tidak mau menerima saya. Nah, pada saat seperti ini, Guterres ini sebenarnya merasa dibuang. Jadi habis manis sepah dibuang. Karena dia sekarang juga enggak punya duit, apalagi kemarin rumahnya di Kupang itu sama TNI diobrak-abrik begitu, sweeping (penyisiran, Red.) senjata di situ. Kemudian kamar-kamarnya, lemarinya, semua dipakai detektor itu, sampai istrinya juga stress, sekarang tidak tidur di rumah, istrinya tidur di tempat kawannya, berpindah-pindah, ini sebenarnya yang menjadi latar belakang ngomong ke sana ke mari itu. RADIO NEDERLAND [RN]: Tapi kan dia masih punya kasino itu, dia kan bayarin banyak tentara di Kupang? SS: Mungkin ya, person-person yang masih perduli mungkin juga ada, walaupun dia tidak menyebut gitu ya. RN: Dia juga merasa ditinggalkan oleh Jenderal Wiranto. Dia bilang Wiranto buang muka terhadap saya. Lho apakah tuannya mulai tidak mau tahu anak buah? SS: Presiden Wahid di luar negeri bilang supaya tangkap Guterres, kan? Nah, karena ucapan-ucapan seperti inilah yang membikin banyak orang yang habis manis sepah dibuang tadi juga tidak mau tahu. Tapi kalau menurut pendapat saya, seharusnya orang seperti Guterres ini ya diajak bicara baik-baik sajalah, sebenarnya. Akibatnya, timbul kontroverse soal Eurico Guterres. Ketua MPR Amien Rais dan Ketua DPR Akbar Tandjung berlomba-lomba menunjukkan rasa iba dan mengimbau agar Indonesia jangan meninggalkan begitu saja pejuang integrasi ini. Suara-suara senada muncul menghembuskan angin dalam opini publik Indonesia. Sampai membuat sebuah suratkabar, The Jakarta Post bertanya-tanya, mengapa Amien dan Akbar tidak perduli soal kejahatan hak asasi manusia yang dilakukan oleh milisi-milisi pro-Indonesia di Timor Timur. Indonesia sudah mengakui hak kemerdekaan Timor Lorosa'e sebagai hasil jajak pendapat tahun silam, akan tetapi masih meributkan soal Guterres dan milisi-milisi itu. Menduanya sikap Indonesia inilah memang yang membuat dunia bertanya-tanya, dengan nada meragukan sikap Jakarta. Jadi, soal Guterres mau tak mau bakal muncul di kancah PBB dan opini dunia. Menteri Luar Negeri Alwi Shihab sudah melangkah maju dengan mengakui bahwa dunia sudah lama, tepatnya sudah sejak serangan Liquica Maret tahun lalu, menyoalkan ulah milisi-milisi pro-Indonesia itu. ALWI SHIHAB: Sudah cukup lama sebenarnya PBB dan negara-negara besar itu meminta pihak Indonesia untuk mengambil tindakan-tindakan tegas terhadap milisi yang berkeliaran di daerah pengungsi. Tetapi kelihatannya memang, menurut kaca mata mereka, Indonesia tidak secara tuntas. Soal tuntas tidaknya, peradilan akan membuktikan. Meski tim KPP-HAM, para pengamat dan publik Timtim semua tahu, dan punya bukti-bukti jelas gambar dan suaraa tentang keterlibartan Eurico Guterres dalam serangan terhadap rumah Manuel Carrascalao April tahun lalu. Betapapun, sulit dielakkan bahwa dunia menuntut penyelesaian tuntas soal milisi ini, tidak hanya perlucutan dan pembubaran, tapi juga tribunal buat Eurico Guterres dan sejenisnya. UNTAET yaitu penguasa PBB di Timor Timur, sekarang meminta Jakarta menyerahkan Eurico Guterres untuk diadili di Timor Lorosa'e. Ini sesuai perjanjian Indonesia dan UNTAET, kata jurubicaranya. Akan tetapi pihak Polri yang menahan Guterres mengatakan tidak akan menggubris permintaan itu. Sementara pengamat khawatir, bakal sulit bagi Menteri Luar Negeri Indonesia untuk meyakinkan dunia akan tuntasnya soal milisi di NTT, selama kerikil milisi dan kerikil Guterres ini belum dibongkar sampai akar-akarnya, termasuk jaringan militer lokal dan pembuatan uang palsu jutaan dolar, yang menunjang milisi milisi itu selama ini. Cepat atau lambat kerikil-kerikil TimTim zaman Gus Dur ini harus diselesaikan di dalam negeri dulu. Inilah batu ujian pertama bagi KSAD baru Jenderal Endriartono Sutarto karena Presiden sudah berkonsesi membiarkan mutasi oleh Wanjakti, asalkan TNI-AD membuktikan mampu mendisiplinkan tentaranya. * BENARKAH SUSILO BAMBANG YUDHOYONO TERJEPIT DI ANTARA TNI/AD DAN GUS DUR? Menko Polsoskam Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan pemerintah akan meninjau kembali kebijakannya yang sudah luwes terhadap Irian Jaya. Ini menyusul insiden Wamena Jum'at pekan lalu yang dipastikan telah menewaskan 58 orang. Perubahan kebijakan ini muncul di tengah serunya konflik antara Gus Dur dengan Angkatan Darat. Patut dipertanyakan di mana posisi Menko Polsoskam Susilo Bambang Yudhoyono, seorang jenderal purnawirawan, dalam konflik Gus Dur TNI/AD ini. Koresponden Syahrir mengirim laporan berikut dari Jakarta: Gus Dur kembali mulai digoyang lawan-lawan politiknya. Baik melalui DPR maupun lewat aparat TNI. Seolah berunjuk rasa diam-diam, sejumlah perwira TNI/AD menolak pengangkatan Agus Wirahadikusumah sebagai KSAD. Bahkan ada yang mengancam akan menolak kehadiran Agus di Markas TNI/AD. Lebih jauh lagi ada yang bercanda dengan mengatakan: "Pengumuman KSAD baru dibatalkan Ahad lalu karena Menteri Pertahanannya diculik." Maka untuk menghindari suatu peristiwa Bambang Utoyo kedua sebagaimana dialami Bung Karno pada tahun 50-an, Gus Dur pun mengalah. Endriartono Sutarto, orangnya Tyasno yang akhirnya ditunjuk sebagai KSAD baru. Mantan Wakasad ini tadinya adalah orangnya Wiranto. Tetapi dengan hilangnya kakitangan Wiranto di Wanjakti, maka Endriartono pun sudah menyatakan loyalitasnya pada Tyasno. Faksi Tyasno ini sekarang bersatu dengan faksi Prabowo dan Wiranto menghadapi Agus Wirahadikusumah dan Gus Dur. Mereka juga melihat Amerika Serikat berada di belakang Agus Wk. Ini tergambar dalam keterangan mantan Kassospol ABRI Harsudiono Hartas di harian Merdeka. Hartas melihat Amerika sedang mengobok-obok TNI. Namun kalangan lain justru melihat kecenderungan pihak Amerika untuk mendukung figur militer sebagai pengganti Gus Dur. Menurut kelompok Tyasno, pihak Amerika memperkirakan bahwa Kyai Presiden ini akan mundur atau jatuh dalam tiga atau enam bulan mendatang. Dalam hubungan dengan suksesi itu kini pihak-pihak tertentu melalui media asing mulai melakukan kampanye menonjolkan sosok Susilo Bambang Yudhoyono. Menko Polsoskam ini dianggap bisa diterima tentara yang sudah kurang mempercayai Megawati lagi karena suaminya tetap mendukung Gus Dur. "Abdurrahman Wahid sekarang didukung NU dan setengah kamar PDI-Perjuangan", kata seorang perwira yang merujuk pada peran Taufik Kiemas di PDI-Perjuangan. Susilo Bambang Yudhoyono pun merupakan putera mahkota Gus Dur sehingga NU jelas akan mendukungnya. Presiden menurut Mingguan Hongkong Far Eastern Economic Review pernah menyatakan bahwa ia akan sangat senang jika Bambang menjadi presiden. Di pelbagai fora internasional pun nama Bambang sempat melesat dalam penyelesaian kasus Atambua. Dalam pada itu peristiwa berdarah Wamena yang tercetus sebagai akibat instruksi Kapolri jelas merupakan pekerjaan rumah bagi Gus Dur. Sekaligus memancingnya membuat suatu kebijakan yang salah. Kemarin, Susilo Bambang Yudoyono mengumumkan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan lagi mentolerir aksi-aksi separatis di Irian Jaya. Termasuk kepada Satgas Papua, Presidium Dewan Papua dan kebijakan pengibaran bendera Bintang Kejora. Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan hal tersebut seusai bertemu Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri di Istana Wapres Jakarta, Rabu kemarin. "Pemerintah pada prinsipnya tidak akan memberi toleransi lagi, karena niat baik berupa izin pengibaran bendera (Bintang Kejora) yang tidak memanifestasikan kedaulatan politik, ternyata mengalami distorsi dan dianggap sebagai lambang kedaulatan Papua," katanya. Dengan meletusnya kasus di Wamena, kata Susilo, maka pemerintah perlu segera meninjau kembali kebijakan tersebut. Artinya tentu Gus Dur harus meninjau kembali kebijakannya. "Kita harapkan dari sidang kabinet nanti ada keputusan politik yang jelas soal ini," tambah Susilo. Kebijakan Gus Dur selama ini tampaknya sudah dianggap salah. Baik oleh Megawati, Menko Polsoskam dan TNI/Polri. Tragedi Wamena tanggal 6 Oktober lalu yang menewaskan lebih dari 30 orang terjadi ketika kepolisian setempat mencoba menurunkan bendera Bintang Kejora, namun ditentang oleh Satgas Papua dan massa pendukung Papua Merdeka. Kasus tersebut juga berkembang dengan penyerangan warga pendatang di kota kabupaten Jayawijaya, pedalaman Irian Jaya. Tetapi seorang pengamat melalui internet menyatakan sesungguhnya TNI/Polri sudah membuka babak baru masalah Irian Jaya-Papua. Kegagalan mengidentifikasi penyebab utama di setiap masalah, dipastikan menghasilkan tindakan-tindakan tolol. Yang terpaksa diikuti rentetan tindakan tolol lainnya. Apalagi bila analisis didasarkan pada kepentingan pribadi atau golongan. Presiden Wahid mengidentifikasi masalah utama adalah ketidakadilan. Ini sama seperti di Timor Timor, Aceh, Ambon, Maluku, dan Kalimantan Barat. Yang dimaksud adalah ketidakadilan pemerintah terhadap rakyatnya. Ketidakadilan yang sangat kronis dan sangat menyakiti rakyat Papua, sehingga mereka terpaksa mencari alternatif lain, yaitu berpisah dari sumber ketidakadilan. Berpisah dari NKRI, lewat Papua Merdeka. Upaya Gus Dur menjaga keutuhan NKRI adalah dengan menghilangkan ketidakadilan dan membujuk Rakyat Papua bahwa berada dalam NKRI tetap lebih baik. Langkah Gus Dur membujuk ini sebelumnya dikemas dalam "kebijakan" mengijinkan Pengibaran Bendera Bintang Kejora. Kebijakan Gus Dur ini tidak lebih dari upaya membelai-belai rambut seseorang yang luka-luka parah bernanah, menunggu tindakan medis lebih lanjut. Tetapi tindakan TNI dan Polri menurunkan Bendera Papua seacara tiba-tiba, sama saja menusuk luka yang sudah menganga, jelas pengamat pendukung Gus Dur itu. Luka parah bernanah Rakyat Papua sudah ditusuk oleh Pemerintah Pusat. Kini rakyat Papua yang tadinya tergolek lemah mulai meronta-ronta, mencoba lari lagi dari pangkuan Ibu Pertiwi. Maka selanjutnya pengamat ini memprediksi Jakarta harus siap mengantisipasi kemungkinan lepasnya Papua akibat tindakan kurang bijaksana TNI/Polri, sama seperti di Timor Timur dahulu. Kini perlu dilihat apa yang akan dilakukan Gus Dur selanjutnya. Jika ia mengubah kebijakannya sebagaimana halnya dengan masalah calon KSAD maka lawan-lawan politiknya akan melihatnya sebagai suatu kelemahan. Dan Gus Dur lagi-lagi harus menyurutkan langkahnya. * JENDERAL ENDRIARTONO CUMA "KSAD GANJAL" SAJA, KATA PENGAMAT MILITER INDRO TJAHJONO Pergulatan politik di dalam jajaran TNI Angkatan Darat masih sengit, dan Presiden Abdurrahman Wahid akhirnya berkonsesi dengan memarkir jago yang dielus-elusnya yaitu, Letjen Agus Wirahadikusumah, di pinggiran dulu. Jadi, Jendral Endriartono Sutarto menjadi KSAD baru hanya untuk mengganjal melesatnya bintang Agus WK. Tetapi, menurut pengamat militer Indro Tjahjono, cepat atau lambat, para jendral TNI-AD tidak dapat menghalangi reformasi, dan Wanjakti yaitu Dewan Penimbang Kenaikan Jenjang Jenderal, harus menyesuaikan diri. Berikut keterangan Indro Tjahyono: Indro Tjahyono [IT]: Jadi begini mengenai KSAD yang baru, selama ini karirnya biasa-biasa saja, tetapi perlu dicatat bahwa KSAD yang baru ini diterima di lingkungan militer saat ini. Karena memang dia disupport oleh sebagian besar Wanjakti. Dan penunjukan KSAD yang baru sudah jelas bahwa kendati sebenarnya belum representatif sebagai KSAD tetapi ini cukup signifikan untuk mengganjal kehadiran Agus Wirahadikusumah di lingkungan tentara, yang selama ini memang ditolak dengan keras. Jadi KSAD yang baru sebenarnya dia bukanlah orang yang dipersiapkan sebagai KSAD di dalam rangka reformasi apa pun. Radio Nederland [RN]: Jadi ini ganjal yang dipasang begitu? IT: Yah memang ini sementara saya kira ganjal saja ini, terhadap kehadiran Agus WK yang sebenarnya sudah dielus-elus Gus Dur selama ini. RN: Apakah ini berarti Agus Wirahadikusumah secara definirif sudah di luar pagar? IT: Belum. Jadi AGUS WK sekarang sebenarnya sedang menunggu penempatan yang paling mungkin di lingkungan Angkatan Darat, yang kemungkinan akan dilakukan oleh Gus Dur untuk tahap berikutnya. Nah mana yang akan merupakan peluang yang tepat untuk Agus WK ini, itu memang belum ada. Tapi saya kira tidak lama lagi peluang untuk Agus WK akan ada, karena Agus WK ini bagi yang mengidam-idamkan masyarakat madani merupakan tipe ideal untuk menempatkan TNI pada format pertahanan yang lebih tepat. Untuk masa depan, yaitu saya kira menghapuskan Hankam rata dan menjadi suatu pasukan yang lebih profesional. Di dalam menegakkan pertahanan Indonesia khususnya untuk menangani ancaman faktor-faktor eksternal saja. Jadi saya kira betapa pun Agus WK belum ditempatkan tetapi cepat atau lambat harusnya TNI sendiri menerima kehadiran Agus WK. Ini saya kira posisi Agus WK di sana. RN: Tapi sebelum sejauh itu Agus WK ini sudah akan dicegat oleh Dewan Kehormatan militer, menurut Enzihartono Sudarto. Apa signifikansi dari ini? IT: Sebenarnya kompetensi dari Wanjakti misalnya, dia menjaga suatu sistim promosi di tubuh Angkatan Darat, khsususnya agar berjalan sesuai dengan paket-paket promosi yang ada selama ini. Tapi kalau kita tunjuk kenyataan akhir-akhir ini sebenarnya paket-paket promosi itu sangat bernilai politis bagi lingkungan TNI khususnya Angkatan Darat untuk menolak orang-orang yang ditunjuk oleh pihak-pihak di luar TNI, itu menempati pos-pos penting khususnya TNI Angkatan Darat. Jadi sekarang memang Wanjakti ini cukup keras mengatur promosi-promosi. Tapi lambat laun kalau Wanjakti ini menolak tuntutan-tuntutan reformasi TNI Angkatan Darat di luar, maka dia akan mengalami masalah khususnya segregasi di tubuh Angkatan darat sendiri. RN: Jadi pergulatan ini masih sengit rupanya? IT: Masih sengit. jadi kalau Wanjakti tidak mengubah cara-cara berpromosi saat ini tentu nanti akibatnya adalah segregasi itu sendiri di kalangan mereka. RN: Maksudnya segregasi adalah perpecahan? IT: Ya perpecahan di tubuh mereka. Karena sebenarnya ada golongan-golongan yang punya pemikiran seperti Agus WK, juga ada di tubuh TNI Angkatan Darat saat ini. Hanya mereka tidak berkembang karena adanya yang disebut Korpsisme di lingkungan angkatan. RN: Tapi ini propeknya masih jauh? Soalnya ada kemungkinan KSAD yang lama, Jenderal Tyasno Sudarto akan menjadi Panglima TNI kalau menurut beberapa koran? IT: Ada kemungkinan. Tetapi begini, sekarang ini pergantian-pergantian di lingkungan TNI Angkatan Darat itu adalah bagian "bargaining posistion" (tawar menawar posisi, Red.) khususnya sipil, khususnya presiden, agar TNI mengkonsolidasikan diri sehingga tidak terjadi tindakan indispliner. Khususnya yang disebut pasukan-pasukan yang selama ini PBB butuhkan, kemudian oknum-oknum yang nyata-nyata kita tahu keterlibatannya di berbagai keresahan atau kerusuhan di masayarakat. Jadi "bargaining position" yang diminta sipil adalah agar TNI menertibkan diri, agar tidak terlibat di dalam kerusuhan-kerusuhan itu lebih jauh. Jadi ini sudah jelas. Nah apakah Tyasno nanti ditempatkan sebagai Panglima atau tidak, itu adalah game-game yang dimainkan oleh Presiden untuk menata atau mengatur TNI. Walaupun TNI menolak, nyatanya sebenarnya pergeseran-pergeseran toh terjadi. Hanya sekarang kita mencegah agar campur tangan itu tidak terlalu menyudutkan mekanisme tradisonal yang hidup di TNI sendiri. * NASIB AGUS WK DAN SAURIP KADI CERMINKAN POSISI TNI Nasib dua perwira tinggi yaitu Agus Wirahadikusumah dan Saurip Kadi yang akan di-DKP-kan banyak mendapat sorotan. Dukungan yang mereka dapatkan semuanya berasal dari kalangan sipil. Sementara itu, pihak luar negeri tidak henti-hentinya menyoroti TNI yang dianggap masih tetap mengandung unsur busuk. Laporan koresponden Syahrir dari Jakarta: Wakil Ketua YLBHI Munir menegaskan sebaiknya jabatan Panglima TNI dihapuskan bila ingin konsisten menegakkan nilai demokrasi. Selanjutnya koordinator tertinggi ada pada Kepala Staf Gabungan atau Kasgab, katanya. "Kalau TNI ingin mereformasi dirinya, seharusnya jabatan panglima TNI dihapuskan. Karena di negara maju jabatan tertinggi berada di koordinator kepala staf gabungan," jelas Munir. TNI akhir-akhir ini nampaknya mulai disorot kembali karena masih belum mau menyerahkan kekuasaan sepenuhnya kepada pihak sipil. Maka ke depan nampaknya sulit dihindari suatu showdown atau bentrokan yang final antara sipil dan militer. Kalangan sipil tertentu ingin membangun suatu tentara kerakyatan yang baru. Daerah-daerah maupun parpol-parpol, seperti pernah terjadi pada tahun 45, sudah membentuk laskar-laskar rakyat yang siap dipersenjatai. Sejumlah negara Barat pun secara informal siap mempersenjatai laskar-laskar itu jika TNI tetap bersikeras tidak mau mengubah dirinya. Kasus Agus Wirahadikusumah misalnya tidak hanya mendapat dukungan mayoritas masyarakat sipil, tetapi juga dari kalangan perwira menengah yang masih bersih di TNI. Seorang perwira muda intelektual dari Siliwangi di Bandung menyatakan, "Saya dan rekan-rekan saya paling-paling hanya bisa mendoakan agar Pak Agus berhasil dalam perjuangannya memurnikan TNI utamanya dari budaya memperkaya diri sejumlah perwira yang korup". Memang arus membawa mantan Panglima Kostrad Letjen Agus Wirahadikusumah dan mantan Aster KSAD Mayjen Saurip Kadi ke hadapan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) kian menguat. KSAD yang baru Jenderal Endriartono Sutarto, sudah menyatakan akan men-DKP-kan kedua jenderal tersebut. Ini dianggap pers sebagai kemenangan kelompok konservatif didikan Soeharto dalam tubuh TNI. Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Ifdhal Kasim, pertarungan intern di tubuh militer masih kuat. Dan arah kemenangan, "Ada di pihak konservatif." Agus WK, menurut KSAD yang baru, sering mengeluarkan pernyataan yang tidak seharusnya diucapkan seorang prajurit profesional. Seperti ketika KSAD lama Tyasno Sudarto membuat pernyataan, lalu Agus dengan seenaknya membuat pernyataan tandingan. Kemudian, kata Endriartono, Agus WK juga sering mengeluarkan pernyataan untuk melakukan kontrol sosial ke dalam TNI. Sehubungan dengan keterangan KSAD itu, Agus WK kemarin mengatakan, ia tak gentar. Bila dirinya dipanggil DKP, ia akan memenuhinya dan mempertanggungjawabkan semua yang dituduhkan kepadanya. Sejumlah pengamat mempertanyakan, mengapa hanya Agus yang disasar? Mengapa para jenderal pelanggar HAM tidak diapa-apakan? Mengapa pula Djadja Suparman yang diduga kuat mengorupsi dana Yayasan Kostrad dan Tyasno yang diduga keras terlibat dalam pembuatan uang palsu tidak diganggu? Menurut Ifdhal Kasim, dari Elsam "Upaya men-DKP-kan Agus WK dan Saurip Kadi adalah politis. Agus Wk sendiri mengatakan bahwa semua orang berusaha untuk menghantamnya. "Jangankan menduduki sebuah jabatan di tubuh TNI, saya ini akan dibuang," katanya. Tapi bagi Agus, pada akhirnya, "Kebenaran akan muncul juga." Posisi Agus Wk yang nampak terjepit itu memancing dukungan dari kalangan sipil. "Sebagai simbul perwira reformis dalam tubuh TNI, Letjen Agus Wirahadikusumah jangan dikorbankan," kata pengamat militer Harjadi Darmawan. Karena masa depan TNI membutuhkan banyak figur seperti Agus Wk, terutama dalam rangka merespons tuntutan zaman. Sedangkan pengamat LIPI Syamsuddin Harris mengatakan, gerilya pimpinan Angkatan Darat untuk menggeser Agus Wk bisa merontokkan citra Angkatan Darat. Bagaimana pihak luar melihat perkembangan di TNI? TNI sekarang ini dianggap sebagai "anak nakal". Dari Amerika keluar ancaman bahwa Senat Amerika Serikat sedang bersiap untuk mempertimbangkan suatu ketetapan baru yang tegas yang akan memperkuat larangan yang memang sudah keras tentang kerjasama militer dengan Indonesia, bila TNI gagal melucuti milisi Timtim. "Angkatan Daratlah bagian yang busuk dari tentara Indonesia", kata seorang pejabat negara barat sebagaimana dikutip harian Amerika International Herald Tribune, edisi Selasa kemarin. Angkatan Darat berhemat untuk melindungi uang, kuasa dan posisi mereka. Itulah yang sesunmgguhnya terjadi di Indonesia, tambahnya. Dikemukakan pula bahwa Presiden Wahid telah mengurangi kekuasaan angkatan darat demi hirarki ketentaraan. Dan secara perlahan-lahan Presiden telah mengganti para perwira garis keras dan pengikut Soeharto dari posisi-posisi di tingkat atas, Wahid menggantikan mereka dengan perwira-perwira yang bisa diajak bekerjasama. Hari Senin lalu telah diumumkan penggantian KSAD. Namun hasilnya bukanlah suatu kerugian tetapi suatu pemutusan dalam rantai komando, dan suatu kejatuhan moril dan disiplin yang kian menyebar dalam tubuh militer. Perjuangan menuju suatu supremasi sipil masih rentan dan tidak pasti. Perjuangan Presiden Wahid masih jauh, karena beberapa pejabat militer masih menolaknya. Tentara yang sudah terbiasa menjadi pusat kekuasaan kini telah kehilangan pengaruh politiknya. Di bawah tekanan opini dalam negeri dan dukungan luar negeri yang mengkritik represi dan penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu, pengganti Presiden Soeharto telah berusaha menjadikan tentara lebih bertanggungjawab dan professional serta agar berada di bawah pengawasan pemerintahan sipil. Lebih lanjut International Herald Tribune juga menunjuk pada persetujuan militer untuk tidak memihak dalam politik kepartaian. Dan setelah menyetujui beberapa tindakan reformasi, TNI kini berkeras dan tidak mau mundur lagi, tulis harian tersebut. Beberapa pejabat menuduh elemen-elemen reaksioner dalam tubuh TNI yang mempunyai hubungan dengan mantan Presiden Soeharto telah berusaha melemahkan pemerintahan Presiden Wahid. Dan juga menghalangi pengadilan terhadap perwira militer dan sipil yang terlibat dalam korupsi besar ataupun pelanggaran HAM di masa lalu. Termasuk menghalang-halangi penghadilan Soeharto. Disebutkan pula mengenai adanya elemen di dalam tubuh lama TNI yang mengenjurkan kekerasan dalam usaha menunjukkan bahwa militer tetap diperlukan sebagai komponen utama dalam pemerintahan untuk memelihara stabilitas keamanan dan menghallangi terjadinya disintegrasi nasional. Semua ini jelas akan mengajkibatkan gagalnya investasi luar maupun dalam negeri. Demikian surat kabar berpengaruh tersebut. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
