--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Kamis 26 Oktober 2000 14:30 UTC ** MANTAN PM PANTAI GADING MINTA DISELENGGARAKAN PEMILU BARU ** PEMERINTAH PERU TUNDA BERI AMNESTI BAGI PEJABAT MILITER DAN PEJABAT SIPIL PELANGGAR HAM ** RATUSAN MAHASISWA ANTI HMS DEMO MENDEKATI JLN CENDANA ** TOPIK GEMA WARTA: JALAN BUNTU PAPUA-JAKARTA ** TOPIK GEMA WARTA: BALIK MENYERANG, GUS DUR SEBUT AMIEN RAIS CUMA BISA MENCACI MAKI * MANTAN PM PANTAI GADING MINTA DISELENGGARAKANA PEMILU BARU Di Pantai Gading, mantan PM Alassane Quattara meminta pendukungnya terus melakukan demonstrasi sampai diselenggarakan pemilu baru yang melibatkan semua partai. Quattara menolak hasil pemilu hari Minggu lalu karena banyak calon presiden, termasuk dirinya, dilarang ikut dalam pemilu. Dia mengatakan, pemilu presiden Minggu lalu itu merupakan pemilu melawan rejim militer Jenderal Robert Guei dan bukan pemilu untuk calon presiden dari partai sosialis, Laurent Gbagbo. Gbagbo, salah satu dari lima calon presiden yang diijinkan ikut pemilu, mengklaim telah memenangkan pemilu hari Minggu lalu. Tampaknya dia didukung oleh kalangan militer. * PEMERINTAH PERU TUNDA BERI AMNESTI BAGI PEJABAT MILITER DAN PEJABAT SIPIL PELANGGAR HAM Pemerintah Peru menunda rencana memberikan amnesti kepada pejabat militer dan pejabat sipil yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Penundaan itu dicapai setelah pemerintah dan oposisi bertemu, yang diperantarai organisasi dari Amerika Serikat. Penundaan ini merupakan kemenangan bagi oposisi, yang merupakan syarat yang baik menyongsong pemilu April mendatang. Ketegangan di Peru semakin merebak di tengah-tengah isu kontroversial kembalinya mantan bos dinas rahasia Peru, Vladimiro Montesinos. Sejumlah laporan menyebutkan, pihak keamanan sudah melakukan sejumlah pengusutan terhadap Montesinos. Namun Presiden Fujimori mengatakan tidak menahan Montesinos. Montesinos adalah tangan kanan Fujimori dan dikenal sebagai orang yang melakukan banyak pelanggaran hak asasi manusia. * RATUSAN MAHASISWA ANTI HMS DEMO MENDEKATI JLN CENDANA Berbeda dengan aksi-aksi sebelumnya, ratusan mahasiswa pengunjuk rasa anti-HMS - Haji Mohammad Soeharto --kini terus bergerak melaju hingga ujung Jalan Suwiryo tanpa hadangan aparat keamanan. Sekitar 200 mahasiswa dari elemen Front Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (FAMRED) yang berangkat dari sekitar persimpangan Megaria, sekitar pukul 16:10 WIB sore tadi, tiba di bundaran air mancur persimpangan Jalan Teuku Umar, Jalan Suwiryo, hanya sekitar 500 meter dari kediaman bekas presiden HM Soeharto di Jalan Cendana 8, Menteng, Jakarta Pusat. Tidak tampak ada aparat keamanan mencoba menghadang gerak maju para mahasiswa tersebut. Hanya tampak dua petugas polisi berseragam yang berjaga-jaga di Jalan Suwiryo, sekitar 10 meter dari posisi para mahasiswa yang menggelar orasi. Kendati demikian, hingga berita ini diturunkan, Famred tidak terus merangsek ke arah Jalan Cendana. Mereka memilih menggelar orasi sambil memekikkan yel-yel perjuangan dan seruan 'Gantung Soeharto' berulang-ulang. Beberapa di antara mereka membawa batangan bambu ukuran sekitar 1,5 meter yang diikatkan bendera. Dalam orasinya, mereka menuntut suatu pengadilan rakyat terhadap jenderal bintang lima bekas presiden yang kini berusia 79 tahun itu. * SEORANG PEMUDA PALESTINA BUNUH DIRI SAAT MEMBOM POS KEAMANAN ISRAEL Seorang pemuda Palestina melakukan tindakan bunuh diri saat dia menyerang pos keamanan tentara Israel di Jalur Gaza. Pemuda itu tewas di tempat, dan seorang tentara Israel cedera berat. Pemuda tersebut melepaskan bom sementara dia mengendarai sepedanya membentur tembok pos keamanan tentara Israel dekat pemukiman yahudi Kfar Darom. Inilah serangan bunuh diri pertama sejak pecahnya kekerasan antara Israel dan Palestina sejak bulan lalu. Sebelumnya Presiden AS Bill Clinton meminta pemimpin Palestina Yasser Arafat untuk melakukan segala sesuatu menghentikan kekerasan di kawasan Palestina. Dikatakannya, adalah wewenang Arafat untuk menghentikan ketegangan di Timur Tengah. Mayoritas parlemen di Amerika Serikat berpendapat bahwa Palestinalah yang paling bertanggungjawab atas memburuknya krisis Timur Tengah. * DPR BENTUK PANSUS KASUS TRISAKTI DAN SEMANGGI I DAN II Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno di Jakarta, Kamis, mensahkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR untuk kasus Trisakti dan Semanggi I/II. Pansus yang beranggotakan 50 anggota DPR itu, akan menyelidiki dan mengungkap fakta-fakta di balik kedua tragedi yang menewaskan sejumlah mahasiswa tersebut. Menurut Soetardjo, Pansus DPR itu akan menghimpun berbagai keterangan dari para saksi dan sejumlah orang yang terkait dengan kedua peristiwa tersebut. Sementara itu, jadwal acara pemandangan umum para anggota atas penjelasan pengusul pernyataan pendapat anggota DPR RI terhadap jawaban lisan dan tertulis presiden mengenai pemberhentian dua menteri, ditunda berdasarkan surat permintaan dari Fraksi PBB, F-PDIP, F-Partai Golkar, F-PDU dan Fraksi Reformasi. * PELUANG KECIL MEMECAT PRESIDEN FILIPINA JOSEPH ESTRADA Presiden Filipina Joseph Estrada mengatakan akan segera mengundurkan diri kalau dirinya terbukti menerima uang sogok 8.7 juta dolar dari tempat perjudian ilegal. Estrada mengatakan hal itu saat parlemen Filipina berencana akan meng-impeach-nya. Kalangan oposisi menuduhnya menerima suap sejumlah hampir sembilan juta dolar. Estrada membantah tuduhan itu dan menilainya sebagai isu salah dan murahan. Sejumlah analis politik mengatakan, peluangnya sangat kecil untuk memecat Estrada karena partainya merupakan mayoritas dalam parlemen. * TUJUH ORGANISASI ISLAM DI BELANDA MENOLAK TINDAKAN AGRESIF TERHADAP WARGA YAHUDI Organisasi-organisasi islam di Belanda mengeluarkan pernyataan bersama, yang isinya, menolak semua tindakan agresif terhadap warga yahudi. Organisasi itu juga mengutuk tindak kekerasan tentara Israel terhadap warga Palestina. Organisasi Islam ini akan mengadakan pembicaraan dengan Dewan Yahudi Belanda secepat mungkin demi mencegah merembetnya konflik Timur Tengah ke Belanda. Ketujuh organisasi Islam itu merupakan mayoritas warga islam di Belanda. * JALAN BUNTU PAPUA-JAKARTA Setelah pertemuan Presiden Abdurrahman Wahid - Dewan Presidium Papua, masalah Papua menemui jalan buntu dengan permintaan Presiden agar rakyat Papua mencari lambang budaya lain dalam bentuk lain. Dialog adalah satu-satunya jalan mencegah pertumpahan darah di tanah Papua. Tetapi tekad rakyat Papua mencapai kemerdekaan secara damai nampak suatu utopia belaka. Berikut keterangan John Rumbiak dari LSM Papua. John Rumbiak [JR]: Presiden 'kan harus tunduk kepada rapat kabinet. Saya kira itu jelas dari sikap Jakarta. Di sisi rakyat, tetap mereka pertahankan perkibaran bendera. Ini 'kan dua sikap berseberangan yang cukup serius saat ini dan sangat rawan menimbulkan konflik antara rakyat dan penguasa dan aparat keamanan. Radio Nederland [RN]: Presiden sekarang mengatakan bahwa Dewan Papua menyalahgunakan lambang kultural menjadi lambang politik? [JR]: Itu 'kan persepsi masing-masing. Bagi kami, bendera itu 'kan ekspresi suatu persoalan yang terpendam di sisi rakyat. Nah penguasa kemudian menyikapinya dengan keras. Itu 'kan memprovokasi rakyat yang sudah terkondisi. Wamena adalah satu contoh kasus dari tindakan yang bagi kami sangat provokatif, karena tidak ada negosiasi dengan rakyat atau ada kesimpangsiuran informasi terutama pada tingkat pemerintah di tingkat pusat atau antara elit politik yang ada di pusat, Presiden Gus Dur sendiri dan elit-elit politik politik lain menyikapi berseberangan dengan kebijakan preiosen Gus Dur, menggantikan nama Irian Jaya menjadi Papua, termasuk juga mengijinkan untuk pengibaran bendera. Perpecahan di Jakarta itu kan yang kemudian berujung di Papua, yang kemudian bermuara pada perbedaan persepsi di tingkat rakyat atau penguasa di daerah yang mengambil kebijakan sendiri, lalu memprovokasi rakyat dengan tindakan kesewenangan yang terjadi pada tgl 6 Oktober oleh aparat Brimob/TNI di Wamena, yang kemudian membuat rakyat di tempat frustrasi dan melampiaskannya kepada penduduk pendatang. [RN]: Masalahnya Gus Dur meminta rakyat Papua mencari simbol kultural yang lain. Jadi, bendera bintang kejora itu sudah tidak boleh dipakai lagi? [JR]: Apa pun itu tidak bisa seenak perut diputuskan oleh satu pihak. Ada 'kan masalah yang sangat rasional. Mengapa rakyat mengibarkan bendera di Papua sekarang? Semestinya 'kan pemerintah di Jakarta yang sudah mulai memperkenalkan tradisi demokratis yang baru sekarang, mengakomodir kepentingan rakyat Papua. Dan mengarahkannya kepada suatu dialog di mana keputusan-keputusan apa pun, termasuk bendera itu mau dilihat sebagai lambang apa, itu 'kan terjadi dalam suatu proses dialog yang demokratis dan damai. [RN]: Kalau begitu, ada jalan buntu ya antara Papua dan Jakarta? [JR]: Persis sekali. Dan ini sudah menjadi warning kami sejak pertama kali maraknya aksi pengibaran bendera. Kami melihat bahwa Jakarta begitu cepat menafsirkan berbagai aksi yang dilakukan masyarakat Papua. Lalu menanggapinya sebagai gerakan separatis, lalu kemudian jawabannya adalah menggunakan kekerasan atau forces. Ya ujung-ujungnya akan diketahui bahwa akan terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Nah rakyat pun secara psikologis kalau melihat fenomena terakhir yang berkembang, gerakan-gerakan damai itu sudah mulai mengarah kepada bentuk-bentuk kekerasan. Wamena adalah salah satu contoh kasus di mana psikologi massa yang tadinya menggunakan gerakan damai, ketika terprovokasi, dia harus melakukan eskalasi dalam tindakan dia untuk mempertahankan diri. [RN]: Itu berarti, suatu utopia rakyat Papua mencapai kemerdekaan dengan damai? [JR]: Persis sekali. Yang ada di benak warga Papua sebetulnya, warga Papua yang sederhana di sini, hanya mengandalkan bendera sebagai simbol untuk menyatukan mereka. Mereka berdoa, menyanyi, itu saja. Lalu mencoba menyuarakan persoalan mereka kepada Jakarta. Tapi Jakarta melihat mereka berdoa, menyanyi dan sembahyang dan sebagainya itu, sebagai gerakan makar. Dan untuk itu dihadapi dengan kekerasan atau dengan mendatangkan ribuan militer atau aparat keamanan ke Papua untuk membungkam rakyat di sini. Dan itulah yang terjadi pada tgl 22 Agustus di Sorong dengan terbunuhnya tiga warga sipil, 28 ditahan secara sewenang-wenang, tapi juga 12 di antaranya luka-luka karena ditembak atau dianiaya aparat. Di Wamena pun hal yang sama terulang kembali. Demikian tadi John Rumbiak dari LSM Papua. * BALIK MENYERANG, GUS DUR SEBUT AMIEN RAIS CUMA BISA MENCACI MAKI Menghadapi serangan dan ancaman Amien Rais untuk mencopotnya melalui Sidang Istimewa MPR, Gus Dur menyebut Ketua MPR ini bisanya cuma mencaci maki. Tokoh semacam ini, demikian Gus Dur tidak diperlukan, karena yang diperlukan adalah mereka yang bisa bekerja. Lebih lanjut berikut laporan koresponden Syahrir dari Jakarta: Kampanye anti Gus Dur dalam dua pekan terakhir ini meningkat terus. Demikian pula kerusuhan di daerah. Kalangan NU melihat ini sebagai suatu rencana lama yang seharusnya di gelar pada Sidang Tahunan MPR yang lalu. Ternyata ketika itu pihak mahasiswa tidak mendukung gerakan penggulingan Gus Dur. Demikian pula Megawati yang tadinya mau ditokohkan kalangan militer dan Cendana, ternyata tetap mendukung Gus Dur. Tetapi selama mahasiswa tidak mendukung gerakan pencopotan kursi Gus Dur itu, maka tampaknya Gus Dur akan tetap bertahan. Sementara itu kalangan massa mahasiswa Islam umumnya dikuasai Partai Keadilan. Dan tampaknya Partai Keadilan masih bersikap netral. Tetapi aksi menggulingkan Gus Dur tetap berlanjut sementara kelompok Gus Dur sendiri sibuk menggalang dana operasi. Mengenai langkah-langkah yang bisa ditempuh fraksi-fraksi di DPR, menurut pengamat politik Satya Arinanto DPR bisa mengeluarkan suatu memorandum atau pernyatan keras atas pernyataan Gus Dur yang kontroversial. Dan, jika Gus Dur melanggar UUD 45 dan GBHN, DPR juga berhak mengajukan Sidang Istimewa MPR. Berbicara pada diskusi Menyoroti Kinerja Legislatif di Wisma YTKI, Kamis kemarin, Satya mengatakan, DPR bisa mengeluarkan memorandum secara bertahap, dimulai dari memorandum pertama. Jika tiga bulan kemudian tak diindahkan Presiden, maka dikeluarkan memorandum kedua. "Dan jika satu bulan setelahnya masih tetap sama, maka adalah hak DPR untuk mengajukan Sidang Istimewa bagi Gus Dur," ujarnya. Pada diskusi yang sama, Prof. Deliar Noer mengatakan bahwa parlemen tidak bersuara sedikit pun tentang apa yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam menjalankan tuntutan reformasi, serta masih adanya upaya anggota DPR lama yang masih bercokol, terutama Golkar, untuk mengembalikan semangat Orde Baru yang sudah menyengsarakan masyarakat. Ketua Umum Golkar yang juga merangkap Ketua DPR RI Akbar Tandjung berpendapat, sekarang ini terlalu dini untuk membicarakan masalah Sidang Istimewa MPR untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid. "Terlalu dini membicarakan SI MPR sebelum dibuktikan apakah pemerintah atau Gus Dur telah benar-benar melanggar konstisusi atau haluan negara," ujarnya. Sedangkan Hatta Rajasa dari PAN, partainya Amien Rais, mengatakan, dalam sebuah negara yang demokratis, adanya desakan rakyat agar pemimpinnya mundur merupakan suatu hal yang biasa, karena itu permintaan sejumlah kalangan agar Presiden Abdurrahman Wahid mengundurkan diri hendaknya tidak dilihat sebagai sesuatu yang luar biasa. "Sebagai sebuah negara demokratis kalau ada rakyat yang meminta presidennya mundur, itu biasa saja," kata Ketua Fraksi Reformasi DPR tersebut. Lebih lanjut Hatta mengatakan, desakan agar Gus Dur mengundurkan diri jelas menandakan ada sesuatu yang harus diperbaiki dalam diri Presiden RI keempat itu. Dia mencontohkan, jika dirinya sebagai Ketua Fraksi diminta mundur oleh anggota fraksi karena tidak kapabel, maka dirinya akan melakukan instrospeksi karena berarti ada yang tidak puas dengan kinerjanya selama ini. "Selanjutnya saya akan perbaiki diri, kalau tidak bisa ya saya akan katakan 'Anda benar, saya akan mundur'. Untuk sebuah negara demokrasi itu hal biasa, tidak perlu ada ancaman-ancaman dan tekanan," ujarnya. Rabu lalu Ketua Umum PAN yang juga menjabat Ketua MPR, meminta maaf atas kekeliruannya mencalonkan Gus Dur sebagai presiden. Karena itu Amien berniat menebus kesalahannya. Namun, Hatta Radjasa mengatakan, fraksinya tidak ingin mengambil langkah gegabah dan akan tetap berpijak pada koridor demokrasi dan konstitusional. "Kita akan lihat perkembangannya seperti apa," ujarnya. Memang jika berbicara secara konstitusional, Sidang Istimewa MPR itu harus didahului dengan memorandum DPR. Kalau memang ada penyimpangan oleh Presiden, semua fraksi pasti akan mendesak dikeluarkannya memorandum. Karena itu DPR masih menunggu hasil Pansus Buloggate dan Bruneigate DPR apakah Gus Dur terlibat atau tidak. Serangan keras Amien Rais terhadap Gus Dur memancing reaksi KH Yusuf Muhammad. Ia mengatakan, Amien itu tukang gertak, dan sekarang penasaran tak jadi presiden. Menurut Amien Rais di era Gus Dur korupsi adalah Panglima. Menurut Yusuf Muhamad, ada rahasia umum di lingkungan Universitas Gadjah Mada, lingkungan akademik Amien, bahwa Amien itu tukang gertak. "Dia itu memang orang yang penasaran, dalam arti gagal jadi presiden," kata Yusuf. Amien seharusnya tawakal saja, karena pada waktunya Amien bisa mencalonkan diri sebagai presiden kata, kyai dari Langitan itu. Kyai Langitan ini yakin bahwa antara massa NU dan Muhammadiyah tidak akan sampai terjadi konflik terbuka. Tetapi kalau konflik itu sampai terjadi, maka ia tidak bisa bilang apa-apa. Pada hari yang sama tokoh ICMI Adi Sasono mengatakan tidak semua orang NU mau berkorban untuk Gus Dur. Karena itu ia menganggap pendapat bahwa masyarakat NU akan bergolak jika Gus Dur berhenti terlalu dibesar-besarkan. Sebaliknya pengamat politik LIPI Syamsuddin Haris, berpendapat, tidak cukup kalau Amien Rais hanya meminta maaf atas buruknya kinerja pemerintahan Gus Dur. Amien lebih patut mundur sebagai pertanggungjawaban menaikkan Gus Dur di kursi presiden. Menurut Syamsuddin, Amien tidak patut mendesak Gus Dur Mundur, sebab yang harus mundur lebih dulu adalah Amien sendiri. "Inilah konsekuensinya menjadi pelopor menaikkan Gus Dur sebagai Presiden," ujarnya kepada pers, Syamsuddin juga melihat saat ini kubu PDI-P di bawah pimpinan Megawati Soekarnoputri tengah dirayu-rayu oleh kekuatan yang kecewa dengan Gus Dur. "Tapi tidak mudah bagi Megawati untuk menerima, karena Megawati membutuhkan seorang 'kakak' dalam berpolitik, yaitu Gus Dur sendiri," tururnya. Syamsuddin tidak setuju bahwa mundurnya Gus Dur dan majunya Megawati ke kursi presiden sebagai jalan keluar yang efektif. Ia mengatakan harus dicari jalan lain berupa win-win solution, berupa dialog antar elit politik. Sehubungan dengan berbagai kritikan atas pemerintahan yang dipimpinnya, Gus Dur kemarin menandaskan, "Silakan saja masyarakat menilai. Pemilu mendatang yang akan membuktikan, siapa yang dipilih rakyat. Kita akan buktikan hasilnya nanti," tegas Gus Dur. Hal tersebut diungkapkan Gus Dur saat dialog terbuka dengan Peserta Silaturahmi Kader Nasional HMI II di Bandung. Gus Dur juga menyatakan, siapapun di negeri ini boleh dikritik dan mengkritik. Tapi, kritikan itu harus profesional. Saat ini ada beberapa pihak yang tengah merongrong kekuasaannya. "Kesatu, para bekas pejabat. Kedua, unsur perguruan tinggi yang tidak mau kehilangan previlesenya, dan ketiga, dari politisi yang naik dengan kecurangan," kata Gus Dur. Menanggapi pernyataan maaf dari tokoh yang menggolkan dirinya sebagai presiden, Presiden Wahid menyatakan tidak khawatir siapapun yang menilai saya. Bahkan seorang ulama dan doktor, yang jadi pujaan HMI mengatakan, setahun pemerintahan saya tidak manghasilkan apa-apa. "Silakan saja, tidak ada masalah," tegasnya. Yang penting negeri ini harus diurus oleh orang yang telah bisa membuktikan dirinya. Kita tak butuh orang yang bisanya cuma mencaci maki. Tapi, yang bisa bekerja. Tak bisa negeri yang sudah rusak puluhan tahun diperbaiki sekaligus, tapi harus bertahap," kata Presiden KH Abdurrahman Wahid. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
