--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Rabu 13 Desember 2000 14:50 UTC ** AL GORE TIDAK PUNYA KESEMPATAN UNTUK MENANG ** BELANDA INGIN INDONESIA SEGERA SELIDIKI TEWASNYA WARTAWAN BELANDA DI TIMOR TIMUR ** BIBI NETANYAHU MUNGKIN BISA IKUT PEMILU ISRAEL ** TOPIK GEMA WARTA: USULAN BEN MBOI BUKAN KEINGINAN ACEH DAN PAPUA ** TOPIK GEMA WARTA: GUS DUR KE ACEH: KEUNTUNGAN POLITIK APA YANG DIPETIKNYA? * AL GORE TIDAK PUNYA KESEMPATAN UNTUK MENANG Wakil Presiden Amerika Serikat Al Gore kelihatannya tidak punya kesempatan lagi untuk memenangkan pemilihan presiden. Rabu pagi ini Mahkamah Federal Amerika Serikat memberikan keputusan yang dapat diartikan sangat luas dan tidak mencerminkan kesatuan para hakim agung di Washington. Mahkamah Federal memutuskan bahwa Mahkamah Agung Florida harus mempertimbangkan kembali kesahan penghitungan ulang di sejumlah distrik. Mahkamah Florida sebenarnya harus menetapkan peraturan yang berlaku untuk seluruh negara bagian. Karena itu Mahkamah Federal memberikan kesempatan kepada Mahkamah Florida untuk mencari jalan keluar. Tetapi lima dari sembilan hakim agung berpendapat, hal tersebut harus dilakukan sebelum tanggal 12 Desember. Karena itu keputusan Mahkamah Federal tidak mungkin lagi dilaksanakan. Calon presiden dari Partai Republik, George W. Bush menyambut gembira keputusan ini. Demikian tertera dalam pernyataan singkat yang dibacakan penasihatnya James Baker. Sementara Al Gore baru akan memberikan reaksi Kamis besok. Sejumlah tokoh Partai Demokrat terkemuka juga menyerukan kepada Gore untuk mengakui kekalahannya. Selasa ini, DPR-nya Amerika Serikat, dari daftar yang mereka tentukan sendiri, telah memilih 25 orang anggota dewan pemilih Florida. Ke-25 orang tersebut akan menunjuk Bush sebagai pemenang untuk negara bagian Florida. Susunan anggota masih harus disetujui Senat Amerika Rabu ini. * BELANDA INGIN INDONESIA SEGERA SELIDIKI TEWASNYA WARTAWAN BELANDA DI TIMOR TIMUR Partai Belanda CDA dan D66 mengimbau Parlemen Eropa agar mendesak Indonesia untuk segera menyelidiki kasus pembunuhan wartawan Belanda, Sander Thoenes di Timor Timur tahu lalu. Sejumlah anggota parlemen Eropa asal Belanda, Rabu ini akan mengajukan usulan tersebut. Selanjutnya Parlemen Eropa juga akan membahas laporan anggota parlemen Hanja Maij-Weggen mengenai hubungan Uni Eropa dengan Indonesia. Dalam laporan tersebut dipastikan adanya keterlibatan TNI dalam aksi pembunuhan wartawan Belanda. Hingga saat ini aparat yang terlibat masih belum juga diperiksa, demikian tercantum dalam laporan itu. * BIBI NETANYAHU MUNGKIN BISA IKUT PEMILU ISRAEL Mantan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu kemungkinan besar bisa mencalonkan diri dalam pemilihan perdana menteri baru Israel. Sewaktu sidang pertama Knesset, atau parlemen Israel, para anggota menyetujui rancangan undang-undang yang memungkinkan warga negara sipil ikut serta dalam pemilu tersebut. Menurut undang-undang Israel yang sekarang berlaku, hanya anggota parlemen yang boleh mencalonkan diri menjadi perdana menteri. Masih harus dilangsungkan tiga pemungutan suara sebelum usulan ini disahkan sebagai UU baru. Setelah kalah dalam pemilu tahun lalu, Netanyahu mundur dari panggung politik. Menurut jajak pendapat terakhir ia adalah calon favorit perdana menteri, menggantikan Ehud Barak yang telah mengundurkan diri. * KAPAL PENGUNGSI TENGGELAM DI LEPAS PANTAI AUSTRALIA Kemungkinan 163 orang pengungsi gelap tewas setelah dua kapal yang mereka tumpangi tenggelam di lepas pantai utara Australia. Diperkirakan kapal tersebut tenggelam akibat hantaman angin topan tropis Sam. Kedua kapal berangkat dari Indonesia minggu lalu, dan hingga sekarang belum tiba di Australia. Sebuah kapal tangker Jepang menyelamatkan empat penumpang. Satu dari kedua kapal diberitakan mengangkut 80 orang pengungsi gelap, sementara kapal lainnya membawa 87 orang. Hingga sekarang masih banyak orang yang mencoba masuk ke Australia secara ilegal dengan menggunakan kapal-kapal kayu kecil, walaupun ada kampanye penerangan pemerintah Canberra. Para pengungsi terutama datang dari Afganistan, Irak, Iran dan Suriah. Tahun ini lebih dari 300 orang pengungsi gelap tewas setelah kapal yang mereka tumpangi tenggelam. * WARGA SERBIA BOSNIA MENGAKU BERSALAH DI HADAPAN TRIBUNAL Seorang warga Serbia-Bosnia memberikan pengakuan sewaktu sidang Tribunal Yugoslavia di Den Haag Belanda. Stevan Todorovic mengaku sewaktu menjabat sebagai kepala polisi di Bosanski Samac, tahun 1992 dan 1993, membunuh warga muslim Bosnia dan Kroasia. Pengakuan ini cukup mengejutkan, karena sejak diajukan ke hadapan tribunal dua tahun lalu, Todorovic selalu membantah tuduhan. Pernyataan ini dilakukan setelah dicapai persetujuan antara pihak jaksa penuntut dan pengacara Todorovic. Sebagai gantinya jaksa bersedia menuntut hukuman penjara paling lama 12 tahun. Masih belum jelas apakah hakim Tribunal juga menyetujui kesepakatan tersebut. * KERUSUHAN TERBARU DI JALUR GAZA DAN HEBRON Di berbagai wilayah Palestina, lima orang warga Palestina tewas akibat kerusuhan yang pecah setelah serangan Israel. Serangan pertama dilakukan di Jalur Gaza, yang diawasi pemerintah Palestina, di dekat kamp pengungsi Palestina, Khan Yunis. Pasukan Israel menghancurkan berbagai rumah tinggal dengan menggunakan buldoser dan memperkuat pos-pos penjagaan polisi. Setelah itu pecah tembak menembak antara tentara Israel dan pasukan keamanan Palestina, yang menewaskan antara lain empat polisi Palestina. Sementara di kota Hebron, seorang anggota gerakan ekstremis Islam Hamas ditembak mati * TOKOH NASIONALIS TERKEMUKA AFRIKA MENINGGAL DUNIA Di sebuah rumah sakit di kota Philadelphia, Amerika Serikat, seorang tokoh nasionalis terkemuka Afrika, Ndabaningi Sithole meninggal dunia. Tokoh Zimbabwe ini dinyatakan sebagai salah satu pahlawan nasionalis terbesar Afrika. Sithole memulai kampanye menentang pemerintah kulit putih di Rhodesia, tahun 1960. Tiga tahun kemudian ia mendirikan partai nasionalis ZANU, yang antara lain juga dipimpin Presiden Zimbabwe Robert Mugabe. Tokoh nasionalis Afrika ini juga menulis buku "Nasionalisme Afrika", yang dianggap sebagai buku wajib. Sementara hubungan antara Mugabe dan Sithole semakin memburuk selama beberapa tahun belakangan. Mugabe keluar dari Partai ZANU dan di tahun 1980 memenangkan pemilu dengan partai sempalan ZANU-PF. Di tahun 1997 Sithole dijatuhi hukuman penjara dua tahun, dengan tuduhan terlibat dalam percobaan pembunuhan terhadap Mugabe. Sambil menunggu dimulainya sidang naik banding, Sithole tidak usah mendekap di penjara, dan kemudian dirawat di Amerika. Ndabaningi Sithole wafat dalam usia 80 tahun. * RE-ORGANISASI BESAR-BESARAN GENERAL MOTORS Produsen mobil Amerika serikat General Motors akan dire-organisasi besar-besaran. Dalam satu setengah tahun mendatang sekitar 16.000 orang pegawai di seluruh dunia, akan dikeluarkan secara paksa. Selain itu pabrik di Amerika Serikat akan menghentikan produksi merk mobil tertua, Oldsmobile. Sementara pabrik General Motor di Inggris yang memproduksi mobil Vauxhall juga akan ditutup. 2000 orang kehilangan pekerjaan mereka. Selain itu produsen mobil Jerman Opel juga akan mengalami nasib sama. Pengurangan produksi dan rencana penghematan harus menyelamatkan nasib anak perusahaan General Motor ini di Eropa. Rencana re-organisasi ini secara keseluruhan akan menghabiskan biaya dua milyar dolar. * USULAN BEN MBOI BUKAN KEINGINAN ACEH DAN PAPUA Mantan gubernur NTT, Ben Mboi pada seminar mengenai otonomi daerah, di Jakarta, Selasa kemarin mengusulkan agar Aceh dan Irian Jaya mundur dari tuntutannya. Solusinya, Indonesia menjadi negara federal, seperti pernah diusulkan Amien Rais. Tetapi apakah usulan itu merupakan jalan keluar bagi masalah Aceh dan Papua? Berikut komentar Humam Hamid dari lsm Care Human Rights Forum, di Banda Aceh: Humam Hamid [HH]: Itu kan alternatif pikiran dari Pak Ben. Saya tentu tidak bisa mewakili orang Aceh. Tetapi sebagai sebuah wacana, saya pikir itu juga perlu didiskusikan. Dan itu bukan barang baru, sebenarnya. Itu dulu sempat menggelembung ketika Amien Rais ngomong mengenai itu, kemudian hilang, kemudian muncul lagi. Tetapi sekarang sudah mungkin gelombang ketiga ini. Tapi tentang seruan dia sebagai seorang tokoh, saya kira boleh-boleh saja dia seperti itu. Radio Nederland [RN]: Kemungkinan Aceh bersedia membicarakan masalah itu? HH: Saya pikir, kalau kita bicara rakyat Aceh, siapa sekarang? Yang berada dalam kericuhan konflik kan GAM sebenarnya. Yang berada dalam persoalan konflik yang paling intens kan GAM. Menurut saya tentu penyelesaian Aceh, apapun hasil yang akan keluar, haruslah dengan mengikutsertakan GAM. Saya pikir kalau sebatas diskusi, sebatas dialog, sangat naif kalau mereka tidak mau. Tapi kalau tentang nanti diterima atau tidak, nah itu lain soal. Tapi kalau sebuah tawaran, apalagi dengan seseorang seperti Ben Mboi, saya pikir sangat wajar untuk ditanggapi. Tapi apakah itu diterima atau tidak, nanti kan lain lagi soal. RN: Usulannya itu masuk akal, ya? HH: Saya kira ya. Dari pandangan seorang seperti Ben Mboi yang pernah menjadi Gubernur di daerah, yang dulu bertugas di TNI, yang mungkin dia ingin melihat Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan, untuk masa depan, mungkin ini sangat wajar. Sekarang yang semua pihak masih menunggu, itu kan dialog politik sebenarnya. Baik antara RI dengan Aceh Merdeka, maupun RI dengan Papua Merdeka. Ini yang belum terjadi. Jadi sangat sukar untuk orang seperti kita ini untuk mengkritik siapa yang akan keluar sebenarnya. Walaupun kita sudah tahu pasti, bahwa bagi Jakarta NKRI final. Sementara GAM tetap merdeka yang mereka minta. Yang seperti ini sebenarnya jangan menjadi sebuah syarat untuk dialog. Jadi jangan mengimpuls syarat sebelum dialog dimulai. Sementara itu Willy Mandowen, wakil ketua Presidium Dewan Papua, mengatakan Papua tetap ingin merdeka dan saran-saran Ben Mboi harus lebih obyektif: Willy Mandowen [WM]: Saran-saran beliau musti lebih obyektif, bukan didasarkan atas kepentingan ekonomi. Bahwa dengan prinsip-prinsip "sharing" melalui serikat seperti itu, NTT masih bisa mendapat dukungan ekonomi dari sumber-sumber yang ada di Papua dan Aceh ini, kajian yang kurang ilmiah. Tidak menyentuh akar persoalan di Papua. Tetapi soal sistem yang ditawarkan itu dulu Amien Rais sudah bicara tentang itu. Namun ada penolakan di lingkungan parlemen di Jakarta. Kalau toh itu mau diterapkan, bukan itu yang diminta oleh rakyat Papua. Tapi sepanjang ada aspek politik yang bisa menguntungkan perjuangan rakyat Papua, itu sesuatu yang bisa dihargai. RN: Pak Ben Mboi mengatakan, bahwa Aceh dan Irian Jaya itu ibarat bermain bridge dengan pemerintah di Jakarta, dan kartu yang dikeluarkan Aceh dan Irian Jaya itu, kartu as kop. Jadi kartu yang tertinggi nilainya. Dengan kata lain, pemerintah itu sulit untuk memberi tawaran kartu lain. WM: Ada benarnya. Tetapi harus didasarkan pada pemahaman bahwa itu ada 100.000 lebih orang yang dibantai, sejak Indonesia memaksakan integrasi. Maka mengapa dibantai, mengapa dibunuh itu harus menjadi pemikiran untuk dicarikan solusinya. Bukan dengan membuat analogi kartu, analogi suatu bentuk negara. Tapi akar persoalan harus disentuh. Kalau dicari hampir 100.000 orang yang terbunuh lebih itu, karena ingin membebaskan diri alias merdeka secara politik, terlepas dari NKRI. RN: Jadi tekad Papua sudah tidak bisa ditawar lagi? WM: Tekad masyarakat tadi terlihat di dalam Kongres Rakyat Papua Juni kemarin. Bahwa sudah bulat. Dan kalau ada tekad seperti itu, maka saya kira pemerintah harus bisa dengan arif, mau melakukan dialog. Itu permintaan masyarakat. * GUS DUR KE ACEH: KEUNTUNGAN POLITIK APA YANG DIPETIKNYA? Menjelang keberangkatannya ke Aceh, Gus Dur disebut di luar negeri sebagai Presiden yang berhasil melakukan dua agenda utama selama setahun menjabat. Yakni menyingkirkan semua kekuatan politik yang berpengaruh pada rezim sebelumnya dan menghindari terjadinya disintegrasi bangsa. Di Jakarta orang justru khawatir Gus Dur lagi-lagi sedang menjalankan salah satu dari trik-trik politiknya. Laporan koresponden Syahrir dari Jakarta: Pendekatan Gus Dur terhadap persoalan Aceh memang berbeda dengan Soeharto. Soeharto dahulu seolah mendorong berlangsungnya apa yang sering disebut sebagai "perang" Jawa lawan Aceh. Beberapa mantan komandan batalyon yang pernah bertugas di Aceh semasa DOM atau Daerah Operasi Militer mengakui hal itu. Jenderal-jenderal Bais seperti Benny Moerdani, Sutaryo dan belakangan Zacky Anwar Makarim sesungguhnya mengendalikan operasi di Aceh, dan bukannya Pangdam setempat. Dan mereka dalam pelbagai briefing kepada komandan pasukan di Aceh mengatakan, "Tidak mungkin orang Jawa dikalahkan oleh Orang Aceh. Kalau GPK mengeluarkan mata prajurit TNI dengan jari, maka kita cukup dengan ujung bayonet saja", ujar seorang jenderal di Aceh saat itu. Kini meski segan Gus Dur mau tak mau harus harus mengatasi persoalan Aceh yang merupakan peninggalan Soeharto dan Habibie. Kalangan PDI-Perjuangan khawatir Gus Dur hanya menggunakan masalah Aceh ini sebagai tangga untuk berbaik-baikan dengan Poros Tengah. Gus Dur sudah berjanji akan mengumumkan pelaksanaan Syariah Islam di Aceh ketika ia mengunjungi Aceh pekan depan. Tetapi kemarin Menteri Pertahanan Mahfud MD sudah membantahnya lagi, karena Syariah Islam toh sudah diberlakukan di Aceh sejak tahun 1999, katanya. Memang, kendati pelaksanaan pemberlakuan Syariat Islam sudah resmi sejak 25 Juli lewat Peraturan Daerah No. 44 tahun 1999, namun belum juga disosilisasikan. Kalangan-kalangan LSM di Jakarta, oleh karena itu melihat kedatangan Gus Dur di Aceh sebagai ujian bagi Presiden RI ke empat ini. Akankah "pahlawan" demokrasi dan HAM ini yang sering di sanjung-sanjung pula sebagai pembela golongan minoritas membenarkan diberlakukannya Syariah Islam di Aceh? Mungkinkah Gus Dur akan memanfaatkan masalah Aceh ini sebagai alat tawar menawar dengan Poros Tengah. Jika hal ini yang dilakukannya berarti Gus Dur tidak konsisten bila dibandingkan dengan Soekarno yang pada masa kekuasaannya tidak mudah bergeser dari dasar pijakannya, kata mereka. Pemimpin Aceh, Daud Beureuh pun pada tahun-tahun 50an tak pernah berhasil memperoleh konsesi dari Bung Karno jika menyangkut pergeseran dari dasar negara Pancasila. Sebenarnya, kata seorang pengamat, rakyat Aceh utamanya menuntut keadilan dalam soal ekonomi. Mereka ingin mengontrol sendiri sumber alam mereka. Masalah Syariah Islam adalah sekunder. Dan kini masalah peradilan HAM menjadi salah satu syarat utama mereka jika Jakarta ingin berdialog dengan rakayat Aceh. Sementara itu sepekan menjelang kedatangan Gus Dur di Aceh, kondisi Daerah Istimewa ini makin panas saja. Gerilyawan Aceh diberitakan membunuh seorang anggota Brimob, seorang mantan Kepala Desa dan dua warga. Di Jakarta Menteri Pertahanan Mahfud MD lagi-lagi menegaskan, pemerintah serius dalam menerapkan operasi militer di Aceh sebagai pilihan terakhir apabila langkah-langkah secara damai lainnya tidak berhasil. Sehubungan dengan itu SIRA atau Sentral Informasi Referendum Aceh menyesalkan pernyataan Menteri Pertahanan itu. Hal itu tu merupakan langkah awal kemunduran dalam proses perundingan politik. SIRA berpendapat, penyelesaian masalah Aceh tidak bisa dilakukan dengan cara kekerasan, hal itu terbukti ketika diberlakukannya daerah operasi militer (DOM). Anggota DPR asal Aceh, Ghazali Abbas Adan mengharapkan Menhan Machfud menghentikan "nyanyian" perang terhadap GAM, karena pengalaman membuktikan DOM dan pelibatan pasukan elit tidak menyelesaikan masalah Aceh selama bertahun-tahun. Dalam hubungan dengan Aceh dan Gus Dur menarik untuk disimak pendapat Yuri Sato, peneliti senior dari Institut Pengembangan Ekonomi di Jepang, dalam laporan "Evaluasi Setahun Pemerintahan Abdurrahman Wahid" yang diluncurkan di Tokyo, menyatakan Gus Dur telah menghindari terjadinya disintegrasi bangsa. Agenda Gus Dur lain yang dinilai berhasil selama setahun berkuasa ialah menyingkirkan semua kekuatan politik yang berpengaruh pada rezim sebelumnya. Diungkapkan pula pemerintahan Gus Dur muncul dengan mengendarai dua kekuatan berimbang, yaitu kekuatan Islam dan sekular nasionalis. Walaupun Gus Dur adalah mantan Ketua PBNU, namun dia juga seorang sekular dalam arti tidak ingin menggunakan Islam untuk tujuan berpolitik. "Dan misi yang dibawa Gus Dur adalah menyatukan dua kekuatan itu," ungkap Yuri. Menurut dia, tiga kekuatan lama yang disingkirkannya yaitu kekuatan Islam mulai dari ICMI hingga partai politik Islam yang tergabung dalam Poros Tengah yang telah mengantarkannya ke kursi kepresidenan. Kedua, kekuatan status quo di tubuh militer dengan mencopot Jenderal Wiranto dan ketiga kekuatan mantan Presiden Soeharto dengan berusaha membawanya ke pengadilan. Agenda kedua adalah menghindari terjadinya disintegrasi bangsa. Untuk memecahkan konflik di Aceh dan Irian Jaya, menurut Yuri, Gus Dur telah menerapkan kebijakan yang menenangkan antara lain dengan mengadakan dialog atau mengadakan gencatan senjata dengan GAM," ujarnya. Memang menilai langkah-langkah Gus Dur dari Tokyo jauh berbeda ketimbang mengamati trik-trik politik kyai ini dari jarak dekat. Dari kejauhan orang melihat "hutannya". Sedangkan di Jakarta yang terlihat hanya pohon-pohonnya saja. Namun ini bukan berarti bahwa Gus dur tidak bisa membuat kejutan baru dengan secara tiba-tiba merangkul Poros Tengah sekembalinya dari Aceh. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
