--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Selasa 02 Januari 2001 14:40 UTC ** RYAAS RASYID MENGUNDURKAN DIRI ** PN JAKARTA SELATAN AWALI SIDANG PERKARA EURICO GUTERRES ** KONDISI DELAPAN TERLUKA BERAT AKIBAT KEBAKARAN DI VOLLENDAM SANGAT KRITIS ** TOPIK GEMA WARTA: SIDANG EURICO GUTERES UNGKAP BAHAYA BAGI ACEH DAN PAPUA ** TOPIK GEMA WARTA: BENARKAH GUS DUR TIDAK AKAN KEMBALI MEROMBAK KABINET? * RYAAS RASYID MENGUNDURKAN DIRI Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dilanda perpecahan. Sehari setelah UU otonomi daerah diberlakukan menteri yang bertanggung jawab untuk itu yaitu Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Ryaas Rasyid mengundurkan diri. Gus Dur dan Ryaas sebenarnya sudah agak lama berbeda pendapat. Mereka antara lain berbeda pendapat tentang pembentukan badan khusus yang menangani otonomi daerah. Sejak kemarin 29 propinsi dan 300 kabupaten di Indonesia memperoleh hak untuk memutuskan masalah anggaran dan pemerintahan daerah. Kebijakan luar negeri, pertahanan dan sebagian besar masalah pajak masih di bawah kekuasaan Jakarta. * PN JAKARTA SELATAN AWALI SIDANG PERKARA EURICO GUTERRES Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengawali sidang perkara mantan pemimpin milisi pro integrasi Timor Timur Eurico Guterres. Eurico didakwa melanggar Undang Undang pemilikan senjata dan oleh karena itu ia bisa dihukum maksimal enam tahun penjara. Pemimpin milisi Aitarak ini tertangkap bulan Oktober lalu karena ia memerintahkan anak buahnya untuk merebut kembali senjata dari tangan polisi. Pada 1999 Eurico termasuk pemegang peranan penting dalam operasi pembumihangusan Timor Timur setelah jajak pendapat. Namun dalam sidang pengadilan ini Eurico tidak didakwa tentang pembantaian tersebut. Di depan gedung PN Jakarta Selatan Eurico disambut oleh para pengikutnya dan dia menyatakan bangga telah mempertahankan bendera RI. PN Jakarta Selatan dijaga ketat oleh ratusan orang polisi. * KONDISI DELAPAN TERLUKA BERAT AKIBAT KEBAKARAN DI VOLLENDAM SANGAT KRITIS Kondisi setidaknya delapan orang dari korban terluka akibat kebakaran di kota wisata Belanda Volendam malam tahun baru lalu kini sangat kritis. Mereka kena luka bakar yang sangat serius dan paru-paru mereka mengalami kerusakan berat. Kebakaran di sebuah cafe di kota pantai obyek wisata Volendam itu menelan nyawa delapan orang remaja. Lebih 180 orang terluka, 34 orang dirawat di intensive care. Kebakaran diduga disebabkan oleh karena seorang pengunjung cafe menyulut kembang api. Setelah itu hiasan natal di langit-langit terbakar. Para pengunjung pun panik berdesakan mau keluar. Di salah satu pintu darurat tidak ada tangga darurat sehingga beberapa pengunjung jatuh dari ketinggian beberapa meter. Kejaskaan Belanda mengharapkan hasil penyelidikan agar selesai dalam beberapa hari ini. Penyelidikan terutama diarahkan pada peranan pemilik cafe dan pada para pegawai pemerintah yang mengeluarkan surat-surat izin. * TRIBUNAL KHMER MERAH AKAN SEGERA DIBENTUK Saat para pemimpin Khmer Merah Kamboja akan diadili semakin mendekat. DPR Kamboja secara aklamasi menyetujui RUU untuk mengadili para pemimpin Khmer Merah melalui sebuah tribunal khusus. RUU ini akan diajukan ke Senat yang diduga juga akan menyetujuinya. April lalu Kamboja dan PBB mencapai kesepakatan tentang pembentukan tribunal Khmer Merah setelah berunding selama berbulan-bulan. Pengadilan khusus itu akan berdomisili di Phnom Penh, ibu kota Kamboja dan akan dipimpin oleh hakim-hakim dari Kamboja sendiri dan dari luar negeri. Tribunal ini akan memfokuskan diri pada mantan pemimpin rejim Khmer Merah, yang pada paro kedua tahun tujuh puluhan telah membunuh 1,7 juta orang. * EHUD BARAK OPTIMIS AKAN TERCAPAINYA PERSETUJUAN DAMAI Perdana menteri Israel Ehud Barak bersikap optimis terhadap kans akan tercapainya persetujuan perdamaian dengan Palestina. Demikian ditegaskan Barak lewat radio Israel. Ia mengatakan bahwa dirinya sangat meragukan iktikad baik pemimpin Palestina Yasser Arafat. Pemimpin Palestina ini hari ini bertolak ke Washington untuk memenuhi undangan presiden Amerika Serikat Bill Clinton. Presiden Amerika ini berupaya keras untuk mencapai perjanjian perdamaian sebelum masa jabatannya sebagai presiden AS berakhir pada tanggal 20 Januari mendatang. Perundingan damai Palestina-Israel semakin tertekan setelah terjadinya pembomam baru-baru ini di Israel. Akibat pemboman di kota pantai Israel Netanya kemarin dua puluh orang mengalami luka-luka, satu di antaranya sangat parah. Sebagai tindakan balasan Israel pun serta merta menutup bandara Palestina di Gaza. Beberapa perbatasan antara kawasan Palestina dan Israel juga ditutup. Otoritas Palestina mengutuk pemboman di Netanya. * TIGA KAPAL TAIWAN BERLAYAR KE CINA Untuk pertama kali sejak tahun 1949 tiga kapal secara legal mengadakan pelayaran dari Taiwan ke Cina. Setelah berlayar dua jam sebuah kapal Taiwan yang mengangkut lima ratus orang peziarah berhasil berlabuh di pelabuhan Fuzhou di propinsi Fujian, Cina. Dua kapal lainnya, yang berpenumpang sekitar dua ratus orang, bertolak dari pulau Kinmen, Taiwan, berlayar menuju pelabuhan Xiamen, Cina. Bulan lalu pemerintah Taiwan secara resmi mengizinkan pelayaran untuk mengangkut barang perdagangan dan penumpang antara dua pulau di Taiwan dan dua pelabuhan Cina. Pada tahun 1949 Taiwan melarang semua hubungan dagang dan lalu lintas dengan daratan Cina. Taiwan sampai sekarang masih dianggap Cina sebagai propinsi pembangkang. * SIDANG EURICO GUTERES UNGKAP BAHAYA BAGI ACEH DAN PAPUA Kasus Wakil Panglima milisi Timor Timur yang disponsori tentara Indonesia, Eurico Guteres, yang kemarin mulai disidangkan, mengungkap pertikaian di dalam elit Jakarta ketika angin nasionalisme-buta semakin kencang. Awal milenium ketiga ditandai dengan naik daunnya kekuatan ultra-nasionalis di bawah pimpinan Wapres Megawati Soekarnoputri dan kalangan militer. Walhasil, meskipun Presiden Gus Dur mulai merujuk Aceh dan Papua lagi, namun bahaya represi garis keras Jakarta terhadap daerah daerah konflik, makin besar saja. Ulasan redaksi di Hilversum. Eurico Guteres, jagoan eks TimTim yang dibesarkan oleh Letjen (Pur.) Prabowo Subianto itu, tahu benar, dia punya asset yang kuat di Jakarta, yaitu gaya nasionalisme para petinggi Indonesia yang xenofobis, terutama sejak Indonesia kehilangan Timor Lorosae. Guteres dituduh menyimpan senjata secara ilegal, dan menghasut anakbuahnya agar melakukan perlawanan dengan berupaya merebut kembali senjata eks milisi-Timtim. Perlawanan itu dilakukannya setelah usahanya untuk bertemu Megawati ditolak ketika Wapres ini menyaksikan penyerahan senjata beberapa bulan lalu. Jadi, Guteres diadili, bukan karena ulah kekerasan dan kejahatan HAM yang melibatkan diri dan anakbuahnya. Kabinet Gus Dur sendiri kabarnya sempat terbelah tentang soal Guteres, bahkan dua menterinya yang asal TNI dan punya latarbelakang di Timtim, Agum Gumelar dan Luhut Panjaitan, sempat menolak penahanan Guteres. Namun Presiden Abdurrahman Wahid dan Menko Polsoskam Susilo Bambang Yudohoyono menyadari betapa besar sorotan masyarakat internasional terhadap penyelesaian soal kekerasan tentara pada pasca-referendum Timtim. Guteres, di kancah internasional, dijadikan simbol kekerasan September 99, tetapi dengan sidang yang mengangkat kasus yang jauh lebih sepele itu, dia malah menjadi symptom betapa Jakarta ogah dan lamban menangani kasus HAM Timtim. Bahkan 18 tersangka kasus Timtim itu, yang seharusnya sudah disidang Agustus lalu, sekarang pun belum diketahui prospeknya. Menariknya Menhan Mahfud, dalam menanggapi kasus bom Natal, sempat mengakui, bahwa para perwira pensiunan TNI yang disangka terlibat bom itu, sebenarnya bukan menolak perombakan Dwi Fungsi TNI, melainkan menghindari pengadilan HAM terhadap mereka yang terlibat kejahatan HAM di Timtim, Aceh dan Papua. Jadi, ada kekhawatiran yang makin kuat, bahwa penyelesaian hukum kasus Timtim akhirnya akan bermuara juga pada kompromi semacam kasus Guteres, dan dengan demikian akan meningkatkan tekanan dunia terhadap Jakarta. Apalagi Amerika Serikat, dalam langkah Clinton terakhir selaku presiden, kemarin akhirnya menyepakati lembaga tribunal internasional yang dapaat menyeret penjahat perang di mana pun ke muka tribunal itu. Namun, kalau dalam kasus Eurico Guteres, Gus Dur dan Yudhoyono berhasil mengalahkan sayap ultra-nasionalis di dalam kabinet seperti Megawati, Agum Gumelar dan Luhut Panjaitan, maka dalam ihwal Aceh dan Papua, balans politik Jakarta lebih gawat. Gus Dur harus bertekuk lutut, dan Yudhoyono tak berdaya menghadapi elit TNI. Gus Dur rupanya dituduh melakukan kebijakan yang salah, membuang-buang waktu dan tak jelas terhadap Aceh. Duo Gus-Dur-Hasan-Wirayudha, yaitu diplomat yang memimpin delegasi RI dalam perundingan dengan Gerakan Aceh Merdeka GAM, dipersalahkan karena hanya berunding dengan mitra tunggal, yaitu GAM. Dengan begitu, duo tersebut dituduh telah membuka ruang politik lebih besar kepada GAM, sementara pihak Indonesia hanya kehilangan nyawa prajurit dan momentum politik. Tentang Irian Jaya, persoalannya bagi kaum ultra-nasionalis, lebih gamblang lagi. Dengan meresmikan nama Papua untuk Irja, mengijinkan bendera Bintang Kejora dan memberi bantuan satu milyar rupiah bagi Konggres Rakyat Papua Mei tahun lalu, Gus Dur dituding memberi angin kepada separatisme Papua. Akhirnya, berakhirlah bulan madu Gus Dur dan Papua itu, dengan show of force batalyon Kostrad di Jayapura dan di perbatasan Papua Nugini serta kedatangan 39 kapal perang pada satu Desember yang lalu dan penahanan lima pemimpin pro-kemerdekaan Papua. Yudhoyono rupanya juga terdesak sejak dia gagal membujuk Jendral Endriartono Sutarto setelah KSAD baru ini berhasil menghimpun puluhan jendral untuk menyingkirkan Letjen Agus Wirahadikusumah, jago yang dielus-elus Gus Dur. Tak lama setelah kemenangan politiknya ini, Endriartono segera terkenal dengan pernyataannya bahwa "Tak ada Indonesia yang utuh tanpa TNI." Namun tekanan paling efektif terhadap kubu Gus-Dur-Yudhoyono dan Hasan Wirayudha, datang dari Wapres Megawati. Beberapa sumber di Jakarta menegaskan, Megawati pernah mengancam Gus Dur akan memberi dukungan kepada tuntutan kalangan DPR yang meminta Gus Dur mundur, apabila presiden yang satu ini "memberi angin kepada gerakan gerakan separatis." Tetapi Gus Dur bukanlah Gus Dur kalau dia tidak berkelit dengan jurus-jurusnya. Di Masjid Baiturrahman, Banda Aceh, Gus Dur mengakui ulah operasi TNI yang salah karena non-diskriminatif. Sekarang, ketika Menhan Mahfud mengancam perang jika perundingan Jenewa gagal, Gus Dur menawarkan tahanan rumah bagi Ketua SIRA Mohammad Nazar dan menegaskan tetap membuka jalur dialog dengan GAM di Jenewa setelah pembicaraan 8 Januari nanti. Di Irian Jaya, Gus Dur menyapa Ketua Presidium Dewan Papua, Theys Eluay, yang ditahan itu, sebagai "saudaranya Abdurrahman Wahid." Gus Dur, juga mengijinkan nama Papua, meski katanya hanya sebagai istilah budaya. Bagaimanapun, semua itu hanyalah bumbu-bumbu saja dari langkah strategis yang mundur. Mundur dari dialog dan rekonsiliasi menuju ke arah gertakan dan represi. Kalau awal milenium ketiga ditandai dengan berakhirnya bulan madu Gus Dur, maka bagi Aceh itu berarti perang melawan rakyat Aceh, sedangkan bagi Papua, itu sama saja dengan menciptakan Timor Timur kedua. Keduanya akan membawa bencana HAM bagi rakyat kedua kawasan itu. Dan kalau semua itu dibarengi dengan tumbuhnya elit baru, warlord baru, jika otonomi daerah bergerak ke luar pagar, maka gebrakan ultra nasionalis dari Jakarta itu hanya akan mempercepat disintegrasi yang justru hendak dicegahnya. * BENARKAH GUS DUR TIDAK AKAN KEMBALI MEROMBAK KABINET? Menteri Pertahanan Mahfud, sama halnya dengan bossnya, senang menyebut-nyebut nama jenderal purnawirawan tanpa nama sebagai pengacau. Sedangkan Wakil Ketua MPR AM Fatwa mendukung mundurnya para menteri "ondel-ondel". Laporan koresponden Syahrir dari Jakarta: Kemarin ada dua keterangan menarik yang dikemukakan elit politik Indonesia. Pertama adalah penjelasan Menteri Pertahanan Mahfud MD bahwa aktor di balik pelaku rangkaian peledakan bom pada malam Natal lalu adalah oknum eks-TNI. Dan kedua penjelasan AM Fatwa Wakil Ketua DPR RI. Mantan tapol Islam jaman Orde Baru ini berharap agar semua menteri ondel-ondel segera keluar dari kabinet karena mereka duduk di sana hanya sebagai embel-embel saja. Mahfud MD berbicara di Jawa timur. Ia menyatakan, peristiwa pemboman biasanya terjadi bersamaan dengan akan dilakukannya proses pemeriksaan terhadap perwira-perwira TNI yang tersangkut dalam pelanggaran HAM. Ia berbicara begitu dalam halal bil halal di Pesantren Al-Masduqiyah, Probolinggo Jawa Timur Selasa kemarin. Sebelumnya, ketika berada di Yogyakarta Menhan Mahfud mensinyalir otak semua peristiwa itu adalah seorang jenderal TNI. Meski tidak menyebut nama jenderal tersebut, namun dikatakannya masyarakat dapat mengetahuinya karena jumlah jenderal saat ini tidak banyak. Menurut seorang Sekjen suatu Departemen, kalau bukan Wiranto, atau Hartono pasti jenderal pensiunan Orde Baru yang dimaksud itu adalah Prabowo. Tetapi Prabowo sendiri sudah membantahnya secara tidak langsung dengan mengatakan bahwa para pembom itu orang-orang yang biadab. Menurut Mahfud, para tersangka yang sekarang sudah ditangkap pihak aparat hanyalah pelaku belaka yang dibayar untuk melakukan peledakan. "Di belakang pelaku tersebut saya pastikan ada pihak yang sangat kuat yang mampu mengontrol kegiatan peledakan," tambahnya. Ia juga meminta masyarakat untuk tidak terbawa stigmanisasi seolah peledakan dilakukan oleh kelompok agama karena tersangka dari aktivis masjid atau ditangkapkanya dua aktivis itu dari Muhammadiyah. "Kita jangan sampai berhasil diprovokasi oleh kekuatan lama yang akan mengadu domba masyarakat," katanya. Kekuatan lama yang dimaksud Mahfud tidak segan-segan melakukan kekerasan demi tujuannya. Mereka bisa membayar siapa pun untuk melaksanakan keinginannya. "Mereka pernah membiayai operasi pelenyapan kyai dengan dalih dukun santet di Jawa Timur dan Jawa Barat," ujar Mahfud. Jaringan kekuatan tersebut saat ini masih tersebar di berbagai tempat strategis mulai dari anggota DPR/MPR, di partai-partai hingga birokrasi dari tingkat nasional sampai daerah. "Untuk menghancurkan Indonesia, mereka akan mulai dari Jawa Timur," kata Mahmud. Di Jakarta anggota DPR dari PAN, AM Fatwa, sementara itu menyarankan agar menteri yang hanya ongkang-ongkang kaki dan sudah tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat lebih baik mengundurkan diri. Menteri yang dijulukinya ondel- ondel tersebut adalah mereka yang duduk di kabinet namun tidak dapat berbuat banyak dan hanya diikutsertakan sebagai anak bawang. "Kalau cuma berniat untuk ongkang-ongkang kaki, itu namanya menteri ondel-ondel," ujar Fatwa. Fatwa memuji tindakan Menpan Ryaas Rasyid untuk mengundurkan diri. Ia menyatakan salut atas keberanian Ryaas untuk mundur. Jabatan menteri menurut Fatwa bukanlah jabatan karier tapi jabatan politik. Sehingga, jabatan tersebut dilaksanakan atas dasar kepercayaan. Pengunduran diri tersebut seyogyanya jadi pemikiran buat menteri lain. "Kalau kepercayaan itu sudah tidak ada lagi buat apa dipertahankan," kata Fatwa. Penjelasan-penjelasan dua tokoh masyarakat tadi dalam bulan Januari ini menjadi pertimbangan Presiden Gus Dur. Ia harus menerima kenyataan bahwa ia tidak disenangi tentara dan polisi. Utamanya para perwira yang digesernya dan masih punya pengaruh besar di kalangan TNI dan Polri. Ia pun harus menjaga agar kekuatan-kekuatan militer Orde Baru ini tidak bersatu dalam satu persekutuan luas dengan kekuatan-kekuatan Islam non-NU. Mundurnya Ryaas Rasyid dari kabinet kemungkinan besar akan diikuti menteri- menteri ondel-ondel lain seperti yang dikatakan AM Fatwa. Menurut seorang tokoh pendukung Gus Dur kalau presiden kembali merubah susunan kabinetnya maka sudah dapat dipastikan bahwa menteri-menteri yang baru ini akan merasa tidak aman dengan kursi menteri mereka. Karena sewaktu-waktu mereka bisa digeser atau setiap saat bisa didesak untuk minta berhenti. Mungkin karena itu maka para jurubicara kepresidenan mengatakan Gus Dur akan melikuidasi jabatan Ryaas Rasyid. Artinya tidak akan ada pengganti Ryaas Rasyid. Gus Dur sendiri sudah menyatakan tak akan ada reshuffle kabinet. Tetapi yang menggangu adalah lobby-lobby sementara orang-orang kepercayaan Gus Dur. Dr. Salim Said misalnya dilobby untuk menjadi pengganti Mahfud MD sebagai Menhankam. Tetapi Salim Said menolak karena mengganggap percuma ikut naik kapal yang sebentar lagi akan tengegelam. Sebaliknya Marzuki Darusman siap pindah ke departemen hankam dan menyerahkan jabatan Jaksa Agung kepada Buyung Nasution atau Baharudin Lopa dari PPP. Maka bulan Januari dan Februari ini sementara polisi mencari "otak" pemboman Natal berdarah, lobby-lobby untuk kursi-kursi di kabinet akan tetap berlangsung. Bisa dikatakan, mundurnya para menteri ondel-ondel hanya akan memperkuat posisi Gus Dur karena pada dasarnya para penentang Gus Dur umumnya bisa diredakan dengan mengiming-imingi kursi menteri meski pun hanya menteri ondel-ondel. Ini pun nampaknya berlaku bagi AM Fatwa sendiri yang berasal dari PAN, partainya Amien Rais. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
