--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Senin 15 Januari 2001 15:00 UTC ** AKSI MASSAL DI JAKARTA BATAL ** JUNTA MILITER MYANMAR MINTA PERS JANGAN LAGI MEMOJOKKAN AUNG SAN SUU KYI ** MAJELIS TINGGI KAMBOJA SETUJU BENTUK TRIBUNAL INTERNASIONAL KHMER MERAH ** TOPIK GEMA WARTA: PERGANTIAN WAKA BAKIN: GUS DUR KEMBALI BERHADAPAN DENGAN MILITER ** TOPIK GEMA WARTA: PRIORITAS RAKYAT ACEH ADALAH PENEGAKKAN HUKUM DAN LANJUTKAN DIALOG PEMERINTAH-GAM * AKSI MASSAL DI JAKARTA BATAL Aksi besar 15 Januari seperti diberitakan sebelumnya tidak terwujud. Hampir semua elemen aksi pro dan anti-Gus Dur tidak jadi turun ke jalan. Tetapi di lapangan, kecemasan telanjur muncul. Jaringan Kota (Jarkot), salah satu elemen yang disebut-sebut akan mengerahkan massa bersama PB PMII dan Banser pada 15 Januari di Lapangan Parkir Timur Senayan, membatalkan diri. Rencana ini memang sudah disosialisasikan dua bulan lalu. Tapi aksi ini tiba-tiba dipelintir sehingga seolah-olah menjadi aksi massa pro-Gus Dur. Jarkot merupakan elemen aksi gabungan dari Famred, Forkot, PB PMII, Forbes, PAM-UI, Gertak Trisakti, KM UPN. Mereka akan menggelar aksi panggung bekerja sama dengan Satu Merah Panggung-nya Ratna Sarumpaet, SBSI, dan PBHI. Hari ini hanya sekelompok kecil mengadakan demonstrasi di sekitar gedung DPR memprotes Gus Dur yang tidak mau hadir di Pansus DPR Buloggate dan Bruneigate, skandal jutaan dolar yang diduga melibatkan presiden Abdurrahman Wahid. * JUNTA MILITER MYANMAR MINTA PERS JANGAN LAGI MEMOJOKKAN AUNG SAN SUU KYI Junta militer Myanmar memerintahkan media massa negara untuk tidak lagi memojokkan pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi. Kemauan politik yang baik ini merupakan akibat dari kontak antara pemerintah dengan oposisi dalam lima tahun terakhir. Kedua belah pihak mengharapkan dialog dapat dilanjutkan. Sementara itu junta militer negara itu mengumumkan akan membebaskan sekitar 86 tapol dari kalangan oposisi yang ditahan tanpa diadili selama beberapa bulan terakhir. Palang Merah Internasional juga diijinkan mengunjungi para tapol itu pekan lalu. Utusan khusus PBB untuk Myanmar, Razali Ismail mengatakan, negara itu sedang menekuni proses rekonsiliasi. Pekan lalu Ismail mengadakan pembicaraan dengan junta militer Myanmar. * MAJELIS TINGGI KAMBOJA SETUJU BENTUK TRIBUNAL INTERNASIONAL KHMER MERAH Majelis Tinggi Kamboja mensahkan undang-undang yang akan mengijinkan dibentuknya tribunal internasional kejahatan perang bagi para mantan pemimpin rejim Khmer Merah. Rejim Khmer Merah Pol Pot diyakini bertanggungjawab atas tewasnya sekitar 1,7 juta warga antara tahun 1975 hingga 1979. Undang-undang itu sebelumnya telah disahkan oleh Majelis Rendah dan sekarang dibutuhkan untuk diratifikasi oleh Dewan Konstitusi dan persetujuan Raja Norodam Sihanouk. Tribunal itu terdiri dari hakim dan jaksa Kamboja dan internasional. Kamboja dan Amerika Serikat masih harus sepakat dalam sejumlah kasus, misalnya, masih belum jelas apakah mantan wakil perdana menteri Khmer Merah Ieng Sary harus diadili. Dia meninggalkan Kamboja tahun 1996 dan berhasil membawa kesepakatan damai dengan Khmer Merah. * KURANG LEBIH 400 ORANG TEWAS KARENA GEMPA BUMI DI EL SAVADOR Gempa bumi yang mengguncang El Salvador telah menelan korban lebih dari 400 orang. Sekitar 1200 orang lain, hilang, sementara ribuan warga kehilangan tempat tinggal. Korban terbesar terjadi di bagian timur ibukota San Salvador, di mana reruntuhan tanah menimbun ratusan rumah. Kerusakan berat serupa juga terjadi di bagian tenggara El Salvador. Guncangan gempa bumi yang berkekuatan 7,9 pada skala richter itu dapat dirasakan hingga 1200 kilometer di Mexico City. Pusat gempa terdapat di laut, sebelah tenggara El Salvador. Inilah gempa terbesar mengguncang Amerika Tengah dalam 20 tahun terakhir. Regu penolong internasional sedang menuju El Salvador. Mereka berasal dari Mexico, Guatemala dan Amerika Serikat. Jepang mengirim satu kelompok tim medis dan 500 ribu dolar dana bantuan darurat. Belanda mengirim pesawat angkatan udara dengan 250 ribu dolar untuk membantu daerah bencana. * ISRAEL KEMBALI MENUTUP JALUR GAZA Tentara Israel menutup Jalur Gaza, termasuk bandara internasional Gaza. Padahal bandara dan jalan menuju bandara Gaza baru dibuka kembali pekan lalu. Tindakan ini diambil menyusul ditemukannya seorang warga yahudi yang tewas di Jalur Gaza. Di Tepi Barat, seorang pemuda Palestina tewas di rumah sakit karena menderita luka tembak. Dia termasuk para demonstran yang terlibat bentrok kekerasan dengan tentara Israel sembilan hari lalu. Sementara itu, delegasi juru runding Israel dan Palestina akan mengadakan perundingan lanjutan hari ini. Mantan PM Israel Shimon Peres akan hadir dalam perundingan itu. Semalam, Peres mengadakan pertemuan dengan pemimpin Palestina Yasser Arafat. * HELIKOPTER JATUH DI MONGOLIA, SEMBILAN ORANG TEWAS Di Mongolia, sebuah helikopter jatuh dan menewaskan sembilan orang penumpangnya dan 14 lainnya cedera berat. Di antara korban terdapat empat orang pekerja sosial dari Amerika Serikat, dua orang wartawan Jepang dan seorang anggota parlemen Mongolia. Empat belas yang luput, semuanya menderita cedera, tiga di antaranya cedera berat. PM Mongolia Nambarriin Enkhbayar, yang sedang berkunjung di suatu kota di dekat lokasi kejadian, mengirim helikopternya untuk membantu membawa para penumpang yang luput. Helikopter itu jatuh di pegunungan propinsi Uvs, sekitar seribu kilometer sebelah barat ibu kota Ulan Bator. Sebab jatuhnya belum diketahui. Banyak penumpang helikopter itu adalah anggota tim koordinasi bencana Amerika Serikat, yang berada di Mongolia untuk memantau kebutuhan negara itu yang dilanda bencana musim dingin tahun ini. * OPOSISI PANTAI GADING BOIKOT PEMILU Di Pantai Gading, pemilu putaran berikut di beberapa daerah pemilihan di utara, diboikot. Para pemilih kemarin diperkirakan kurang dari 10 persen. Partai oposisi terbesar RDR menyerukan pemboikotan itu karena ketua partai dan mantan PM Alassane Quattara tidak diijinkan ikut dalam pemilu parlemen. Partai RDR mengklaim kemenangan moril karena banyak pemilih memilih tetap tinggal di rumah. Diduga, bakal terjadi huru-hara. Namun tidak terjadi kerusakan akibat pemboikotan ini. Pemilu ulangan ini dilakukan karena kerusakan besar yang terjadi waktu pemilu parlemen pekan lalu. Hingga kini, pembagian kursi di parlemen belum jelas. Tapi Presiden Laurent Ghagbo harus meraih 17 kursi lagi untuk mendapat mayoritas absolut. * PERGANTIAN WAKA BAKIN: GUS DUR KEMBALI BERHADAPAN DENGAN MILITER Gara-gara pelbagai informasi yang salah, maka Gus Dur mulai membersihkan lembaga Bakin. Waka Bakin akan dijabat oleh Ashad orang sipil pertama dalam jabatan ini. Langkah ini jelas mengecewakan orang lain yang sebenarnya sudah dipersiapkan untuk jabatan ini. Makin besarkah jurang Gus Dur dengan mliter? Koresponden Syahrir mengirim laporan berikut dari Jakarta: Suasana kota metropolitan DKI Jakarta kemarin aman-aman saja. Meski pada pagi harinya suasana di jalan-jalan raya tampak sedikit lengang, tidak seperti di hari-hari kerja biasa, namun aparat keamanan tetap berjaga-jaga di berbagai ruas jalan. Isu kemungkinan adanya aksi massa besar-besaran dari para penantang mau pun pendukung Gus Dur pada 15 Januari kemarin yang menjadi pembicaraan masyarakat sejak beberapa hari lalu telah menjadi pemicu suasana lengang di ibukota. Masyarakat Jakarta nampaknya belum lupa dengan peristiwa kerusuhan Malari di tahun 1974 yang ditunggangi tentara lalu dicetuskan lagi pada peristawa kerusuhan Mei 1998. Sejumlah toko di beberapa pusat perbelanjaan, seperti Glodok, Mangga Dua, Senen dan Tanah Abang juga tutup. Bahkan beberapa di antaranya ada yang sudah tutup sejak Sabtu kemarin bertepatan dengan berlangsungnya peringatan HUT ke-28 PDIP di Gelora Senayan, Jakarta yang dihadiri ratusan ribu massa PDIP dan Banser-Ansor. Pers ibukota juga melaporkan bahwa di beberapa kantor pemerintah maupun swasta, banyak karyawan yang tidak hadir. Mereka ada yang lebih memilih tinggal di rumah sambil menunggu suasana betul-betul aman, apalagi karena angkutan umum juga banyak tidak beroperasi. Dalam hubungan ini pengamat politik Universitas Gadjah Mada Riswanda Imawan mengatakan, maraknya aksi pengerahan massa oleh sebuah organisasi atau partai dalam menyampaikan aspirasi adalah tindakan bodoh dalam wacana demokrasi. "Seharusnya, mereka menggunakan pikiran-pikiran rasional. Pengerahan massa adalah sikap terakhir," jelas pengamat politik Yogyakarta itu kemarin. Hal tersebut disampaikannya kepada wartawan usai mengikuti diskusi yang diselenggarakan oleh INDEMO, di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, kemarin. Menurut Riswanda, budaya politik Indonesia saat ini bukan hanya mengalami kemandekan, tetapi mengalami kemunduran. Karena tindakan pengerahan masa dalam menyampaikan aspirasi akan membuat massanya menjadi bodoh. "Memang demo itu boleh saja dilakukan, tetapi harus diingat bahwa dalam masyarakat yang beradab, demo itu merupakan pilihan terakhir untuk menyampaikan aspirasi," jelas Riswanda Imawan. Pengerahan massa, menurut Riswanda, akan membuat orang tidak simpati. Seharusnya sekarang organisasi massa mulai menunjukkan kualitas berpikir mereka, salah satu ciri demokrasi adalah pilihan rasional, yaitu orang itu bertindak secara rasional. Secara psikologi masyarakat Indonesia sudah terlalu capai dengan segala macam keributan, sekarang masyarakat hanya mendambakan sebuah ketenangan. "Siapapun organisasi massa yang melakukan pengerahan massa saat ini, itu sebetulnya merupakan kampanye negatif terhadap orang atau partai yang didukungnya," jelasnya. Sementara itu, Jimmy Situmeang salah seorang peserta yang sering berdemosntrasi dan ikut dalam diskusi Indemo tersebut, menilai pernyataan Riswandha Imawan tersebut sangat tidak tepat. Melakukan demonstrasi adalah salah satu bagian pendidikan politik rakyat. Di negara mana pun, unjuk rasa masih pilihan alternatif, untuk mengngungkapkan pendapatnya. Karena harus diakui pendidikan politik masyarakat, bahkan militansinya untuk mengkritisi sesuatu khususnya pemerintahan, bisa dibangun lewat demonstrasi. Di Indonesia sendiri format unjuk rasa itu telah diatur dalam peraturan tentang unjuk rasa. Sementara itu Presiden Partai Keadilan Hidayat Nur Wahid menilai desas-desus bakal adanya aksi demo besar-besaran pada 15 Januari kemarin sebenarnya dihembuskan oleh pendukung Gus Dur sendiri. Menurutnya, desas-desus tersebut mereka keluarkan lalu mereka sendiri yang melarang gerakan itu. Tetapi kalangan lain melihat bagaimana takutnya para pemimpin NU dan PKB dengan rencana gerakan-gerekan massa pihak anti Gus Dur. Kepanikan NU dan PKB itu jelas tidak dibuat-buat. Apalagi setelah mereka mengetahui mengenai masuknya senjata, amunisi dan seragam banser dalam jumlah besar ke Jakarta. Gus Dur sebenarnya tertolong oleh Megawati yang sengaja mempercepat perayaan hari ulang tahun PDIP. Sehingga dengan demikian lawan-lawan Gus Dur yang merasa sudah di atas angin harus berpikir dua kali untuk mengerahkan massa mereka menghadapi massa gabungan PDIP dan NU yang berjumlah sekitar 100.000 orang itu. Faksi tentara yang menentang Gus Dur pun perlu merubah taktik mereka. Tetapi situasi saat ini belum sepenuhnya dapat dikuasai Gus Dur. Karena itu ia cepat-cepat mengeluarkan SK untuk menggantikan Mayjen Farid Zaenuddin, Wakil Kepala Bakin saat ini dengan salah satu dari sekian banyak saudara istrinya yakni Ashad, orang sipil pertama yang diangkat sebagai Waka Bakin. Tetapi Letjen Arie Kumaat untuk sementara masih dipertahankannya. Yang paling kecewa tentunya adalah Noegroho Djajusman bekas Kapolda Metro Jaya yang tadinya sudah dijanjikan akan menjadi Wa Bakin. Kini ia hanya ditugaskan Gus Dur sebagai Penasihat Militer Presiden. Tugas pertama Noegroho cukup menarik. Yaitu mengamat-ngamati Sekretaris Kabinet Marsillam Simanjuntak. Ada laporan Bakin kepada Gus Dur yang menuduh Marsillam sering merubah-rubah SK Presiden. Dan Gus Dur agaknya percaya pada laporan itu atau kyai ini hanya mau memberi pekerjaan kepada Noegroho yang dianggapnya berbahaya jika ikut mengendalikan Bakin. Noegroho kemarin dulu sempat didatangi Ketua NU Jakarta Gus Wahid untuk menanyakan sampai di mana perwira ini terlibat dalam usaha pengerahan massa anti Gus Dur ke Jakarta. Tetapi Noegroho membatah keterlibatannya tu. * PRIORITAS RAKYAT ACEH ADALAH PENEGAKKAN HUKUM DAN LANJUTKAN DIALOG PEMERINTAH-GAM Senin ini Jakarta mengumumkan pembentukan Komisi Nasional Penyelesaian Masalah Aceh. Menurut Ruf Riadi, Direktur LBH Aceh, orang Aceh sendiri mempertanyakan rencana terbaru pemerintah ini. Apa, siapa, kapan tujuan Komisi baru, karena sejak jaman Habibie dulu dibentuk berbagai komisi tapi tidak ada penyelesaiannya yang kongkrit. Rakyat Aceh justru menghendaki pemerintah beraksi, terutama menegakkan hukum dan melanjutkan dialog. Lebih lanjut berikut penjelasan Ruf Rijadi. Ruf Rijadi [RA]: Kalau KPP HAM memberi perubahan, artinya akan ada pencerahan terhadap penyelesaian kasus Aceh. Tapi tentang komisi penyelesaian kasus Aceh itu belum terdengar sampai hari ini. Itu masih pertanyaan, kapan, siapa dan oleh siapa pembentukan itu. Karena apa, sudah terlalu banyak komisi penyelesaian kasus Aceh, yang didirikan. Pertama, sejak kedatangan BJ Habibie, oleh Habibie dibentuk komisi penyelesaian kasus Aceh, yang terdiri dari orang-orang Aceh yang berada di Jakarta ditambah dengan orang Aceh di sini dan unsur pemerintah, tapi akhirnya itu tidak selesai. Maksudnya, tidak ada hasil optimal atau hasil jelas dari komisi tersebut, walaupun akhirnya melahirkan rekomendasi tentang pengadilan kasus-kasus besar seperti kasus Bantaqiah, tapi sampai hari ini, orang tidak tahu atau tidak melihat bahwa hasil optimal dari pembentukan komisi itu. Dan hari ini jadi pertanyaan besar, ada permintaan masyarakat Aceh, saya tidak tahu, tapi ada elemen-elemen masayarakat yang mengatakan bahwa dia mewakili masyarakat Aceh. Karena apa, hari ini yang diminta masyarakat Aceh ialah digantungkan harapan penyelesaian kasus Aceh di perundingan antara kelompok GAM dan RI di Jenewa, yang telah menghasilkan kesepakatan muratorium itu. Radio Nederland [RN]: Jadi menurut Anda, ide ini hanya sepihak? [RA]: Ya sepihak...dan saya tidak tahu untuk apa. Apakah ingin menyelesaikan kasus Aceh secara sepihak menurut pemerintah Jakarta? Artinya, ada semacam rekonsiliasi dan sebagainya. Harapan hari ini adalah keinginan dari rakyat agar penyelesaian kasua Aceh secara tuntas. Hari ini ada kejahatan kemanusiaan, kekerasan di Aceh. Kedua, tidak berjalannya institusi hukum di Aceh. Ketiga, tidak adanya keadilan. Sedangkan Jakarta terus memberikan jawaban dengan mengirim terus tentara atau pengiriman bala tentaranya. Dan penyelesaian Aceh lebih dengan cara-cara represif oleh militer. Sekarang pertanyaan besar, komisi itu bekerja untuk apa, tujuannya apa, apa yang ingin dicapai. Apakah komisi ini didirikan berdasarkan keinginan Gus Dur untuk membuka dialog dengan kelompok lain di luar GAM, karena harus hati-hati jangan sampai komisi ini membuka dialog dengan kelompok-kelompok lain di luar misalnya GAM, yang katanya mau melakukan perundingan politik di Jenewa tgl 15 Pebruari depan, akan melahirkan konflik horizontal. Artinya antara sesama orang Aceh akan saling bertikai. Kalau Jakarta ingin cepat menyelesaikan, ya harus ada upaya penegakkan hukum dan seret jenderal-jenderal yang terlibat dalam kasus kekerasan di Aceh. Saya pikir itu. Nah kemudian, memperkuat proses dialog karena komponen yang bersenjata di Aceh ini 'kan GAM, GAM pun kita tidak boleh kesampingkan karena mereka memiliki kekuatan senjata, dan yang melakukan kontak intens di Aceh 'kan antara GAM dan TNI POLRI. Beri peluang kepada mereka untuk meredakan ketegangan, sehingga masyarakat sipil bisa diberi ruang atau waktu untuk melakukan perbaikan terhadap kehidupannya. [RN]: Lalu mengenai peranan militer ya. Kapolda Aceh mengumumkan akan melakukan penegakkan hukum. [RA]: Ya saya sepakat. LBH pertama kali mencetuskan bahwa harus ada penegakkan hukum di Aceh. Tapi masalahnya, statement Kapolda itu disesuaikan dengan berakhirnya jeda kemanusiaan kedua. Itu berarti menurut kami, seolah-olah menafikan perundingan yang kemarin sudah berlangsung antara RI dengan GAM. Akan ada ekses, akibat penggeledahan untuk mencari senjata di dalam maklumat itu terhadap masyarakat sipil. Di Aceh tidak ada masyarakat sipil mempunyai senjata. Yang mempunyai senjata itu jelas GAM. Maka, apa mungkin GAM akan menyerahkan ke RI. Ketiga, saya melihat ada ekses kekerasan nanti. Maklumat Kapolda yang akan mengadakan penggeledahan dan penyitaan, itu katanya tidak berdasarkan kepada KUHP karena kalau merujuk kesitu, harus ada pegangan dari aparat, misalnya, harus ada surat perintah penggeledahan, atau surat perintah dari pengadilan, atau saksi dan sebagainya. Demikian wawancara dengan Ruf Rijadi, direktur LBH Banda Aceh. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
