---------------------------------------------------------------------
WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP
Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh
Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir.
---------------------------------------------------------------------
Edisi ini diterbitkan pada:
Rabu 17 Januari 2001 16:20 UTC
** PRESIDEN KONGO DIBERITAKAN HANYA CEDERA
** PENGERAHAN MASSA ANTI-WAHID DI DEPAN DPR/MPR
** IMPEACHMENT PROSES PRESIDEN ESTRADA DIHENTIKAN SEMENTARA
** TOPIK GEMA WARTA: MENGAPA PRABOWO SUBIANTO TIDAK AKAN MENGGUGAT
GUS DUR?
** TOPIK GEMA WARTA: PAPUA MEMBANGUN DEMOKRASI DARI BAWAH, ACEH AMBIL
JALAN PINTAS DAN ... JAKARTA BINGUNG
** TOPIK GEMA WARTA: BENARKAH GUS DUR SUDAH MENGKHIANATI REFORMASI?
* PRESIDEN KONGO DIBERITAKAN HANYA CEDERA
Presiden Kongo Laurent Desiree Kabila diberitakan cedera sewaktu
pertengkaran yang berakhir dengan tembak menembak. Seorang juru
bicara pemerintah menyatakan putra Kabila, Joseph, untuk sementara
mengambil alih pemerintahan. Menurut stasiun televisi Kongo, Kabila
yang cedera langsung diterbangkan ke luar negeri untuk dirawat.
Sebelumnya berbagai sumber memberitakan bahwa Presiden Kongo beserta
putranya tewas dalam tembak menembak di istana presiden. Situasi di
ibukota Kinshasha juga diberitakan tenang. Saat ini seluruh anggota
kabinet sedang mengadakan sidang darurat. Sebagai tindakan pencegahan
polisi menutup semua jalan penghubung di perbatasan, dan lalu lintas
udara.
* PENGERAHAN MASSA ANTI-WAHID DI DEPAN DPR/MPR
Pansus Buloggate dan Bruneigata menolak untuk datang ke Istana Negara
dan secara pribadi meminta keterangan Presiden Abdurrahman Wahid.
Rabu ini sekitar 2500 massa melakukan unjuk rasa di depan gedung
DPR/MPR Jakarta, menuntut pengunduran diri Presiden Abdurrahman Wahid
atau memberikan keterangan kepada Pansus Buloggate dan Bruneigate.
Polisi berusaha membubarkan para demonstran dengan menggunakan gas
air mata. Gus Dur menolak untuk tampil di depan para anggota Pansus
Buloggate dan Bruneigate, sekaligus menolak tuduhan yang diajukan.
Fraksi-fraksi DPR masih harus menentukan bagaimana penyidikan harus
dilanjutkan.
Sementara itu ribuan massa pendukung Presiden Abdurrahman Wahid,
berbalik melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Surabaya, mendesak
para anggota DPR untuk terlebih dulu menyelesaikan kasus BLBI dan
bukannya Buloggate.
* IMPEACHMENT PROSES PERSIDEN ESTRADA DIHENTIKAN SEMENTARA
Proses impeachment atau pemecatan Presiden Filipina Joseph Estrada
dihentikan sementara, setelah ke-11 jaksa penuntut mengajukan surat
pengunduran diri. Para jaksa, yang kesemuanya anggota Majelis Rendah,
memprotes pengambilan suara oleh anggota Majelis Tinggi Filipina,
yang mungkin dapat membebaskan Presiden Estrada dari tuduhan korupsi.
Selasa kemarin, Senat Filipina memutuskan, dengan 10 suara menentang
dan 11 suara setuju, untuk tidak memasukkan sejumlah nomor rekening
bank rahasia dalam berkas bukti kasus Estrada, karena nomor-nomor
rekening ini tidak disebutkan dalam berkas awal. Joseph Estrada
dituduh menerima uang suap sebesar 65 juta dolar, dan menyimpan uang
tersebut dengan nama palsu di berbagai rekening bank. Ribuan warga
Filipina turun ke jalan menentang keputusan Senat. Sementara tentara
dan polisi berjaga-jaga, dan menutup wilayah di sekitar istana
presiden.
* OPM MENYANDERA 11 PEGAWAI PERUSAHAAN PENEBANGAN KAYU
Para pendukung Organisasi Papua Merdeka, OPM, menyandera 11 orang
pegawai perusahaan penebangan kayu di Irian Jaya. Menurut pemerintah
setempat mereka di sandera di tempat penggergajian kayu di Merauke.
Saat ini kedua belah pihak sedang melakukan perundingan. OPM menuntut
agar pemerintah Jakarta menarik mundur pasukannya dari Merauke dan
menghentikan penebangan hutan. Selain itu mereka juga menuntut uang
tebusan sebesar 1 juta dolar per sandera.
* MAJELIS BELANDA MINTA PENJELASAN PENGIRIMAN PIPA GRAFIT KE INDIA
DAN PAKISTAN
Fraksi-fraksi partai yang duduk dalam Majelis Rendah Belanda, Tweede
Kamer, meminta penjelasan kabinet mengenai pengiriman pipa-pipa
grafit ke India dan Pakistan. Antara 1996 dan 1999 Departemen
Perekonomian Belanda memberikan 10 surat ijin kepada sejumlah
perusahaan pengekspor grafit. Menurut para pakar pipa-pipa grafit ini
bisa digunakan untuk memproduksi uranium berkadar radio aktif, yang
sekaligus bahan dasar bagi senjata nuklir. Sebuah biro penyelidik
Belanda mengatakan sewaktu siaran televisi Selasa kemarin, grafit ini
digunakan di pabrik penghasil uranium yang juga menerima order dari
Departemen Pertahanan India dan Pakistan. Menurut biro tersebut
pengiriman itu bertentangan dengan persetujuan internasional mencegah
pembuatan senjata nuklir.
* MENLU ISRAEL SEDANG BERUNDING DI MESIR
Menteri Luar Negeri Israel, Shlomo Ben-Ami, sedang mengadakan
perundingan di ibukota Mesir, Kairo dengan Presiden Hosni Mubarak.
Pembicaraan terutama membahas aksi-aksi kekerasan di wilayah
Palestina yang masih terus berlangsung. Nopember lalu Mesir memanggil
pulang duta besarnya di Tel Aviv, karena pasukan Israel melakukan
aksi-aksi kekerasan terhadap warga Palestina.
Rabu ini Israel mulai membuka sebagian blokade yang menutup wilayah
Jalur Gaza. Bandara udara kembali dibuka, begitu juga jalan
penghubung antara Israel dan Mesir. Demikian hasil pembicaraan antara
para pejabat keamanan Israel dan Palestina. Wilayah Jalur Gaza
ditutup sejak Senin kemarin, setelah pembunuhan seorang kolonis
Yahudi.
Sementara utusan khusus Amerika Serikat untuk Timur Tengah Dennis
Ross secara definitif membatalkan rencana perjalanan terakhir ke
Israel. Ross berencana menghidupkan kembali pembicaraan perdamaian
Timur Tengah, tetapi rencana ini terpkasa diundur beberapa kali.
Menurut Washington, tidak ada waktu lagi untuk perundingan serius,
menjelang penyerahan jabatan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton,
akhir pekan ini.
* SADDAM HUSSAIN PERINGATI 10 TAHUN PERANG TELUK
Sepuluh tahun setelah berakhirnya Perang Teluk, Presiden Irak Saddam
Hussain, tetap menyatakan dirinya sebagai pemenang terbesar. Dalam
pidato sehubungan peringatan dimulainya Perang Teluk, Saddam
mengatakan negaranya berhasil mengusir para musuh negara-negara Arab.
Sementara di ibukota Bahdad ribuan orang turun ke jalan untuk
menghadiri peringatan. Mereka meneriakkan slogan-slogan anti-Amerika
dan anti-Israel, dan membakar bendera kedua negara. Pada tanggal 16
dan 17 Januari 1991, pihak sekutu yang terdiri atas pasukan 30 negara
menyerang wilayah Irak. Operasi yang dikenal dengan nama "Dessert
Storm" ini, dipimpin Jenderal Amerika Norman Schwarzkopf.
* DIMULAI PEMBICARAAN MASA DEPAN FEDERASI YUGOSLAVIA
Di ibukota Beograd, para pemimpin Serbia dan Montenegro memulai
pembicaraan mengenai masa depan Federasi Yugoslavia. Presiden
Montenegro Milo Djukanovic, bulan lalu mengusulkan, untuk memperbesar
kerjasama antara kedua republik. Djukonavic ingin agar masyarakat
internasional mengakui Montenegro sebagai negara merdeka, dan karena
itu akan menyelenggarakan referendum dalam waktu dekat. Sementara
Presiden Federasi Yugoslavia, Vojislav Kostunica dan Perdana Menteri
baru Serbia, Zoran Djinjic ingin agar federasi tetap dipertahankan,
tetapi bersedia memberikan hak otonomi luas kepada Montengero.
Sebelum pembicaraan dimulai Kostunica menyatakan, ingin mendapat
kejelasan mengenai bentuk hubungan baru dengan Montenegro dalam waktu
dua atau tiga bulan mendatang.
* UNI EROPA JANJI SELIDIKI BALKAN SYNDROM
Koordinator bidang Pertahanan dan Hubungan Luar Negeri Uni Eropa,
Javier Solana, berjanji kepada parlemen Eropa untuk segera
memberitahukan jalannya penyelidikan risiko kesehatan akibat senjata
yang mengandung uranium berkadar radio aktif rendah. Belum lama ini
Pakta Pertahanan NATO membentuk sebuah kelompok kerja yang terdiri
atas para pakar, untuk menyelidiki apa yang dinamakan Balkan Syndrom.
Solana menekankan, hingga saat ini tidak ada bukti hubungan antara
penggunaan senjata semacam itu dengan penyakit kanker darah yang
diderita para veteran Perang Balkan. Walaupun begitu Javier Solana
tetap mendesak Parlemen Eropa untuk sementara melarang penggunaan
senjata yang mengandung uranium berkadar radio aktif rendah.
* MENGAPA PRABOWO SUBIANTO TIDAK AKAN MENGGUGAT GUS DUR?
Ada perkembangan menarik dalam kasus teror bom di malam natal. Mantan
KSAD Jenderal Purnawirawan R. Hartono yang disebut-sebut namanya oleh
Presiden KH Abdurrahman Wahid dalam wawancara dengan mingguan
Newsweek, menyatakan siap menggugat Presiden, bahkan ia sampai
mengerahkan 25 orang pengacara. Sebaliknya, tokoh purnawirawan
militer lain yang namanya juga dikait-kaitkan dengan kasus bom malam
natal itu dengan tegas menyatakan ia tidak akan berbuat serupa.
Bahkan tokoh itu, Prabowo Subianto, malah membela Presiden Wahid.
Mengapa Prabowo bersikap lunak terhadap Gus Dur? Laporan koresponden
Syahrir dari Jakarta:
Jubir kepresidenan Wimar Witoelar secara resmi menyatakan pertemuan
Presiden, Wapres dan jajaran pimpinan TNI di kediaman Wapres Megawati
Jl. Diponegoro 1 Jakarta Pusat, Rabu pagi, membicarakan masalah Aceh.
Wimar seolah ingin meyakinkan bahwa pembicaraan kemarin itu tak ada
hubungannya dengan posisi pemerintah saat ini dan hubungannya dengan
tentara yang kini sudah sangat renggang. Dari segi moral legitimitas
pemerintahan Gus Dur di mata sebagian besar masyarakat sudah berada
di titik nol. Dalam hubungannya dengan militer tampaknya hanya untuk
membicarakan masalah Aceh saja, Gus Dur perlu menumpang wibawa Wakil
Presiden. Bayangkan jika Gus Dur memanggil para petinggi militer dan
mereka tidak hadir. Polisi pun sepintas nampak tidak taat lagi pada
Gus Dur ketika mereka membela R. Hartono dan Prabowo.
Pembicaraan dengan Wapres dan para petinggi militer menurut Wimar
berkisar pada perkembangan masalah Aceh sebagai hasil perundingan
Jenewa. Lebih lanjut jurubicara ini menjelaskan bahwa syarat-syarat
serta perinciannya akan dibahas dan ditangani oleh Menko Polsoskam
Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono
menyatakan pertemuan Rabu pagi itu tidak membahas sesuatu yang
khusus, karena hanya makan pagi bersama dan silahturahmi Presiden,
Wapres dan jajaran pimpinan TNI. Yudhoyono kini secara kasat mata
nampak menjadi tangan kanan Gus Dur dalam situasi krisis. Mantan
perwira tinggi Kopassus Luhut Panjaitan pun di Singapura kemarin dulu
menegaskan bahwa TNI tetap kokoh di belakang Gus Dur.
Tetapi benarkah hal itu? Yang menjadi pertanyaan pula, mengapa Gus
Dur tetap mempersiapkan Prabowo Subianto sebagai pengganti Susilo
Bambang Yudhoyono? Bukankah itu berarti bahwa Gus Dur tetap waspada
terhadap suatu pengkhianatan di tengah jalan? Mungkinkah Gus Dur
sedang mempersiapkan dirinya untuk mengundurkan diri dalam waktu
dekat ini?
Sementara itu, menarik pula menyimak keterangan pengamat politik
CSIS, J Kristiadi. Ia menyayangkan sikap Kapolri dan Kapolda yang
dinilainya melakukan tindakan insubordinasi, yakni bukan
menindaklanjuti pernyataan Presiden tentang keterlibatan dua jenderal
dalam peristiwa pemboman, melainkan justru membantahnya. "Harusnya
Kapolri dipecat," kata Kristiadi di Jakarta, Rabu siang. Ini
menunjukkan pemerintahan yang tidak efektif. Pernyataan kepala
pemerintahan tidak ditindaklanjuti, malah dibantah bawahannya.
Seperti diberitakan kemarin, Polri mengaku belum pernah menerima
laporan dari Polda-Polda yang mencantumkan nama Prabowo dan Hartono
dalam kasus peledakan bom di malam Natal. Hal ini ditegaskan
Wakapolri Komisaris Jenderal Panji Asmasubrata kepada wartawan Rabu
siang.
Mantan Pangkostrad Letjen (Purn) Prabowo Subianto pun kemarin
menggelar konperensi pers. Ia membantah tuduhan dirinya terlibat
dalam kasus pemboman malam Natal lalu. "Tuduhan itu adalah bagian
kampanye destabilisasi dan disinformasi atau teknik kambing hitam
untuk menghancurkan saya," tegasnya. Prabowo menjelaskan, malam Natal
itu ia berada di Jakarta. Satu jam setelah peledakan, dia mendapat
banyak sekali telpon yang menanyakan perihal keterlibatannya dalam
pemboman tersebut. Mengenai ucapan Presiden, dia setelah membaca
majalah Newsweek berkesimpulan bahwa Presiden tidak menuduhnya.
Karena itu ia tidak akan menggugat Presiden. "Hati saya bersih dan
saya tidak mau bangsa ini rusak dan hancur. Saya sudah mempertaruhkan
nyawa saya selama 28 tahun untuk merah putih," tegas Prabowo. Seorang
pengamat militer Indonesia di Amsterdam berpendapat, pernyataan lunak
Prabowo ini dengan jelas membuktikan bahwa ia sedang didekati atau
makin dekat dengan Presiden Wahid. Bagi pengamat tersebut sikap
Prabowo ini menegaskan dugaan banyak orang bahwa menantu Soeharto
tersebut kini digunakan Presiden Wahid untuk menakut-nakuti Menko
Polkam Susilo Bambang Yudhoyono. Kalau Menko Polkam ini sampai gagal,
maka orang menduga Gus Dur akan mengangkat Prabowo sebagai
penggantinya. Selanjutnya dalam jumpa pers kemarin Prabowo meminta
semua pihak untuk memberi kesempatan kepada polisi dan intelijen
untuk bekerja secara maksimal walau pun dia sendiri mengakui kerja
intelijen masih sangat lemah.
Sedangkan Staf Ahli Panglima TNI Bidang Ekonomi dan Keuangan Mayjen
Sudrajat berpendapat, teror bom bukanlah gerakan untuk menyudutkan
TNI dan secara lembaga TNI tidak akan terlibat. "Namun, tidak menutup
kemungkinan ada kalangan TNI secara pribadi terlibat di dalamnya,"
jelas Sudrajat. Tentang banyaknya kalangan yang menuduh TNI pelaku
teror bom, dia menjawab bahwa hal itu bisa saja mengingat TNI
satu-satunya organisasi yang terorganisir secara rapi. "Apalagi
tragedi peledakan bom terjadi secara serempak," jelasnya. Akibatnya
publik langsung menuduh TNI yang berada di balik insiden tersebut.
Padahal, tuduhan itu harusnya dikaji lebih lanjut. Ia berharap
tuduhan kepada TNI jangan hanya karena ingin menjawab keresahan
rakyat.
* PAPUA MEMBANGUN DEMOKRASI DARI BAWAH, ACEH AMBIL JALAN PINTAS DAN
... JAKARTA BINGUNG
Menteri Pertahanan Mahfud MD kemarin mengatakan, operasi militer
tidak perlu dilakukan di Aceh karena penegakan hukum oleh polisi
dianggap cukup. Padahal, sampai pekan silam, Menhan ini dinilai
paling sering unjuk gigi dan mewakili suara galak dari Jakarta. Pada
saat bersamaan, di Irian Jaya, lagi lagi sejumlah tokoh
pro-kemerdekaan Papua, yaitu Willy Mandowen, Beatrix Koibur dan
Pendeta Ketty Yabansara, dijadikan tersangka makar.
Ada apa di balik lagu "law enforcement", atau penegakan hukum dari
Jakarta, terhadap dua daerah yang bergolak itu? Sebuah ulasan redaksi
di Hilversum:
Pernyataan Menhan Mahfud itu mengagetkan kalau kita ingat bahwa
citranya selama ini dikenal galak. Media massa di Aceh bahkan
menyebutnya sebagai tokoh Jakarta yang senang mendengungkan "nyanyian
perang". Penegakan hukum sejak Desember lalu memang menjadi kata
kunci Jakarta dalam menghadapi masalah Aceh dan Papua. Tetapi di
seputar itu, para politisi ultra nasionalis Jakarta, sipil maupun
militer, unjuk gigi dengan retorika yang galak maupun penampilan
fysik bersenjata.
Awal Desember lalu misalnya, Mahfud, kepada Aceh, mengancam suatu
operasi militer, padahal pendapat umum di Aceh tapi juga di Jakarta,
tahu benar betapa bahaya untuk menantang Aceh yang sakit hati itu.
Pada saat bersamaan, dalam menghadapi Papua, TNI mengirim 10-ribuan
satuan Kostrad, Brigmob, 39 kapal perang dan satu skuadron pesawat
tempur Hawk, padahal gerakan pro-kemerdekaan Papua cuma memainkan
jurus jurus politik yang damai, sedangkan gerilya perlawanannya lebih
banyak bersenjata parang dan panah.
Tegak hukum, dengan kata lain, lebih mirip suatu retorika substitut
bagi gertakan Jakarta kepada daerah-daerah yang ingin memisahkan
diri. Retorika itu tentu saja, lebih layak diterima publik di dalam
dan terutama di luar negeri, ketika dunia mulai resah melihat
pertumpahan darah di daerah daerah bergolak seperti Aceh, Papua dan
Maluku.
Mingguan Tempo baru baru ini menyimpulkan bahwa Aceh dan Irian Jaya
adalah korban dari inkonsistensi kebijakan yang dijalankan
pemerintahan Jakarta. Ketika martabat politik TNI terpuruk akibat
jatuhnya Presiden Soeharto dan lepasnya Timor Timur, Presiden Wahid
memanfaatkan situasi dengan uluran zaitun-perdamaian kepada Aceh dan
Papua. Gus Dur menawarkan referendum, mengirim utusan pribadinya,
Bondan Gunawan, untuk bertemu Panglima AGAM Tengku Syafei dan
kemudian membuka dialog dengan GAM di Jenewa.
Di Irian Jaya, jurus rekonsiliasi Gus Dur juga mempesonakan daerah
tersebut. Rakyat Papua pada akhir 1999 memasuki euforia, dengan
menyambut pulihnya kembali kehormatan nama "Papua" dan bendera
Bintang Kejora. Para pakar pun terkesima. Awal tahun lalu, Profesor
Daniel Lev dari Universitas Washington, Seattle, menyebut Gus Dur
sebagai seorang "genius", dan profesor Herbert Feith dari Australia
merasa "sangat optimistis" dengan pendekatan Kyai yang humanistis dan
terbuka ini.
Ternyata, bulan madu Gus Dur dengan Aceh dan Papua itu tak berumur
lama. Para pengamat menyimpulkan kalangan TNI mulai unjuk gigi dengan
merangkul Wapres Megawati Soekarnoputri dan menekan Gus Dur. Maka
tampillah Mbak Mega di atas tank Kopassuss di Cijantung, dan Ahad
lalu, dalam perayaan HUT ke-28 PDI-P, putri Bung Karno ini mengajak
warga partainya menjauhkan kekerasan, mengamankan reformasi dan
menjaga kesatuan bangsa. "Kesatuan nasional adalah di atas
segala-galanya," demikian pesannya. Namun perkembangan masalah Aceh
dan Papua tak dapat dijelaskan secara elitis belaka, yaitu dari segi
pertentangan antar elit politik Jakarta semata-mata.
Kemarahan Aceh - seperti juga Timor Timur dan Irian Jaya - bermula
dari ulah kebiadaban tentara di wilayah tersebut semasa Orde Baru.
Bedanya, di Aceh hal itu tercermin dari "DOM" dan "GAM". "DOM"
(operasi tentara semasa Daerah Operasi Militer, 1989-98) menjadi
lambang dari penderitaan rakyat yang kehilangan ribuan putra-putrinya
dan merasa sangat terhina karena tak mampu menjalankan kehidupan
maupun ritual keagamaan secara layak selama puluhan tahun. Dan "GAM"
(Gerakan Aceh Merdeka) tidak serta merta mengisyaratkan simpati
rakyat kepada gerakan dari desa Tiro di Pidie itu, melainkan menjadi
lambang dari perlawanan rakyat dalam rangka membebaskan diri dari
keterhinaan dan ketidakberdayaan, dan mencari keadilan.
Irian Jaya - tepatnya nasionalisme Papua - juga tengah mencari
keadilan. Dua kata kuncinya di sini, yakni, mencari "kebenaran" dan
"kedamaian" menjadi lambang dari aspirasi yang disebut "pro-M"
(membela kemerdekaan). "Kebenaran" mengacu kepada kesadaran
masyarakat akan kecurangan dan penyimpangan sejarah yang terjadi
dalam berbagai bentuk - mulai dari penghapusan istilah "Papua",
pengingkaran terhadap Bintang Kejora dan pernyataan kemerdekaan 1
Desember 1961, sampai manipulasi Persetujuan New York (1962) dari
"one man one vote" menjadi "Pepera" (Penentuan Pendapat Rakyat Papua,
oleh 1026 utusan yang ditunjuk oleh tim Opsus Mayjen Ali Moertopo
pada 1969). Dan "kedamaian" lepas dari konotasi religiusnya, adalah
cerminan Real Politik dari kenyataan sosiologis dan politik Irian
Jaya. Dengan kata lain, perjuangan ini harus berpijak dari kenyataan
masyarakat dan pra-sarana yang diterlantarkan Orde Baru dan
dipilah-pilah oleh kenyataan geografi yang rumit dan ganas.
Walhasil, kalau kemarahan Aceh menemukan jalan pintas, dengan memilih
titik pijak pada Gerakan Aceh Merdeka yang bangkit pada 1976 dan
kemudian menggalang masyarakat untuk menuntut referendum, di Irian
Jaya, gerakan pro-M harus menempuh jalan yang unik. Gerakan
kebangkitan Papua dari tengah masyarakat yang relatif lemah, mau tak
mau, harus menempuh jalan damai di atas landasan hukum - ironisnya
persis seperti PDI-P Megawati yang di bawah Orde Baru selalu taat
hukum sekali pun digebrak secara berdarah dalam Peristiwa 27 Juli
(1996). Yaitu, berawal dengan pertemuan 12 November 1999, kemudian
Februari 2000, lalu Musyawarah Besar, dan akhirnya bermuara pada
Konggres Rakyat Papua kedua, Mei-Juni 2000, yang menghasilkan wadah
"Presidium Dewan Papua" (PDP).
Namun, justru jalan "loyalis" inilah yang sekarang dipersoalkan
Jakarta untuk menggulung gerakan pro-M Papua. Pertemuan pertemuan dan
konggres yang notabene direstui dan dibantu oleh Presiden Abdurrahman
Wahid dan Muspida Irian Jaya itulah yang sekarang dituduhkan sebagai
upaya makar terhadap sejumlah tokoh PDP yang (sudah dan akan)
ditahan.
Jadi, bukan Aceh - yang bangkit lewat "jalan pintas GAM" - pun bukan
Papua - yang bangkit dari posisi lemah dan dari bawah - melainkan
Jakarta-lah yang kini berada di simpang jalan. Jakarta-lah yang harus
memilih suatu format politik untuk membangun reformasi, dengan dialog
dan demokrasi, atau - dalam istilah Wapres Megawati - dengan
mengutamakan "kesatuan nasional di atas segala-galanya".
Februari mendatang, Jakarta harus menuntaskan pendekatannya terhadap
Aceh (di lapangan dan di Jenewa) dan menyelesaikan kasus kasus hukum
tokoh tokoh pro-kemerdekaan Papua. Memecah-belah suatu masyarakat -
dengan mengusulkan propinsi Galaksi (Gayo, Alas dan Singkil),
menjadikan pemimpin GAM Hasan di Tiro sebagai Wali NAD (Nanggroe Aceh
Darussalam) dan menggalang komponen-komponen Aceh di luar GAM, dan
"memekarkan" Irja menjadi tiga propinsi, bukanlah suatu jawaban yang
tuntas di dalam kerangka demokratisasi Indonesia. Sebaliknya, memilih
"nyanyian perang" hanyalah akan membuat Aceh menjadi "Irlandia Utara
kedua" dan akan mengancam Irian Jaya menjadi "Timor Timur kedua".
Untuk mencegah bencana itu, paling sedikit, Gus Dur, yang bintangnya
merosot sejak Juni lalu, harus menguji kembali jurus Zatoichi
(samurai Jepang yang buta) itu atau jurus Paulo Rossi (jago bola
Italia), yang setahun lalu pernah sukses ketika menyingkirkan Jendral
Wiranto.
* BENARKAH GUS DUR SUDAH MENGKHIANATI REFORMASI?
Polisi di jakarta menggunakan gas air mata untuk membubarkan para
demonstran yang menuntut pengunduran diri Presiden Abdurrahman Wahid.
Para demonstran yang berunjuk rasa antara lain beranggapan, bahwa
Presiden sudah mengkhianati reformasi. Tapi benarkan reformasi itu di
bawah Gus Dur memang sudah mati? Berikut penjelasan Vedi R. Hadiz,
pengajar pada Universitas Nasional di Singapura:
Vedi R. Hadiz [VH]: Orang-orang itu kira-kira akan menghadapi
persoalan-persoalan yang sama. Dan lagipula akan menghadapi realita
yang sama, yaitu bahwa masih banyak sekali kekuatan-kekuatan
sisa-sisa Orde Baru yang kini mengejewantahkan diri di dalam bentuk
partai-partai baru, dan kini mempunyai kekuatan di parlemen serta
institusi-institusi negara lainnya. Yang akan menangkal usaha-usaha
untuk melakukan reformasi di segala bidang. Karena itu tentunya akan
melukai kepentingan mereka sendiri.
Radio Nederland [RN]: Tetapi anda setuju dengan mahasiswa yang
mengatakan bahwa reformasi sekarang sudah mati? Sudah tidak ada lagi?
VH: Walaupun dikatakan tidak mati, saya anggap setidak-tidaknya dalam
keadaan koma. Tapi keadaan itu saya kira tidak diawali dengan naiknya
Gus Dur ke posisi Presiden. Jatuhnya reformasi dalam koma atau dalam
keadaan sekarat, setidak-tidaknya itu bisa ditelusuri jauh ke
belakang sebelumnya. Pada November 1998. Yaitu pada waktu DPR/MPR
yang adalah hasil dari Orde Baru meratifikasi rencana reformasi amat
gradual dan perlahan-lahan, yang dicanangkan oleh pemerintah Habibie.
Di dalam rencana itu, memberikan kemungkinan kepada kekuatan-kekuatan
lama melakukan rekonstitusi diri, dalam bentuk-bentuk aliansi-aliansi
baru. Kalaupun tidak Golkar yang kita identifikasi sebagai kekuatan
lama, sebenarnya kalau kita lihat semua partai besar yang ada, itu
hampir semua diisi, untuk bagian-bagian yang sangat penting, oleh
orang-orang yang sedikit banyak merupakan bagian dari sistem
patronase Orde Baru lama. Yang ingin dijatuhkan oleh mahasiswa dulu.
Nah lewat partai-partai dan lewat parlemen sekarang ini mereka itu
sedang melakukan upaya-upaya untuk mengkonsolidasikan kekuasaan
mereka di dalam sistem politik yang baru.
Kalau dikatakan bahwa di jamannya Soeharto kepentingan-kepentingan
elit yang berada dalam sistem patronasenya yang berpuncak pada
Soeharto itu, harus dilindungi lewat kekerasan, lewat sistem represif
dan lain sebagainya. Sekarang ini tidak perlu lagi, cukup lewat
parlemen, dan cukup lewat partai-partai. Tetapi itu adalah mekanisme
yang rupanya cukup memadai untuk melindungi mereka dari tekanan massa
yang lebih luas.
RN: Buaknkah tokoh-tokoh seperti Amien Rais, Megawati dan Gus Dur itu
semua dulu yang disingkirkan oleh Orde Baru, dan mereka sekarang yang
tampil?
VH: Ya, orang seperti Megawati, Gus Dur dan Amien Rais itu adalah
orang-orang yang disingkirkan oleh Orde Baru. Dalam arti tertentu itu
benar. Tapi kalau dilihat sejarah mereka, sosialisasi politik mereka,
bagaimana mereka naik, itu tidak lepas dari sistem patronase Orde
Baru. Megawati adalah dulu Ketua PDI. Dan PDI ini adalah bagian dari
sistem Orde Baru. Amien Rais ia adalah ICMI. ICMI itu kan alat Orde
Baru untuk memobilisir dukungan dari kalangan kelas menengah Islam.
Gus Dur adalah Ketua dari NU. Nu itu juga mempunyai hubungan
cinta-benci yang panjang dengan Orde Baru. Dan kita jangan lupa bahwa
NU itu mempunyai sistem sampai jauh ke bawah . Itu sistem grass-root
dan lain sebagainya, dikuasai oleh local boos, para kyai dan lain
sebagainya yang semuanya itu adalah orang-orang yang sangat penting
peranannya dalam mendirikan Orde Baru.
Dan Gus Dur ini kita tahu kan, yah kadang-kadang menjadi oposan dari
Orde Baru setelah Forum Demokrasi , tetapi sebelumnya jauga mempunyai
hubungan yang cukup baik juga, tetapi lepas dari urusan ketiag orang
itu seperti kita lihat kalau PDI dan PDI-P sekarang ini, ada siapa di
situ. Memang ada berbagai reformis, tapi itu jadi habitat siapa.
Habitat dari orang-orang yang dulu lari dari Golkar, eks ABRI,
petualang-petualang politik yang dulu dipelihara oleh Orde Baru juga,
preman-preman politik. Beberapa pengusaha-pengusaha yang dulu dibina
oleh orde Baru dan sekarang pindah menacari patron-patron dan
pelindung-pelindung politik baru.
PAN kita lihat juga untuk sebagian besar begitu. Yaitu orang-orang
yang eks-ICMI terutama. Sayap intelektual reformis dia tersingkirkan
hampir. Yah ini mungkin kelihatan secara paling gamblang itu dengan
keluarnya Faisal Basri, belakangan dari PAN. Ini sudah sangat
dikongkritkan. Lihat saja siapa yang duduk di dalam partai-partai
itu, kepentingan-kepentingan apa yang mereka representasikan,
sosialisasi politik mereka itu seperti apa, dari mana mereka lahir,
dari mana mereka naik.
---------------------------------------------------------------------
Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum
http://www.ranesi.nl/
http://www.rnw.nl/
Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda
peroleh melalui
[EMAIL PROTECTED]
Copyright Radio Nederland Wereldomroep.
---------------------------------------------------------------------
