--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Kamis 08 Februari 2001 15:30 UTC ** DPA DESAK GUS DUR SERAHKAN KEKUASAAN KEPADA WAPRES ** GUS DUR AKAN KE JAWA TIMUR TENANGKAN MASSA ** PERDAMAIAN TIMUR TENGAH MENEMUI JALAN BUNTU ** TOPIK GEMA WARTA: GEJOLAK DI JAWA TIMUR: RAKYAT INGIN PERUBAHAN YANG CEPAT ** TOPIK GEMA WARTA: BAHARUDDIN LOPA LEBIH COCOK UNTUK JAKSA AGUNG * DPA DESAK GUS DUR SERAHKAN KEKUASAAN KEPADA WAPRES Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Achmad Tirtosudiro tidak membenarkan tetapi juga tidak membantah bahwa pihaknya telah mengirimkan surat kepada Presiden Abdurrahman Wahid tertanggal 6 Februari 2001 berisi beberapa saran kepada Presiden dalam menyikapi memorandum DPR. DPA dalam suratnya tersebut antara lain menyarankan; pertama, menyerahkan sepenuhnya kewenangan Kepala Pemerintahan kepada Wakil Presiden, yang selanjutnya disarankan dikukuhkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Presiden berperan sebagai Kepala Negara. Kedua, Presiden menyatakan diri sebagai Presiden non-aktif atas pertimbangan kesehatan dan menyerahkan kewenangan kekuasaan kepada Wakil Presiden, baik selaku Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan, yang dikukuhkan dengan Ketetapan MPR. Namun secara implisit Ketua DPA mengakui telah memberikan saran tersebut kepada Presiden, Rabu kemarin di Binagraha. Ketika didesak apa tanggapan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri terhadap usulan DPA agar Presiden menyerahkan sepenuhnya kewenangan Kepala Pemerintahan kepada Wakil Presiden, yang selanjutnya disarankan dikukuhkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Presiden berperan sebagai Kepala Negara, Achmad mengatakan bahwa Wapres menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden. * GUS DUR AKAN KE JAWA TIMUR TENANGKAN MASSA Jumat besok, Presiden Wahid akan datang ke Pasuruan untuk menenangkan massa setempat, karena aksi unjukrasa di daerah tersebut sangat kuat. Presiden ingin menenangkan masyarakat agar aksi-aksi massa tidak berlanjut dengan kekerasan. Sementara itu, politisi muda di DPR menyesalkan peristiwa kekerasan yang terjadi di Jawa Timur kemarin dan menyebutnya sebagai tindakan brutal. Mereka juga meminta kepada aparat keamanan untuk menindak tegas para pelakunya. Hal itu terungkap dalam jumpa pers beberapa politisi muda dari berbagai fraksi di DPR yang berlangsung di gedung Nusantara I, hari ini. Mereka menuntut agar Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan pernyataan sikap kepada para pendukungnya agar menghentikan tindakan brutal maupun anarkis. Dalam pertemuan itu, Yasril Ananta Baharudin, Ketua Komisi I DPR mengusulkan kepada Kapolri Jenderal Polisi S Bimantoro untuk mengganti atau memutasi Kapolda Jatim karena dinilai tidak mampu menciptakan rasa aman di daerah tersebut. * PERDAMAIAN TIMUR TENGAH MENEMUI JALAN BUNTU PM Israel terpilih Ariel Sharon tidak menerima usul perdamaian yang telah dirintis pendahulunya Ehud Barak, khususnya dasar-dasar yang diletakkan pada konferensi di Taba, Mesir, bulan lalu. Dalam perjanjian Taba, Israel dan Palestina hampir mendekati kesepakatan bersama. Penasihat Sharon mengatakan pemerintahan baru tidak terikat dengan kesepakatan yang sebelumnya sudah dicapai dengan Palestina. Pemimpin partai Likud itu dengan keras menolak pembagian Yerusalem, satu bagian untuk Israel dan satu bagian lagi untuk Palestina. Sharon juga menolak usul Suriah agar Israel mengembalikan Dataran Tinggi Golan ke Palestina. Israel menduduki Dataran Tinggi Golan selama perang enam hari tahun 1967. * GUS DUR SEBUT BAHARUDDIN LOPA DAN TODUNG MULYA LUBIS MENGGANTIKAN YUSRIL IHZA MAHENDRA Kini beredar dua nama yang akan menggantikan Yusril Ihza Mahendra yang dipecat selaku Menteri Kehakiman dan hak Asasi Manusia. Presiden Abdurrahman Wahid menyebut dua nama yaitu Prof Dr Baharuddin Lopa yang kini Duta Besar RI untuk Arab Saudi dan Dr Todung Mulya Lubis, pakar hukum dan hak asasi. Seusai rapat kabinet siang tadi, Sekretaris Kabinet Marsilam Simanjuntak dalam penjelasannya mengenai calon pengganti Yusril Ihza Mahendra mengatakan lebih baik menunggu dalam satu-dua hari ini, dan posisi Yusril masih sebagai Menteri Kehakiman dan HAM sampai ada kepastian siapa penggantinya. Sementara itu, Sekretaris Negara Djohan Effendi menegaskan bahwa 99% Baharuddin Lopa akan dipilih Presiden Wahid menggantikan Yusril Ihza Mahendra sebagai Menteri kehakiman dan HAM. Sebagaimana diketahui Presiden, Rabu kemarin, memutuskan untuk memberhentikan Menkeh dan HAM Yusril Ihza Mahendra karena menganggap Yusril sering menyampaikan ucapan atau pernyataan yang tidak sejalan dengan Persiden Wahid. * OSAMA BIN LADEN MERUPAKAN ANCAMAN TERBESAR UNTUK AMERIKA SERIKAT Agen Dinas Rahasia Amerika, CIA menilai teroris Osama bin Laden sebagai ancaman paling besar terhadap keamanan Amerika Serikat. Dalam laporannya kepada Senat Amerika Serikat, kepala CIA George Tenet mengatakan Bin Laden berusaha membeli uranium untuk membuat bom nuklir. CIA juga melaporkan bahwa meskipun ancaman terorisme yang didukung oleh suatu negara dapat diatasi, namun tetap ada beberapa kelompok kecil yang memiliki akses ke teknologi modern. Kelompok-kelompok ini, demikian CIA, sulit dilacak. CIA juga mengecam Cina, Rusia dan Korea Utara yang menjual teknologi militer kepada musuh-musuh Amerika, misalnya terhadap Iran. * PEMBERONTAK ETNIS ALBANIA BERSEDIA BERUNDING DENGAN BEOGRAD Pemberontak etnis Albania di bagian Tenggara Serbia bersedia melakukan perundingan dengan Beograd menyangkut Lembah Presovo. Pemberontak yang ingin menduduki tiga kota di kawasan bebas militer Serbia di perbatasan, telah melakukan aksi kekerasan dalam beberapa bulan terakhir. Hari Selasa lalu pemerintah Serbia menyatakan kesediaannya untuk berunding dengan pemberontak. Para milisi Albania mendesak agar dilakukan upaya pengantaraan internasional, seperti juga penempatan pasukan perdamaian internasional di kawasan perbatasan yang dipersengketakan. * FALUN GONG HARAPKAN AKAN BERTEMU DENGAN DELEGASI BELANDA Gerakan spiritual Falun Gong mengharapkan, pertemuan dengan delegasi Belanda, yang sempat dibatalkan itu, akan dapat dilaksanakan segera. Jurubicara Falun Gong mengatakan sangat menyesal bahwa pertemuan yang menurut rencana akan dilaksanakan di Hong Kong pekan ini, harus dibatalkan. Menteri Luar Negeri Belanda Jozias van Aartsen membatalkan kunjungannya ke Cina karena pemerintah Cina tidak menyetejui agenda pertemuannya dengan Falun Gong. Pemerintah Cina hingga kini masih menganggap Falun Gong sebagai sekte subversif. * BRASIL ANCAM BATALKAN KESEPAKATAN DAGANG DENGAN NAFTA Brasil sangat menyesal karena Kanada, Amerika Serikat dan Meksiko melarang impor daging sapi dari Brasil. Larangan ini mengakibatkan Brasil menderita kerugian lebih dari satu juta dolar per minggu dari pendapat ekspornya. Brasil mengancam akan membatalkan semua kesepakatan perdagangan dengan negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Perdagangan Bebas Amerika Utara, NAFTA. Larangan impor itu dikeluarkan karena Brasil tidak dapat membuktikan bahwa daging sapinya bebas BSE atau penyakit sapi gila. Bagaimana pun belum terdapat kasus sapi gila di Brasil. Pemerintah Brasil menuduh larangan impor Kanada tersebut diakibatkan karena persengketaan industri pesawat terbang kedua negara. * GEJOLAK DI JAWA TIMUR: RAKYAT INGIN PERUBAHAN YANG CEPAT Ketua DPP Golkar Mahadi Sinambela, dalam jumpa pers di kantor DPP Golkar di Jakarta, Kamis kemarin, menuding aksi pembakaran dan pengrusakan sejumlah kantor DPD Golkar di Jawa Timur didalangi oleh Partai Rakyat Demokratik (PRD). "Kami menduga kuat PRD berada di belakang aksi tersebut, karena banyak selebaran di lokasi berasal dari PRD. Massa NU itu kan organisasi Islam, dan Islam tidak mengajarkan kekerasan, PRD memakai mereka," jelasnya. Lebih lanjut, koresponden Syahrir mengirim laporan berikut dari Jakarta: Mengenai keterlibatan PRD, ia menyatakan saat ia menjadi wakil partai Golkar di Komisi Pemilihan Umum KPU pada 1999, PRDlah yang berseru agar Golkar dibubarkan atau didiskualifiaksi dari Pemilu 1999. Namun demikian Golkar tidak akan melakukan aksi balas dendam terutama terhadap kantung NU di luar Jawa, Mahadi juga mengatakan bahwa pembakaran di Jawa Timur tidak adil karena yang mengajukan usul memorandum bukan hanya Golkar. "Jika massa NU tidak setuju memorandum, jangan Golkar saja yang dibakar, karena memorandum juga didukung oleh fraksi PDI P dan TNI/Polri," katanya. Dalam kesempatan sama anggota Fraksi Golkar Ridwan Hisyam mengatakan, sejak Kamis pagi telah ada tiga daerah yang meminta aksi balas terhadap massa NU, namun berhasil dicegah. Tiga daerah itu adalah Sumatera Utara, Nusatenggara Timur dan Irian Jaya. Hasil rapat Rabu malam diputuskan bahwa Golkar tidak akan melakukan aksi balasan secara fisik. Disebutkan telah terjadi provokasi oleh massa pendukung Gus Dur. Aksi provokasi itu dilancarkan oleh pengurus parpol, pimpinan organisasi keagamaan dan ormasnya pendukung Gus Dur. Provokasi itu menurut Ridwan dilakukan melalui rapat di berbagai tempat untuk mengerahkan massa besar-besaran. Untuk itu DPP Golkar mengadukan persoalan tersebut kepada Kapolri agar diusut. Secara kasar Ridwan menyebutkan kerugian Golkar akibat pengrusakan sebesar Rp 10 miliar dan tengah dibentuk tim pencari fakta. Dalam kesempatan tersebut dinyatakan bahwa aksi perusakan akan menjadi tanggung jawab para penggerak aksi demo, dan merupakan pengalihan opini dari tuntutan agar Gus Dur mundur. Kalangan Fraksi TNI/Polri pun punya pendapat yang sama dengan Golkar. Sebagai anak kandung TNI Golkar tentu punya pandangan yanga sama. TNI pun menganggap PRD yang menggerakkan massa NU. Karena NU sudah mengatakan massanya telah dilarang untuk bergerak. Sedangkan bendera-bendera PRDlah yang nampak berkibar di seputar kantor Golkar di Surabaya sebelum dibakar. Namun baik Golkar maupun TNI dan sebagian menteri di kabinet tidak mengungkit soal bendera-bendera ormas seperti PMKRI yang bersama massa rakyat mengepung dan menyegel kantor Golkar di Yogyakarta kemarin. Menurut seorang tokoh NU wilayah Jakarta Raya kini nampak sudah belangnya TNI yang erat bekerjasama dengan Golkar. Mereka ingin menunjukkan jasa mereka kepada Megawati agar bisa berbagi-bagi kekuasaan. Megawati sendiri sudah mengeluarkan instruksi agar massa PDI Perjuangan tidak ikut-ikutan melakukan aksi. Megawati nampaknya tidak mau dituduh oleh Gus Dur bahwa ia menikamnya dari belakang. Tetapi sebagai pribadi-pribadi tentu Mega tidak bisa melarang massa PDI Perjuangan untuk bergerak. Maka di beberapa kota bisa dilihat munculnya bendera-bendera GMNI. Ormas ini nampaknya merasa berdosa karena pada tahun-tahun lampau, utamanya semasa Soeharto berkuasa, kurang giat bergerak di jalanan. Megawati kini tinggal menunggu kejatuhan Gus Dur dan kyai ini menyerahkan tongkat estafet kepresidenen kepadanya. Tetapi mungkin Mega tidak perlu menunggu lama-lama lagi mengingat sejak kemarin semua faksi TNI sudah sepakat dan meminta Gus Dur untuk turun tahta. Kesepakatan itu muncul pada pertemuan para perwira purnawirawan TNI di Balai Sudirman. Mereka mendukung DPR supaya segera meminta MPR menggelar Sidang Istimewa MPR. Para purnawirawan perwira TNI AD yang antara lain terdiri dari faksi Wiranto, Prabowo, Try Sutrisno, Feisal Tanjung, Hendro Priyono, Hartono, Basufi dll menginginkan agar KSAD yang sekarang tetap bertahan. KSAD Endriartono Sutarto disuruh supaya tetap bertahan dan jangan mau diganti. Tetapi situasi politik Indonesia dari hari ke hari ibarat snapshots. Potret-potret sesaat. Sekarang Gus Dur di bawah, besok di atas dan seterusnya. Namun yang harus dilihat atau diperkirakan adalah filmnya dalam jangka panjang. Sedikitnya tiga atau enam bulan ke depan. Akankah Gus Dur bertahan dalam film itu? Tampaknya secara obyektif harus dikatakan bahwa rakyat ingin perubahan yang cepat. Presiden yang tidak mau melakukan reformasi harus minggir. Dan sudah bisa dibayangkan bahwa Mega pun hanya akan bertahan satu atau dua tahun, kalau tidak bisa segera menurunkan harga-harga dan memberikan pekerjaan kepada jutaan rakyat penganggur. Dan untuk bisa melakukan hal itu ia harus menangkap para penjahat Orde Baru dan menonaktifkan Golkar. Jelas Mega tidak akan melakukan hal itu karena ia sekarang bermitra dengan Orde Baru. Maka lagi-lagi rakyat Indonesia akan melihat terjungkalnya seorang Presiden dalam satu atau dua tahun ke depan. Barangkali film baru itu pun hanya berdurasi selama enam bulan seperti yang diramalkan Megawati sendiri. Tepatlah yang dikatakan seorang diplomat Barat. The country is down. The people is down. The government is down. (Negerinya terpuruk, rakyatnya terpuruk dan pemerintahnya terpuruk, Red.) Tetapi kekuatan oposisi meningkat, katanya. * BAHARUDDIN LOPA LEBIH COCOK UNTUK JAKSA AGUNG Presiden Abdurrahman Wahid menyebut nama Prof Dr Baharuddin Lopa, Duta Besar RI untuk Arab Saudi, yang akan menggantikan Yusril Ihza Mahendra sebagai Menteri Kehakiman dan HAM. Menurut direktur PBHI Hendardi, Baharuddin Lopa lebih cocok untuk Jaksa Agung. Hendardi [H]: Saya kira publik umum mengetahui bahwa Baharuddin Lopa adalah sosok yang keras, tegas, lurus dan jujur yah. Dan saya kira cukup pandai, tentu saja. Dan di dalam kebutuhan masa transisi demokrasi ini, saya kira, orang-orang seperti Baharuddin Lopa memang diperlukan masuk dalam kabinet. Namun kalau melihat sikapnya yang keras, tegas, tanpa kompromi, memang menurut saya, dia itu cocok jabatan jaksa agung sebetulnya, yang memang dalam hemat saya, institusi-institusi hukum publik seperti kejaksaan, kehakiman atau mahkamah agung dan juga kepolisian memang tidak bisa lagi diisi oleh orang-orang dari kekuatan lama atau oleh orang-orang yang punya agenda-agenda politik tersendiri. Ini akan merepotkan penegakan hukum, padahal penegakan supremasi hukum itu adalah jawaban pertama-tama di dalam tuntutan reformasi itu sendiri. Radio Nederland [RN]: Jadi sebagai menteri kehakiman dan HAM ini, dia tidak akan berfungsi langsung untuk bisa menegakkan hukum. Jadi, Bapak sayangkan hal itu? [H]: Betul. Karena fungsinya lebih membangun atau menyiapkan suatu sistem hukum. Merombak sistem hukum yang lama ke sistem hukum yang baru. Dia bisa tentu melakukan hal itu, saya juga optimis. Tapi akan lebih baik orang setegas dia itu, ditempatkan di jaksa agung. Tapi juga ada syarat lain tentu saja, ya seperti saya katakan tadi, kalau penegakan supremasi hukum ini menjadi agenda utama yang harus dilakukan di dalam masa transisi demokrasi ini, pertama-tama dilakukan adalah pembenahan aparat-aparat di institusi-institusi hukum yang ada, terutama kepemimpinan. Dalam konteks demikian, kalau katakanlah Baharuddin Lopa menjadi menteri kehakiman dan HAM, sementara institusi hukum lain seperti kejaksaan, kepolisian atau mahkamah agung masih diisi kekuatan-kekuatan lama, itu akan pincang, tidak mungkin akan berjalan. Itu bisa diuji di dalam prakteknya. Misalnya seorang jaksa menuntut koruptor kakap ini dengan tuntutan berat, tapi ketika di pengadilan, dia bisa dilepaskan. Sebaliknya, bisa saja kejaksaan memanfaatkan kesempatan itu kalau dia berasal dari kekuatan lama dengan misalnya membuat konstruksi hukum atau konstruksi dakwaan yang sangat lemah. Jadi, penegakkan keadilan tak akan saya percaya kalau institusi-institusi hukum publik semacam itu, tidak diisi oleh orang-orang yang punya komitmen kuat, integritas dan jujur serta memiliki ketegasan. Kalau Baharuddin Lopa katakanlah duduk sebagai menteri kehakiman, sementara jaksa agungnya masih dari kekuatan lama, kapolrinya dari kekuatan lama, atau orang-orang punya agenda politik tersendiri, atau mahkamah agungnya masih dipegang kekuatan lama, itu supremasi hukum itu tidak akan jalan. Demikian wawancara dengan Hendardi, direktur PBHI. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
