--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Senin 09 Juli 2001 14:00 UTC ** PRESIDEN WAHID TETAP ANCAM AKAN KELUARKAN DEKRIT ** KONFLIK BUKU SEJARAH RETAKKAN HUBUNGAN DIPLOMATIK JEPANG-KOREA SELATAN ** DELEGASI UNI EROPA BICARAKAN PERJANJIAN KYOTO DI JEPANG ** TOPIK GEMA WARTA: MARSILAM TOLAK JABATAN JAKSA AGUNG DAN KONTROVERSI CHAERUDDIN ** TOPIK GEMA WARTA: PEMERINTAHAN, BUKAN IMF YANG DIPROTES AKIBAT KENAIKAN BBM * PRESIDEN WAHID TETAP ANCAM AKAN KELUARKAN DEKRIT Presiden RI KH Abdurrahman Wahid mengancam akan memberlakukan dekrit kalau upaya untuk mengulingkan dirinya tetap dilanjutkan. Bulan depan MPR akan menggelar Sidang Istimewa untuk membicarakan hal tersebut. Para pemimpin partai diberi waktu oleh Wahid dua minggu untuk mencari jalan keluar. Upaya Gus Dur untuk mengumpulkan para ketua parpol di Istana Bogor hari ini gagal. Pertemuan itu gagal karena wakil presiden Megawati Soekarnoputri dari PDIP menolak datang karena ada tugas-tugas lain. Karena Megawati tidak hadir maka pemimpin PPP Hamzah Haz pun ikut absen. Pertimbangan yang sama juga dilakukan oleh pemimpin Golkar Akbar Tandjung dalam hal ini. Dalam sebuah seminar Megawati mengatakan bahwa kekerasan politik yang berlarut-larut bisa mempercepat proses desintegrasi bangsa. Mega menyebut adanya kesenjangan komunikasi antara para elit politik dan masyarakat. * KONFLIK BUKU SEJARAH RETAKKAN HUBUNGAN DIPLOMATIK JEPANG-KOREA SELATAN Pertikaian yang muncul di Asia mengenai buku sejarah Jepang mengakibatkan konflik diplomatik antara Korea Selatan dan Jepang. Presiden Korea Selatan Kim Dae-Jung menolak untuk berbicara dengan delegasi pemerintah Jepang, karena Jepang tidak bersedia mengubah teks-teks dalam buku sejarah Jepang yang menyangkut Korea Selatan. Jepang dituduh memutarbalik fakta-fakta mulai dari jaman invasi di Korea Selatan pada 1910 dan pelbagai kasus kejahatan pada periode setelah itu, terutama pada saat Perang Dunia Kedua. Misalnya buku-buku sejarah untuk sekolah menengah di Jepang tidak menulis kasus pembudakan seks terhadap puluhan ribu perempuan Asia. Konflik antara kedua negara ini, menurut media Korea Selatan, bisa berdampak bagi hubungan dagang antar kedua negara. * DELEGASI UNI EROPA BICARAKAN PERJANJIAN KYOTO DI JEPANG Delegasi Uni Eropa telah mengadakan pembicaraan dengan menteri luar negeri Jepang Makiko Tanaka di Tokio. Setelah itu mereka akan mengadakan pertemuan dengan menteri lingkungan Yoriko Kawaguchi dan perdana menteri Junichiro Koizuma. Tujuan pertemuan adalah untuk mengajak Jepang menandatangani Perjanjian Kyoto. Menurut protokol Kyoto, negara-negara industri harus mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak sekitar 5 persen antara tahun 2008 dan 2010. Sebelumnya Amerika, yang bertangung jawab atas seperempat emisi gas rumah kaca sedunia, sudah memberi tahu tidak akan meratifikasi perjanjian Kyoto. Setelah itu Australia pun mengikuti langkah Amerika. Jepang tampaknya akan mengambil sikap yang sama, tapi belum mengeluarkan pendapatnya dengan tegas. Menlu Jepang Tanaka mengatakan masih bersedia mencari jalan keluar dengan Eropa dan Washington. Minggu depan, KTT Iklim PBB di Bonn, Jerman, akan mengambil keputusan tentang hal tersebut. * HAKIM PAPUA NUGINI HENTIKAN PENYIDIKAN KASUS KEMATIAN 4 MAHASISWA Hakim Mahkamah Agung Papua Nugini menghentikan penyelidikannya terhadap kasus kematian empat orang mahasiswa. Keempat mahasiswa tersebut meninggal dunia 26 Juni lalu ketika mengadakan demonstrasi. Menurut hakim tadi dari penyelidikannya ternyata bahwa para pengunjuk rasa itu jelas ditembak mati polisi. Namun pihak kepolisian menampik keterlibatannya. Hakim Agung di Port Moresby juga mengatakan bahwa otoritas Papua Nugini ingin mempeti-eskan kasus ini. Dan hal ini tidak disetujuinya. * KOTA BRADFORD INGGRIS UTARA KEMBALI TENANG Kota Bradford, Inggris Utara, kembali tenang setelah sempat menjadi ajang kerusuhan sengit akhir pekan lalu. Ahad malam lalu sekelompok remaja kulit putih merusak-rusak sebuah restoran India dan sebuah pompa bensin. Namun dibandingkan dengan malam sebelumnya kekerasan hanya terbatas. Sabtu lalu 120 orang polisi terluka dan 36 orang warga ditangkap akibat kerusuhan. Kerusuhan itu mulai terjadi setelah sebuah partai ekstrem kanan mengumumkan untuk menggelar demontrasi, padahal sudah dilarang. * PARPOL-PARPOL INDIA BICARAKAN MASALAH KTT INDIA-PAKISTAN Sekitar empat puluh partai politik India membicarakan masalah KTT India-Pakistan akhir pekan mendatang. Pertemuan itu diselenggarakan perdana menteri Atal Bihari Vajpayee sebagai upaya untuk menyatukan sikap. Semua partai politik termasuk partai-partai oposisi, menyatakan akan mendukung Vajpayee. Kelompok oposisi khawatir presiden Pakistan Pervez Musharraf akan mendominasi KTT, dan India akan dipaksa melakukan konsesi tentang Kashmir. Namun perdana menteri Vajpayee berhasil menenangkan pihak oposisi. * MARSILAM TOLAK JABATAN JAKSA AGUNG DAN KONTROVERSI CHAERUDDIN Intro: Pertikaian antara Gus Dur dengan DPR soal jabatan Kapolri nampaknya akan mendekati babak final. Walau pun Gus Dur akan menang, tetapi pengganti Bimantoro yang disiapkannya untuk jabatan Kapolri nampaknya tidak sepenuhnya bebas dari kontroversi. Yang jelas Megawati sendiri bermasalah dengan Chaeruddin Ismail, tokoh yang dipersiapkan Gus Gur untuk jabatan Kapolri itu. Lebih lanjut berikut laporan koresponden Syahrir dari Jakarta: 200 perwira menengah kepolisian RI sepakat dan menuntut agar Surojo Bimantoro dan perwira tinggi yang mendukungnya menghentikan sikap pembangkangan yang memuakan dan melepaskan Polri agar dipimpin generasi yang lebih muda. Para perwira menengah ini mengeluarkan pernyataan sikap mereka di Ruang Purna Yudha Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Senin pagi. Irjen Mabes Polri Komisaris Jenderal Luthan Ahwil adalah orang yang memimpin pertemuan tersebut. Keributan hampir terjadi ketika pada akhir pertemuan ada perwira yang memprotes dan mempertanyakan siapa yang mengundangnya ke situ. Seorang perwira menengah marah dan langsung membentak serta mengusir perwira tersebut yang ternyata adalah Komisaris Besar Asikin Husein. Ia adalah Direktur A Intel Mabes Polri. Isi pernyataan itu antara lain menyangkut keprihatinan mereka dengan campurtangan DPR RI terhadap pemberhentian Kapolri Bimantoro. Mereka meminta DPR menghentikan intervensi tersebut karena sudah tidak proporsional lagi. 200 perwira itu mengaskan, yang dibutuhkan Polri saat ini adalah perjuangan DPR untuk memberikan ruang bagi Polri untuk berkembang menjadi polisi sipil yang profesional dan akuntabel bagi publik. Bukan kepada DPR. Sikap beberapa jenderal polisi beberapa waktu lalu yang mempertahankan posisi Kapolri Jenderal Bimantoro juga dikecam karena mengatasnamakan institusi Polri. Selain itu sikap Ketua Purnawirawan Polri yang menolak pemberhentian Bimantoro, mereka anggap lancang, tidak fair dan otoriter. Ini tidak sesuai dengan aspirasi kurang lebih 200.000 anggota Polri. Pemberhentian Kapolri dengan Keppres adalah hal yang biasa dan secara yuridis administratif tidak perlu dipermasalahkan lagi karena institusi Polri saat ini memang berada langsung di bawah presiden RI. Dengan pernyataan 200 perwira menengah ini lebih jelas lagi perpecahan yang terdapat di tubuh Polri. Seorang perwira pensiunan Polri mengatakan, bila semula ada sekitar 100 perwira tinggi yang mendukung Bimantoro, maka kini ada 200 perwira yang mendukung Chaeruddin Ismail, pengganti Bimantoro yang diangkat Gus Dur. Jelas bahwa dalam pertarungan sekarang ini, kalau Chaeruddin yang mendukung Gus dur menang dan menguasai kepolisian, maka dipastikan orang-orang Bimantoro akan digusur. Tetapi selain mendapat dukungan parlemen, Bimantoro juga ditopang wapres Megawati. Kepadanya dijanjikan, jika Megawati naik sebagai presiden, maka ia akan tetap dipertahankan sebagai Kapolri. Itulah sebabnya mengapa Bimantoro terus bertahan dengan dukungan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat. Kalau Gus Dur dan Chaeruddin menang tentu seratus perwira yang mendukung Bimantoro akan digeser. Suasana sama sesungguhnya juga berlaku di tubuh angkatan darat. Perwira-perwira menengah umumnya mendukung Gus Dur. Sehingga bisa terjadi dari kalangan perwira menengah TNI-AD bisa pula muncul pernyataan mendukung presiden yang sah. Mengapa institusi Polri begitu penting? Untuk bisa memaksakan kehendaknya Gus Dur membutuhkan Polri sebagai alat penertib terhadap mereka yang menentangnya. Itulah sebabnya mengapa Gus Dur menggeser Marsillam Simanjuntak dari jabatan sekkab. Di luar dugaan banyak pihak, terutama dari kalangan poros tengah, Marsillam ternyata menentang keras pemberlakuan darurat militer. Dengan mengangkat Marzuki Darusman, orang yang pro-dekrit, sebagai Sekkab maka Gus Dur yakin perumusan dekrit itu bisa dirancang oleh Marzuki. Tetapi menurut kalangan istana, Gus Dur sempat kecewa ketika Marsillam Simanjuntak menolak menjabat Jaksa Agung. Marsillam merasa tidak bisa berbuat banyak selama tiga mingggu menjelang Sidang Istimewa MPR. Maka terpaksa Gus Dur menunda pengumumannya hingga hari Selasa ini. Gus Dur dalam waktu dekat ini perlu seorang Jaksa Agung sekaliber Lopa dan Kapolri yang tunduk kepadanya. Sementara itu pertarungan di tubuh Polri tetap berlangsung. Dan tampaknya akan memasuki babak final. Bagi kelompok pendukung Gus Dur, bilamana Gus Dur bisa mengatasi masalah kepemimpinan di kepolisian maka ia pun bisa mengatasi Sidang Istimewa MPR. Kapolri baru harus bisa menyeret gembong-gembong koruptor seperti Arifin Panigoro, menyeret konglomerat-konglomerat yang dahulu menyumbang Golkar, sehingga membantu tuntutan hukum agar Golkar dibubarkan. Gus Dur bisa merangkul sambil mengancam Golkar. Sementara ini kampanye pers anti Bimantoro sedang di gelar di Jakarta. Ia dituduh menaikkan harga senjata serbu AK dari Rusia sebanyak 5000 pucuk. Gus Dur memang marah kepada Bimantoro karena dia mengkhianati Gus Dur. Sejak semula Bimantoro tidak disenangi beberapa jenderal yang ingin menduduki posisi Kapolri itu. Tetapi, Gus Dur membela Bimantoro meski ia diisyukan punya latar belakang moral yang kurang baik. Malangnya, setelah diangkat sebagai Kapolri Bimantoro ternyata tidak mengamankan kebijakan Gus Dur. Maka kacaulah rencana Gus Dur, terutama yang menyangkut pemberlakuan dekrit. Namun pengganti Bimantoro yang disiapkan Gus Dur, yakni Chaeruddin Ismail tidak tanpa cacat. Chaeruddin dikenal sebagai perwira polisi yang pada waktu kongres PDI di Medan semasa Soeharto, ikut menyukseskan kejatuhan Megawati. Selain itu Chaeruddin pun dikenal sebagai salah satu perwira polisi yang kaya raya. Menurut seorang perwira polisi yang netral, Chaeruddin adalah seorang anak bintara polisi yang sederhana. Karena itu ketika ia berada di Akademi Kepolisian ia pernah berjanji tidak akan hidup miskin lagi. Dan ini bisa dibuktikannya puluhan tahun kemudian ketika diangkat sebagai Wakapolrinya Gus Dur. Hal lain yang juga menonjol dari Chaeruddin ialah, bila ia pernah disakiti seseorang sampai kapan pun ia tidak akan melupakannya. Karena mengetahui hal itu maka seratus jenderal pendukung Bimantoro yang pernah melecehkan Chaeruddin kini dalam keadaan wasa-was. Mereka tahu jika Chaeruddin yang menang maka tamatlah riwayat mereka di kepolisian. Dan ini justru yang ditunggu para kolonel muda yang haus jabatan dan materi. * PEMERINTAHAN, BUKAN IMF YANG DIPROTES AKIBAT KENAIKAN BBM INTRO: Hari ini Organisasi Jaringan Kota, yang terdiri dari Forum Kota, Kamp Jakarta, Kamp Gunadarma dan Front Nasional memprotes keputusan pemerintah dan DPR, untuk menaikkan harga-harga BBM sampai rata-rata 30%. Menurut mereka kebijakan tersebut sangat tidak memperhatikan nasib rakyat, justru menambah kesengsaraan rakyat. Konon kenaikan BBM itu disarankan oleh IMF, dan lembaga-lembaga dunia yang membantu Indonesia. Apa pendapat Organisasi Jaringan Kota mengenai hal ini? Lebih lanjut wawancara Radio Nederland dengan Azwar, juru bicara Forkot. Azwar (A): Bahwa IMF kemudian menekan pemerintahan Gus Dur beserta DPR itu persoalan lain, tapi bagaimana pun juga kita Indonesia adalah negara yang berdaulat. Artinya siapa pun yang menekan kita, kalau itu jelas-jelas menyengsarakan kita, menyengsarakan rakyat Indonesia, maka siapa pun dia, baik IMF maupun Bank Dunia, seharusnya kita tidak menerima tekanan tersebut. Seharusnya yang dilakukan oleh pemerintahan Gus Dur dan kabinetnnya, serta DPR/MPR bukan justru malah menyengsarakan rakyat, tapi seharusnya menyita harta-harta negara yang telah dikorupsi bertahun-tahun oleh Soeharto beserta kroninya misalnya, kemudian oleh para koruptor-koruptor lain. Itu jauh lebih besar ketimbang subsidi BMM yang sedemikian kecil. Radio Nederland (RN): Jadi protes Anda lebih diarahkan kepada pemerintah ketimbang kepada Bank Dunia atau IMF? A: Ya. Kenapa pemerintah kita justru mengekor dan tidak mempunyai kedaulatan sama sekali untuk menolak apa yang diinginkan oleh IMF dan Bank Dunia. RN: Ini anehnya. Karena kalau di bagian lain di dunia protes lebih diarahkan kepada IMF dan Bank Dunia dan bukannya kepada pemerintah setempat. A: Kan kita juga menolak campur tangan IMF dari dulu. Karena bagaimana pun juga kita melihat IMF hanya sebagai pengobat, tapi IMF justru sebagai racun yang terus menggerogoti, menekan dan menjajah sebuah negara. Ini yang mereka lakukan. RN: Sebenarnya soal campur tangan IMF ini kan bukan barang baru. Ini kan sudah lebih dari 40 tahun IMF aktif di Indonesia. A: Ya. Kita kan Forum Kota beserta Jaringan Kota dari pertama didirikan itu kita mempunya komitmen. Dan kita mempunyai tujuan untuk melawan bentuk-bentuk penjajahan, baik berbentuk fisik maupun berbentuk ekonomi. Penjajahan dari suatu negara kepada negara lain, eksploitasi oleh sebuah negara kepada negara lain, oleh suatu pemerintah terhadap pemerintah lain. RN: Tetapi salah satu rekomandasi IMF adalah juga tidak digunakannya lagi salah satu jenis bensin yang di Indonesia banyak digunakan karena sangat mengotori lingkungan. Ini bagaimana menurut Anda? A: Bahwa lingkungan kita itu harus bersih, itu kita sepakat. Tapi kemudian cara-cara yang dilakukan IMF bukanlah dengan menekan. Selain itu, Forkot juga memprotes keputusan DPR menerima usul pansus Trisakti. Pansus Trisakti berpendapat bahwa pembunuhan mahasiswa selama kerusuhan Mei 1998 dan dua Insiden Trisakti bukan merupakan pelanggaran berat hak-hak asasi manusia. Dengan demikian tidak perlu dibentuk pengadilan khusus. Inilah yang diprotes oleh Forkot: A: Pada dasarnya kita menolak itu juga. Karena bagaimana pun juga apa yang dihasilkan oleh Pansus itu, jika dia tidak mampu mengadili para pelanggar HAM yang dilakukan oleh orang-orang pada masa Orde Baru, baik Golkar, Soeharto beserta militer, lebih kita serahkan saja kepada mahkamah rakyat. RN: Mereka sebenarnya setuju dengan pengadilan, tapi bukan pengadilan HAM kan? A: Itu kan bentuk lain dari kompromi para elit politik yang ada di DPR dan militer, sehingga mereka merasa gamang kalau tidak dibackup oleh militer. Ini yang harus kita hilangkan. Para elit sipil kita masih berpikir bahwa kalau militer tidak di belakang dia - di satu sisi dia ingin menghilangkan militer tapi di sisi lain - mereka belum mampu untuk itu. Karena bagaimana pun juga mereka ini kan semua pencudang, tidak benar-benar memperjuangkan aspirasi rakyat. RN: Kalau begitu apa inti protes Forkot ini? A: Intinya ya dari pertama kita inginkan perubahan yang mendasar di negeri ini. Baik itu perubahan-perubahan sistem, baik itu ekonomi, politik, hukum dan lain-lainnya. RN: Dari segi Pansus ini? A: Ya, kita menawarkannnya kepada mahkamah rakyat. Mahkamah rakyatlah yang seselaikan semua itu. RN: Sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan mahkamah rakyat? A: Kita kan punya mekanisme tentang mahkamah rakyat. Dasar pemikirannya begini. Bahwa ketika pengadilan atau hukum itu tidak bisa melahirkan keadilan, maka keadilan berhak mencari jalannya sendir. Demikian Azwar dari Forkot. GW Rec: W2-Forkot 1'37 --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
