Inilah kelakuan dan nasib, sekolah & dinas pendidikan yg mau bekerjasama dengan
perusahaan penerbit dan peraga pendidikan seperti Aneka Ilmu, Reggina dan pudak
scientific dll yg memang selalu tidak mau patuh pada aturan pemerintah... siapa
mau nyusul?
Duh, 20 Kepala
Sekolah Diperiksa, Diduga Korupsi DAK Rp 90,7 M
KOMPAS/WISNU
WIDIANTORO
Ilustrasi
sekolah rusak.
/
Selasa, 29 September 2009 | 21:22 WIB
SERANG, KOMPAS.com — Sebanyak 20 kepala sekolah akan
diperiksa terkait dugaan korupsi penggunaan dana alokasi khusus (DAK) bidang
pendidikan tahun anggaran (TA) 2006-2007 sebesar Rp 90,7 miliar.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten Mukri,
Selasa (29/9), mengungkapkan, 20 kepala sepala sekolah sekolah dasar (SD) dan
madrasah ibtidaiyah (MI) akan diperiksa hari Kamis (1/10) lusa.
Pemanggilan ke-20 kepala sekolah di Banten tersebut dilakukan sebagai tindak
lanjut untuk mengungkap dugaan korupsi yang merugikan negara senilai Rp 90,7
miliar. "Mereka itu sebagai sampling saja, karena kalau
dipanggil semua jumlahnya 400 kepala sekolah," katanya.
Menurut Mukri, yang menerima bantuan DAK bidang pendidikan TA 2006-2007
sebanyak 400 sekolah se-Banten. Ke-20 kepala sekolah tersebut akan dimintai
keterangan mengenai barang-barang bantuan berupa buku pelajaran, alat peraga
serta komputer multimedia.
Selain kepala sekolah, Kejati Banten juga rencananya akan memanggil penyalur
barang-barang bantuan ke sekolah-sekolah yang menerima DAK. "Setelah
kepala sekolah selesai diperiksa, kami akan memanggil penyalur, setelah itu
baru konsorsium, " tegasnya.
Kejaksaan Tinggi Banten belum mengumumkan nama-nama calon tersangka karena
menunggu hingga pemeriksaan selesai.
"Selain itu, kami juga menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan
dan Pembangunan (BPKP). Setelah itu baru kita diketahui siapa saja yang menjadi
tersangka. Kami juga tidak bisa menargetkan, kapan nama tersangka akan
ditetapkan, yang jelas secepatnya lah," katanya.
Untuk mempercepat proses penyidikan kasus ini, Kajati Banten Abdul Wahab
Hasibuan telah menunjuk 22 jaksa. Penunjukan 22 jaksa ini untuk mempercepat
proses pemeriksaan.
Ke-22 jaksa yang ditunjuk untuk menangani penyidikan kasus DAK tersebut
berasal dari Kejati Banten dan kejari-kejari se-Banten. "Anggota timnya
adalah jaksa dari Pidsus dan Intelijen Kejati Banten, juga para Kasi Pidsus dan
Kasi Intel kejari-kejari se-Banten plus anggotanya," katanya.
Kasus penyelewengan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2006-2007 sebesar
Rp 90,7 miliar ini terungkap saat tim intelijen Kejati Banten bersama tim
teknis dari Depdiknas menemukan berbagai indikasi korupsi dalam berbagai barang
yang dibiayai oleh DAK Bidang Pendidikan 2006-2007.
Spesifikasi barang yang dibiayai DAK itu tidak sesuai aturan dalam petunjuk
teknis (juknis) Permendiknas RI Nomor 4 Tahun 2007.
[Non-text portions of this message have been removed]