PUSARAN DILEMA TIONGHOA Masyarakat Tionghoa menghadapi dilema-dilema seputar masalah pluralitas dan heterogenitas yang berasal dan tetap hidup di dalam komunitas Tionghoa sekaligus persoalan-persoalan yang berkaitan dengan eksistensi golongan Tionghoa sebagai salah satu suku dalam ke-bangsa-an Indonesia, posisinya sebagai warga-negara Republik Indonesia, pengakuan-penerimaan dan penghormatan publik terhadap identitas ke-Tionghoa-an serta relasi antara golongan Tionghoa dengan struktur politik nasional sebagai super-struktur yang turut berpengaruh dalam menentukan opini publik terhadap golongan Tionghoa dll. Sebagai langkah pertama, golongan Tionghoa perlu menjernihkan kesadarannya tentang hak-hak asazi yang melekat pada dirinya sebagai sekelompok manusia yang patut dihargai secara wajar serta memperjelas persepsi mengenai identifikasi dirinya sebelum melangkah lebih jauh ke arena publik seperti arena politik praktis.
Identitas etnik merupakan faktor general yang menentukan indiferensiasi sederhana mengenai posisi dan nasib golongan Tionghoa secara keseluruhan. Publik, pada umumnya, gagal memahami pluralitas Tionghoa yang bercorak dinamis. Ketidak-mampuan publik untuk melihat dan menilai komunitas Tionghoa secara benar dan objektif merupakan kegagalan âkomunikasi politikâ komunitas Tionghoa dalam mengartikulasikan kepentingan dan suaranya. Indikasi lain dari kegagalan komunikasi politik itu dapat dilihat pada adanya anggapan bahwa perjuangan anti-diskriminasi terhadap Tionghoa sebagai sebuah gerakan âcengengâ. Hal ini juga merupakan satu sinyalemen dari ketidak-berhasilan komunitas Tionghoa untuk merangkul golongan-golongan lain dalam perjuangan menciptakan Indonesia-Baru yang bebas dari perilaku rasialis serta menyakinkan publik bahwa masalah Tionghoa adalah juga masalah Bangsa Indonesia seperti halnya masalah Bangsa Indonesia juga merupakan masalah komunitas Tionghoa. Persepsi negatif beberapa kelompok ini disebabkan, salah satunya, karena domain politik, sosial, ekonomi dan ekspresi budaya Tionghoa dikuasai dan dikelola secara paternalistik oleh segelintir elite Tionghoa yang pada akhirnya menjadi rujukan publik untuk menilai Tionghoa sebagai golongan. Lemahnya kontrol masyarakat Tionghoa terhadap perilaku para elite dan tokoh Tionghoa mempermudah segelintir tokoh Tionghoa untuk menggeser perjuangan masyarakat Tionghoa menjadi kepentingan pribadi yang bersifat elitis. Minimnya evaluasi publik terhadap kebijakan ormas tionghoa dan gerakan Tionghoa mempersulit lahirnya sebuah gerakan Tionghoa yang lebih matang dan tersistematis dalam mengartikulasikan kepentingan kelompok ini sebagai sebuah kelompok etnis. Dalam kondisi seperti ini, tidak terlalu mengherankan apabila banyak kalangan dengan cepat bereaksi dengan memberi penilaian yang bernada negatif. Sebagai misal, seringkali satu orang konglomerat hitam beretnis Tionghoa yang dikenal publik di luar kalangan Tionghoa sudah cukup bagi banyak kalangan publik untuk memberikan penilaian bahwa golongan Tionghoa adalah golongan kaya yang korup. Perilaku oportunis satu orang politisi Tionghoa dapat menjadi bukti validitas tudingan oportunisme komunitas Tionghoa pada saat tidak terdapat suara kritis yang berasal dari komunitas Tionghoa untuk mempertanyakan perilaku oportunistik politisi Tionghoa tersebut. Tionghoa, seperti golongan suku lain di Indonesia, bukanlah sebuah masyarakat yang statis dan homogen. Sekalipun rezim otokratik Orde Baru berusaha mengesankan golongan Tionghoa sebagai single-community yang bulat dan seragam namun pada kenyataannya golongan masyarakat Tionghoa terdiferensiasi ke dalam fragment-fragment yang cukup kompleks seperti identifikasi sub-etnis, kumpulan marga-marga, stratifikasi sosial-ekonomis, ways of thinking, pandangan-keberpihakan-kesadaran politik, identitas keagamaan dsb. E Pluribus Unum adalah hakekat intrinsik golongan Tionghoa. Sehingga deskripsi-deskripsi tentang Tionghoa seperti Tionghoa sebagai golongan kaya, ekslusif, intoleran, apatis dsb merupakan simplifikasi partial apriori terhadap golongan Tionghoa. Homogenitas âby natureâ komunitas Tionghoa hanya dapat dilihat dari kesamaan ciri-ciri biologis seperti (sekalipun tidak selalu) bermata sipit, berkulit lebih putih, rambut lurus dsb. Sedangkan homogenitas âby political designâ dapat dilihat dengan dijadikannya komunitas Tionghoa sebagai korban perasaan rasialis yang disalah-gunakan oleh kalangan partikelir elite politik yang pada akhirnya memposisikan golongan Tionghoa sebagai segmented target amarah masyarakat dalam setiap kerusuhan politik akibat kegagalan pemerintah/oligarkhi politik dalam pengelolaan sektor ekonomi atau di saat terjadi deadlock dalam perlombaan perebutan kursi kekuasaan yang dimanipulasi menjadi konflik SARA. Disinilah letak totalitas Tionghoa sebagai âsingle- communityâ dalam perspektif manipulative rezim Orde Baru sekaligus sebagai dilema yang dihadapi oleh komunitas Tionghoa. Rezim Orde Baru mewariskan begitu banyak persoalan. Seiring dengan tumbangnya rezim Orde Baru, rakyat Indonesia menuai kemenangan yang pada intinya sekaligus kekalahan. Secara formal, kemenangan bangsa Indonesia adalah keberhasilan lepas dari cengkraman Orde Baru. Sekaligus, pada saat yang bersamaan, kalah ketika secara substansial ternyata sifat dan sikap atau faham Orde Baru tak ikut mati. Selain meninggalkan hutang yang luar biasa besar kepada negara-negara Barat, banyak sekali budaya warisan Orde Baru yang masih melekat (atau semakin membudaya?) dalam benak dan praktek sehari-hari bangsa ini. Dan warisan Orde Baru itu sudah terlanjur menjadi semacam flatform tak resmi bangsa Indonesia. Bukan rahasia lagi jika negara Indonesia menduduki peringkat atas dalam kasus tindak korupsi, disamping masalah-masalah rasial, diskriminasi dan konflik horisontal yang terhitung banyaknya. NKRI sebagai negeri yang berdaulat dan bermartabat sepenuhnya berdasarkan hukum dan sejak kelahirannya pada tahun 1945 telah mengekspresikan penghargaannya yang tinggi terhadap HAM, bahkan sebelum Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diproklamasikan PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa UUD 45 memuat ketentuan tentang penghormatan beberapa HAM yang sangat penting seperti hak semua bangsa atas kemerdekaan (alinea pertama Pembukaa UUD 45), hak atas kewarganegaraan (pasal 26), persamaan kedudukan semua warga negara Indonesia di dalam hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1), hak warga negara Indonesia atas pekerjaan (pasal 27 ayat 2), hak setiap warga negara Indonesia atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 27 ayat 2), hak berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara (pasal 28), hak setiap penduduk untuk memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing (pasal 19 ayat 2), dan hak setiap warga negara Indonesia atas pendidikan (pasal 31 ayat 1). Pasca jatuhnya rezim Orde Baru, Indonesia mengambil langkah maju dengan segera merespon arus reformasi dengan pencanangan Rencana Aksi Nasional di Bidang HAM 1998-2003 melalui Keppres No. 129 (yang kemudian dilanjutkan dengan RAN HAM kedua 2004-2009 melalui Keppres No. 40 tahun 2004) dan ratifikasi atau pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan atau Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia), 1984 pada 28 September 1998 (Undang-Undang No. 5 tahun 1998); Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3783. Selain itu melalui Undang-Undang No. 29 tanggal 25 Mei 1999, Indonesia juga telah meratifikasi International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Konvensi International tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial) dll. Namun seringkali antara Peraturan dan Praktek masih memiliki jarak. Implementasi dari seluruh perangkat Undan-Undang yang telah diratifikasi masih terlalu lemah. Sehingga konvergensi antara Peraturan dan Praktek masih perlu diupayakan oleh seluruh golongan rakyat, termasuk golongan Tionghoa. Adalah kewajiban golongan Tionghoa untuk mendukung, mempraktekan seluruh peraturan yang menjadi landasan Hukum NKRI sebagai bentuk loyalitas terhadap negara. Semua golongan dan lapisan masyarakat merupakan komponen yang berperan secara aktif dan langsung dalam membentuk konstruks persepsi objektif terhadap golongan Tionghoa, termasuk golongan Tionghoa itu sendiri. Hal ini menuntut golongan Tionghoa untuk ber-aktivitas dengan lebih menyeluruh dan bersifat substansial daripada sekedar euforia kebebasan atau hanya berorientasi pada aktivitas-aktivitas yang bersifat artifisial. Golongan Tionghoa perlu mendorong maju kegiatan-kegiatan seperti usaha merapatkan jarak antara organisasi massa berbasis Tionghoa dengan masyarakat Tionghoa, mendemokratiskan organisasi-organisasi Tionghoa sehingga memungkinkan partisipasi masyarakat Tionghoa secara lebih luas, mengadakan evaluasi kritis terhadap tokoh-tokoh politik dan figure-figure bisnis yang berkaitan langsung dengan identitas etnis Tionghoa serta kegiatan-kegiatan dialog dengan seluruh elemen anak bangsa untuk menghindari conflict of interest yang tidak perlu dll. Kenken Institute Multikulturalisme Indonesia [EMAIL PROTECTED] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Make a difference. Find and fund world-changing projects at GlobalGiving. http://us.click.yahoo.com/j2WM0C/PbOLAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> .: Forum Diskusi Budaya Tionghua dan Sejarah Tiongkok :. .: Kunjungi website global : http://www.budaya-tionghoa.org :. .: Untuk bergabung : http://groups.yahoo.com/group/budaya_tionghua :. .: Jaringan pertemanan Friendster : [EMAIL PROTECTED] :. Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/budaya_tionghua/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
