Re: [budaya_tionghua] Resensi Buku BELAJAR DARI CINA

[Ambon]

Demokrasi itu mempunyai karakter klas masyarakat. Kalau orang Yusuf Kalla bilang demokrasi, mungkin saja berbeda dengan pengertian tukang becak. Sama halnya demokrasi a la USA tentunya beda dengan Tiongkok yang dipimpin oleh PKT.   ----- Original Message ----- From: USEN Lim To: budaya_tionghua@yahoogroups.com Sent: Thursday, November 10, 2005 12:43 AM Subject: [budaya_tionghua] Resensi Buku BELAJAR DARI CINA Demokrasi itu Hanya Omong Kosong Amerika? Judul : Belajar dari Cina: Bagaimana Cina Merebut Peluang Dalam Era Globalisasi Penulis : I Wibowo Editor : P. Cahanar Penerbit : Kompas Cetakan : Januari 2004; April 2004 Menarik sekali tulisan-tulisan di Kompas pada tanggal 7 Februari 2005, ada tiga tulisan yang berkaitan dengan buku ini. Pada bagian Finansial di halaman 27, ada dua judul: ‘Soal Kurs, G7 Harus Libatkan China’ dan ‘Jumlah Warga China yang Kapitalis Kian Bertambah’. Sementara pada bagian Opini di halaman 47 ada satu judul:’”Societas” Dialogal’ yang ditulis oleh Armada Riyanto, seorang Doktor Filsafat. Secara kebetulan, saya sedang mempersiapkan resensi buku ‘Belajar dari Cina’ yang—setelah saya baca—ternyata berkaitan dengan ketiga artikel tersebut Dua artikel pada bagian Finansial tidak perlu ditelaah lebih lanjut karena dari judulnya sudah ketahuan bahwa isinya mengenai kemajuan negara China. Maka sebaiknya langsung menuju pada artikel pada bagian Opini. Dalam ‘”Societas” Dialogal’ tertulis pada baris pertama, ‘Emblem utama sebuah negara demokratis ialah terbentuknya societas dialogal....Terminologi societas memiliki akar kata bahasa Latin, socius, yang berarti ‘kawan, teman, sahabat.’ Lalu, ‘Dalam logika office of justice..., kemajuan etis dialogal sebuah negara mendahului upaya-upaya kemajuan ekonomi, teknologi, dan sains. Artinya, janganlah membayangkan tentang peningkatan ekonomi, selagi atmosfer societas kita tidak menawarkan suasana dialogal yang bagus.’ Mari kita garis bawahi: ‘kemajuan etis dialogal sebuah negara mendahului upaya-upaya kemajuan ekonomi’. Sebagai perbandingan, kita akan comot satu kalimat dari buku ini: ‘Cina yang selama 25 tahun terakhir ini terus-menerus mengalami pertumbuhan ekonomi yang spektakular (rata-rata 8 % per tahun), seakan-akan menggugat kebenaran tesis adanya hubungan erat antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi.(hlm.125)’ Dua kalimat yang bertentangan ini adalah topik resensi buku ini. Sebelum melangkah lebih lanjut, haruslah diingat bahwa makna suatu kata atau konsep perlu diperhatikan konteksnya dengan hati-hati. Dalam artikel tersebut, Dr. Armada memperbincangkan demokrasi lebih pada kaitannya dengan kehidupan masyarakat dari suatu negara. Sementara dalam buku ini, Dr. I Wibowo memperbincangkan demokrasi lebih pada kaitannya dengan sistem politik suatu negara. Maka, ada kemungkinan pula bahwa dua premis yang kelihatannya bertentangan ternyata sebenarnya tidak bila dipandang dari sudut pandang lain. Kembali ke topik demokrasi dan pertumbuhan ekonomi, tampak bahwa sebenarnya arah pembicaraan buku ini adalah model pembangunan. Hampir model, tepatnya, karena buku ini masih berjudul ‘Belajar dari Cina’, bukannya ‘Model Cina’. Buku ini mengambil suatu negara yang sebenarnya suksesnya terlalu dibesar-besarkan yaitu Cina. ‘Exaggerating the China Threat’ adalah artikel panjang yang diturunkan Far Eastern Economic Review yang menunjukkan bahwa investasi global yang diterima oleh Cina lebih kecil daripada yang diterima oleh Singapura, Hong Kong, Vietnam, dan Thailand. Dengan Malaysia sama (hlm. 41). Berdasarkan hal itu, Dr. I Wibowo mengambil kesimpulan: “ancaman Cina” mungkin lebih terasa tapi ini bukan karena Cina yang hebat. Indonesia sendiri yang kalah bersaing, tidak mampu menyediakan fasilitas menarik bagi investor asing. Menarik sekali bahwa pendapat ini diterbitkan tidak terlalu lama berselang yaitu tahun 2003 di Majalah Trust. Jika kemudian iklim usaha Indonesia dan Cina dibandingkan (Kompas, 26 Agustus 2002) akan tampak bahwa Indonesia ketinggalan terutama pada bidang Polkam (kepastian hukum dan keamanan) dan Ketenagakerjaan (peraturan, upah buruh, serikat pekerja, dan produktivitas). Sementara di bidang Moneter dan Fiskal, Energi, dan Infrastruktur Indonesia relatif bersaing dibandingkan Cina. Perbandingan di mana Indonesia ketinggalan adalah sebagai berikut. Di bidang Polkam kepastian hukum dan keamanan di Indonesia tidak pasti sedangkan di Cina pasti. Keterangannya: Kondisi Polkam Indonesia tidak stabil, bahkan indeks country risk cenderung meningkat, ditandai dengan sering terjadi kerusuhan, penjarahan pabrik, keamanan lingkungan yang memprihatinkan. Di Cina, kondisi polkam relatif stabil. Di Indonesia nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sangat rentan dengan isu politik dan keamanan. Di bidang Ketenagakerjaan, peraturan di Indonesia tidak jelas sementara di Cina jelas. Upah buruh di Indonesia jelas, di Cina jelas. Serikat pekerja di Indonesia banyak, di Cina tidak ada. Produktivitas di Indonesia 60%, di Cina 80%. Keterangannya: Peraturan ketenagakerjaan berubah-ubah sebagai contoh kasus Kepmen No. 150/2000, menyebabkan kerusuhan buruh 14 Juni 2001 di Bandung. Hubungan industrial antara pengusaha dan buruh di Indonesia masih belum harmonis sehingga seringkali menimbulkan masalah-masalah ketenagakerjaan yang berlarut-larut. Jumlah serikat pekerja yang terus bertambah membutuhkan energi ekstra pengusaha untuk memanage-nya dengan baik. Demo buruh cenderung meningkat di Indonesia. Dengan data-data di atas, akan ditemukan bahwa pokok persoalannya, apabila disederhanakan secara berlebihan, adalah pada hubungan antar manusia (Politik, Keamanan, Ketenagakerjaan) bukan pada—secara kasar—hal-hal di luar hubungan antar manusia (Moneter dan Fiskal, Energi, dan Infrastruktur). Jelas, kalau ditelaah lebih lanjut, hal ‘hubungan manusia’ ini tidak sederhana. Ini menyangkut ideologi (kapitalisme/sosialisme/komunisme), kepemimpinan (alih generasi; hubungan partai-pemerintah;), nilai-nilai budaya, hubungan internasional (globalisasi; di WTO, di PBB), dan akhirnya tentu saja hukum (perburuhan, korupsi). Sedikit banyak, ini juga juga akan menyentuh hubungan antara demokrasi dengan pertumbuhan ekonomi. Kalau mencari jawaban dengan membaca buku ini, maka pembaca akan menemui terlebih dahulu bahwa sejarah Cina benar-benar kompleks, berkelok-kelok, penuh kejutan di sana-sini, peristiwa berdarah dan pergolakan nilai, yang semuanya diramu oleh Dr. I Wibowo dalam lima bagian. Lima bagian tersebut berjudul: Cina dan Globalisasi, Keajaiban Ekonomi Cina, Alih Generasi Pemimpin Cina, Sisi Lain Cina, dan Penutup. Ketua dari Center for Chinese Studies ini juga menambahkan Kronologi Politik Cina: Era Deng Xiaoping-Hu Jintao 1976-2003. Sederhananya, kalau dikatakan bahwa demokrasi adalah syarat bagi pertumbuhan ekonomi itu benar mungkin dalam konsep nasionalisme. Dr. I Wibowo berpendapat bahwa suatu “kegeraman historis” telah mengikat dan membuat pemimpin dan rakyat Cina untuk mengadopsi productivity culture (konsep Michael Porter yang berkaitan dengan competitive advantage of the nation). Mereka meminimalisir perbedaan ideologis, perbedaan etnis, perbedaan-perbedaan lain, dan bahu-membahu bergerak membangun negara. Sementara Indonesia, yang juga pernah menjadi bangsa terjajah, tidak mempunyai kegeraman historis yang kuat dan merata. Kerajaan Majapahit yang konon menguasai seluruh nusantara amat jarang menjadi kerangka acuan sejarah Indonesia. Selain itu, intelektual Indonesia rupanya tidak berhasil menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi. (hlm. 218-219) Sedangkan, kalau dikatakan bahwa demokrasi bukan syarat bagi pertumbuhan ekonomi itu juga benar dalam konsep tipe rezim. David Landes yang—atas dasar sejarah—menunjukkan tujuh syarat penting untuk sebuah pemerintahan agar dapat menimbulkan pertumbuhan ekonomi (stable, responsive, honest, moderate, efficient, ungreedy government) yang “tidak perlu demokratis” karena yang penting adalah menghasilkan kebijakan-kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Ini sangat segaris dengan kata-kata Deng Xiaoping: yang penting bukan kucing hitam atau kucing putih, tapi kucing yang dapat menangkap tikus. Indonesia agaknya tidak mampu menetapkan sistem politik yang pas. Kalau “rezim pembangunan otoriter” (Orba) gagal mencapai tujuannya dan “rezim pembangunan demokratis” juga gagal, maka Indonesia harus mulai berpikir untuk belajar dari sebuah sistem politik yang dikritik tidak demokratis, tapi mampu menghasilkan sesuatu, menurut penulis. Inilah pendapat Dr. I Wibowo mengenai IMF dan World yang mengatakan demokrasi adalah syarat untuk pertumbuhan ekonomi: ‘Mereka...mengincar negara-negara (sedang berkembang) menjalankan kebijakan ekonomi pasar bebas, yang pada tingkat internasional, dapat dimanipulasi oleh negara-negara besar maupun perusahaan multinasional raksasa (hlm.133)’. Rupanya, demokrasi itu hanya omong kosong Amerika? Send instant messages to your online friends http://uk.messenger.yahoo.com .: Forum Diskusi Budaya Tionghua dan Sejarah Tiongkok :. .: Kunjungi website global : http://www.budaya-tionghoa.org :. .: Untuk bergabung : http://groups.yahoo.com/group/budaya_tionghua :. .: Jaringan pertemanan Friendster : [EMAIL PROTECTED] :. SPONSORED LINKS Indonesia Culture Chinese YAHOO! GROUPS LINKS  Visit your group "budaya_tionghua" on the web.    To unsubscribe from this group, send an email to:  [EMAIL PROTECTED]    Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.