http://hariansib.com/2007/05/21/wakil-ketua-dprd-tanjungbalai-hakim-tjoa-kien-lie-program-wajib-belajar-12-tahun-bagai-mimpi-disiang-hari/
Mei 21 Wakil Ketua DPRD Tanjungbalai Hakim Tjoa Kien Lie : Program Wajib Belajar 12 Tahun Bagai Mimpi Disiang Hari Daerah Add comments Tanjungbalai (SIB) Secara jujur DPRD Tanjungbalai sangat mendukung program wajib belajar 12 tahun yang telah dicanangkan Pemko Tanjungbalai karena hal tersebut merupakan terobosan dalam meningkatkan pendidikan didaerah itu. Namun apabila program tersebut tidak didukung dengan format yang ada maka jangan mimpi bila program wajib belajar 12 tahun tersebut dapat berjalan dengan baik dan akhirnya program tersebut hanya sebatas angan-angan dan bagai mimpi di siang hari. "Untuk wajib belajar 12 tahun dewan di derah ini sangat setuju, namun melihat kenyataan yang ada, saya menilai program wajib belajar 12 tahun tersebut hanya sebatas angan-angan dan bagaikan mimpi di siang hari karena format untuk suksesnya wajib belajar 12 belum tersentuh," ujar Wakil Ketua DPRD Tanjungbalai Hakim Tjoa Kien Lie, Minggu (20/5). Dari sekian butiran format yang ada untuk mendukung sukses belajar 12 tahun, Pemko harus berani membuat terobosan biaya sekolah gratis untuk tingkat SLTA sehingga tidak ada lagi siswa/i SLTA yang putus sekolah akibat tidak sanggup bayar uang sekolah, karena hingga kini pihaknya masih menerima keluhan para orang tua siswa SLTA dalam menyekolahkan anaknya, kata Hakim seraya menambahkan agar siswa tersebut tidak putus sekolah ia bersama dengan anggota dewan lainnya secara patungan membantu biaya sekolah anak tersebut. Dikatakan, bila uang sekolah mulai dari tingkat SD, SMP dan SLTA digratiskan maka tak ada alasan program wajib belajar 12 tahun tidak terlaksana, kata Hakim ia mencontohkan Tanjungbalai sukses wajib belajar 9 tahun karena uang sekolah tingkat SD dan SMP ditalangi dari dana BOS (Biaya Operasional Sekolah). Diakui dalam lima tahun terakhir pembangunan sekolah-sekolah di Tanjungbalai sangat meningkat sehingga tidak ada lagi sekolah yang tidak layak pakai seperti terdapat di kabupaten/kota lainnya, namun untuk mensukseskan wajib belajar 12 tahun tidak hanya cukup dengan kondisi sekolah yang baik saja, kata Hakim. (S19 [Non-text portions of this message have been removed]
