Bung Siswanto yb,
Tentu tidak baik kalau kita berburuk sangka, ... tapi ingat ditahun 04 pada
saat Pilpres, bukankah ada program JK yang tegas menyatakan akan mendahulukan
yang dinamakan pribumi, ... lalu diminta Cina pilih didiskriminasi atau di
bakar??? (Kira-kira begitulah artinya, sudah lupa-lupa ingat, gimana kata-kata
JK ketika itu) Yang pasti, sampai hari ini belum pernah dengar JK mengoreksi
kesalahan pandangan diskriminasi rasial yang keluar dari mulutnya sejak awal
Pilpres tahun 04 itu.
Kesenjangan sosial tentu harus diperhatikan oleh setiap Pemerintah yang
berkuasa dan itu juga tidak seharusnya memandang berdasarkan ras, suku atau
etnis. Lha, Tionghoa miskin juga tidak sedikit, dan mereka juga warga
Indonesia, kan. Jadi, ya sama saja dan itu tidak usah didata mana yang lebih
banyak. Yang jelas, didalam pertumbuhan awal, dengan memperkenankan sementara
orang kaya lebih dahulu, akan terjadi kesenjangan sosial, jurang melebar antara
kaya dan miskin, ... tinggal Pemerintah menentukan sudah saatnya belum menitik
beratkan tugasnya untuk membenahi keadilan, untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat terbanyak. Apa dan bagaimana Pemerintah menanganinya?
Salam,
ChanCT
----- Original Message -----
From: johnsiswanto
To: [EMAIL PROTECTED]
Sent: Sunday, October 28, 2007 8:57 PM
Subject: [t-net] Re: Jusuf Kalla Bantah Bersikap Diskriminatif==> Bung Chan
CT #59773
Dear bung Chan CT,
Selamat hari Minggu bung, ketemu lagi..
saya mau nimbrung nih, sbb:
1. Kalau maling taklak mungkin mengaku maling(dialek
Melayu), demikian juga kalau ada yang melakukan
tindakan diskriminasi rasial, tentu juga tidak akan
mengaku juga (tapi publik khan bisa menilai).. he he he ;
2. Tapi kalau untuk kebijakan mempersempit jurang
antara yang kaya dan miskin, tentu saja saya setuju,
misalnya dengan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang,
tidak memanjakan satu golongan/kelompok/suku dengan
fasilitas tertentu..
Di jakarta ini ada sindiran SDM yang baik, tetapi SDM
bukan dimaksudkan untuk Sumber Daya Manusia, akan
tetapi Semua Dari Makassar, apakah karena kebetulan
ataukah karena memang ada kebijakan (Nepotisme) untuk
memberikan kesempatan dari Makassar.
Akan tetapi kita tidak boleh berburuk sangka,
gak baik.. mari kita saksikan apakah ada praktek
diskriminasi atau praktek nepotisme yang merupakan
kebijakan resmi negara, kalau ada tentu harus kita
lawan, tapi kalau tidak, tak baik kalau kita berburuk
sangka..
Salam dan hormat,
John Siswanto
--- In [EMAIL PROTECTED], "HKSIS" <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
>
> Iyalah, Dimulut menyatakan "TIDAK DISKRIMINATIF", tapi kalau
penekanannya masih saja pada "Saya hanya ingin ada keseimbangan agar
tidak pincang, ..." dan jelas yang dimaksudkan masih
saja "Pribumisasi", ingin menggantikan posisi Tionghoa yang
dikatakan "Ekonomi kuat" menjadi "Pribumi". Mendahulukan dan memberi
kesempatan lebih pada "PRIBUMI", maka tetap saja bisa dikatakan itu
diskriminasi rasial. Mendahulukan ras, suku atau etnis terteentu
yang seharusnya tidak terjadi! Bukankah Tionghoa sudah di-UU-kan
sebagai bangsa Indonesia-ASLI!
>
> Kebijaksanaan berbau rasialis begini sudah berlangsung sejak
awal 1950, yang kemudian kita ketahui menghasilkan Ali-Babah dan
jelas telah membuat pemborosan yang tidak menguntungkan ekonomi
nasional. Disaat mbah Soeharto berkuasa peraturan secara resmi tidak
berubah, tapi pelaksanaaan sejak tahun 70-an secara diam-diam
diberubah, Soeharto justru mendahulukan kroni-kroni yang Tionghoa
disekitarnya, lahirlah ratusan konglomerat-konglomerat Tionghoa
dan "berhasil" menunjukkan "KEMAKMURAN" pertumbuhan ekonomi
nasional. Tidak ayal, jenderal Soeharto dinobatkan menjadi "BAPAK
PEMBANGUNAN". Luar biasa!
>
> Tapi, karena perkembangan itu hanya merupakan gelembung
sabun yang tidak didukung dasar ekonomi yang kuat, pertumbuhan yang
terjadi karena persekongkolan pejabat-tinggi dan pengusaha, maka
begitu diterpa badai krisis-moneter akhir 97, terpuruklah ekonomi
Indodnesia dan sampai sekarang belum juga pulih setelah lewat 10
tahun.
>
> Jadi, untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional, tidak
seharusnya dahulu mendahulukan pengusaha berdasarkan ras, suku dan
etnis seseorang, tapi harus mengutamakan kemampuan usaha, melihat
kejujuran seseorang dalam berusaha. Jangan dan sekali-kali jangan
mendahulukan seseorang berdasarkan ras, suku, etnis ataupun Agama
seseorang yang ujung-ujungnya hanya mendahulukan konco, keluarga
sendiri dan tidak terhindar berlangsungnya KKN, yang mengakibatkan
banyak usaha macet, kredit menguap tanpa bisa dipertanggungjawabkan.
Berarti juga, kebijaksanaan itu menyisihkan pengusaha yang
berkemampuan dan yang berhak mendapatkan kesempatan untuk mendorong
maju ekonomi nasional yang masih saja terpuruk itu.
>
> Sadar, sadarlah akan kebenaran ini, pengalaman Malaysia juga
menunjukkan tidak seharusnya melaksanakan kebijaksanaan
disskriminatif begitu. Dahulu mendahulukan sementara orang kaya
lebih dahulu, jangan mendahulukan konco, keluarga atau ras, suku dan
etnis tertentu, tapi pengusaha yang benar-benar berkemampuan dan
sungguh-sungguh ikut mendorong maju ekonomi nasional.
>
> Salam,
> ChanCT
>
> Minggu, 28 Oktober 2007
>
>
>
>
> Jusuf Kalla Bantah Bersikap Diskriminatif
> Silaturahim Politik untuk Mengembalikan Kebersamaan
>
>
>
> Makassar, Kompas - Menanggapi kritik terkait upaya
mengumpulkan para saudagar berdasarkan asal daerah, seperti Bugis,
Makassar, Padang, Aceh, dan Pekalongan, Wakil Presiden Jusuf Kalla
membantah dirinya bersikap diskriminatif terhadap suku bangsa
tertentu atau sikap primordialis.
>
> "Saya berteman dan berdagang dengan pedagang China. Tidak
ada sikap diskriminatif (dalam pertemuan saudagar di beberapa
daerah). Saya hanya ingin ada keseimbangan agar tidak pincang (dalam
soal ekonomi). Apabila pincang, akan muncul masalah sosial dan bisa
bentrok," ujar Kalla yang juga Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya
dalam Pertemuan IX Saudagar Bugis Makassar di Makassar, Sulawesi
Selatan, Sabtu (27/10).
>
> Dalam pertemuan itu, Kalla juga menegaskan, pengusaha saat
ini sedang naik daun untuk berkiprah dalam jabatan politik.
>
>
> Pertemuan saudagar di berbagai tempat di Indonesia, yang
disebut Kalla sebagai saudagar Nusantara, dimaksudkan untuk
mengingatkan dan mengembalikan spirit, semangat, dan kebanggaan
orang Indonesia menjadi pengusaha atau saudagar seperti pada awal
abad ke-19. "Spirit, semangat, dan kebanggaan itu hilang saat
generasi berganti," katanya.
>
> Menurut Kalla, bangsa dapat maju jika memiliki kekuatan
ekonomi. Kekuatan ekonomi itu didapat karena banyaknya pengusaha
yang baik. "Tunjukkan kepada saya. Tidak ada bangsa yang maju tanpa
pengusaha," ujarnya.
>
> Di Indonesia, setelah para birokrat dan anggota TNI/Polri
tidak boleh berpolitik, pengusaha yang kemudian tampil menduduki
jabatan politik dengan modal yang dimilikinya. "Pengusaha sedang
naik daun," ujarnya.
>
> Memperkuat pernyataannya, Kalla memberi contoh, 50 persen
dari anggota Kabinet Indonesia Bersatu adalah pengusaha, tujuh dari
10 gubernur di Pulau Sumatera adalah pengusaha, dan separuh pejabat
di Sulawesi Selatan adalah pengusaha. "Kalau mau jadi pejabat,
jadilah pengusaha," ujar Kalla sambil menunjuk dirinya sebagai
contoh.
>
> Efek politik
>
> Kalla juga mengemukakan, kepentingan politik bukan tujuan
utama (intensi) dari rangkaian silaturahim dirinya ke sejumlah tokoh
nasional dan ke belasan provinsi. Akan tetapi, silaturahim yang
terus akan dibangunnya itu menghasilkan efek politik yang terbukti
bekerja efektif melebihi mesin partai politik.
>
> Efek politik dari silaturahim yang dibangunnya dan menjadi
modal politik itu terbukti dalam Pemilihan Presiden 2004. Padahal,
silaturahim yang dibangunnya itu masih terbatas di antara tokoh
masyarakat Bugis dan Makassar dalam Kerukunan Keluarga Sulawesi
Selatan (KKSS).
>
> "Saya sering katakan, ketua partai saya itu Pak Taha
(Muhammad Taha, Ketua KKSS saat Pilpres 2004). Saya bukan dari
Golkar, tetapi KKSS partainya. Karena itu, orang Bugis di mana saja
menggebu-gebu mendukung. Partai boleh beda, tetapi JK-nya satu,"
katanya.
>
> Meskipun menghasilkan efek politik yang dapat menjadi modal,
Kalla mengemukakan, efek politik dari silaturahim itu tidak bisa
dibangun dalam semalam.
>
> Silaturahim yang dilakukan Kalla saat hari raya Idul Fitri
1428 Hijriah atau dua tahun sebelum Pilpres 2009 sudah dirancang
sejak tahun 2006. Rancangan tahun 2006 itu gagal terlaksana karena
mantan Presiden Megawati Soekarnoputri yang hendak ditujunya pertama
kali tak ada di tempat.
>
> Tujuan utama silaturahim ke sejumlah tokoh nasional dan ke
belasan daerah seperti disampaikan Kalla adalah untuk mengembalikan
nilai tinggi yang hilang karena politik saling membenci dan
mendendam. Nilai tinggi itu adalah persahabatan, kekerabatan, dan
kebersamaan untuk memajukan bangsa.
>
> Kembalinya nilai tinggi itu, menurut Kalla, akan mengurangi
kepenatan politik dan terbuangnya banyak energi, semangat, dan
sumber daya untuk hal-hal yang tak penting untuk kemajuan bersama.
Bahwa dengan silaturahim itu menghasilkan modal politik, Kalla
berujar, "Itu bonus saja." (INU)
>
>
>
> [Non-text portions of this message have been removed]
>
# Mohon selalu berbahasa santun dan sopan, kunjungi rumah kita di
http://tionghoa-net.blogspot.com #
Subscribe : [EMAIL PROTECTED], Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED]
Motto : Persahabatan, Perdamaian dan Harmoni
Yahoo! Groups Links
--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.488 / Virus Database: 269.15.12/1096 - Release Date: 2007/10/27
_W__ 11:02
[Non-text portions of this message have been removed]
