Selasa, 11 Mar 2008,
Berantas Korupsi, RI Selevel Tiongkok
Survei PERC 2008
JAKARTA - Indonesia mulai melepas atribut sebagai
"raja peringkat korupsi" yang dirilis lembaga
internasional. Kerja keras Kejaksaan Agung dan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan koruptor ke
bui berbuah positif. Posisi Indonesia meningkat dalam
rilis tahunan peringkat negara pemberantas korupsi
terbaik oleh Biro Konsultan Risiko Politik dan Ekonomi
(Political and Economic Risk Consultancy/PERC) yang
bermarkas di Hongkong.
Jika pada 2007, Indonesia mulai tergeser oleh Filipina
dari peringkat negara terkorup, tahun ini posisi
Indonesia semakin membaik. Dalam penilaian yang
digambarkan dalam skala angka 1-10 untuk paling bersih
sampai paling korup, PERC memberi skor Indonesia 7,98,
lebih baik dari 2007 yang 8,03. Filipina yang meraih
posisi terendah mendapat nilai 9, dan Singapura yang
menjadi negara terbaik dalam pemberantasan korupsi
mendapat nilai 1,13.
Angka-angka tersebut diperoleh setelah PERC mengolah
data hasil kuesioner yang disebarkan kepada 1.400
pengusaha asing di 13 negara-negara Asia terpilih.
Mereka diminta memberikan pandangan atas korupsi di
negara tempat mereka menanamkan modal. Bandingannya
negara asal masing-masing.
Dari tabel peringkat, Indonesia menempati urutan 10,
sama dengan Tiongkok yang juga tanpa kompromi
menghukum mati para terpidana korupsi. Meski lebih
baik dari Filipina dan Thailand, Indonesia masih
tertinggal dibanding Vietnam, Malaysia, dan Singapura.
Dalam rilisnya, PERC menyebutkan Indonesia mencapai
banyak kemajuan pemberantasan korupsi di bawah
pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Badan
rating internasional telah menaikkan peringkat utang
domestik dan asing Indonesia mengacu kepada upaya
pemerintah memberantas korupsi. Tapi, korupsi tetap
masih menjadi masalah serius di negeri ini," ujar
konsultan PERC.
Meski hasilnya belum tuntas, upaya pemberantasan
korupsi pemerintah Indonesia, menurut PERC, dinilai
lebih baik oleh responden survei dibanding yang
dilakukan Filipina dan Thailand. "Komitmen Indonesia
lebih baik, sedangkan Thailand masih terganjal
peralihan dari junta militer ke pemerintahan sipil
hasil pemilu. Pemerintah Filipina masih jalan di
tempat," komentar PERC.
Meskipun dari posisi ranking semakin membaik,
Koordinator Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan
Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Juntho
mengatakan, masih banyak PR bagi pemerintah untuk
memberantas korupsi. "Secara umum, strategi pemerintah
masih gagal. Sebagian koruptor memang sudah diadili
tapi bagaimana dengan pungli yang membuat investor
tidak nyaman," katanya saat dihubungi tadi malam.
Jika ingin berhasil mengurangi korupsi, lanjut
Emerson, pemerintah dan penegak hukum harus melakukan
reformasi pada sektor pelayanan publik. (AFP/nue/kim)
____________________________________________________________________________________
Never miss a thing. Make Yahoo your home page.
http://www.yahoo.com/r/hs
