Pak Thio yb,
Terimakasih atas masukan yang diberikan.
Saya sendiri lupa sama sekali bahkan mungkin lebih tepat dikatakan tidak pernah
tau kalau warga Tionghoa yang memilih WNA, ada surat bukti, katakanlah SBKRRT
itu. Siapa yang berhak mengeluarkan SBKRT itu, ya? Kedutaan RRT? Kalau mereka
yang cenderung pada Kuomintang, siapa yang keluarkan? Tapi, apalah namanya
tanda pembedaan antara yang WNI dan WNA, sebetulnya menurut saya tidak perlu
dibikin begitu rumit, harus ada tambahan SBKRI untuk yang WNI dan SBKRRT untuk
yang asing. Atau memang jalan pikiran orang ketika itu, belum sampai kesana?
Kecuali memang jalan pikiran pejabat ketika itu (mestinya tidak), sebagaimana
perkembangan selanjutnya, "kalau bisa dipersulit, kenapa harus
disederhanakan?", yang ujung-ujungnya untuk dapat penghasilan tambahan itu.
Coba perhatikan, kalau konsep pemikiran pejuang-pejuang Kemerdekaan RI ketika
itu yang menghendaki hanya satu macam warganegara saja, sebagaimana disahkannya
UU No.3/1946, dimana tempat lahir menentukan warganegara orang trersebut, tanpa
mempedulikan suku, etnis dan keturunan darah orang. Barang siapa yang lahir di
Indodnesia, otomatis menjadi WNI, kecuali yang bersangkutan menolak, dan itu
diberi waktu berpikir sebagai hak repudiatie 2X2 tahun. Jadi, dalam waktu
bersamaan dengan diberlakukannya UU No.3/1946, semua orang yang lahir di
Indonesia diperlakukan sebagai WNI, tanpa dicerecoki harus lakukan pencatatan
dan adanya surat membuktikan dirinya WNI.
Untuk membedakan warga yang WNI dan WNA, sebetulnya juga tidak sulit. Disamping
surat lahir yang sah akan membuktikan, juga bisa dilakukan deengan perbedaan
KTP yang diberikan. Entah warna KTP yang berbeda, atau diberi tanda khusus bagi
yang sejak semula memang WNA dan bagi mereka yang lahir di Indodnesia tapi
ingin jadi WNA.
Dengan cara pembedaan yang jelas di KTP demikian, tentu jauh akan lebih
sederhana dan penyelesaiannya cacatan sipil yang ketika itu masih terbelakang,
lebih mudah diatasi, ketimbang ditambahi lagi dengan SBKRI. Dan itulah
kenyataan yang terjadi selama 1/2 abad ini, selalu menghantui Tionghoa di
Indonesia.
Dengan dikeluarkannya SBKRI yang hanya diberlakukan bagi etnis TIonghoa, tentu
berarti diskriminasi ras telah dilangsungkan di negeri ini. Keturunan Arab,
keturunan India tidak usah miliki SBKRI, dan juga nggak pernah ditanya-tanain
oleh pejabat, mana SBKRInya, kok. Jadi, sudah betul, harus dihapus berlakunya
SBKRI itu, ketetapan UU No.12/2006 menegaskan hanya mengenal 1 macam
kewarganegaran RI, berdasarkan hukum saja. Jadi, sudah tidak boleh menuntut
keluarkan SBKRI lagi hanya karena dia etnis TIonghoa. Cukup melihat surat lahir
dan KTP yang bisa buktikan pemegangnya adalah WNI, tak peduli suku, etnis apa
orang bersangkutan.
Pada saat pejabat meragukan keabsahan surat-lahir dan KTP yang dipegang, ya
buktikanlah keabsahannya. Kalau terbukti itu palsu, hasil tembak, seret kedepan
pengadilan dan adililah sesuai dengan HUKUM yang berlaku. Bagaimana juga tidak
boleh membedakan lagi, mendiskriminasi yang TIonghoa, karena TIonghoa harus
tunjukkan SBKRI, yang hakekatnya dalam praktek kehidupan menjadi satu keharusan
Tionghoa harus memiliki SBKRI.
Salam,
ChanCT
----- Original Message -----
From: kengbouw thio
To: HKSIS
Cc: Yap Hong Gie ; [EMAIL PROTECTED]
Sent: Thursday, September 25, 2008 8:42 PM
Subject: SBKRI dan SBKRRT
Pak Chan yg baik,
Ramai2 soal SBKRI, saya jadi teringat pengalaman saya pada 1960 2/d
1965 di Bandung
Ketika itu saya bekerja sebagai guru menyanyi, guru bahasa Indonesia,
sejarah Indonesia dan Ilmu Bumi Indonesia di SINCHUNG, sebuah SD yg didirikan
oleh WN RRT suku Hakka di Bandung.
Disamping itu, saya juga bertugas untuk memeriksa surat bukti
kewarganegaraan RRT , atau SBKRRT, tapi namanya ketika itu adalah surat bukti
telah menolak kewarganegaraan RI, yang berarti pemegang surat ini adalah WN RRT.
Sebab sejak 1958, pemerintah RI telah mengeluarkan peraturan, WN
Indonesia dilarang bersekolah di semua sekolah Tionghoa. Jadi setiap tahun
semua calon pelajar Sekolah Tionghoa, ketika mendaftarkan namanya, mesti
membuktikan dirinya sebagai WN RRT. Jika tidak , dia tidak dapat diterima
sebagai siswa sekolah Tionghoa tersebut.
Ketika tahun 2003. saya diundang oleh mantan pelajar dan guru2 sekolah
Sin Chung tersebut, ternyata semuanya sudah ramai2 masuk Warganegara Indonesia
pada periode 1967 s/d 1998. Mungkin adanya masih bertahan sebagai WN RRT, tapi
saya tidak cukup waktu untuk memeriksa satu persatu.
Setahu saya ada seorang bekas guru SD saya yang namanya The Kim Kan,
pernah menilpon saya dari Guangzhou, katanya beliau tidak mendapat izin masuk
ke Hongkong, karena pegang paspor stateless, yaitu bekas warganegara RRT yang
tidak mau masuk WM Indonesia. Ini terjadi pada tahun 1996 atau 1997.
Jadi kesimpulan saya, tidak semua bekas WNRRT yang masuk WN Indonesia.
Apakah ini SALAHSATU SEBAB yang melahirkan SBKRI, jadi harus bisa
membuktikan dirinya bukan WN RRT, melainkan warganegara Indonesia, sebab
pengakuan lisan saja tidak cukup kuat, karena adanya keturunan Tionghoa yang
betul2 belum mau masuk menjadi warganegara RI
Saya belum mendalami tulisan2 di Tnet tentang diskusi SBKRI, jadi belum
secara resmi menanggapi atau ikut diskusi, cuma sekedar memberi informasi
kepada pak Chan, sekedar bahan refrensi untuik diskusi soal SBKRI itu.
Mudah2an info saya ini berguna.
Thio Keng Bouw.
------------------------------------------------------------------------------
為了不斷提升Yahoo! Mail，雅虎香港誠邀你參與意見調查
------------------------------------------------------------------------------
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG.
Version: 8.0.169 / Virus Database: 270.7.2/1689 - Release Date: 2008/9/24
$U$H 06:51
