Etnis Tionghoa Tak Sekadar Pedagang
KOMPAS/WISNU AJI DEWABRATA Pengajar program pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang, Abdullah Idi, menyampaikan materi diskusi mengenai peranan etnis Tionghoa dalam politik lokal, Sabtu (22/3). Suara etnis Tionghoa dalam Pilkada Palembang perlu diperhitungkan karena jumlahnya relatif besar. / Sabtu, 28 Maret 2009 | 20:08 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Jika dulu etnis Tionghoa hanya dikenal pandai berdagang, sekarang tidak lagi. Semenjak reformasi bergulir banyak orang dari etnis Tionghoa mulai terjun ke dunia politik. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya caleg dari etnis tionghoa dan juga sempat adanya partai bernuansa Tionghoa pada pemilu 1999 lalu. Demikian diungkapkan oleh Hartono selaku ketua umum Forum Demokrasi Kebangsaan (fordeka) pada acara sosialisasi pemilu 2009, Jakarta, Sabtu (28/03). Ia mengatakan dalam pemilu 2009 kali ini, tidak kurang dari 50 orang etnis tionghoa yang memperebutkan kursi DPD, DPR RI, dan DPRD I DKI Jakarta. "Mereka mencalonkan diri melalui kurang lebih dari 13 partai politik," ujar Hartono. Menurutnya angin segar bagi etnis Tionghoa untuk terjun ke politik dimulai dari bergulirnya reformasi. Kepercayaan diri tersebut juga ditambah dari pengaruh UU No.12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia yang telah menghilangkan diskriminasi hukum dan memberikan kesetaraan. Oleh karena itu ia berharap dengan terpilihnya caleg etnis tionghoa dapat melepaskan mitos etnis Tionghoa sebagai pedagang saja. "Sengaja diadakan acara sosialisasi pemilu dan temu caleg tionghoa agar saling mengenal dan menyamakan salah satu visi misi mereka untuk menyalurkan aspirasi kaum tionghoa,"ujar Hartono. Ia mengimbau kepada warga Indonesia, khususnya warga etnis Tionghoa untuk tidak golput dalam pemilu nanti. Karena kalau bukan etnis Tionghoa yang mendukung, siapa lagi yang akan memajukan etnis Tionghoa ke dalam dunia politik. Di masa mendatang, etnis Tionghoa diharapkan lebih mempunyai peranan membangun Indonesia dengan memasuki bidang eksekutif seperti PNS, TNI, Polri, Hakim, Jaksa, Bupati, Gubernur bahkan Menteri.