Etnis Tionghoa Tak Sekadar Pedagang
KOMPAS/WISNU AJI DEWABRATA
Pengajar program pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang, Abdullah Idi,
menyampaikan materi diskusi mengenai peranan etnis Tionghoa dalam politik
lokal, Sabtu (22/3). Suara etnis Tionghoa dalam Pilkada Palembang perlu
diperhitungkan karena jumlahnya relatif besar.
/
Sabtu, 28 Maret 2009 | 20:08 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Jika dulu etnis Tionghoa hanya dikenal pandai berdagang,
sekarang tidak lagi. Semenjak reformasi bergulir banyak orang dari etnis
Tionghoa mulai terjun ke dunia politik.
Hal tersebut ditandai dengan banyaknya caleg dari etnis tionghoa dan juga
sempat adanya partai bernuansa Tionghoa pada pemilu 1999 lalu. Demikian
diungkapkan oleh Hartono selaku ketua umum Forum Demokrasi Kebangsaan (fordeka)
pada acara sosialisasi pemilu 2009, Jakarta, Sabtu (28/03).
Ia mengatakan dalam pemilu 2009 kali ini, tidak kurang dari 50 orang etnis
tionghoa yang memperebutkan kursi DPD, DPR RI, dan DPRD I DKI Jakarta. "Mereka
mencalonkan diri melalui kurang lebih dari 13 partai politik," ujar Hartono.
Menurutnya angin segar bagi etnis Tionghoa untuk terjun ke politik dimulai dari
bergulirnya reformasi. Kepercayaan diri tersebut juga ditambah dari pengaruh UU
No.12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia yang telah menghilangkan
diskriminasi hukum dan memberikan kesetaraan. Oleh karena itu ia berharap
dengan terpilihnya caleg etnis tionghoa dapat melepaskan mitos etnis Tionghoa
sebagai pedagang saja.
"Sengaja diadakan acara sosialisasi pemilu dan temu caleg tionghoa agar saling
mengenal dan menyamakan salah satu visi misi mereka untuk menyalurkan aspirasi
kaum tionghoa,"ujar Hartono.
Ia mengimbau kepada warga Indonesia, khususnya warga etnis Tionghoa untuk tidak
golput dalam pemilu nanti. Karena kalau bukan etnis Tionghoa yang mendukung,
siapa lagi yang akan memajukan etnis Tionghoa ke dalam dunia politik.
Di masa mendatang, etnis Tionghoa diharapkan lebih mempunyai peranan membangun
Indonesia dengan memasuki bidang eksekutif seperti PNS, TNI, Polri, Hakim,
Jaksa, Bupati, Gubernur bahkan Menteri.
