Sebutan Cina vs Tiongkok/Tionghoa sudah lama dan berulangkali diperdebatkan,
... bahkan terkadang sampai bikin tegang karena saling ngotot pertahankan
pendapat masing-masing. Padahal, masalah sebutan terhadap rakyat, bangsa dan
negara sepenuhnya adalah hak rakyat, bangsa dan negara bersangkutan maunya
disebut apa, kita sebagai manusia yang waras dan bangsa besar sudah seharusnya
menuruti kehendaknya. Adalah satu sikap yang tidak bersahabat terhadap rakyat,
bangsa dan negara tersebut, kalau kita tetap gunakan sebutan yang mereka tidak
sukai. Bukankah begitu?!
Sebutan TIongkok/TIonghoa jelas sudah sejak 1900 dibentuknya Tiong Hua Hwe Kwan
sudah digunakan di Indonesia. Dan ingat, pejuang-pejuang kemerdekaan RI, dari
Tjipto Mangunkusuno, Kihajar Dewantoro, ... sampai Soekarno-Hatta untuk
menghormati kemenangan Revolusi Nasionalis TIongkok 1911 dengan membentuk Zhong
Hua Min Guo, juga sudah gunakan sebutan Tiongkok/TIonghoa, tidak lagi gunakan
sebutan CINA. Dengan sendirinya, ketika hubungan diplomatik secara resmi dibuka
dengan RRT tahun 50, Pemerintah RI ketika itu juga gunakan sebutan Republik
Rakyat TIongkok. Tidak gunakan CINA.
Sebutan Tiongkok/Tionghoa dirubah menjadi CINA adalah hasil keputusan Presidium
Kabinet, 25 Juli 1967, yang mensahkan keputusan Seminar Angkatan Darat. Satu
keputusan yang sangata tidak bersahabat dan jelas Pemerintah RI ketika itu
setelah Jenderal Soeharto berkuasa, menjalankan politik yang sejalan dengan AS,
yang anti-komunis dan anti-Tiongkok. Sengaja mengganti sebutan
Tiongkok/Tionghoa menjadi Cina yang berkonotasi melecehkan dan menghina rakyat
Tiongkok. Saat itu, aksi anti-Tiongkok ditingkatkan dengan demo-demo yang
mengobrak-abrik, merusak Kedutaan Besar RRT dan lebih lanjut bulan Agustus 1967
membekukan hubungan diplomatik kedua negara, RI-RRT.
Perubahan penggunaan istilah "Tiongkok", "Tionghoa" menjadi "Cina" terjadi
reaksi cukup keras, seperti yang dilakukan Mochtar Lubis, seorang wartawan dan
penulis kawakan memuat tulisan di Harian "Kompas" 28 April 1967, menandaskan
bahwa penggunaan istilah "Cina" setidaknya telah melukai perasaan peranakan
Tionghoa di Indonesia. Juga di Surat kabar "Sinar Harapan" tertanggal 3 Mei
1967 telah memuat surat seorang pembaca, Alexsander yang menyatakan: "Kami
bangsa Indonesia yang berjiwa besar, tidak seharusnya melukai perasaan suku
bangsa lain, jadi sudah seharusnya menghentikan penggunaan istilah 'Cina'".
Pemerintah Orba pada saat pemulihan hubungan diplomatik tahun 1990, tetap saja
ngotot menggunakan istilah "Cina", sedang pemerintah RRT yang mengutamakan dan
memperhatikan kepentingan persahabatan kedua rakyat dan dipulihkannya hubungan
diplomatik, akhirnya terpaksa menerima untuk menggunakan "CHINA" sebagaimana
sebutan dalam bahasa Inggris. Dengan ketegasan tidak bisa menerima penggunaan
istilah “CINA” yang berkonotasi menghina itu.
Sebutan nama bagi satu negara sepenuhnya adalah hak rakyat dan pemerintah
negara bersangkutan yang harus diterima dan dihormati oleh setiap bangsa dan
negara bersahabat, tapi ternyata pemerintah RI pada saat Soeharto berkuasa,
menampakkan diri tidak bersabat, yang ngotot mempertahankan sebutan "Cina".
Kesalahan sikap yang tidak bersahabat dan tidak menghormati negara bersahabat
hendaknya bisa segera dikoreksi dengan ketegasan dan kedewasaan Pemerintah
sekarang.
Sementara itu bisa kita ikuti bersama, kenyataan sejak Gus Dur menjabat
Presiden, kemudian pada saat Megaswati menjabat Presiden dan bahkan juga
presiden Susilo Bambang Yudhoyono sekarang ini, pada saat pertemuan-pertemuan
resmi dengan pemerintah RRT, sudah kembali menggunakan istilah "Tiongkok" dan
"Tionghoa", tidak lagi ngotot bertahan menggunakan "Cina". Sikap dari ketiga
Presiden RI demikian itulah sikap yang tepat, sikap bersahabat dan berjiwa
besar. Hanya saja hendaknya bisa dilanjutkan maju selangkah lagi, berani
mengakui kesalahan Pemerintah sebelumnya dengan pencabutan Keputusan Presidium
Kabinet 25 Juli 1967 dan kembali secara resmi menggunakan istilah "Tiongkok",
"Tionghoa" sesuai dengan kehendak rakyat dan pemerintah Tiongkok.
Sama halnya dengan sebutan “Inlander” pada bangsa dan Rakyat Indonesia dimasa
penjajahan Belanda, pejuang-pejuang Kemerdekaan tidak suka dan merasa di-"hina"
dengan sebutan itu dan ingin disebut “Indonesia”, bagaimana jadinya kalau ada
Negara “sahabat” bertahan tetap saja menyebutkan “Inlander” pada Rakyat dan
Bangsa Indonesia, hanya karena terbiasa sudah digunakan ratusan tahun dan
sekalipun “Inlander” berarti “Pribumi” yang tidak ada konotasi menghina?
Pada tanggal 13 Agustus 1939, HH. Thamrin mengajukan penggantian istilah
“Inlander” dengan “Indonesier”, dan Ned. Indie dengan “Indonesia”. Mosi ini
oleh pemerintah kolonial Belanda ditolak, dengan alasan penggantian istilah
memerlukan perubahan UUD dan bisa menimbulkan kesan Indonesia mau lepas dari
kerajaan Belanda.
Bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa yang besar dan beradab didunia ini,
hendaknya bisa menerima dan menghormati permintaan bangsa lain dalam
menyebutkan nama Negara dan bangsanya. Berani mengakui kesalahan pemerintah
terdahulu, mencabut keputusan Presidium Kabinet 25 Juli 1967 itu, dan kembali
secara resmi menggunakan istilah “Tiongkok” untuk sebutan Negara, Republik
Rakyat Tiongkok, dan menggunakan istilah “Tionghoa” untuk sebutan bangsa dan
bahasa. Tidak lagi menggunakan sebutan “Cina” yang jelas mengandung konotasi
menghina yang Tionghoa itu.
Dahlan Iskan sebagai CEO Jawa Pos Group, berani melawan arus, Jawa Pos menjadi
surat kabar pertama di Indonesia yang tidak gunakan sebutan CINA, lebih dari 7
tahun sudah gunakan “TIONGKOK” dan TIONGHOA”. Mengikuti jejak Mochtar Lubis, di
harian Kompas 22 April 1967, tegas mengatakan, sebutan Cina merupakan
penghinaan Tiongkok juga pada WNI keturunan Tionghoa. Juga Harian Merdeka
dimasa BM. Diah dalam waktu cukup lama mempertahankan penggunaan sebutan
“TIONGKOK”, “TIONGHOA”.
Tentu dengan perubahan sebutan begitu, “Jawa Pos” dicela, dicibir banyak orang,
yang dianggap tidak ilmiah dan melawan kebiasaan sebutan CINA yang sudah
digunakan lebih 32 tahun, ... Mengapa harus diubah-ubah? Sulit bisa dimengerti.
Bapak Dahlan Iskan lebih lanjut menyatakan: “saya harus mengucapkan terima
kasih kepada pemimpin INTI, Eddy Lembong yang sangat cerdas itu. Eddy Lembong
bisa menemukan adanya salah satu ayat dalam ajaran Islam yang kalau
diterjemahkan artinya begini: ''Panggillah seseorang itu dengan panggilan yang
mereka sendiri senang mendengarnya'' .
Benar! Bahwa masalah sebutan pada seseorang apalagi sebutan pada satu Negara
dan Bangsa, sepenuhnya adalah hak orang dan bangsa bersangkutan hendak disebut
apa baiknya. Untuk menyatakan rasa sahabat dan hormat, siapapun harus menuruti
kehendak orang dan bangsa itu ingin disebut apa.
Demikian pula Majalah Indonesia Media dan Indonesia Media Online, Sinergi, dan
Suara Baru telah melakukan hal yang sama selama 8 tahun terakhir ini. Itulah
arah perkembangan menunjukkan lebih dewasanya bangsa Indodnesia.
Salam,
ChanCT
----- Original Message -----
From: David Kwa
To: budaya_tionghua@yahoogroups.com
Sent: Saturday, August 22, 2009 3:01 PM
Subject: Re: Bls: [budaya_tionghua] Nama Cina dalam Cin(T)a!
RRS,
Menurut pengamatan owe pribadi, istilah Cina (Melayu), Cina (Sunda),
Cino (Jawa Ngoko) dan Cinten (Jawa Kromo) dalam bahasa Melayu, Sunda dan Jawa
awalnya adalah bernada netral dan malah bermakna sesuatu yang eksotis, yang
sulit didapatkan, yang aneh. Sesuatu yang baru cenderung dinamai dengan
attributive cina. Buktinya, di bidang flora dan peralatan, dan pemukiman kita
mengenal pacar cina, bidara cina, petai cina, kayu manis cina, kenanga cina,
luku (bajak) cina, pecinan, dan sederetan cina-cina yang lain, seperti kini
kita menamai apa-apa yang eksotik dengan istilah “bangkok”. Selain itu, bahkan
ada pula putri cina Ong Tin Nio―salah seorang istri Sunan Gunung Jati yang
makamnya masih ada di Cirebon―dan salendro cina―sebutan untuk laras salendro
musik khas Peranakan dan Betawi Gambang Kromong, dan Cina Benteng (orang Cina
alias Tionghoa dari Benteng alias Tangerang), semuanya bermakna “biasa-biasa
saja”, tanpa ada yang merasa melakukan penghinaan atau terhina. Di Jatinegara,
Jakarta Timur, Bidara Cina (nama tumbuhan) adalah nama salah satu jalan utama
sebelum diganti menjadi Otto Iskandar Di Nata oleh rezim orba. Sementara nama
desa Pondok Cina di jalur kereta api Jakarta-Bogor sudah ada sejak zaman
Belanda.
Dengan demikian, istilah cina awalnya bermakna (denotatif) netral,
sebelum dilekati makna konotatif negatif, mungkin sejak abad-19 hingga mencapai
puncaknya pada zaman Suharto dengan “kebijakan”-nya yang bikin heboh itu. Dalam
Carey, Peter, Orang Cina, Bandar Tol, Candu dan Perang Jawa, dijelaskan tentang
sikap anti Cina yang berpangkal pada penempatan orang Tionghoa oleh Belanda
pada posisi pachter tol, pachter candu dan kaitannya dengan Perang Diponegoro.
Istilah Cina lama-kelamaan dirasakan sebagai suatu istilah yang bergeser makna
ke arah derogative, hingga Tiong Hoa Hwee Koan (berdiri 17 Maret 1900 di
Batavia) memopulerkan pemakaian istilah Tionghoa untuk menggantikan istilah
Cina yang sudah ada sebelumnya.
Mengenai argumentasi pemakaian istilah Tionghoa oleh salah seorang
penulis muda Tiong Hoa Hwee Koan, baca kutipan berikut ini, yang owe kutip
sesuai aslinya dalam bahasa Melayu Tionghoa, dengan penjelasan di dalam kurung
dari owe sendiri:
“Dari termashoernja keradjaän Tjin (Qin 秦朝―DK) sebagai satoe pamerenta
jang besar dan tegoe antara negri-negri laen, soeda timboel perkataän „Tjina”
(Tjin 秦 = keradjaän Tjin, dan „a 仔” ada soeara tambahan diboentoet soeatoe
omongan). Kerna orang melaenken taoe jang keradjaän Tjin ada doedoek memerenta
di Tiongkok, maka pada rahajat dari binoewa itoe marika soeda gelarken „Orang
Tjina”. Sabaliknja anak rahajat dari itoe binoewa poen ada soeka aken gelarken
dirinja sendiri „Orang Tjina”. Gelaran „Tjina” ini sebetoelnja sekali-kali tida
bermaksoed djelek, tapi lantaran keradjaän Tjin soeda lama moesna dan sekarang
ini diganti dengen „Tiong Hoa Bin Kok 中華民國” (Zhonghua Minguo, Republic of
China―DK) maka gelaran „Tjina” nanti mendjadi lebi satoedjoe djika diganti
dengen gelaran „Tiong Hoa”. [Dikutip dari Song Chong Sin, Hikajat Ringkes dari
Binoewa Tiong-Kok dari Djeman Sam Hong-Ngo Tee (San Huang Wu Di 三皇五帝, Tiga
Penguasa dan Lima Kaisar―DK), ja-itoe tatkala kira-kira 5000 taon jang telah
laloe hingga djatonja keradjaän Tjeng 清朝 (Qing, 1644-1911―DK) pada baroe-baroe
ini (1911―DK), Batavia: Kho Tjeng Bie 高正美 & Co, 1914, hlm 75, catatan kaki 4].
Pemakaian istilah Tionghoa ini secara berangsur diikuti seluruh pers
Melayu Tionghoa dan juga oleh pers Melayu non Tionghoa, sehingga istilah
Tionghoa menjadi istilah yang tak asing lagi di seluruh Indonesia, bahkan
hingga Indonesia merdeka selama pemerintahan Presiden Soekarno. Istilah
Tionghoa hidup rukun dan damai dengan istilah Cina yang sudah ada jauh
sebelumnya. Republik Rakyat Tiongkok tetap Republik Rakyat Tiongkok, orang
Tionghoa ya tetap orang Tionghoa, hingga diganti secara paksa oleh rezim
Suharto. Tiongkok dan Tionghoa tidak ada lagi, yang ada hanya Cina. Republik
Rakyat Tiongkok menjadi Republik Rakyat Tjina (RRT, sebelum Ejaan Yang
Disempurnakan, 1972) dan kemudian Republik Rakyat Cina (RRC, setelah 1972).
Semua surat kabar mengganti istilah Tiongkok-Tionghoa menjadi Cina, hanya satu
koran yang yang tetap keukeuh pada penggunaan istilah Tiongkok-Tionghoa
(Merdeka, kalau tidak salah).
Akibat “kebijakan” yang tidak bijak ini―mengapa pula harus diganti?
Sengaja ingin menyakiti?―banyak orang Tionghoa merasa terzalimi. Mereka tidak
boleh bebas lagi memilih istilah Tiongkok dan Tionghoa sesuai keinginan mereka,
harus Cina. Bahkan yang lebih menyakitkan hati, mereka rasakan istilah Cina
lebih sering dipakai untuk mengumpat dari pada untuk memuji: “Dasar Cina ga tau
diri luh!”; “Cina loleng ...”; “Eh, Cina, bagi gua duit!”; “Lu kan Cina, masa
ga punya duit?!” dll umpatan-umpatan lain yang sangat memerahkan telinga. Media
massa tak jarang menayangkan pemberitaan negatif tentang Cina: manipulasi,
penyelundupan, penimbunan, pemalsuan, penggelapan, entah tindak kriminal apa
lagi yang mungkin dilakukan oleh Cina, lengkap dengan nama si pelaku yang sudah
ganti nama berbau non Cina, ditambah alias Cina aslinya, yang tidak boleh
ketinggalan dicantumkan demi pengukuhan stigmatisasi Cina. Belum lagi
tayangan-tayangan bernada pejoratif seperti Babah Ho Liang (yang diperankan
Suryana Fatah) yang sering muncul di TV dan menambah citra negatif tentang
Cina. Lengkap sudah penderitaan Cina selama orde baru, yang mencapai titik
zenithnya pada 1998.
Di lain pihak, sebagian dari mereka, yang lahir setelah istilah
Tiongkok-Tionghoa diganti paksa menjadi Cina, tidak pernah bisa mengerti
mengapa generasi yang lebih tua begitu “alergi” terhadap istilah yang mereka
rasakan begitu melecehkan tersebut. Sejak lahir, istilah Cina juga sudah
“akrab” di telinga mereka, mereka juga sudah biasa mendengar orang mengucapkan
“Cina”. Buat mereka, apa bedanya Cina atau Tionghoa? Sama saja... Paling
banter, kalau takut orang lain―umumnya mereka yang lebih tua―tersinggung
dicina-cinakan, pakai saja istilah Chinese dan China dari bahasa Inggris yang
dianggap lebih netral. Beres kan? Jadi, orang Cina menjadi orang Chinese. Lihat
saja, di tenda masakan Tionghoa pinggir jalan jangan harap menemukan Masakan
Tionghoa, yang ada Chinese Food, atau kadang Chinnese, Chinesse Food!
Opsi ini pulalah rupanya yang dipilih pemerintah RRC tatkala hubungan
diplomatik dipulihkan pada 8 Agustus 1988. Pemerintah sana ngotot ingin memakai
istilah Tiongkok-Tionghoa seperti masa sebelum hubungan diplomatik dibekukan,
namun pemerintah kita keukeuh-peuteukeuh pada istilah Cina, sebab waktu itu
(1988) masih zaman Suharto. Akhirnya diambil jalan tengah, “China” yang bukan
“Cina”, juga bukan “Tiongkok-Tionghoa”. Seandainya kejadiannya setelah
Reformasi, mungkin hasilnya akan berbeda... Tidak harus ada istilah Cina dengan
“h” di tengah dalam kosa kata Indonesia, yang diambil dari bahasa Inggris...
Kalau istilah Tiongkok yang dipakai, apa salahnya? Tak ada yang merasa
dirugikan, toch?
Kiongchiu,
DK
--- In budaya_tionghua@yahoogroups.com, "tanaya.geo"
<tanaya....@...wrote:
Lho lho bung Zhou,
kata anda (dalam email yg lain), istilah cina itu nista. Jadi ayuk kita
rubah semua entri yang mengandung kata 'cina' menjadi 'tionghoa', termasuk
pacar tionghoa, kenanga tionghoa, petionghoan (dari pecinan). Sudahlah kita
stop disini saja ngobrol gak ada ujungnya.
Btw, ini nanya serius, kenapa ya kata cina digunakan dalam "pacar cina"
maupun "kenanga cina"?
salam,
jimmy
--- In budaya_tionghua@yahoogroups.com, zhoufy@ wrote:
Memang seharusnya begitu, apa anehnya kalau sebagian besar yg disebut
cina diganti dng Tionghoa? Maka sah2 saja istilah ini: tionghoa benteng,
masakan tionghoa, kampung tionghoa, sastra melayu tionghoa dll ini sdh
dilakukan masyarakat sebelum zaman suharto! Kecuali utk istilah2 tanaman dll yg
tak ada sangkut pautnya dng manusia spt pacar cina, kenanga cina dsb, tak ada
perlunya diubah.
------------------------------------------------------------------------------
Internal Virus Database is out of date.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 8.5.375 / Virus Database: 270.13.41/2277 - Release Date: 08/02/09
05:56:00
