http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=172600
Reshuffle Tak Sentuh Tim Ekonomi
Oleh Kusfiardi
Rabu, 9 Mei 2007
Dapat diduga sebelumnya: reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB)
yang diumumkan Senin (7/5) lalu sungguh mengabaikan penilaian masyarakat. Kita
tahu selama ini masyarakat dikecewakan oleh kinerja KIB yang buruk. Masyarakat
menginginkan agar ada reshuffle kabinet secara radikal agar kinerja kabinet ke
depan menjadi baik.
Tapi dalam kenyataan tidak demikian. Ternyata reshuffle kabinet
hanya dilakukan secara terbatas. Kenyataan ini sungguh mengabaikan penilaian
masyarakat terhadap kinerja kabinet yang tidak memuaskan.
Padahal hasil survei berbagai lembaga independen dengan jelas
menunjukkan bahwa kemerosotan popularitas dan kepuasan masyarakat terhadap
kinerja Presiden SBY terutama akibat buruknya kinerja di bidang ekonomi.
Ketidakpuasan itu lahir karena selama dua setengah tahun, tim ekonomi tidak
mampu memenuhi harapan rakyat. Tim ekonomi hanya menciptakan stabilitas
makroekonomi yang semu.
Indikator yang menjadi kebanggaan bagi tim ekonomi dalam kabinet
saat ini adalah indeks harga saham gabungan (IHSG). Kemudian stabilitas nilai
tukar rupiah terhadap dolar AS. Indikator lainnya adalah inflasi dan defisit
anggaran yang rendah.
Indikator tersebut, sebenarnya tidak bisa serta-merta dijadikan
ukuran keberhasilan ekonomi. Bila ditelusuri lagi, maka keberhasilan tersebut
hanyalah bersifat artifisial dan tidak menunjukkan kondisi fundamental ekonomi
nasional yang membaik.
Pencapaian IHSG hingga menembus level 2000 yang dibanggakan, justru
berpotensi menciptakan risiko krisis. Risiko itu muncul karena kelemahan tim
ekonomi yang membuat kesenjangan investasi di sektor finansial dan sektor riil
semakin lebar.
Stabilitas nilai tukar rupiah yang berkisar Rp 9.100-Rp 9.300 per
dolar AS lebih diakibatkan oleh intervensi pelaku pasar yang tidak menginginkan
rupiah berada pada level fundamentalnya. Tambahan lagi nilai tukar yang terlalu
tinggi juga telah menekan laju pertumbuhan ekspor.
Inflasi rendah ternyata justru menimbulkan stagnasi sektor riil dan
munculnya masalah lain yang menimbulkan ongkos ekonomi yang mahal. Kondisi ini
terjadi karena penanganan inflasi hanya memfokuskan pada sektor moneter tanpa
upaya untuk menjaga ketersediaan barang dan harga.
Defisit anggaran yang rendah selama tahun anggaran 2005 dan 2006
ternyata tidak berasal dari kemampuan meningkatkan efisensi anggaran atau
meningkatkan sumber penerimaan. Tetapi rendahnya defisit justru karena
rendahnya realisasi berbagai program APBN. Kegagalan itu juga membuktikan bahwa
Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian gagal menjadikan APBN sebagai motor
penggerak ekonomi.
Oleh karena itu, mestinya dalam reshuffle sekarang ini Presiden SBY
tidak begitu saja mengabaikan pergantian menteri bidang ekonomi. Kegagalan para
menteri di bidang ekonomi, khususnya Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan,
adalah juga merupakan kegagalan konsep kebijakan neoliberal yang selama ini
mereka anut.
Fanatisme kedua menteri itu telah menjebak perekonomian nasional
dalam perangkap keberhasilan semu. Kondisi ini sebenarnya berpotensi
menimbulkan persoalan yang lebih besar dan lebih rumit dari sekadar problem
ekonomi semata.
Presiden seharusnya melakukan pergantian menteri di bidang ekonomi.
Itu merupakan langkah strategis bagi pemulihan kepercayaan masyarakat pada
Presiden sebagai kepala pemerintahan. Langkah itu sekaligus bisa memperkuat
perekonomian nasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Kalau mau jujur, komposisi tim ekonomi kabinet saat ini masih
membuat Indonesia berada dalam cengkeraman neoliberalisme. Watak neoliberalisme
dalam kebijakan pemerintah bukan saja bertentangan dengan konstitusi (UUD 1945)
dan tidak bisa mengatasi permasalahan ekonomi, tetapi juga berdampak pada
memburuknya kualitas kesejahteraan rakyat. Namun, Presiden SBY tampaknya tidak
memahami masalah itu atau memang tidak mau peduli dengan masalah kesejahteraan
rakyat. Buktinya, tak ada satu pun tim ekonominya yang diganti dalam reshuffle
sekarang ini.
Dengan kondisi kabinet yang ada sekarang ini (pasca-reshuffle) kita
hanya bisa berharap agar pemerintah sungguh-sungguh mau memperhatikan
kepentingan masyarakat. Ke depan ini pemerintah seharusnya berupaya keras dalam
melaksanakan pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan seperti dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 45. Masyarakat pun
perlu pengembangan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar sesuai penegasan
Pasal 28C ayat (1).
Pemerintah harus bisa mengamankan kebijakan fiskal dari pengaruh
agenda neoliberalisme demi terlaksananya pemenuhan hak konstitusi rakyat. Agar
bisa mewujudkan hal tersebut, maka para menteri bidang ekonomi, khususnya
Menteri Keuangan, harus mau mengusahakan penghapusan utang. Selain untuk
memperkecil angka defisit anggaran, penghapusan utang sekaligus dapat
mengurangi penghisapan ekonomi nasional oleh pihak asing.***
Penulis adalah anggota presidium pada Koalisi
Anti Utang (Anti Debt Coalition Indonesia)
[Non-text portions of this message have been removed]
