"Pinochetkan" Soeharto SUARA PEMBARUAN DAILY TAJUK RENCANA I
"Pinochetkan" Soeharto." Abstrak: "Lagi pula kalau kita cermati undang-undang tentang yayasan yang sempat dua kali diperbarui dalam kurun waktu kurang dari lima tahun, tuntutan perdata kepada Soeharto itu niscaya akan gagal.... Undang-undang yayasan yang baru ini memuat rekaan hukum yang melembagakan pembina sebagai pemilik yayasan. Para pengacara pembela Soeharto akan memanfaatkan undang-undang yayasan ini untuk membebaskannya dari tuntutan perdata. Para pembela akan terdiri dari praktisi hukum unggul yang dibayar mahal dan mampu membayar mahal untuk mengalahkan para jaksa yang kalah cerdik dan kalah dana." -- Sejak mantan Presiden Soeharto menyerahkan kekuasaan pada BJ Habibie banyak suara yang menuntut agar Soeharto dan para kroninya diadili. Namun sampai sekarang upaya untuk mengadili Soeharto itu belum terwujud, walaupun ada Ketetapan MPR XI Tahun 1998. Peluang mengadili pemimpin rezim Orde Baru ini secara pidana tampaknya sudah tertutup karena alasan kesehatan dan berbagai keputusan lembaga hukum. Sekarang ada upaya menuntut Soeharto secara perdata agar dana yang terhimpun dalam berbagai yayasan yang didirikan dan diketuainya dapat kembali pada negara. Mengadili Presiden yang berkuasa mutlak selama 32 tahun pasti sukar karena lembaga yang mengadilinya masih dipenuhi oleh orang-orang yang menem-pati kedudukannya semasa Soeharto dan rezimnya berkuasa. Kalau mereka betul-betul mengadili Soeharto dampaknya bisa mengenai diri sendiri, ibarat memercik air comberan ke muka sendiri. Karena itu, upaya mengadili Soeharto selama ini terkesan setengah hati. Bahkan mungkin hanya upaya kosmetis untuk menipu khalayak ramai dengan memberi kesan bahwa yang berkuasa pasca- Soeharto sungguh- sungguh mau menegakkan kebenaran dan keadilan. Tuntutan perdata juga sekadar memoleskan gincu warna lain untuk menenangkan masyarakat. Kita perlu belajar dari pengalaman Filipina merebut kembali harta Marcos. Hampir pasti Pemerintah Indonesia tidak akan berhasil menuntut kembali dana yang terhimpun dalam berbagai yayasan bentukan Soeharto. Lagi pula kalau kita cermati undang-undang tentang yayasan yang sempat dua kali diperbarui dalam kurun waktu kurang dari lima tahun, tuntutan perdata itu niscaya akan gagal. Undang-undang yayasan yang baru ini memuat rekaan hukum yang melembagakan pembina sebagai pemilik yayasan. Para pengacara pembela Soeharto akan memanfaatkan undang-undang yayasan ini untuk membebaskannya dari tuntutan perdata. Para pembela akan terdiri dari praktisi hukum unggul yang dibayar mahal dan mampu membayar mahal untuk mengalahkan para jaksa yang kalah cerdik dan kalah dana. Tujuan mengadili Soeharto yang terpenting bukan untuk merebut kembali dana, bukan pula untuk balas dendam. Namun untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dalam membangun bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang beradab dan berbudaya. Kejahatan Soeharto dan rezimnya yang utama selama berkuasa 32 tahun adalah membiarkan dan memerintahkan tindakan yang bisa digolongkan sebagai kejahatan kemanusiaan. Penculikan dan pembunuhan para penentang kekuasaan, menghukum mati para pengganggu keamanan tanpa peradilan ("petrus"), memenjarakan dan membuang ribuan orang tanpa peradilan, tidak menuntut orang yang melakukan genosida politik (pembunuhan ratusan ribu orang karena perbedaan keyakinan politik), merampas hak sipil kelompok masyarakat dengan melarang penggunaan bahasa dan pengungkapan budaya. Kalau kita mau tumbuh sebagai bangsa yang beradab dan berbudaya, mengungkapkan kejahatan kemanusiaan ini merupakan proses penjernihan, dan pembelajaran sejarah yang harus kita lakukan agar kejahatan semacam ini tidak terulang lagi dalam kehidupan kita sebagai bangsa. Karena itu Soeharto harus di-Pinochet-kan bukan diperdatakan. Jenderal Pinochet, sampai mati dituntut bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukannya selama berkuasa di Cile. Seperti Jenderal Pinochet, Soeharto harus terus digugat tanggung jawabnya atas terjadinya kejahatan kemanusiaan dalam masa pemerintahannya. Para penguasa sekarang dan di masa datang harus tahu bahwa pelaku kejahatan kemanusiaan harus bertanggung jawab atas perbuatannya, berapa pun usia dan betapa pun keadaan kesehatannya. Bahkan para pelaku yang sudah meninggal pun harus diungkap kejahatannya dan dicatat dalam sejarah kebangsaan kita. Last modified: 25/5/07 ==