MANOKWARI POS Senin 21 Mei 2007
Cetak Polisi Asli Papua, Rangkul Polri MANOKWARI-Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemprov Papua baru saja menandatangani kerjasama dengan Polri untuk program pendidikan polisi bagi putra-putri asli Papua. Gubernur Papua Barat Abraham O Atururi kepada wartawan menyatakan, ini kesempatan baik dan pertama diberikan kepada putra-putri Papua. Program ini didanai dari APBD Papua Barat dan Papua. ''Kapolri hanya memberikan satu kali ini saja untuk dapat mendidik bintara-bintara polisi asli Papua,'' terangnya. Dijelaskan Gubernur Bram, pendidikan ini dapat menghasilkan bintara yang memiliki kekhasan khusus guna menjaga stabilitas keamanan di tanah Papua. Total jumlah yang diterima cukup besar yakni 1.500 bintara dan Papua Barat mendapat jatah sepertiganya atau sekitar 500 orang. Yang punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan ini adalah putra asli Papua dengan klasifikasi, kedua orang tuanya ras Melanesia atau salah satunya Melanesia atau sudah lama dan lahir di tanah Papua.''Kita upayakan bintara-bintara polisi ini sebanyak 1.500 orang dan akan dididik secara khusus,'' tandasnya. Berdasarkan kesempatan, kata Gubernur Bram, para bintara polisi ini nantinya akan dididik di sejumlah tempat pendidikan kepolisian selama kurang lebih 10 bulan, yakni di Denpasar Bali atau Mojokerto Jawa Timur. Bintara polisi yang dididik ini memiliki nilai plus dan ada tambahan kurikulum pendidikan disesuaikan pemerintah daerah. ''Polisi juga bisa menjaga hutan. Jadi sesuai dengan mau kita (Pemda,red). Kurikulumnya kita serahkan kepada mereka (Polri,red). Selain mendapat pengetahuan umum, juga pengetahuan reguler kepolisian,'' paparnya. Kesempatan yang baik bagi putra-putri Papua atas kerjasama pemerintah daerah dan Polri. Bisa ditindaklanjuti untuk menghasilkan bintara polisi yang disesesuikan dengan kondisi di Papua. ''Cuma satu kali saja Kapolri memberikan kita (Pemrov Papua-Papua Barat,red) kesempatan. Kalau akan datang ada lagi, kita pikirkan lebih lanjut, bagaimana menciptakan polisi yang pas untuk Papua ini,'' tukasnya. Sedangkan menyangkut rencana pemerintah pusat yang akan mendirikan sekolah pemerintahan seperti STPDN di daerah-daerah hal yang baik. Pemerintah daerah sedang menunggu keputusan pemerintah. Ada rancangan wilayah Papua Barat, Papua, Maluku dan Maluku Utara dibangun tersendiri. Prov Papua Barat menghendaki agar STPDN dapat dibangun di Manokwari karena berada di tengah-tengah. ''Alasannya, di Manokwari ada perguruan tinggi, di Jayapura agak jauh. Kita (Pemprov Papua Barat,red) menawarkan diri sebagai salah satu, itu barang kali,' tukasnya.(lm [Non-text portions of this message have been removed]
