http://www.indomedia.com/bpost/052007/31/opini/opini1.htm

Orang Miskin Dilarang Jadi Presiden

Aliran dana DKP kepada sejumlah capres pada Pemilu 2004 harus diselesaikan 
secara hukum, tanpa harus memandang siapa dan jabatan apa yang ada di belakang 
mantan capres itu.

Oleh: M Rifqinizamy Karsayuda
Staf pengajar FH Unlam

Satu minggu terakhir ini, pemberitaan di berbagai media massa diwarnai kasus 
dana nonbudgeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) yang melibatkan 
Rokhmin Dahuri. Dana nonbudgeter DKP itu, konon mengalir ke berbagai pihak 
termasuk calon presiden (capres) pada Pemilu 2004 lalu.

Tak sedikit mantan capres yang tak mengakui menerima dana dari DKP tersebut, 
namun ada juga yang mengakuinya. Adalah Amien Rais, orang yang kali pertama 
mengakui hal itu secara terbuka. Bahkan, Amien membuka wacana baru bahwa 
beberapa capres pada Pemilu 2004 juga menerima sejumlah dana dari luar negeri.

Kasus dana DKP yang 'melibatkan' capres di pemilu lalu, membuat kasus ini bukan 
hanya menjadi kasus hukum namun juga politik yang dapat menjadi blunder bagi 
banyak pihak.

UU No 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, 
sesungguhnya telah memberikan batasan perihal dana kampanye. Jika benar 
beberapa capres menerima dana dari DKP yang notabene adalah bagian dari 
pemerintah, maka capres dimaksud jelas melanggar larangan perihal dana kampanye 
sebagaimana ditegaskan dalam pasal 45 UU 23/2003 ini.

Pasal 45 tersebut menegaskan: Pasangan calon dilarang menerima sumbangan atau 
bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari: (a) negara asing, lembaga swasta 
asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing; (b) penyumbang 
atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya; (c) pemerintah, BUMN dan 
BUMD.

Ketentuan tersebut juga menegaskan, tidak dibenarkan seorang capres dan/atau 
cawapres menerima bantuan dari luar negeri, baik dari pemerintah maupun lembaga 
swasta dan perorangan dari luar negeri sebagaimana 'nyanyian' Amien Rais atas 
capres yang lain.

Bagaimana jika capres pada Pemilu 2004 menganggap dana yang diberikan Rokhmin 
adalah milik pribadi, bukan milik DKP? Kalau itu yang dijadikan dalil, maka hal 
tersebut juga merupakan satu bentuk pelanggaran atas UU ini.

Sebagaimana diberitakan media massa, hampir semua capres menerima dana lebih 
dari Rp100 juta. Padahal UU Pilpres menegaskan, sumbangan yang dapat diberikan 
oleh perorangan kepada capres tidak boleh melebihi Rp100 juta (Vide Pasal 43 
ayat 3). 

Presiden Kaya

Aliran dana DKP kepada sejumlah capres pada Pemilu 2004 harus diselesaikan 
secara hukum, tanpa harus memandang siapa dan jabatan apa yang ada di belakang 
mantan capres itu.

Dalam konteks yang lain, mengalirnya dana DKP ke sejumlah capres sesungguhnya 
memberikan sinyal: Pertama, pelanggaran pemilu. Utamanya perihal dana pemilu 
'kemungkinan besar' terjadi pada pemilu presiden 2004 lalu, namun pelanggaran 
ini tak dapat ditindaklanjuti oleh panwas maupun KPU untuk menganulir calon 
presiden. Pasalnya, pembuktian terhadap sejumlah aliran dana baik dari pribadi 
maupun institusi (termasuk pemerintah) kepada capres sangat sulit dibuktikan.

Kedua, realitas politik di Indonesia menunjukkan, kampanye untuk memperebutkan 
jabatan publik semacam presiden, gubernur dan bupati membutuhkan political cost 
yang tak sedikit. Dengan demikian, 'bantuan' dari berbagai pihak dalam jumlah 
yang tak sedikit mutlak dibutuhkan.

Ketiga, bagaimana pun politik sangat sarat kepentingan. Maka, jabatan politik 
apa pun termasuk presiden sesungguhnya diikuti berbagai kepentingan yang bukan 
hanya dari kelompoknya, melainkan juga dari kelompok lain. Kasus DKP 
membuktikan, aliran dana dari satu orang/lembaga bukan hanya diberikan untuk 
satu capres tertentu, melainkan mengalir ke hampir semua capres kala itu. 
Pemberian dana kepada capres itu, dapat dianalisis sebagai bagian dari 
'pengamanan' kepentingan kepada siapa pun yang kelak menjadi presiden.

Ketiga alasan tersebut mengisyaratkan, untuk menduduki jabatan politik di 
republik ini, seseorang harus memiliki kekuatan finansial yang kuat. Bagaimana 
tidak, hanya seseorang yang kuat secara finansial yang dapat mendanai biaya 
kampanye tanpa menerima sumbangan dari pihak lain dalam jumlah besar. Kalau 
demikian, pemegang jabatan politik hanya akan diisi oleh orang kaya.

Saat ini, DPR RI membahas RUU Pilpres sebagai bagian dari Paket RUU Politik. UU 
yang akan datang diharapkan dapat secara tegas mengatur perihal dana kampanye, 
sumber, serta besar dana yang dapat disumbangkan untuk capres. Aturan tersebut 
tentu harus diikuti oleh sistem pengawasan yang lebih ketat, akuntabel termasuk 
sanksi dan prosedur penerapan sanksi yang lebih tegas. Rumusan demikian, bisa 
menjadi salah satu solusi agar orang miskin tidak dilarang menjadi presiden.


[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke