Refleksi: Privatisasi ibarat menjual harta membeli kemiskinan? BUMN tidak berjalan beres dan selalu rugi bukan karena kepemilikan kolektif [negara] lebih buruk dari milik privat, tetapi pokok masalahnya adalah pengurusannya [management]. Ketidakmampuan terus-menerus pengurusan BUMN selama 50 tahun "merdeka" mencerminkan karakter negara yang tidak dapat mempertahankan hak milik kolektif masyarakat.
http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=288223 Senin, 04 Juni 2007, Spektrum dan Perangkap Privatisasi Oleh Ahmad Erani Yustika Tahun ini, tampaknya, pemerintah kembali akan menggenjot privatisasi yang sempat terinterupsi pada 2005-2006. Di luar BUMN yang sudah masuk prioritas, misalnya empat bank pemerintah, PT PGN, PT Jasa Marga, dan PT Indonesia Power (JP, 20/03/2007), pemerintah masih akan menambah beberapa BUMN yang bakal masuk "kandang" privatisasi. Seperti biasa, publik terbelah menjadi dua kutub. Satu pihak mengamini rencana tersebut dan dipihak lain mengutuk upaya itu. Pihak yang sepakat memercayai bahwa privatisasi merupakan satu-satunya jalan untuk membuat kinerja BUMN menjadi efisien, inovatif, dan sehat. Sebaliknya, pihak yang menolak meyakini bahwa privatisasi justru akan menjauhkan misi pelayanan publik yang mesti dinafkahi pemerintah. Di luar itu, pihak yang terakhir tersebut melihat keganjilan mengapa justru BUMN bagus yang hendak dilego. Padahal, BUMN buruk semestinya dijual lebih dulu oleh pemerintah. Spektrum Privatisasi Sejak dekade 1980-an, privatisasi merupakan agenda reformasi ekonomi terpenting yang dijalankan banyak negara. Tercatat, pada pertengahan 1970 sampai akhir dekade 1980-an, nilai privatisasi dunia mencapai 185 miliar dolar. Pada 1990, pemerintah di seluruh dunia berhasil menjual perusahaan publiknya senilai 25 miliar dolar, diteruskan pada 1992 yang mencapai nilai total 69 miliar dolar, dan sekurangnya menembus angka 175 miliar dolar pada 1990-1993. Aset yang diprivatisasi tersebut diperkirakan melonjak menjadi lebih dari 600 miliar dolar pada akhir 2000 (Guseh, 2001). Dari data tersebut, terlihat bahwa kecenderungan privatisasi terus meningkat dan dijadikan model seluruh tatanan pengelolaan bisnis global. Tentu, maraknya privatisasi itu juga tidak lepas dari dorongan lembaga donor seperti World Bank dan IMF yang sejak dekade 1980-an mempromosikan kebijakan penyesuaian struktural bagi negara berkembang. Sebetulnya, merumuskan tujuan privatisasi itu tidaklah sederhana. Beberapa negara memiliki target yang berlainan dalam penyelenggaraan privatisasi. Tapi, berdasar pengalaman beberapa negara tersebut, setidaknya terdapat lima tujuan yang bisa diidentifikasi dari proses privatisasi. Yakni, (1) sebagai instrumen untuk meningkatkan pendapatan negara/pemerintah, (2) menyebar bagian kepemilikan (aset) disebuah negara, (3) diharapkan berimplikasi pada perbaikan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, (4) mengurangi masalah yang timbul dalam hal pembayaran di sektor publik, serta (5) mengatasi kinerja yang buruk pada industri (perusahaan) nasional atau negara (Munday, 1996). Begitulah, tujuan privatisasi membentang mulai alat untuk meningkatkan pendapatan negara sampai tujuan memperbaiki distribusi pendapatan. Kejelasan itulah yang harus disampaikan pemerintah, sehingga publik memiliki panduan untuk menilai layaknya tidaknya privatisasi. Pengalaman Portugal mungkin bisa dijadikan pertimbangan. Yakni, privatisasi yang dikerjakan harus berada dalam kerangka hukum dengan beberapa tujuan pokok. Setidaknya, terdapat tujuh sasaran penting dalam proyek privatisasi di Portugal. Yakni, (1) memodernisasi perusahaan melalui peningkatan daya saing dan kebutuhan restrukturisasi, (2) penguatan kapasitas kewirausahaan nasional, (3) pengurangan peran negara dalam perekonomian, (4) pengembangan pasar modal, (5) perluasan bagian kepemilikan bagi warga Portugal (pribumi), (6) menjaga kepentingan negara dalam perekonomian, serta (7) mengurangi beban utang negara dalam perekonomian (Munday, 1996). Tampak bahwa privatisasi di Portugal digunakan sebagai instrumen untuk mengubah dasar-dasar makro perekonomian, bukan semata menambah pendapatan negara. Dalam konteks Indonesia, tujuan privatisasi itu bisa dimodifikasi sesuai persoalan ekonomi yang berkembang. Perangkap Privatisasi Di Indonesia, argumentasi bahwa privatisasi bukan merupakan satu-satunya jalan keluar untuk menyehatkan BUMN salah satunya bisa dibaca dalam kajian Irwanto (2006) yang memperlihatkan, tidak seluruh variabel kinerja (keuangan) perusahaan menjadi lebih baik setelah diprivatisasi. Untuk variabel ROE (return on equity), penjualan riil, dan rasio utang terhadap aset, memang menunjukan perbaikan. Tapi, ROA (return on assets) dan ROS (return on sales) tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan setelah privatisasi. Kasus di Mesir memberikan pelajaran yang berharga pula bahwa privatisasi perbankan malah menurunkan rasio profitabilitas dan likuiditas (Omran, 2007). Jika aspek nonekonomi lain juga turut dipertimbangkan, seperti soal nilai strategis perusahaan terhadap negara (misalnya, telekomunikasi) atau korporasi yang bergerak dalam eksplorasi sumber daya alam, tentu itu semakin menambah daftar keberatan privatisasi sebagai langkah terbaik untuk memperlakukan BUMN. Akhirnya, privatisasi dalam banyak contoh tidak selalu menghasilkan kabar menggembirakan seperti yang terjadi di negara-negara Eropa Timur. Sebaliknya, pendekatan Asia yang menempuh upaya-upaya perluasan otonomi dan akuntabilitas terhadap BUMN sebagian malah menunjukkan kinerja yang lebih baik. Misalnya, yang berlangsung di Vietnam. Kesimpulannya, negara-negara Asia menganggap, yang diperlukan sebuah perusahaan untuk mengembangkan diri adalah adanya otonomi dan akuntabilitas, bukan terletak pada masalah kepemilikannya: apakah dimiliki oleh negara atau swasta. Sementara itu, negara-negara Eropa Timur yang percaya bahwa pasar (swasta) akan lebih mampu secara efisien memajukan perusahaan ternyata sampai kini malah terjerembap dalam proyek privatisasi tersebut. Dengan begitu, rasanya diperlukan ekstra kehati-hatian untuk menyikapi privatisasi, jika tidak ingin terperangkap dalam belitan ekonomi yang tidak ada ujungnya. Ahmad Erani Yustika PhD, dosen Fakultas Ekonomi Unibraw, Malang [Non-text portions of this message have been removed]
