http://www.balipost.com/balipostcetak/2007/6/5/o3.htm
Anggaran Pemerintah Jangan ''Salah Kamar'' Oleh Ni Ketut Andriyani ANGGARAN merupakan instrumen kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi, termasuk pemerintahan. Teorinya, anggaran merupakan sarana pemerintah untuk mencapai tujuannya, melaksanakan pemerintahan dengan baik demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun, kerap kali dalam pelaksanaannya kita temui berbeda. Anggaran pemerintah sering kali dirasakan tidak tepat sasaran. Alokasi-alokasi dana dalam anggaran jarang mampu menembus hingga lapisan rakyat bawah. Lalu, bagaimana pemerintah mampu menyejahterakan rakyatnya dengan anggaran yang disusun bukan berdasarkan kebutuhan rakyat? Penyusunan anggaran yang tidak tepat sasaran ini mungkin disebabkan terbatasnya akses pejabat penyusun anggaran dengan rakyat. Sudah semestinya, sebelum menyusun rancangan anggaran, pemerintah khususnya pemerintah daerah, melakukan observasi apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Bukan sekadar menyusun anggaran dengan pendekatan incrementalism dan line-item, seperti yang dulu pernah diterapkan. Dengan pendekatan ini, anggaran disusun hanya berdasarkan anggaran tahun-tahun sebelumnya dengan sedikit penyesuaian pada jumlah rupiahnya. Hal ini mungkin efisien, karena lebih sedikit waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan dalam penyusunan anggaran. Namun, sangat tidak efektif, mengingat item-item dalam anggaran tersebut mungkin saja telah tidak dibutuhkan lagi untuk periode sekarang. Sebaliknya, ada kebutuhan lain yang amat penting bagi rakyat, tetapi tidak terlalu mendapat perhatian. Seperti halnya dana yang dianggarkan untuk pendidikan di Indonesia yang hanya sebesar 20 persen saja, itu pun tidak terealisasi sepenuhnya. Padahal lewat pendidikan inilah generasi muda yang cakap sebagai kader penerus bangsa dibentuk. Walaupun pendekatan dalam penyusunan anggaran kini mulai mengalami sedikit perbaikan, dari pendekatan anggaran tradisional ke pendekatan anggaran kinerja. Namun, keberadaan anggaran masih belum efektif bagi rakyat. Masih ada saja tindak penyelewengan dana anggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan dalih demi kepentingan rakyat, tetapi ujung-ujungnya rakyat sama sekali tidak merasakan manfaat yang jelas. Mereka hanya dapat meratap melihat para pejabat yang semakin subur makmur di tengah rakyat yang makin melarat. Aksi penyelewengan anggaran ini seolah-olah sudah menjadi tradisi bagi pemerintahan di Indonesia. Dulu banyak dipergunjingkan anggaran yang dimanfaatkan oleh pejabat untuk melakukan perjalanan dinas seperti studi banding. Dalihnya memang studi banding, tetapi entah apa yang mereka pelajari, hingga saat kembali sebagian besar dari mereka menenteng tas yang penuh belanjaan. Namun, tetap begitu-begitu saja. Hasil dari studi banding itu tidak membawa angin perubahan bagi sistem yang ada. Ironisnya, dana yang telah dianggarkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, malah diselewengkan demi kepentingan politik dan politisi. Dana dihambur-hamburkan hanya untuk mengumbar janji-janji politisi dalam pemilu, yang saking banyaknya mungkin dapat disusun menjadi sebuah ensiklopedi ''Kebohongan Politik''. Begitu banyaknya teknik ''sulap'' atas anggaran pemerintah, maka tidaklah mengherankan bila di masyarakat timbul sikap skeptis terhadap sistem dan oknum pemerintahan di Indonesia. Anggaran yang merupakan uang rakyat, seharusnya dimanfaatkan dengan baik dan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk fasilitas dan pelayanan publik yang baik, demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi, faktanya anggaran pemerintah sampai saat ini masih saja ''salah kamar''. Seharusnya membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat yang melarat, tetapi malah menambah subur pejabat yang telah makmur. Penulis, mahasiswa Fakultas Ekonomi Unud [Non-text portions of this message have been removed]
