Rabu, 20 Juni 2007
TAJUK RENCANA
Ceriyati, Potret Buram TKW Kita
Drama pelarian Ceriyati, tenaga kerja wanita (TKW) asal Kedungbokor,
Larangan, Brebes dari apartemen majikannya di Kuala Lumpur, Malaysia adalah
potret buram yang merupakan wajah dominan para pembantu rumah tangga kita di
luar negeri. Betapa mengenaskannya. Perempuan 34 tahun itu menggelantung pada
untaian kain untuk turun dari lantai 15 Samarind Kondominium, Sentul Timur,
Kuala Lumpur. Ketika sampai di lantai 12, dia bisa ditolong. Dia mencoba
melarikan diri karena tidak tahan mengalami berbagai deraan fisik dan psikis -
termasuk jatah makan hanya sekali sehari - dari majikannya.
Shemelin - begitu dia biasa dipanggil di tempat kerjanya - baru lima
bulan lalu bekerja di Malaysia. Dan, seperti kisah mereka yang mengadu nasib di
negeri orang, tekanan ekonomi merupakan dorongan utama. Keterbatasan peluang
kerja di negeri sendiri, ditambah iming-iming bayaran jauh dari bayangan gaji
pekerjaan yang sama di Tanah Air, banyak merangsang para perempuan memilih
menempuh risiko. Kita katakan menempuh risiko, karena selama ini di balik kisah
sukses banyak TKW kita, tidak sedikit pula derita yang memberi gambaran buruk
tentang belum adanya perlindungan memadai bagi mereka.
Bukankah sudah terlalu sering terungkap ceritera tentang penganiayaan
yang dialami para TKW dari majikan mereka? Tekanan fisik-psikis itu bisa berupa
sikap, pelecehan seksual, pemerkosaan, bahkan pembunuhan. Banyaknya TKW yang
tidak jelas nasib keberadaannya, yang pulang dengan kondisi tubuh rusak, atau
menjadi mayat menggambarkan betapa besar risiko keselamatan jiwa yang harus
dihadapi para perempuan pengadu nasib itu. Realitas tersebut sekaligus
menggambarkan masih buruknya manajemen pengiriman tenaga kerja ke luar negeri,
dengan berbagai persoalan (risiko) dari hulu sampai hilir.
Selama ini, jargon perlindungan para TKI belum benar-benar menyentuh ke
tingkat realitas yang dirasakan, setidak-tidaknya dalam manajemen kontrol.
Pernyataan, kecaman, atau tindakan yang dilakukan pasca-suatu kejadian lebih
bersifat politis ketimbang menjadi bagian dari alur perbaikan penyiapan dan
pelayanan bagi mereka. Alih-alih manajemen kontrol, bahkan mereka yang
berangkat bekerja ke luar negeri karena tekanan ekonomi itu malah menghadapi
berbagai aksi "pemelorotan" sejak menjelang keberangkatan hingga ketika kembali
ke Tanah Air. Dan, adakah tindakan serius untuk me-nyelesaikan semua itu?
Sering dicontohkan Filipina yang juga menghadapi problem penyediaan
lapangan kerja berbanding jumlah penduduknya. Negeri itu dinilai telah
mempunyai sistem penyiapan skill dan perhatian yang betul-betul "memanusiakan"
tenaga kerjanya. Posisi sebagai pahlawan devisa bukan hanya menjadi jargon
politik, tetapi diimplementasikan dalam berbagai langkah nyata perlindungan.
Kita sadari, kepergian jutaan warga negara Indonesia menjadi PRT juga
menggambarkan kenyataan belum tersedianya lapangan kerja yang memadai, sehingga
yang diharapkan sebenarnya adalah bobot perlindungan yang nyata.
Kita tidak mungkin mencegah mereka yang mencoba mendulang uang ke negeri
seberang selama tidak mampu menjamin ketersediaan lapangan kerja. Masalahnya,
setelah berbagai kisah penyelamatan dan perjuangan memeroleh hak-hak yang
seharusnya melekat dari pekerjaan mereka, bagaimana pemerintah menciptakan
sistem pemanusiaan TKI. Lebih penting lagi menjalankan sistem itu dengan
manajemen kontrol dan langkah hukum yang serius. Political will perlindungan
juga harus bisa dirasakan lewat perang melawan "penjahat" yang mengerjai TKI
menjelang keberangkatan hingga kepulangannya
[Non-text portions of this message have been removed]
