http://www.balipost.com/balipostcetak/2007/6/20/n3.htm
Rekening Liar makin ''Liar'' Polri Terbanyak ---- Jakarta (Bali Post) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah selama tiga tahun terakhir belum memadai. Hal itu dapat dilihat dari temuan permasalahan yang terus berulang dan terjadi setiap tahun. Demikian pula rekening bermasalah setiap tahun mengalami peningkatan. Penegasan tersebut dikemukakan Ketua BPK Anwar Nasution saat menyampaikan hasil pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2006 dalam rapat paripurna DPR, di Jakarta, Selasa (19/6) kemarin. Ada sembilan kelemahan pokok dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN. Salah satu butir kelemahan mencolok adalah pemerintah belum menerapkan sistem perbendaharaan tunggal (treasury single account) yang diatur dalam UU Perbendaharaan Negara tahun 2004. Akibatnya, rekening pemerintah tidak dapat dikendalikan karena tersendat pada berbagai bank dan dimiliki atas nama lebih dari seribu orang individu pejabat negara. Anggota BPK I Gusti Agung Rai meyakini pengelolaan atas rekening-rekening pemerintah akan lebih tertib di masa mendatang. ''Saya memiliki keyakinan,'' katanya. Diakuinya, tidak mungkin pihaknya memeriksa dan mengaudit satu per satu sekitar lima ribu rekening milik pemerintah yang dimiliki atas nama pejabat negara. Karena itu, pihaknya hanya akan memeriksa dan melakukan audit investigasi terhadap rekening yang memiliki kecurigaan terjadinya kerugian negara cukup tinggi. Dalam hal ini, ia memberi perhatian terhadap upaya Departemen Keuangan dalam menertibkan rekening liar tersebut. Depkeu terus berupaya melakukan audit dan koreksi terhadap rekening-rekening yang bermasalah. ''Itu bisa dilihat dari bertambahnya hasil temuan rekening yang bermasalah,'' ujarnya. Penertiban yang dilakukan Depkeu ini tidak lepas dari sistem kerja pengelolaan keuangan negara yang lebih baik. Misalnya, jika dahulu Depkeu tidak tahu pola penyelesaiannya seperti apa, tetapi sekarang sudah mulai lebih baik. ''Kita akan coba menunggu rekening-rekening mana yang akan diinvestigasi,'' janjinya. Diakuinya, temuan atas hasil rekening liar milik pemerintah dari tahun ke tahun meningkat. Tahun 2006 saja BPK menemukan ada sekitar 2.473 rekening bermasalah. Rekening Polri Kapolri Jenderal Sutanto mengaku belum tahu jika Polri merupakan salah satu lembaga/departemen yang memiliki rekening liar terbanyak dibandingkan lembaga/departemen lainnya, sesuai hasil pemeriksaan BPK. Nilai rekening liar yang belum dilaporkan kepada Departemen Keuangan mencapai Rp 289 milyar. ''Terus terang, saya tidak tahu soal itu karena hingga kini belum menerima laporan dan data tentang adanya rekening liar di lembaga Polri. Kalau ada yang seperti itu tentu akan ditertibkan,'' ucap Kapolri sebelum mengikuti rapat kabinet terbatas yang membahas penertiban aset-aset negara yang Kantor Kepresidenan, kemarin. Kapolri berjanji akan segera melakukan penyelidikan terhadap temuan BPK tersebut dan jika memang ditemukan, akan segera ditertibkan. (kmb4/034) [Non-text portions of this message have been removed]
