http://batampos.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=24125&Itemid=75
Rabu, 20 Juni 2007
Masih Adakah Kedaulatan di Kepri?
Oleh: Hery Setiono*)
Pasca ditandantanganinya Perjanjian Kerjasama Pertahanan atau Defense
Cooperation Agreement (DCA) antara Pemerintah RI dan Singapura tanggal 27 April
2007 di Istana Tampak Siring, Bali yang diduga banyak kalangan sebagai imbal
dagang kesediaan Singapura menandatangani Perjanjian Ekstradisi atau
Extradition Treaty (ET), telah membuat cemas masyarakat Provinsi Kepulauan
Riau. Kesan diam-diam dan menutup-nutupi sesuatu oleh pemerintah telah
mengundang berbagai penafsiran dari politisi tingkat tinggi sampai politisi
kedai kopi. Beragam kecaman dan aksi protes menentang diberlakukannya DCA
semakin menguat di berbagai daerah. Pemerintah seakan tidak peduli dan keukeuh
dengan pendapatnya. Ya, merasa paling pintar dan mau menang sendiri memang
sudah menjadi karakter para petinggi negara ini. Pendapat orang daerah tidaklah
dibutuhkan dan tidak perlu dipikirkan, apalagi dipertimbangkan. Toh, masalah
pertahanan adalah menjadi urusan dan kewenangan penuh Pemerintah Pusat, bukan
urusan rakyat.
Pemerintah tetap akan menerapkan perjanjian tersebut dan menuangkannya
dalam bentuk aturan pelaksanaan atau Implementing Arrangement (IA) tanpa
mempedulikan protes dan kecaman dari pihak lain. Apapun yang pemerintah
kerjakan adalah demi kepentingan negara. Ingat ya, kepentingan negara!
Emangnya, negara pemerintah dengan negara kita beda ya? Koq, tega-teganya
menetapkan negeri tercinta Kepulauan Riau yang merupakan bagian dari negara
dijadikan wilayah latihan militer. Dengan dalih meningkatkan profesionalisme
TNI, pemerintah rela mengorbankan sebagian wilayahnya untuk dijadikan ajang
tembak-tembakan negara tetangga tercinta Singapura. Sebagai balasan, Tuan Besar
Singapura akan mengijinkan TNI mempelajari teknologi alat utama sistem
pertahanan (alutsista) Singapura yang katanya lebih modern dan lebih maju 30
tahun dari teknologi militer kita.
Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono berpendapat bahwa DCA bermanfaat
untuk stabilitas keamanan di kawasan ASEAN. Kerjasama bilateral bidang
pertahanan di kawasan ASEAN bukanlah hal yang baru. Kerjasama sebelumnya adalah
di bidang latihan militer bersama, pengumpulan informasi intelijen, memperkuat
kontak militer untuk transparansi dan menghilangkan kesan saling curiga,
ataupun melawan musuh bersama di daerah perbatasan seperti penyelundupan,
pembajakan kapal, dan drugtrafficking. Pendapat senada juga disampaikan Perdana
Menteri Singapura Lee Hsien Loong bahwa DCA memudahkan kekuatan militer kedua
negara untuk bekerja sama dalam menangkal setiap ancaman.
Ancaman dari siapa, wak?
Wajar, jika Singapura merasa terancam, karena kita semua tahu, negara
kecil yang sok bernyali besar itu memang memiliki hubungan militer yang erat
dengan dua negara yang paling dimusuhi di planet ini, yaitu Amerika Serikat dan
Israel yang memiliki teknologi militer tercanggih di dunia. Hubungan militer
itu bertambah erat setelah Amerika Serikat keluar dari pangkalan militer di
Filpina dan menandatangani kesepakatan dengan Singapura yang memungkinkan
armada militer dan pesawat AS menggunakan fasilitas militer di Singapura untuk
perbaikan, pengisian logistik, dan pengisian bahan bakar.
Kekhawatiran Singapura yang berlebihan terhadap ancaman dari luar
menyebabkan negara yang berpenduduk sekitar 4 juta itu memiliki anggaran
terbesar dan memiliki teknologi tercanggih di kawasan ASEAN. Singapura sejak
tahun 1970 telah mengalokasikan 6 % dari GDP-nya untuk anggaran militer. Untuk
tahun 1998, belanja militernya naik dari 6,1 miliar dolar Singapura menjadi 7,3
miliar dolar Singapura dan memiliki lebih dari 200 pesawat tempur modern.
Sedangkan Filipina, anggaran militernya mengalami penurunan dari 1,5 miliar
dolar AS pada tahun 1996 menjadi 1,2 miliar dolar AS pada tahun 1998. Thailand
pada tahun 1997 memiliki anggaran untuk militer 3,2 miliar dolar AS turun di
tahun 1999 menjadi 1,8 miliar dolar AS. Malaysia pada tahun 1998 memiliki
anggaran militer 3,4 miliar dolar AS turun menjadi 2,1 miliar dolar AS dan
memiliki 95 pesawat tempur modern di antaranya MIG-25 dan F/4 18D Hornet.
Bandingkan dengan anggaran militer negara kita yang memiliki wilayah paling
luas di kawasan ASEAN, hanya memiliki anggaran militer dari 4,8 miliar dolar AS
turun menjadi 1,7 miliar dolar AS, itu pun 60 persen nya untuk memenuhi
kebutuhan prajuritnya yang memang tingkat kesejahteraannya masih memprihatinkan!
Masyarakat Kepulauan Riau patut khawatir dan sangat mengharapkan agar
perjanjian DCA yang berlaku selama 25 tahun dan baru bisa ditinjau ulang
setelah 13 tahun serta 6 tahun berikutnya, bukan hanya sekedar dipikirkan
kembali, tapi juga harus dibatalkan. Kurangnya informasi dan kesan tertutup
dari pemerintah sejak penyusunan draft hingga ditandatanganinya perjanjian
tersebut, telah membuat banyak pihak curiga dengan kebijakan pemerintah ini.
Wajar, jika kita sebagai warga negara di negeri yang ditawarkan pemerintah
untuk dijadikan sasaran latihan militer tentara Singapura menjadi bingung dan
bertanya-tanya, ada apa dengan negara kita?
Pemerintah Pusat tidak pernah melibatkan Pemerintah Daerah dan DPRD
sebagai pihak yang langsung bertanggungjawab kepada masyarakat di daerah untuk
dimintai pendapat tentang kebijakan ini. Bahkan, Gubernur Kepri Ismeth Abdullah
mengaku terkejut dengan isi perjanjian yang sangat beresiko bagi negeri yang
sedang dipimpinnya, dan secara tegas meminta klarifikasi kepada pemerintah.
Betapa sayangnya, negara yang menerapkan sistem demokrasi dan mulai belajar
cara berdemokrasi yang baik tidak menghargai pendapat daerahnya dan hanya
mementingkan pendapat sepihak.
Penetapan wilayah Kepulauan Riau sebagai wilayah latihan militer bagi
tentara Singapura menimbulkan keraguan kita terhadap kedaulatan di negeri ini.
Perlahan-lahan kita mulai merobek segel pengaman negara kita sendiri, seperti
merobek segel pengaman pada kemasan botol air mineral yang didalamnya terdapat
tulisan do not accept if seal or cap is broken, sebagai penjaga kemurniaan dan
keaslian air di dalamnya dan pembeda antara yang baru dan yang bekas.
Perjanjian serupa pernah kita lakukan dengan Singapura pada periode
1995-2003 dengan penetapan Military Training Area (MTA). Pembangunan Pusat
Latihan Tempur di Baturaja, Sumatera Selatan dan Air Weapon Range (AWR) di
Siabu, Kampar Riau sebagian besar memang didanai pemerintah Singapura, namun
pemerintah kita yang harus bertanggungjawab atas biaya perawatan yang sangat
besar jumlahnya. Pihak Singapura juga lebih dominan dalam penggunaan sarana
latihan tempur udara tersebut dikarenakan memang didukung oleh anggaran militer
yang besar, sedangkan militer kita hanya lebih sering jadi penonton. Dengan
alasan keterbatasan anggaran, militer kita hanya bisa menyaksikan berbagai
manuver dan atraksi pesawat tempur modern milik Singapura dengan terkagum-kagum
dan sesekali bertepuk tangan. Sementara di atas angkasa milik republik ini,
dengan congkak para pilot pesawat tempur Singapura unjuk keahlian dan kekuatan
tempur seakan-akan merayakan kemenangan besar mereka atas negeri kita. Kita
belum menyadari, betapa besar kerugian yang kita derita akibat kerjasama
tersebut. Kerjasama militer tersebut baru kita hentikan pada tahun 2003 karena
Singapura melanggar kedaulatan negara kita dengan memasuki wilayah di luar
batas perjanjian. Singapura juga secara diam-diam melibatkan AS dan Australia
dalam latihan militernya tanpa pemberitahuan kepada pemerintah kita.
Kini, adakah jaminan, bahwa pihak Singapura tidak memanfaatkan kembali
situasi ini untuk mengambil keuntungan lain dari sekedar mendapat wilayah untuk
latihan militer? Apakah Singapura tidak ada niat untuk secara perlahan
mengincar sumber-sumber kekayaan gas Blok Natuna D-Alpha yang diperkirakan
menyimpan 46 TCF (Triliun Cubic Feet) gas dan cadangan gas yang mencapai 54,2
TCF atau 28,8% dari total cadangan gas nasional? Kedaulatan negara adalah
sebuah harga mati. Kedaulatan bukan hanya tanggungjawab pemerintah semata,
termasuk tanggungjawab dan hak kita sebagai warga negara. Jika pemerintah
kurang peduli dengan makna kedaulatan, menjadi tanggung jawab kitalah
kedaulatan dijunjung tinggi. Kita wajib mengingatkan pemerintah agar tidak
main-main dengan kedaulatan di negeri ini! Raja alim disembah, raja lalim
disanggah!
Selama ini kita sudah cukup bersabar dengan segala bentuk
kesewenang-wenangan dan segala bentuk arogansi pemerintah pusat. Sangat ironis,
negeri yang memiliki kekayaan yang melimpah namun masih banyak kita melihat
ketertinggalan daerah dan kawasan yang terisolir. Pembangunan infrastruktur,
gedung-gedung sekolah, sarana umum masih terganjal oleh minimnya anggaran.
Wilayah yang didominasi oleh lautan, namun belum mampu memberikan kesejahteraan
bagi nelayan. Kekayaan ikan hasil laut lebih banyak dinikmati oleh nelayan
asing yang didukung alat tangkap ikan yang canggih. Masih lemahnya pengawasan
aparat sebagai penjaga wilayah perbatasan akibat keterbatasan sarana dan sumber
daya manusia mengakibatkan perampokan besar-besaran hasil kekayaan laut di
negeri Kepri sulit diatasi. Pemerintah pusat kurang menyadari betapa pentingnya
posisi negeri ini di kawasan perbatasan. Kondisi ini diperparah pula oleh
kebiasaan beberapa oknum aparat yang terbiasa makan suap dan bertindak laksana
pagar makan tanaman.
Pada saat pemerintah daerah di negeri ini sedang giat-giatnya mulai
membangun daerah dan tengah berupaya meyakinkan negara lain untuk berinvestasi
demi peningkatan kesejahteraan masyarakat kepri, di sisi lain pemerintah pusat
justru mengajak negara lain untuk bersama-sama menjajah negeri Kepri. Kita
sebagai warga negara yang (disuruh) taat hanya bisa menarik nafas dalam-dalam
dan mengurut dada, beginikah Tuan memperlakukan kami? Dimanakah makna
kemerdekaan di sini? Atau, masih adakah kedaulatan di negeri kepri? Entahlah...
Kang Ebiet hanya bisa sarankan agar kita bertanya saja pada rumput yang
bergoyang.... ***
*)Hery Setiono, Humas Setda Kabupaten Karimun.
[Non-text portions of this message have been removed]
