http://batampos.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=24125&Itemid=75
Rabu, 20 Juni 2007 Masih Adakah Kedaulatan di Kepri? Oleh: Hery Setiono*) Pasca ditandantanganinya Perjanjian Kerjasama Pertahanan atau Defense Cooperation Agreement (DCA) antara Pemerintah RI dan Singapura tanggal 27 April 2007 di Istana Tampak Siring, Bali yang diduga banyak kalangan sebagai imbal dagang kesediaan Singapura menandatangani Perjanjian Ekstradisi atau Extradition Treaty (ET), telah membuat cemas masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Kesan diam-diam dan menutup-nutupi sesuatu oleh pemerintah telah mengundang berbagai penafsiran dari politisi tingkat tinggi sampai politisi kedai kopi. Beragam kecaman dan aksi protes menentang diberlakukannya DCA semakin menguat di berbagai daerah. Pemerintah seakan tidak peduli dan keukeuh dengan pendapatnya. Ya, merasa paling pintar dan mau menang sendiri memang sudah menjadi karakter para petinggi negara ini. Pendapat orang daerah tidaklah dibutuhkan dan tidak perlu dipikirkan, apalagi dipertimbangkan. Toh, masalah pertahanan adalah menjadi urusan dan kewenangan penuh Pemerintah Pusat, bukan urusan rakyat. Pemerintah tetap akan menerapkan perjanjian tersebut dan menuangkannya dalam bentuk aturan pelaksanaan atau Implementing Arrangement (IA) tanpa mempedulikan protes dan kecaman dari pihak lain. Apapun yang pemerintah kerjakan adalah demi kepentingan negara. Ingat ya, kepentingan negara! Emangnya, negara pemerintah dengan negara kita beda ya? Koq, tega-teganya menetapkan negeri tercinta Kepulauan Riau yang merupakan bagian dari negara dijadikan wilayah latihan militer. Dengan dalih meningkatkan profesionalisme TNI, pemerintah rela mengorbankan sebagian wilayahnya untuk dijadikan ajang tembak-tembakan negara tetangga tercinta Singapura. Sebagai balasan, Tuan Besar Singapura akan mengijinkan TNI mempelajari teknologi alat utama sistem pertahanan (alutsista) Singapura yang katanya lebih modern dan lebih maju 30 tahun dari teknologi militer kita. Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono berpendapat bahwa DCA bermanfaat untuk stabilitas keamanan di kawasan ASEAN. Kerjasama bilateral bidang pertahanan di kawasan ASEAN bukanlah hal yang baru. Kerjasama sebelumnya adalah di bidang latihan militer bersama, pengumpulan informasi intelijen, memperkuat kontak militer untuk transparansi dan menghilangkan kesan saling curiga, ataupun melawan musuh bersama di daerah perbatasan seperti penyelundupan, pembajakan kapal, dan drugtrafficking. Pendapat senada juga disampaikan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong bahwa DCA memudahkan kekuatan militer kedua negara untuk bekerja sama dalam menangkal setiap ancaman. Ancaman dari siapa, wak? Wajar, jika Singapura merasa terancam, karena kita semua tahu, negara kecil yang sok bernyali besar itu memang memiliki hubungan militer yang erat dengan dua negara yang paling dimusuhi di planet ini, yaitu Amerika Serikat dan Israel yang memiliki teknologi militer tercanggih di dunia. Hubungan militer itu bertambah erat setelah Amerika Serikat keluar dari pangkalan militer di Filpina dan menandatangani kesepakatan dengan Singapura yang memungkinkan armada militer dan pesawat AS menggunakan fasilitas militer di Singapura untuk perbaikan, pengisian logistik, dan pengisian bahan bakar. Kekhawatiran Singapura yang berlebihan terhadap ancaman dari luar menyebabkan negara yang berpenduduk sekitar 4 juta itu memiliki anggaran terbesar dan memiliki teknologi tercanggih di kawasan ASEAN. Singapura sejak tahun 1970 telah mengalokasikan 6 % dari GDP-nya untuk anggaran militer. Untuk tahun 1998, belanja militernya naik dari 6,1 miliar dolar Singapura menjadi 7,3 miliar dolar Singapura dan memiliki lebih dari 200 pesawat tempur modern. Sedangkan Filipina, anggaran militernya mengalami penurunan dari 1,5 miliar dolar AS pada tahun 1996 menjadi 1,2 miliar dolar AS pada tahun 1998. Thailand pada tahun 1997 memiliki anggaran untuk militer 3,2 miliar dolar AS turun di tahun 1999 menjadi 1,8 miliar dolar AS. Malaysia pada tahun 1998 memiliki anggaran militer 3,4 miliar dolar AS turun menjadi 2,1 miliar dolar AS dan memiliki 95 pesawat tempur modern di antaranya MIG-25 dan F/4 18D Hornet. Bandingkan dengan anggaran militer negara kita yang memiliki wilayah paling luas di kawasan ASEAN, hanya memiliki anggaran militer dari 4,8 miliar dolar AS turun menjadi 1,7 miliar dolar AS, itu pun 60 persen nya untuk memenuhi kebutuhan prajuritnya yang memang tingkat kesejahteraannya masih memprihatinkan! Masyarakat Kepulauan Riau patut khawatir dan sangat mengharapkan agar perjanjian DCA yang berlaku selama 25 tahun dan baru bisa ditinjau ulang setelah 13 tahun serta 6 tahun berikutnya, bukan hanya sekedar dipikirkan kembali, tapi juga harus dibatalkan. Kurangnya informasi dan kesan tertutup dari pemerintah sejak penyusunan draft hingga ditandatanganinya perjanjian tersebut, telah membuat banyak pihak curiga dengan kebijakan pemerintah ini. Wajar, jika kita sebagai warga negara di negeri yang ditawarkan pemerintah untuk dijadikan sasaran latihan militer tentara Singapura menjadi bingung dan bertanya-tanya, ada apa dengan negara kita? Pemerintah Pusat tidak pernah melibatkan Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai pihak yang langsung bertanggungjawab kepada masyarakat di daerah untuk dimintai pendapat tentang kebijakan ini. Bahkan, Gubernur Kepri Ismeth Abdullah mengaku terkejut dengan isi perjanjian yang sangat beresiko bagi negeri yang sedang dipimpinnya, dan secara tegas meminta klarifikasi kepada pemerintah. Betapa sayangnya, negara yang menerapkan sistem demokrasi dan mulai belajar cara berdemokrasi yang baik tidak menghargai pendapat daerahnya dan hanya mementingkan pendapat sepihak. Penetapan wilayah Kepulauan Riau sebagai wilayah latihan militer bagi tentara Singapura menimbulkan keraguan kita terhadap kedaulatan di negeri ini. Perlahan-lahan kita mulai merobek segel pengaman negara kita sendiri, seperti merobek segel pengaman pada kemasan botol air mineral yang didalamnya terdapat tulisan do not accept if seal or cap is broken, sebagai penjaga kemurniaan dan keaslian air di dalamnya dan pembeda antara yang baru dan yang bekas. Perjanjian serupa pernah kita lakukan dengan Singapura pada periode 1995-2003 dengan penetapan Military Training Area (MTA). Pembangunan Pusat Latihan Tempur di Baturaja, Sumatera Selatan dan Air Weapon Range (AWR) di Siabu, Kampar Riau sebagian besar memang didanai pemerintah Singapura, namun pemerintah kita yang harus bertanggungjawab atas biaya perawatan yang sangat besar jumlahnya. Pihak Singapura juga lebih dominan dalam penggunaan sarana latihan tempur udara tersebut dikarenakan memang didukung oleh anggaran militer yang besar, sedangkan militer kita hanya lebih sering jadi penonton. Dengan alasan keterbatasan anggaran, militer kita hanya bisa menyaksikan berbagai manuver dan atraksi pesawat tempur modern milik Singapura dengan terkagum-kagum dan sesekali bertepuk tangan. Sementara di atas angkasa milik republik ini, dengan congkak para pilot pesawat tempur Singapura unjuk keahlian dan kekuatan tempur seakan-akan merayakan kemenangan besar mereka atas negeri kita. Kita belum menyadari, betapa besar kerugian yang kita derita akibat kerjasama tersebut. Kerjasama militer tersebut baru kita hentikan pada tahun 2003 karena Singapura melanggar kedaulatan negara kita dengan memasuki wilayah di luar batas perjanjian. Singapura juga secara diam-diam melibatkan AS dan Australia dalam latihan militernya tanpa pemberitahuan kepada pemerintah kita. Kini, adakah jaminan, bahwa pihak Singapura tidak memanfaatkan kembali situasi ini untuk mengambil keuntungan lain dari sekedar mendapat wilayah untuk latihan militer? Apakah Singapura tidak ada niat untuk secara perlahan mengincar sumber-sumber kekayaan gas Blok Natuna D-Alpha yang diperkirakan menyimpan 46 TCF (Triliun Cubic Feet) gas dan cadangan gas yang mencapai 54,2 TCF atau 28,8% dari total cadangan gas nasional? Kedaulatan negara adalah sebuah harga mati. Kedaulatan bukan hanya tanggungjawab pemerintah semata, termasuk tanggungjawab dan hak kita sebagai warga negara. Jika pemerintah kurang peduli dengan makna kedaulatan, menjadi tanggung jawab kitalah kedaulatan dijunjung tinggi. Kita wajib mengingatkan pemerintah agar tidak main-main dengan kedaulatan di negeri ini! Raja alim disembah, raja lalim disanggah! Selama ini kita sudah cukup bersabar dengan segala bentuk kesewenang-wenangan dan segala bentuk arogansi pemerintah pusat. Sangat ironis, negeri yang memiliki kekayaan yang melimpah namun masih banyak kita melihat ketertinggalan daerah dan kawasan yang terisolir. Pembangunan infrastruktur, gedung-gedung sekolah, sarana umum masih terganjal oleh minimnya anggaran. Wilayah yang didominasi oleh lautan, namun belum mampu memberikan kesejahteraan bagi nelayan. Kekayaan ikan hasil laut lebih banyak dinikmati oleh nelayan asing yang didukung alat tangkap ikan yang canggih. Masih lemahnya pengawasan aparat sebagai penjaga wilayah perbatasan akibat keterbatasan sarana dan sumber daya manusia mengakibatkan perampokan besar-besaran hasil kekayaan laut di negeri Kepri sulit diatasi. Pemerintah pusat kurang menyadari betapa pentingnya posisi negeri ini di kawasan perbatasan. Kondisi ini diperparah pula oleh kebiasaan beberapa oknum aparat yang terbiasa makan suap dan bertindak laksana pagar makan tanaman. Pada saat pemerintah daerah di negeri ini sedang giat-giatnya mulai membangun daerah dan tengah berupaya meyakinkan negara lain untuk berinvestasi demi peningkatan kesejahteraan masyarakat kepri, di sisi lain pemerintah pusat justru mengajak negara lain untuk bersama-sama menjajah negeri Kepri. Kita sebagai warga negara yang (disuruh) taat hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dan mengurut dada, beginikah Tuan memperlakukan kami? Dimanakah makna kemerdekaan di sini? Atau, masih adakah kedaulatan di negeri kepri? Entahlah... Kang Ebiet hanya bisa sarankan agar kita bertanya saja pada rumput yang bergoyang.... *** *)Hery Setiono, Humas Setda Kabupaten Karimun. [Non-text portions of this message have been removed]