refleksi : "Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Surya Paloh mengatakan, jatuh
bangunnya bangsa ini tidak terlepas dari tanggung jawab bersama Golkar dan PDI
Perjuangan." Kenyataan tanggung jawab Golkar-PDIP selama ini lebih banyak jatuh
terpelanting semaput daripada bangun mengangkat diri berdiri tegak bergerak
maju kedepan dalam keadaan sehat segar bugar menuju hari depan yang bersinar
gemilang.
RIAU POS
Seriuskah Koalisi Golkar-PDIP?
25 Juni 2007 Pukul 08:57
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Surya Paloh mengatakan, jatuh
bangunnya bangsa ini tidak terlepas dari tanggung jawab bersama Golkar dan PDI
Perjuangan.
Pengalaman empiris menunjukkan, keberlangsungan negara membutuhkan
keadaan yang stabil. Indonesia punya pengalaman 1967-1997 -seperti pernah
dicatat akademisi Donald K Emmerson saat ada kestabilan politik- ketika
pembangunan bisa berlangsung meski kurang memberikan ruang bagi demokrasi.
Surya juga menekankan demokrasi bukan tujuan, melainkan "sekadar cara"
untuk mencapai kesejahteraan rakyat. "Demokrasi tak ada gunanya jika tidak ada
kesejahteraan," kata Surya Paloh dan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI P
Taufiq Kiemas di hadapan ribuan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan
Partai Golkar, yang memenuhi Balai Tiara, Medan, Sumatera Utara.
Kedua partai peraih suara terbanyak dalam Pemilu 2004 itu memantapkan
langkah, mengonsolidasikan kadernya menuju Pemilu 2009, suatu konsolidasi
menuju koalisi dan revitalisasi aliansi kebangsaan.
Jika aliansi kebangsaan itu hendak berpihak kepada kepentingan dan hajat
hidup rakyat banyak -dengan substansi tujuan kepada "kesejahteraan dan keadilan
sosial" seperti yang sering diartikulasikan Jusuf Kalla dan Megawati di era
reformasi dewasa ini- maka kontrol demokratis mereka terhadap kinerja
pemerintahan saat ini merupakan suatu keharusan.
Dalam hal ini, meminjam perspektif Daniel S Lev, kontrol demokratis
terhadap negara menjadi conditio sine quanon agar demokrasi yang sehat dan
dinamis tetap terjaga, bukan sekadar demokrasi prosedural, melainkan suatu
praksis demokrasi substansial. Agar social trust tetap terjaga.
Menyadari?
Pertanyaannya, apakah elite dan kader Golkar di bawah kepemimpinan Wapres
M. Jusuf Kalla maupun PDI Perjuangan di bawah kepemimpinan Megawati
Soekarnoputri menyadari bahwa negara di era reformasi menghadapi dilema dan
masalah dari dalam dirinya sendiri?
Salah satu faktor penyebabnya adalah tidak efektifnya kontrol demokratis
yang memadai dari partai-partai politik untuk mendorong negara agar semakin
tangkas dan efektif memberangus korupsi kakap, korupsi politik, dan ekonomi
biaya tinggi, atau bahkan mereformasi negara yang berwatak predator itu sendiri.
Dari sisi internal, peran negara amat diperlukan, terutama dalam
pemenuhan hak sosial dan kesejahteraan warga negara (citizenship). Negara
tidaklah berperan seperti ambulans atau broker, tetapi sebagai regulator,
pembuat aturan main yang harus memihak kepentingan rakyat. Negara pula yang
menentukan apakah rakyatnya mampu bersaing atau tergusur di era kompetisi
global. Pada aras persoalan itu, akhir-akhir ini, para analis dan akademisi
mengeluh bahwa rezim penguasa menganut paradigma ala pedagang. Yang dipikir
terfokus kepada saldo neraca keuangan meski rakyat dilanda aneka bencana dan
kemiskinan. Negara menjadikan rakyatnya konsumen.
Jadi, pemerintah tidak mau repot mengurus warganya sehingga rakyat
menjadi korban ulah negara (state neglect) yang tak terurus. Rakyat apatis dan
hopeless karena dengan atau tanpa negara , rakyat toh harus berjuang sendiri
untuk bertahan hidup. (Imam Cahyono, 2006).
Sejauh ini kegagalan negara (state failure) mengatasi kemiskinan serta
lonjakan harga kebutuhan pokok (minyak goreng, beras, dan seterusnya) akan
menyebabkan tergerusnya kepercayaan rakyat terhadap parpol.
Para analis dan akademisi melihat kondisi terpuruk yang terus berlangsung
selama ini tak lepas dari sumbangan rezim bonapartis (bonapartist regime).
Kebijakan bonapartis digunakan untuk terus mempertahankan dominasi negara
terhadap rakyatnya. Konsekuensinya, di era reformasi ini, keadaan rakyat tak
banyak berubah.
Bahkan, cenderung kian memburuk, sengsara, dan menderita. Tanpa rasa malu
dan segan, para penguasa secara sadar atau tidak sering membohongi rakyatnya.
Rekayasa dilakukan agar tampak berprestasi, bahkan itu dilakukan sekalipun
mengingkari realitas dan data kemiskinan Bank Dunia yang mencapai lebih dari
100 juta jiwa. Adakah kesadaran elite dan kader Golkar maupun PDI Perjuangan
atas realitas buram ini?
Menguatnya spirit publik bagi munculnya calon independen atau
perseorangan dalam pilkada atau dalam pemilihan presiden mendatang harus
dihayati dan dicamkan oleh elite dan kader Golkar maupun PDI Perjuangan karena
hal itu merupakan isyarat bahwa kualitas kinerja partai-partai politik sedang
digugat rakyat. Selamat berkonsolidasi dan berefleksi diri. Semoga!(jpnn)
Herdi Sahrasad, Director Media Institute dan Pusat Studi Islam
dan Kenegaraan (PSIK)
Universitas Paramadina.
[Non-text portions of this message have been removed]
