Refleksi: Untuk Pemilu tidak punya biaya dan harus cari bantuan?
Partnership Cari Donasi Untuk KPU Senin, 25 Juni 2007 | 23:01 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta:Direktur Eksekutif Partnership Mohammad Sobary mengatakan akan memfasilitasi pencarian dana untuk pembiayaan bantuan teknis penyelenggaran pemilihan umum bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Sobary dana itu bersumber dari donasi dalam dan luar negeri, diantaranya negara Belanda, Jepang dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP). Namun Sobary enggan menyebutkan angka bantuan yang akan dicarikan untuk KPU. "Maaf belum bisa disebutkan, lihat dulu yang dibutuhkan KPU," ujarnya seusai penandatanganan nota kesepahaman KPU-Parnership tentang Program Dukungan bagi Peningkatan Kapasitas KPU, di Kantor KPU, Senin (25/6). Sobary menjelaskan, bentuk bantuan tidak diberikan dalam bentuk tunai kepada KPU. Namun berupa bantuan teknis seperti penyediaan tenaga ahli, logistik siap pakai, pengadaan seminar, lokakarya dan riset. Dia memastikan akan memberikan pertanggungjawaban yang jujur dalam pencarian dana tersebut. "Kami memiliki auditor independen kelas internasional," tegasnya. Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti mengatakan, meski semua kebutuhan KPU dialokasilan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, bantuan teknis Partnership masih diperlukan untuk membantu keterbatasan dana dari APBN. Dia menjamin tidak akan ada alokasi ganda untuk satu program yang dilaksanakan. "Kami akan menawarkan kebutuhan program atau bantuan teknis yang kurang, jika mereka bisa, mereka bantu." Berdasarkan nota kesepahaman No. 03/SKB/KPU/Tahun 2007 antara KPU dan Partnership, sumber donasi Parnership dapat dicarikan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Partnership bertanggung jawab dalam pertanggungjawaban/akuntabilitas laporan keuangan penerimaan dan penyaluran dana, sementara KPU hanya sebagai penerima manfaat. Budi Saiful Haris [Non-text portions of this message have been removed]
