> Kejaksaan Mulai Gugat Soeharto & Son * Kejaksaan Punya Bukti Penyimpangan Dana Kompas - Rabu, 11 Juli 2007
Negara cq Pemerintah Indonesia, melalui jaksa pengacara negara di Kejaksaan Agung, menggugat perdata Ketua Yayasan Beasiswa Supersemar Soeharto dan Yayasan Beasiswa Supersemar atas perbuatan melawan hukum. Tergugat diminta membayar ganti rugi materiil Rp 185 miliar dan 420 juta dollar AS serta ganti rugi imateriil Rp 10 triliun. Anggota tim jaksa pengacara negara, Yoseph Suardi Sabda, mengatakan, untuk keperluan gugatan perdata itu, Kejaksaan sudah memastikan sejumlah dokumen pendukung, termasuk memastikan keterangan saksi. "Ada 25 saksi yang sudah dipastikan," kata Yoseph di Kejagung, Selasa (10/7). Salah seorang pengacara Soeharto, OC Kaligis, Senin, menyatakan siap menghadapi gugatan perdata itu. Kaligis juga mengatakan, keuangan Yayasan Beasiswa Supersemar sudah diaudit hingga akhir tahun 2006. "Dari hasil audit itu, tak ada masalah," ujarnya. Yoseph yang juga Direktur Perdata pada Bagian Perdata dan Tata Usaha Negara Kejagung menegaskan, kejaksaan punya bukti dokumen yang menguatkan gugatan. Dokumen itu berupa hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tahun 1999 yang menyebutkan adanya sebagian besar dana yayasan yang tidak digunakan sesuai tujuan sosial. "Kami punya aslinya. Kami yakin ada penyimpangan dana yayasan," ujar Yoseph. PP No 15/1976 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1976 tentang penetapan penggunaan sisa laba bersih bank-bank milik negara yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KMK.011/ 1978 tentang pengaturan lebih lanjut penggunaan 5 persen dari laba bersih bank-bank milik negara, kepada yayasan diberikan dana sebesar 5 persen. Dana bagi Yayasan Dharmais dan Yayasan Beasiswa Supersemar itu digunakan untuk kepentingan sosial. Namun, dalam praktiknya ditemukan penyimpangan sepanjang tahun 1987-1997, antara lain dengan adanya aliran dana dari Yayasan Beasiswa Supersemar ke Bank Duta, PT Sempati Air, PT Kiani Kertas, PT Kiani Lestari, PT Kalhold Utama, PT Essam Timber, PT Tanjung Redep Hutan Tanaman Industri, dan Kelompok Usaha Kosgoro. Kompas - Rabu, 11 Juli 2007 =============== * Kejaksaan Mulai Susun Gugatan Perdata Tommy Soeharto Koran Tempo - Rabu, 11 Juli 2007 Kejaksaan sudah mulai menyusun draf gugatan perdata untuk Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto dalam kasus Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC). Bukti-bukti yang digunakan kejaksaan sama dengan bukti yang dimiliki tim pidana khusus yang saat ini masih menyidik kasus dugaan korupsi BPPC. "Saat tim pidana khusus mendapatkan dokumennya, kami juga segera memakainya," kata Direktur Perdata Kejaksaan Agung Yoseph Suardi Sabda kepada Tempo kemarin. Dokumen yang dimaksud Yoseph itu adalah dokumen seputar aliran dana pemerintah dari beberapa bank ke BPPC. "Bukti itu menunjukkan adanya uang negara di BPPC." Berdasarkan perhitungan sementara, kata Yoseph, dalam kasus BPPC ada penyelewengan dana milik pemerintah senilai Rp 3 triliun. "Saat BPPC bubar, dana itu tidak pernah dipertanggungjawabkan," katanya. Dia menambahkan, "Perhitungan nilai kerugian itu baru berupa nilai kewajiban pokok belum ditambah bunganya." Gugatan perdata terhadap Tommy ini merupakan salah satu upaya kejaksaan untuk memenuhi persyaratan pengadilan Guernsey, yang tengah menyidangkan kasus pembekuan uang senilai 36 juta euro milik Tommy di Banque Nationale de Paris (BNP) Paribas. Permintaan pembekuan uang Tommy ini muncul setelah kejaksaan Indonesia mendapat tawaran dari pengadilan Guernsey untuk mengajukan gugatan intervensi dalam sidang. Tommy menggugat BNP Paribas cabang Guernsey yang menolak mencairkan uang Tommy di bank itu. BNP menolak mencairkan uang Tommy di Garnet Investment Limited miliknya dengan alasan Tommy masih terlibat hukum di Indonesia. Kejaksaan Agung kemudian mengajukan dua aplikasi dalam sidang pertama di negara persemakmuran Inggris ini. Aplikasi pertama untuk diterima sebagai pihak ketiga dalam sidang gugatan Garnet ke BNP. Satunya lagi untuk meminta pembekuan sementara uang Tommy. Sedangkan Garnet meminta pembekuan uang Tommy dicabut. Hakim pengadilan Guernsey telah memutuskan memperpanjang permintaan pembekuan sementara uang Tommy pada 8 Maret lalu. Dalam sidang terakhir 23 Mei lalu, pengadilan Guernsey memberi syarat kepada pemerintah Indonesia untuk memperkarakan Tommy secara perdata dalam waktu 3 bulan. Yoseph optimistis kejaksaan bisa memenuhi tenggat yang diberikan pengadilan itu. "Draf gugatan harus selesai pada awal Juli 2007," kata dia. Pengacara Tommy, O.C. Kaligis, menyatakan dirinya sudah siap menghadapi bukti-bukti yang diajukan kejaksaan. "Tapi tidak akan kami buka sekarang. Ini kan bukan pengadilan koran," kata dia. Yang jelas, kata Kaligis, bukti-bukti yang dia miliki bisa mematahkan gugatan jaksa. "Jadi kita lihat saja nanti di pengadilan," katanya. Sandy Indra Pratama | Suseno Koran Tempo - Rabu, 11 Juli 2007 ====================== * Tujuh Bank BUMN 'Wajib' Setor ke Yayasan Soeharto Koran Tempo - Rabu, 11 Juli 2007 JAKARTA -- Tujuh bank pelat merah diwajibkan menyetor sebagian labanya ke yayasan-yayasan Soeharto. Ketujuh bank itu adalah Bank Pembangunan Indonesia, Bank Negara Indonesia 1946, Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Tabungan Negara, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Export Import Indonesia. Beberapa dari bank tersebut sudah ditutup dan dimerger. Kewajiban menyetor dana itu tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KMK.011/1978 tanggal 30 Agustus 1978 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Penggunaan Lima Persen dari Laba Bersih Bank-bank Milik Negara. Keputusan itu dikeluarkan sewaktu Ali Wardhana menjabat Menteri Keuangan. Aturan itu secara eksplisit mengatur 5 persen dari laba bersih bank milik negara tersebut dibagi dua, yakni 50 persen disetorkan langsung ke rekening Yayasan Dharmais. Separuhnya lagi disetorkan langsung ke dalam rekening Yayasan Supersemar pada Bank Indonesia dengan nama Rekening "Lima Persen dari Laba Bersih Bank- bank Milik Negara untuk Keperluan Sosial". Namun, pada era reformasi, aturan itu dicabut melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 69/KMK.017/1999 tanggal 16 Februari 1999 saat Menteri Keuangan dijabat Bambang Subianto. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Mulia Nasution mengakui terbitnya aturan mengenai kewajiban setor keuntungan bank-bank BUMN ke yayasan-yayasan dilarang. Yang bertanggung jawab? "Ya, era siapa lahirnya keputusan Menteri Keuangan itu," ujarnya kemarin. Senin lalu, Kejaksaan Agung mendaftarkan gugatan perdata terhadap Yayasan Supersemar ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketua tim jaksa pengacara negara, Dachmer Munthe, menduga yayasan itu menyelewengkan dana lebih dari Rp 4 triliun. Menurut kuasa hukum Soeharto, O.C. Kaligis, dia sudah bertemu dengan Soeharto untuk membahas masalah gugatan perdata itu. "Pak Soeharto tenang-tenang saja menghadapi gugatan ini," ujarnya. Kaligis yakin Yayasan Supersemar tidak menyelewengkan dana yang dikumpulkannya. Pemerintah, kata dia, tidak memiliki modal dalam yayasan itu. Dalam aturan yayasan disebutkan, yayasan didirikan untuk memberikan bantuan sosial dan lainnya. "Hal lain ini kan luas dan bisa untuk apa saja," katanya. agus s | yudha s Koran Tempo - Rabu, 11 Juli 2007 ============== http://www.suarapembaruan.com/News/2007/07/11/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY Gugatan terhadap Soeharto Kejagung Siapkan 43 Saksi [JAKARTA] Kejaksaan Agung (Kejagung) optimistis menang dalam gugatan perdata terhadap Ketua Yayasan Supersemar, Soeharto, atas perbuatan melawan hukum. Kejagung mempunyai sejumlah dokumen untuk membuktikan hal itu. Selain bukti, Kejagung juga menyiapkan 43 saksi. "Dari 43 saksi, ada 25 saksi yang sudah pasti. Saksi-saksi ini telah diperiksa oleh bagian Tindak Pidana Khusus," kata Direktur Perdata dari bagian Perdata dan Tata Usaha Negara Kejagung, yang juga menjadi anggota tim jaksa pengacara negara, Yoseph Suardi Sabda kepada wartawan di Kejagung, Selasa (10/7). Yoseph mengatakan, tergugat diminta membayar ganti rugi materiil Rp 185 miliar dan US$ 420 juta dollar AS serta ganti rugi imateriil Rp 10 triliun. Gugatan itu diajukan berdasarkan prinsip hukum yang menyatakan kalau ada orang menitipkan uang, uang itu harus dikembalikan. "Uang itu harus digunakan sesuai dengan apa yang dibebankan," kata dia. Menurutnya, kalau kasus Soeharto ini dibiarkan, maka akan menjadi preseden, yakni setiap orang bebas menggunakan uang orang lain. "Itu melanggar perjanjian atau wanprestasi," kata dia. Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Alex Sato Bya menyatakan Soeharto memungut sejumlah dana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1976 tentang penetapan penggunaan sisa laba bersih bank-bank milik negara yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KMK.011/ 1978 tentang pengaturan lebih lanjut penggunaan 5 persen dari laba bersih bank-bank milik negara kepada yayasan. Dana bagi Yayasan Supersemar seharusnya digunakan untuk kepentingan sosial. Namun, dalam praktiknya ditemukan penyimpangan sepanjang tahun 1987-1997, antara lain dengan adanya aliran dana ke Bank Duta, PT Sempati Air, PT Kiani Kertas, PT Kiani Lestari, PT Kalhold Utama, PT Essam Timber, PT Tanjung Redep Hutan Tanaman Industri, dan Kelompok Usaha Kosgoro. [E-8] Last modified: 11/7/07 ========== * Yayasan Soeharto Dituduh Selewengkan Rp 4 Triliun etc Koran Tempo - Selasa, 10 Juli 2007 Jakarta - Yayasan Supersemar, yang didirikan mantan presiden Soeharto, diduga menyelewengkan dana lebih dari Rp 4 triliun (US$ 420 juta plus Rp 185,9 miliar). Hal itu tercantum dalam berkas gugatan yang didaftarkan Tim Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Agung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. "Tergugat I adalah H M. Soeharto, sedangkan Yayasan Supersemar menjadi tergugat II," kata Dachmer Munthe, Ketua Tim Jaksa Pengacara Negara. Yoseph Suardi, Direktur Perdata Kejaksaan Agung, menambahkan uang tersebut adalah dana yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Para tergugat dituduh telah melakukan tindakan melawan hukum dengan menyelewengkan dana yang dikumpulkan dari pemerintah dan masyarakat. Yayasan ini menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1976 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333 Tahun 1978 sebagai dasar hukum pengutipan dana. Menurut Keputusan Menteri Keuangan itu, bank pemerintah harus memberikan 5 persen dari 50 persen keuntungan bersih ke Yayasan Supersemar. Seharusnya dana itu untuk beasiswa bagi anak kurang mampu. Tapi, "Hanya 15 persen (dana yayasan) yang digunakan untuk bantuan pendidikan," kata Yoseph. Dalam gugatan disebutkan sebagian besar dana itu justru digunakan untuk membiayai perusahaan keluarga Soeharto, di antaranya Sempati Air, Kiani Kertas, PT Timor Putra Nasional (TPN), dan Goro. Ada juga aliran dana ke Bank Duta, Nusamba Group, dan perusahaan Pelita. Kejaksaan menuntut ganti rugi total Rp 15 triliun. Selain itu, pengacara negara mendaftarkan sejumlah aset Soeharto yang terkait dengan Supersemar untuk dijadikan sita jaminan, di antaranya gedung Granadi di Jalan H R. Rasuna Said, Jakarta Selatan. "Nanti hakim yang menentukan aset mana yang perlu disita," ujar Alex Sato Bya, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. Kuasa hukum Soeharto, Otto Cornelis Kaligis, menyatakan tak gentar menghadapi gugatan itu. "Kami siap," katanya kepada Tempo. Sebelumnya, Juan Felix Tampubolon, kuasa hukum Soeharto yang lain, meyakini gugatan itu akan gugur. Menurut dia, kejaksaan tak percaya diri karena hanya menggugat satu dari sejumlah yayasan mantan penguasa Orde Baru tersebut. "Gugatan ini mengada-ada." Dachmer mengatakan kejaksaan baru mengajukan gugatan terhadap satu yayasan karena kekurangan tenaga. "Yayasan lain sabarlah," katanya. Dalam situs Soeharto Center disebutkan ada 17 yayasan yang didirikan penguasa Orde Baru itu, di antaranya Yayasan Dharmais, Supersemar, Amalbakti Muslim Pancasila, Dana Karya Abadi, Purna Bakti Pertiwi. Adapun istrinya, Tien Soeharto (almarhum), mendirikan Yayasan Harapan Kita dan Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan. Selain itu, ada lagi Yayasan Ibu Tien Soeharto, yang didirikan putra-putrinya, dan Yayasan Mangadeg. Sobari Achmad, Panitera Muda Perdata, yang menerima gugatan ini, menyatakan pengadilan akan segera menggelar perkara ini. "Paling lama seminggu (mendatang)," ujarnya. YUDHA SETIAWAN | RINI KUSTIANI | MUHAMMAD NUR ROCHMI | AGUS SUPRIYANTO | IMRON ROSYID Koran Tempo - Selasa, 10 Juli 2007 ================== * Soeharto Digugat Perdata Kompas - Selasa, 10 Juli 2007 Jaksa pengacara negara dari Kejaksaan Agung, mewakili negara cq Presiden RI, mendaftarkan gugatan perdata terhadap mantan Presiden Soeharto (tergugat I) dan Yayasan Beasiswa Supersemar (tergugat II) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (9/7). Gugatan ini segera mendapat reaksi dari berbagai pihak. Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Amien Rais di Jakarta kemarin mengatakan, "Niat Jaksa Agung menggugat perdata Soeharto dan Yayasan Supersemar harus dihargai. Namun, realitas yang ada juga harus dipahami." Realitas itu, lanjut Amien, antara lain data dan bukti yang ada mungkin sudah tidak seutuh 10 tahun lalu. Selain itu, mantan Presiden Soeharto juga sudah uzur. "Untuk itu, ambil jalan tengah saja. Caranya, apa yang masih bisa diselamatkan, seperti Tapos, diambil alih saja oleh negara dan kemudian tutup buku. Sebab, jika kita tidak pernah menyelesaikan kasus ini, sebagai bangsa kita juga tidak akan pernah selesai," ujar Amien. Direktur Eksekutif Reform Institut Yudi Latief juga mengusulkan penyelesaian politik. Caranya, pimpinan negara memanggil mereka yang terlibat dalam kasus ini untuk diajak mengembalikan uang atau harta yang mereka miliki kepada negara. Ketika ditanya apakah pengajuan gugatan tersebut hanya untuk menunjukkan kejaksaan telah bekerja, Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno menjawab, "Anda cukup cerdas membaca situasi." Guru besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Romli Atmasasmita di Jakarta kemarin mengatakan, upaya Kejaksaan Agung mendaftarkan gugatan perdata itu sebagai hal yang sia-sia. Menurut dia, kasus korupsi Soeharto hanya dapat diungkap jika Jaksa Agung membuka kembali kasus pidana Soeharto dengan mencabut Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Gedung Granadi Gugatan didaftarkan ketua tim jaksa pengacara negara Dachamer Munthe sekitar pukul 13.00 yang diterima panitera muda perdata Sobari Achmad. Gugatan itu menyebutkan ganti rugi materiil sebesar Rp 185 miliar dan 420 juta dollar AS serta ganti rugi imateriil Rp 10 triliun. Disebutkan juga sita jaminan yang dimohonkan oleh penggugat, yakni tanah dan bangunan Gedung Granadi di Jalan HR Rasuna Said, Kavling 8-9, Jakarta. (idr/MZW/NWO) Penerima dana Dari Yayasan Supersemar 1. Bank Duta: 125 juta dollar AS (1990), 19 juta dollar AS (1990), dan 275 juta dollar AS (1990) 2. PT Sempati Air: Rp 13 miliar (1989-1997) 3. PT Kiani Sakti & PT Kiani Lestari: Rp 150 miliar (1995) 4. PT Kalhold Utama, PT Essam Timber, & PT Tanjung Redep Hutan Tanaman Industri: Rp 12 miliar (1982-1993) 5. Kelompok Usaha Kosgoro: Rp 10 miliar (1993) Sumber: Kejaksaan Agung Kompas - Selasa, 10 Juli 2007 ===================
