http://www.indomedia.com/poskup/2007/08/04/edisi04/opini.htm

Sabtu : 04 Agust 2007 21:00 

Tambang dan demokrasi di Lembata

Oleh Dr. Paul Budi Kleden, SVD *



MENDIANG Romo Mangun sering berbicara mengenai pentingnya kosmologi yang 
melatari segala setiap rencana konkret pembangunan. Pemahaman tentang dunia 
(tentu saja termasuk manusia) macam mana yang sebenarnya menjadi konsep dasar 
yang melahirkan rencana pembangunan seperti itu? Ada rencana tertulis, tetapi 
yang penting justru apa yang disebut sebagai hidden konsep atau paradigma dasar 
yang tidak muncul secara eksplisit, yang terselubung, namun efektif mewujudkan 
dan mewarnai seluruh rencana. Paham dasar inilah yang perlu diangkat dan 
dibahas, dipertegas kalau memang tepat, dan diubah kalau ternyata mengangkangi 
sejumlah nilai ekologis dan kemanusiaan universal.

Rencana tambang di Lembata yang memunculkan reaksi keras dari masyarakat 
Lembata dan mengundang perhatian publik luar Lembata merupakan kasus yang tidak 
muncul begitu saja. Dia lahir dari satu rahim pemahaman dasar tentang kekuasaan 
yang perlu disikapi secara cermat. Dari kasus ini dapat dielaborasi, konsep 
kekuasaan macam mana yang dimiliki para penguasa di Lembata? Apakah ini 
demokrasi? Atau justru satu feodalisme yang tersisa dari masa lalu? Dan kasus 
ini bukan hanya selesai dengan pembatalan atau berjalannya tambang, tetapi 
memiliki dampak yang jauh lebih luas, yakni mengubah paradigma penyelenggaraan 
kekuasaan.

Sudah terlampau klasik rumusan demokrasi sebagai penyelenggaraan kekuasaan 
dari, oleh dan untuk rakyat. Ketiga kata depan ini mempunyai nilai yang sejajar 
dan sama penting. Demokrasi tidak bisa dikatakan ada kalau hanya ditekankan 
masalah proseduralnya (dari dan oleh), tanpa memperhatikan substansinya 
(untuk). Demikian pula, demokrasi belum terwujud, jika penyelenggaraan 
kekuasaan itu dikatakan demi rakyat (untuk), namun sama sekali mengabaikan 
rakyat dalam proses pengambilan keputusannya (dari dan oleh). Dalam kasus 
pertama kita berhadapan dengan penguasa yang korup, dalam kasus kedua kita 
berusan dengan penguasa yang arogan. Dan tentu soalnya menjadi lebih parah, 
apabila baik proses maupun substansi penyelenggaraan kekuasaan sama sekali 
menyepelekan rakyat. Rakyat tidak dilibatkan dalam proses, dan tidak 
diperhitungkan sebagai sasaran penyelenggaraan kekuasaan. Di sini kita 
menjumpai sosok penguasa yang feodal, yang memiliki pemahaman dasar: negara 
adalah saya, atau kabupaten adalah saya. Rakyat? Mereka dipandang terlalu lemah 
untuk menggalang kekuatan, dan terlalu bodoh guna memahami kedalaman pemikiran 
dan keluhuran cita rasa sang penguasa.

Paradigma feodalisme sangat kuat dalam masa Orde Baru. Reformasi tidak lain 
adalah gerakan masyarakat yang lahir dari pemahaman dasar rakyat akan 
dirinyasebagai sumber dan arah penyelenggaraan kekuasaan. Namun reformasi hanya 
dikatakan berhasil, apabila gerakan ini sanggup mengubah pemahaman dasar dalam 
diri para pemangku kekuasaan. Selama konsep dasar para penguasa ini masih 
feodalistis, maka reformasi sebenarnya masih jauh panggang dari api. Dan di 
banyak tempat di republik ini, kenyataannya masih seperti itu.

Memperhatikan kasus Lembata, tampaknya masih menjadi tugas yang penting dan 
serius dari semua elemen masyarakat untuk menjadi demokratis. Rakyatnya sudah 
sadar akan perannya, dan telah menunjukkan diri sebagai warga yang tidak lemah 
dan tidak bodoh. Mereka sanggup dan mampu menggalang kekuatan, dan merasa 
dilecehkan saat haknya tidak diperhatikan. Perjuangan tanpa kekerasan yang 
terjadi hingga sekarang merupakan bukti, bahwa mereka adalah warga yang cerdas, 
yang mempertimbangkan matang-matang cara perjuangannya, agar tidak gampang 
dibelokkan oleh siapapun. Kenyataan ini menunjukkan bahwa warga masyarakat 
sudah mulai menjadi warga yang demokratis, yang menolak bentuk-bentuk 
penyelenggaraan kekuasaan yang feodalistik. Hal ini merupakan satu basis 
kekuatan ke arah demokratisasi.

Menanggapi desakan massa pada tanggal 23 Juli yang lalu agar bupati dan Wakil 
Bupati Lembata menyampaikan sikapnya secara tegas, jawaban yang diberikan 
melalui Kasat Pol-PP dan Kabag Binamitra Polres Lembata adalah 'akan 
mempelajari pernyataan tersebut'. Artinya, mereka minta waktu untuk membuat 
studi lagi mengenai pernyataan sikap masyarakat penolak tambang. Pernyataan 
bupati ini memang sangat lemah untuk memberikan harapan bagi langkah 
demokratisasi, namun betapapun lemahnya, pernyataan ini toh dapat memancing api 
harapan. Sebab, demokrasi memang hidup dari harapan para pejuangnya. Namun, 
harapan ini akan diperkokoh dan tetap dipercaya, apabila studi tersebut 
menempatkan rakyat sebagai pemilik dan sasaran penyelenggaraan kekuasaan. 
Rakyat sudah menyatakan sikapnya secara tegas untuk menolak tambang, maka sikap 
inilah yang hendaknya menentukan pertimbangan pemerintah di Lembata 
selanjutnya. Dalam alam demokrasi, merevisi sebuah keputusan karena desakan 
masyarakat, betapapun beratnya, bukanlah sebuah kekalahan penguasa. Penguasa 
toh tidak sedang berperang melawan rakyatnya. Pemerintahan yang demokratis akan 
mengaku keliru menafsir kehendak masyarakat dan bersedia memperbaikinya atas 
desakan eksplisit dari masyarakat. Tetapi, Lembata akan kembali ke alam 
feodalisme Orde Baru seandainya langkah susulan setelah pernyataan kesediaan 
tersebut adalah merancang taktik memecahbelah masyarakat, menyumbat mulut-mulut 
kritis dan melumpuhkan kegesitan serta menumpulkan ketajaman insan pers dengan 
berbagai hadiah dan janji.

Jalan ke arah demokratisasi juga sangat ditentukan oleh pemahaman dan sikap 
DPRD. Paradigma penyelenggaraan kekuasaan macam mana yang ada dalam benak dan 
hati para wakil rakyat tersebut? Adanya DPRD tidak dengan sendirinyaberarti 
sudah ada demokrasi. Dalam era Orde Baru, lembaga perwakilan adalah bagian dari 
proses absolutisasi kekuasaan di tangan seorang penguasa. Bukan pengalaman baru 
di negara ini, bahwa lembaga perwakilan rakyat mengingkari hakikatnya sebagai 
perwakilan, dan memahami diri sebagai tuan atas rakyat, yang dinilai tak bisa 
apa-apa dan tak tahu apa-apa. Pernah terjadi dalam sejarah bangsa ini, bahwa 
para wakil rakyat beranggapan, rakyat telah menanggalkan pikirannya dan 
menyerahkan diri sepenuhnya kepada kebijaksanaan para wakilnya. Para wakil 
rakyat seperti ini pun sebenarnya bersifat feodal.

Di Lembata, para wakil rakyat mengambil keputusan untuk membuat studi banding 
ke dua tempat. Apakah ini sebuah keputusan yang lahir dari satu pemahaman diri 
sebagai wakil rakyat dalam satu bingkai demokrasi? Pertanyaan ini penting, 
karena terlampau lumrah di republik ini bahwa studi banding adalah nama lain 
dari jalan-jalan atas ongkos rakyat. Kalau hendak dilaksanakan dengan 
sungguh-sungguh, studi banding tidaklah gampang. Studi saja sudah berat, 
apalagi studi banding! Kasus tambang adalah kasus yang berat, maka studi 
banding harus dilakukan dengan kesungguhan.

Perlu disadari bahwa studi banding hanya bermafaat apabila sekurang-kurangnya 
dua syarat berikut dipenuhi. Pertama, yang membuat studi tersebut memiliki 
pemahaman yang benar tentang kondisi wilayahnya sendiri. Tanpa pemahaman ini, 
tidak ada yang bisa dibandingkan. Kondisi geografis dan keadaan ekologis dari 
wilayah sendiri perlu diketahui. Termasuk dalam pemahaman wilayah sendiri 
adalah mengetahui kondisi masyarakat dan mengenal kecemasan serta kegelisahan 
mereka. Bagaimana kebudayaan mereka, konsep mereka tentang tanah, persoalan 
kepemilikan tanah dalam tradisi asli merupakan faktor-faktor yang sangat 
menentukan entahkah sebuah proyek pembangunan itu populis atau represif. 
Kenyataan, DPRD Lembata tidak bersedia memberikan jawabannya yang pasti 
terhadap masyarakat pesisir dan Leragere yang menolak tambang, yang datang 
untuk menyampaikan sikapnya pada sejak Desember 2006. Janji untuk mengadakan 
sidang paripurna khusus terhadap masyarakat yang datang tanggal 11 sampai 13 
Juni 2007, tidak dipenuhi. Yang diterima secara hangat hanyalah kelompok 
masyarakat yang menyetujui penambangan pada tanggal 25 Juni 2007. Kalau 
sikapnya seperti itu, apakah para anggota DPRD Lembata sungguh memahami 
kegelisahan dan kecemasan masyarakatnya yang menolak tambang? Dalam kondisi 
seperti ini, apakah DPRD Lembata berada dalam situasi yang tepat untuk membuat 
studi banding? Boleh jadi para anggota DPRD sudah merasa paham akan persoalan 
masyarakatnya. Perasaan memang merupakan satu kapasitas manusia yang penting. 
Harapan kita, semoga perasaan itu tidak keliru.

Kedua, sebuah studi banding perlu terarah kepada semua hal yang dipandang 
krusial bagi wilayah sendiri. Dalam kasus tambang, yang perlu mendapat 
perhatian dalam studi banding adalah persoalan proses pembuatan 
keputusanpenambangan, masalah kesejahteraan rakyat, dan dampak ekologis serta 
sosial yang ditimbulkannya. Persoalan proses pembuatan keputusan menjadi 
penting, karena ini juga menjadi soal krusial di Lembata. Demikian pula tujuan 
yang dicapai dengan penambangan tersebut. Apakah penambangan di tempat studi 
banding sungguh mendatangkan kesejahteraan para warga? Dan apa dampak ekologis 
dan sosialnya? Sasaran studi banding ini akan menentukan, siapa yang didekati 
sebagai nara sumber dalam studi. Tidak hanya perusahaan penambang, tetapi juga 
pemerintah, LSM-LSM yang berkomitmen terhadap masalah kebudayaan dan lingkungan 
serta mayarakat yang mendukung dan menolak tambang. Di Lewoleba DPRD Lembata 
tidak bersedia menerima masyarakat penolak tambang. Kiranya mereka juga membuat 
studi tentang sikap mereka ini, dan di lokasi studi banding bersedia 
mendengarkan masyarakat penolak tambang.

Sebuah studi banding dapat melahirkan dua alternatif keputusan. Akan dibuat 
sesuatu seperti yang terjadi di lokasi studi banding, atau tidak akan dibuat 
sesuatu seperti yang dilakukan di lokasi studi banding. Ungkapan keputusan bisa 
berbunyi: "Kita buat seperti yang mereka lakukan di sana", atau "Kita tidak 
akan lakukan seperti yang mereka buat di sana". Hasil inilah yang akan 
menunjukkan konsep dasar para wakil rakyat Lembata, entahkah demokratis atau 
tidak. Keputusan itu jugalah yang akan menyingkapkan, atas nama siapa para 
wakil rakyat Lembata pergi membuat studi banding. Artinya, keputusan itulah 
yang menyatakan, siapa yang dimaksudkan dengan 'mereka' dalam ungkapan di atas. 
Kalau para anggota DPRD pergi atas nama perusahaan, maka mereka akan 
mempelajari apa yang perlu dilakukan lembaganya agar keinginan perusahaan dapat 
diwujudkan. Apabila mereka pergi atas nama dan demi rakyat Lembata, yang di 
lokasi rencana penambangan sudah menyatakan sikap tegas menolak tambang, maka 
yang dipelajari adalah strategi mana yang perlu ditempuh DPRD supaya sikap 
masyarakat ini direalisasikan. Rakyat penolak tambang di lokasi studi banding 
kalah berhadapan dengan penguasa dan pengusaha. Kalau DPRD Lembata sungguh pro 
rakyat, maka mereka akan sungguh-sungguh belajar tentang kelemahan DPRD lokasi 
studi banding agar dapat bertindak lebih tepat guna membela rakyat. Langkah 
studi banding dinilai sebagai langkah penting bagi DPRD dalam menentukan 
sikapnya. Kita berharap bahwa sikap itu sungguh demokratis.

Konsep dasar yang melatari dan menjiwai pemikiran seseorang tampak ketika 
terjadi benturan dengan gagasan dan rencana orang lain. Benturan-benturan itu 
dapat membantu seseorang untuk mengoreksi dan mengubah paradigma berpikirnya, 
kalau memang paradigma itu tidak dapat lagi dipertahankan. Atas desakan 
masyarakat Bupati Lembata menyatakan akan mempelajari dulu tuntutan masyarakat. 
Dan DPRD Lembata membuat studi banding. Akankah ada perubahan sikap setelah 
bupati membuat studi atas tuntutan masyarakat danDPRD melakukan studi banding? 
Akankah ada perubahan sikap sehingga bisa dibuat perbandingan? Sangat berarti 
bagi demokratisasi, apabila ada sikap yang jelas dan sungguh pro rakyat dalam 
rangka demokrasi. Kalau demikian, nanti bisa dibuat studi banding di Lembata 
sendiri, tak usah jauh-jauh.

* Penulis, staf pengajar STFK

Ledalero, Maumere-Flores


[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke