http://www.fajar.co.id/news.php?newsid=40214

Rumah Sakit Abaikan Pasien Miskin
(13 Sep 2007, 32 x , Komentar) 
LKMI HMI Desak Menkes Mundur

MAKASSAR -- Lembaga Kesehatan Mahasiswa Indonesia (LKMI) HMI Cabang Makassar 
Timur menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Sulsel, Rabu 12 September. 
Mereka prihatin dengan buruknya pelayanan kesehatan di Indonesia, khususnya 
kepada rakyat miskin.Berdasarkan temuan LKMI, saat ini banyak rumah sakit yang 
mempersulit atau bahkan mengabaikan pasien miskin. Padahal, pemerintah pernah 
mengeluarkan kebijakan bahwa pasien miskin bisa dilayani di RS cukup dengan 
memperlihatkan surat keterangan miskin dari pemerintah setempat.

Ketua Umum LKMI HMI Cabang Makassar Timur Dede Asep, mengatakan pihaknya sudah 
berkonsultasi kepada Dinas Kesehatan Sulsel soal ini. Informasi yang diperoleh, 
program pelayanan rakyat miskin masih tetap berlaku hingga kini.

Kepada Fajar, Kepala Dinas Kesehatan Sulsel dr Muhadir, membenarkan hal 
tersebut. Muhadir menjelaskan, pasien miskin yang berobat ke rumah sakit harus 
memperlihatkan kartu BLT (Bantuan Langsung Tunai). Jika tidak punya, bisa 
menggunakan surat keterangan miskin.

Menurut Dede, kasus buruknya pelayanan kepada rakyat miskin itu hanya salah 
satu contoh. Banyak lagi keganjilan dalam pengelolaan masalah kesehatan di 
Indonesia. Tahun 2008, misalnya, pemerintah hanya mengalokasikan dana sebesar 
2,3 persen dari total APBN untuk sektor kesehatan.

"Terus terang ini sangat mengecewakan. Keadaan ini diperparah dengan tidak 
meratanya anggaran kesehatan untuk setiap daerah. Dana yang dialokasikan untuk 
promotif dan preventif juga amat terbatas," tambah Dede.

Belum lagi soal sumber daya kesehatan yang belum memadai. Harga obat juga masih 
dirasakan terlalu mahal. Program pemberdayaan masyarakat melalui Posyandu juga 
belum berjalan maksimal. "Konsekuensinya Menteri Kesehatan harus mundur dari 
jabatannya," kata Dede.

Desakan mundur itu disampaikan LKMI HMI melalui faksimili ke kantor Departemen 
Kesehatan, kemarin. Anggota Komisi III DPRD Sulsel Prof H Jalaluddin Rahman 
yang memfasilitasi mahasiswa mengaku memahami keprihatinan LKMI HMI tersebut.(

Kirim email ke