http://www.banjarmasinpost.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=5740&Itemid=180
'Letusan' Menyakitkan dari DPR
Selasa, 30-10-2007 | 04:12:40
GUNUNG Kelud belum lagi meletus, tapi status 'awasnya' malah merembet ke
Jakarta. Memang tak terkait bakal meletusnya gunung di Jawa Timur itu, tapi
rencana renovasi rumah dinas anggota DPR RI di 2008.
Kalau rencana ini sampai 'meletus', korbannya bukan hanya dari Kabupaten
Blitar, seluruh rakyat Indonesia yang menyerahkan nasib bangsa kepada wakilnya
di DPR RI akan menjadi korban.
Bisa dibayangkan, untuk merenovasi 500 rumah dinas yang sekarang hanya
berisi sebagian, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR dikabarkan telah
menganggarkan dana hingga Rp 350 miliar.
Alasannya, atap rumah banyak yang bocor, tikus dan kecoa lebih banyak
jadi penghuni tetap, cat-catnya sudah pudar. Hingga anggota dewan terhormat
yang merasa sebagai pejabat negara tak layak tinggal di sana.
Padahal, masih banyak rakyat yang mereka wakili saat ini menempati
gubuk-gubuk kumuh, demi bisa bertahan dari terpaan hujau atau teriknya matahari.
Masih hangat di ingatan, Agustus lalu untuk menertibkan penghuni liar
yang menempati kolong tol Jembatan Tiga, Jakarta Utara, pemerintah menurunkan
ratusan petugas guna menggusur mereka.
Malah, Wakil Presiden Jusuf Kalla pun harus 'turun tangan' mengatasi
mereka, dengan memberikan imbauan kepada penghuni rumah-rumah liar itu agar mau
di pindah ke rumah susun.
Bandingkan dengan rumah dinas hunian wakil rakyat yang sudah merasa jadi
pejabat negara. Karena hanya atap bocor dan tikur maupun kecoa menumpang hidup,
mereka langsung mengajukan anggaran untuk merenovasi gila-gilaan.
Kalau saja mereka mau bercermin pada masa tugas yang tinggal dua tahun
lagi, efisensi yang selalu digembar-gemborkan akan ternodai kalau rencana ini
diteruskan.
Memang, beberapa anggota DPR RI menyatakan akan menolak rencana renovasi
ini. Alasannya, akan lebih efektif kalau kompleks perumahan yang berisi 500
unit rumah dinas tersebut dijual, karena selama ini hanya segelintir dari
mereka yang mau menghuninya.
Sebagai rakyat yang menyerahkan nasib bangsa ini kepada wakil rakyat di
DPR RI, kini memang pesimis rencana renovasi rumah dinias ini akan dibatalkan.
Bercermin pada pembuatan grand design Gedung DPR/MPR, September silam,
kita dikejutkan oleh besarnya anggaran yang dikabarkan mencapai Rp 40 miliar.
Tindakan ini jelas menyakiti hati rakyat yang mereka wakili. Saat banyak
anak-anak negeri Katulistiwa ini yang tidak bisa merasakan nikmatnya bangku
sekolah, wakil mereka malah enak-enakan meminta fasilitas sebagai pejabat.
Meski masing-masing anggota DPR RI membantah mereka menyetujui rencana
renovasi ini, tapi keyakinan kita hal itu akan menggagalkan realisasinya.
Jadi, siap-siap lah untuk terus sakit hati dengan sikap legislatif yang
tidak mempertimbangkan perasaan rakyat, yang terus berharap suatu saat para
wakilnya mau lebih ndeso agar mereka bisa merasakan kondisi orang-orang di luar
Gedung DPR RI.
Berharap, inilah satu-satunya yang bisa dilakukan rakyat Indonesia
menyikapi rencana tersebut. Agar saat rapat antara Pimpinan, Sekretaris
Jenderal, Ketua-Ketua Fraksi dan Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI, tidak
disepekati keinginan merenovasi rumah dinas tersebut.
Meski becermin pada rencana-rencana sebelumnya, kita memang pesimis hal
ini akan dibatalkan. Tapi paling tidak sebagai pemilik hal memilih di 2009,
kita sudah tahu belang wakil-wakil yang sebelumnya telah kita pilih di Pemilu
2004 lalu.
Kini kita tinggal memilah dan memilih profil wakil rakyat yang bisa
didukung untuk duduk di DPR RI, agar benar-benar memperjuangkan nasib
bangsanya. Bukan dipilih untuk merasa jadi pejabat dan menuntut fasilitas.
