http://www.banjarmasinpost.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=5740&Itemid=180
'Letusan' Menyakitkan dari DPR Selasa, 30-10-2007 | 04:12:40 GUNUNG Kelud belum lagi meletus, tapi status 'awasnya' malah merembet ke Jakarta. Memang tak terkait bakal meletusnya gunung di Jawa Timur itu, tapi rencana renovasi rumah dinas anggota DPR RI di 2008. Kalau rencana ini sampai 'meletus', korbannya bukan hanya dari Kabupaten Blitar, seluruh rakyat Indonesia yang menyerahkan nasib bangsa kepada wakilnya di DPR RI akan menjadi korban. Bisa dibayangkan, untuk merenovasi 500 rumah dinas yang sekarang hanya berisi sebagian, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR dikabarkan telah menganggarkan dana hingga Rp 350 miliar. Alasannya, atap rumah banyak yang bocor, tikus dan kecoa lebih banyak jadi penghuni tetap, cat-catnya sudah pudar. Hingga anggota dewan terhormat yang merasa sebagai pejabat negara tak layak tinggal di sana. Padahal, masih banyak rakyat yang mereka wakili saat ini menempati gubuk-gubuk kumuh, demi bisa bertahan dari terpaan hujau atau teriknya matahari. Masih hangat di ingatan, Agustus lalu untuk menertibkan penghuni liar yang menempati kolong tol Jembatan Tiga, Jakarta Utara, pemerintah menurunkan ratusan petugas guna menggusur mereka. Malah, Wakil Presiden Jusuf Kalla pun harus 'turun tangan' mengatasi mereka, dengan memberikan imbauan kepada penghuni rumah-rumah liar itu agar mau di pindah ke rumah susun. Bandingkan dengan rumah dinas hunian wakil rakyat yang sudah merasa jadi pejabat negara. Karena hanya atap bocor dan tikur maupun kecoa menumpang hidup, mereka langsung mengajukan anggaran untuk merenovasi gila-gilaan. Kalau saja mereka mau bercermin pada masa tugas yang tinggal dua tahun lagi, efisensi yang selalu digembar-gemborkan akan ternodai kalau rencana ini diteruskan. Memang, beberapa anggota DPR RI menyatakan akan menolak rencana renovasi ini. Alasannya, akan lebih efektif kalau kompleks perumahan yang berisi 500 unit rumah dinas tersebut dijual, karena selama ini hanya segelintir dari mereka yang mau menghuninya. Sebagai rakyat yang menyerahkan nasib bangsa ini kepada wakil rakyat di DPR RI, kini memang pesimis rencana renovasi rumah dinias ini akan dibatalkan. Bercermin pada pembuatan grand design Gedung DPR/MPR, September silam, kita dikejutkan oleh besarnya anggaran yang dikabarkan mencapai Rp 40 miliar. Tindakan ini jelas menyakiti hati rakyat yang mereka wakili. Saat banyak anak-anak negeri Katulistiwa ini yang tidak bisa merasakan nikmatnya bangku sekolah, wakil mereka malah enak-enakan meminta fasilitas sebagai pejabat. Meski masing-masing anggota DPR RI membantah mereka menyetujui rencana renovasi ini, tapi keyakinan kita hal itu akan menggagalkan realisasinya. Jadi, siap-siap lah untuk terus sakit hati dengan sikap legislatif yang tidak mempertimbangkan perasaan rakyat, yang terus berharap suatu saat para wakilnya mau lebih ndeso agar mereka bisa merasakan kondisi orang-orang di luar Gedung DPR RI. Berharap, inilah satu-satunya yang bisa dilakukan rakyat Indonesia menyikapi rencana tersebut. Agar saat rapat antara Pimpinan, Sekretaris Jenderal, Ketua-Ketua Fraksi dan Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI, tidak disepekati keinginan merenovasi rumah dinas tersebut. Meski becermin pada rencana-rencana sebelumnya, kita memang pesimis hal ini akan dibatalkan. Tapi paling tidak sebagai pemilik hal memilih di 2009, kita sudah tahu belang wakil-wakil yang sebelumnya telah kita pilih di Pemilu 2004 lalu. Kini kita tinggal memilah dan memilih profil wakil rakyat yang bisa didukung untuk duduk di DPR RI, agar benar-benar memperjuangkan nasib bangsanya. Bukan dipilih untuk merasa jadi pejabat dan menuntut fasilitas.