http://www.harianterbit.com/artikel/rubrik/artikel.php?aid=31439
Netralitas politik TNI/Polri (1)
Tanggal : 08 Nov 2007
Sumber : Harian Terbit
Oleh Irjen Pol Dr H Teguh Soedarsono
"KECIL tetapi tajir," itulah ungkapan dan penilaian serta respon terhadap
kebijakan politik TNI dan Polri yang menempatkan diri sebagai institusi netral
dalam kancah politik praktis bangsa dan negara Indonesia saat ini. Kebijakan
itu dinyatakan lebih tegas oleh Panglima TNI Marsekal TNI Djoko Suyanto maupun
Kapolri Jenderal Polisi Drs. Sutanto di beberapa event dengan pernyataan bahwa
para anggotanya belum menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2009. Padahal, dalam
Pasal 93 ayat (2) Undang-undang Pemilu dinyatakan, "Anggota TNI dan Polri
mempunyai hak memilih."
Kebijakan yang dinilai matang, arif, dan cerdas tersebut, hendaknya tidak
dipersepsikan sebagai "sedekah politik" dan atau karena belum siapnya TNI dan
Polri 'menerima' keragaman visi dan misi partai-partai yang ada di negara ini.
Kebijakan tersebut hendaknya dapat dimaknai sebagai upaya menciptakan kondisi
yang kondusif dalam pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu. Hal itu memungkinkan
pula TNI dan Polri mempunyai "bargaining position" dalam kancah politik di
negara ini secara lebih lanjut.
Kebijakan pimpinan TNI dan Polri tentang konsep netralitas politik dengan
langkah tersebut dalam berbagai wujud dan fragmentasinya perlu dijelaskan,
disosialisasikan, serta diselaraskan dengan berbagai subjek dan objek hukumnya.
Ini penting karena bila kebijakan itu menimbulkan masalah di kemudian hari,
maka hal tersebut menurut Prof Dr Awaludin Jamin, MPA merupakan suatu kebijakan
yang bersifat "benevolent outocrazy" dalam negara demokrasi karena "unmutually
consistent policies."
Kebijaksanaan TNI dan Polri untuk tidak menggunakan hak pilih bila disimak
mempunyai dua makna atau persepsi yang menjadi pertimbangannya, yaitu makna dan
persepsi yang dikaitkan dengan sifat pekerjaan dan tuntutan tugas TNI maupun
Polri baik ditinjau dari aspek sejarah, kewenangan, maupun proses reformasinya
yang dalam keberadaannya dituntut harus bersikap netral dalam tugas maupun
aktivitasnya. Untuk itu TNI dan Polri harus berada di atas kepentingan semua
golongan maupun kekuatan politik. Namun demikian, persepsi dan kearifan itu
tidak menjadi acuan keteladanan dan bahkan tidak pernah menjadi perhatian
khusus dari unsur-unsur lain, seperti para penegak hukum khususnya advokat dan
pengacara, insan pers, maupun tokoh-tokoh LSM yang dalam tuntutan keberadaan,
pekerjaan, maupun aktivitasnya juga diharapkan dapat bersikap netral, jujur,
dan transparan. Padahal, mereka saat ini mendominasi kursi-kursi di lembaga
legislatif dengan cara melibatkan diri sebagai anggota partai-partai politik.
Makna lain dari kenetralan politik TNI dan Polri tersebut dimungkinkan juga
karena rasa 'teposliro' warga TNI dan Polri terhadap keberadaan, aktivitas,
maupun mutu kepemimpinan dan kenegarawanan dari para tokoh partai-partai
politik yang dinilai memprihatinkan. Karena itu TNI dan Polri merasa lebih baik
mengambil posisi berada di luar atau bersikap netral dalam kancah dan kiprah
politik praktis, antara lain dengan cara bersikap pasif dalam pemilu dan
pilkada. Alasan itu memang logis dan dapat dibenarkan, namun bila persepsi
tersebut dihadapkan dengan keadaan sebenarnya maka hal itu menjadi rancu. Hal
ini dibuktikan dengan banyaknya anggota TNI maupun Polri aktif serta para
purnawirawan yang terjun dalam aktivitas politik melalui dukungan dan atau
wadah partai-partai politik, khususnya dalam upaya meraih jabatan dan atau
penugasan di bidang pemerintahan atau legislatif karena ambisinya.
Kebijakan TNI dan Polri tentang "netralitas politik" yang dinilai matang
tersebut menjadi "hambar" karena ketiadaan tanggapan dan atau minimnya
kompensasi politik dari para elit politik terhadap pengorbanan TNI dan Polri.
Mereka terkesan mengenyampingkan hak politik TNI dan Polri dalam kehidupan
bangsa dan negara. Padahal banyak kader pimpinan bangsa dan negara yang berasal
dari lingkungan TNI dan Polri. Kondisi ini memunculkan pemikiran tentang
perlunya dibuka suatu mekanisme khusus bagi para intelektual maupun elit TNI
dan Polri untuk dapat muncul sebagai kader pimpinan bangsa dan negara Indonesia
tanpa harus melalui partai.
Kondisi seperti ini menurut Frank J. Goodnow dalam bukunya "Politics and
Administrations", merupakan suatu realita yang tidak dapat dipungkiri dalam
Tata Administrasi Negara. Hal tersebut terjadi karena "kebijakan" dan
"pelaksanaan" pada hahikatnya tidak mempunyai dikotomi yang konkret.
Di samping itu kebijaksanaan untuk menempatkan TNI dan Polri dalam kepentingan
semua golongan dan kekuatan politik dalam kerangka kebijakan "netralitas
politik" yang dikaitkan dengan risiko pekerjaan dan kewenangan TNI dan Polri
sebenarnya sudah tidak relevan lagi. Sebab, di era globalisasi saat ini
penggunaan kekuatan dan kewenangan bersenjata untuk menekan atau memprovokasi
suatu pihak tidak lagi menjadi sesuatu yang dapat dibenarkan. Contoh konkretnya
adalah melemahnya Junta Militer dalam tata pemerintahan di Myanmar akhir-akhir
ini.
Justru dalam kehidupan demokrasi saat ini kewenangan dari para penegak hukum
khususnya advokat dan pengacara dalam menerapkan berbagai norma hukum, bermacam
opini yang ditimbulkan dan dipublikasikan oleh para insan pers melalui
media-media informasinya, serta beragam gerakan aksi massa yang dimunculkan
oleh para tokoh LSM merupakan kekuatan yang sangat dahsyat dan efektif untuk
menggoyang dan atau memporakporandakan asas demokrasi, hak dan kewajiban
penghormatan asasi manusia, maupun iklim transparansi dalam kehidupan nasional.
Ironisnya, mereka yang notabene mempunyai tingkat intelektualitas yang baik dan
kematangan berinteraksi sosial tersebut tidak berkehendak untuk bersikap arif
dan netral dalam kehidupan politik di negara tercinta ini seperti yang
dilakukan TNI dan Polri.
(Penulis adalah Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri)
