http://www.harianterbit.com/artikel/rubrik/artikel.php?aid=31439
Netralitas politik TNI/Polri (1) Tanggal : 08 Nov 2007 Sumber : Harian Terbit Oleh Irjen Pol Dr H Teguh Soedarsono "KECIL tetapi tajir," itulah ungkapan dan penilaian serta respon terhadap kebijakan politik TNI dan Polri yang menempatkan diri sebagai institusi netral dalam kancah politik praktis bangsa dan negara Indonesia saat ini. Kebijakan itu dinyatakan lebih tegas oleh Panglima TNI Marsekal TNI Djoko Suyanto maupun Kapolri Jenderal Polisi Drs. Sutanto di beberapa event dengan pernyataan bahwa para anggotanya belum menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2009. Padahal, dalam Pasal 93 ayat (2) Undang-undang Pemilu dinyatakan, "Anggota TNI dan Polri mempunyai hak memilih." Kebijakan yang dinilai matang, arif, dan cerdas tersebut, hendaknya tidak dipersepsikan sebagai "sedekah politik" dan atau karena belum siapnya TNI dan Polri 'menerima' keragaman visi dan misi partai-partai yang ada di negara ini. Kebijakan tersebut hendaknya dapat dimaknai sebagai upaya menciptakan kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu. Hal itu memungkinkan pula TNI dan Polri mempunyai "bargaining position" dalam kancah politik di negara ini secara lebih lanjut. Kebijakan pimpinan TNI dan Polri tentang konsep netralitas politik dengan langkah tersebut dalam berbagai wujud dan fragmentasinya perlu dijelaskan, disosialisasikan, serta diselaraskan dengan berbagai subjek dan objek hukumnya. Ini penting karena bila kebijakan itu menimbulkan masalah di kemudian hari, maka hal tersebut menurut Prof Dr Awaludin Jamin, MPA merupakan suatu kebijakan yang bersifat "benevolent outocrazy" dalam negara demokrasi karena "unmutually consistent policies." Kebijaksanaan TNI dan Polri untuk tidak menggunakan hak pilih bila disimak mempunyai dua makna atau persepsi yang menjadi pertimbangannya, yaitu makna dan persepsi yang dikaitkan dengan sifat pekerjaan dan tuntutan tugas TNI maupun Polri baik ditinjau dari aspek sejarah, kewenangan, maupun proses reformasinya yang dalam keberadaannya dituntut harus bersikap netral dalam tugas maupun aktivitasnya. Untuk itu TNI dan Polri harus berada di atas kepentingan semua golongan maupun kekuatan politik. Namun demikian, persepsi dan kearifan itu tidak menjadi acuan keteladanan dan bahkan tidak pernah menjadi perhatian khusus dari unsur-unsur lain, seperti para penegak hukum khususnya advokat dan pengacara, insan pers, maupun tokoh-tokoh LSM yang dalam tuntutan keberadaan, pekerjaan, maupun aktivitasnya juga diharapkan dapat bersikap netral, jujur, dan transparan. Padahal, mereka saat ini mendominasi kursi-kursi di lembaga legislatif dengan cara melibatkan diri sebagai anggota partai-partai politik. Makna lain dari kenetralan politik TNI dan Polri tersebut dimungkinkan juga karena rasa 'teposliro' warga TNI dan Polri terhadap keberadaan, aktivitas, maupun mutu kepemimpinan dan kenegarawanan dari para tokoh partai-partai politik yang dinilai memprihatinkan. Karena itu TNI dan Polri merasa lebih baik mengambil posisi berada di luar atau bersikap netral dalam kancah dan kiprah politik praktis, antara lain dengan cara bersikap pasif dalam pemilu dan pilkada. Alasan itu memang logis dan dapat dibenarkan, namun bila persepsi tersebut dihadapkan dengan keadaan sebenarnya maka hal itu menjadi rancu. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya anggota TNI maupun Polri aktif serta para purnawirawan yang terjun dalam aktivitas politik melalui dukungan dan atau wadah partai-partai politik, khususnya dalam upaya meraih jabatan dan atau penugasan di bidang pemerintahan atau legislatif karena ambisinya. Kebijakan TNI dan Polri tentang "netralitas politik" yang dinilai matang tersebut menjadi "hambar" karena ketiadaan tanggapan dan atau minimnya kompensasi politik dari para elit politik terhadap pengorbanan TNI dan Polri. Mereka terkesan mengenyampingkan hak politik TNI dan Polri dalam kehidupan bangsa dan negara. Padahal banyak kader pimpinan bangsa dan negara yang berasal dari lingkungan TNI dan Polri. Kondisi ini memunculkan pemikiran tentang perlunya dibuka suatu mekanisme khusus bagi para intelektual maupun elit TNI dan Polri untuk dapat muncul sebagai kader pimpinan bangsa dan negara Indonesia tanpa harus melalui partai. Kondisi seperti ini menurut Frank J. Goodnow dalam bukunya "Politics and Administrations", merupakan suatu realita yang tidak dapat dipungkiri dalam Tata Administrasi Negara. Hal tersebut terjadi karena "kebijakan" dan "pelaksanaan" pada hahikatnya tidak mempunyai dikotomi yang konkret. Di samping itu kebijaksanaan untuk menempatkan TNI dan Polri dalam kepentingan semua golongan dan kekuatan politik dalam kerangka kebijakan "netralitas politik" yang dikaitkan dengan risiko pekerjaan dan kewenangan TNI dan Polri sebenarnya sudah tidak relevan lagi. Sebab, di era globalisasi saat ini penggunaan kekuatan dan kewenangan bersenjata untuk menekan atau memprovokasi suatu pihak tidak lagi menjadi sesuatu yang dapat dibenarkan. Contoh konkretnya adalah melemahnya Junta Militer dalam tata pemerintahan di Myanmar akhir-akhir ini. Justru dalam kehidupan demokrasi saat ini kewenangan dari para penegak hukum khususnya advokat dan pengacara dalam menerapkan berbagai norma hukum, bermacam opini yang ditimbulkan dan dipublikasikan oleh para insan pers melalui media-media informasinya, serta beragam gerakan aksi massa yang dimunculkan oleh para tokoh LSM merupakan kekuatan yang sangat dahsyat dan efektif untuk menggoyang dan atau memporakporandakan asas demokrasi, hak dan kewajiban penghormatan asasi manusia, maupun iklim transparansi dalam kehidupan nasional. Ironisnya, mereka yang notabene mempunyai tingkat intelektualitas yang baik dan kematangan berinteraksi sosial tersebut tidak berkehendak untuk bersikap arif dan netral dalam kehidupan politik di negara tercinta ini seperti yang dilakukan TNI dan Polri. (Penulis adalah Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri)