Refleksi: Bagaimana kalau Mega diseret VLCC? http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=186136
DUGAAN KORUPSI
Kasus VLCC, Laks Coba Seret Megawati
Laksamana Sukardi, Mantan Menneg BUMN
Sabtu, 10 Nopember 2007
JAKARTA (Suara Karya): Tersangka kasus dugaan korupsi
penjualan dua kapal tanker raksasa (VLCC), mantan Menneg BUMN Laksamana Sukardi
mencoba menyeret mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Dia meminta tim
penyidik Kejagung memeriksa mantan pejabat negara terkait penjualan aset
Pertamina itu, termasuk mantan Presiden Megawati dan mantan Menkeu Boediono.
Permintaan itu disampaikan Laksamana saat tiba di Gedung
Bundar Kejagung, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai
tersangka kasus yang diperkirakan merugikan negara 20 juta dolar AS itu, Jumat.
"Kalau kita mau mencari kebenaran, saya kira siapa pun yang terkait harus
ditanya, supaya menjadi terang. Tapi itu tergantung penyidik, bukan saya," ujar
Laks, sapaan akrabnya.
Laks mengatakan, Megawati selaku Presiden ketika itu
mengalihkan wewenang penjualan dua VLCC pada tahun 2004 dari Menkeu Boediono
kepada Menneg BUMN. Pengalihan wewenang itu bahkan dilakukan melalui PP Nomor
41 Tahun 2003.
Di sisi lain, Boediono juga terkait karena penjualan VLCC
rutin dibicarakan dengannya selaku Menkeu ketika itu. "Karena masalah cash flow
Pertamina pada waktu itu bisa membahayakan perekonomian nasional. Apalagi
masalah subsidi bahan bakar minyak (BBM), ketika itu Pertamina masih menunggu
pembayaran pemerintah," ujar Laks.
Dia mengimbau Megawati maupun Boediono agar tidak takut jika
dimintai keterangan oleh penyidik seputar penjualan VLCC. "Saya datang ke sini
juga biasa-biasa saja. Kasih tahu saja kejadiannya seperti apa. Apalagi ini
untuk mendukung pemberantasan korupsi," katanya menambahkan.
Laks menolak menjawab saat ditanya apakah dia mendapat
intimidasi kubu Megawati. Namun dia mengatakan, intimidasi dalam bentuk apa pun
tidak akan mampu memengaruhinya.
Menyinggung materi pemeriksaan, Laks mengaku diminta menjawab
10 pertanyaan seputar administrasi persetujuan penjualan VLCC yang dia lakukan
selaku Komisaris Utama Pertamina pada saat itu.
Tim penyidik, lanjut Laks, juga belum menyinggung soal
pelimpahan wewenang dari Menkeu Boediono kepada Menneg BUMN menyangkut
keputusan penjualan VLCC.
Pemeriksaan terhadap Laks dilanjutkan Senin pekan depan
bersamaan dengan mantan Dirut Pertamina Ariffi Nawawi dan mantan Direktur
Keuangan Pertamina Alfred H Rohimone.
Sementara itu, Jaksa Agung Hendarman Supandji menilai mantan
Presiden Megawati bisa saja diperiksa sebagai saksi meringankan bagi Laks.
"Kalau tersangka mengatakan itu (menghadirkan Megawati) sebagai saksi
meringankan, ya itu haknya dia (Laksamana). Namun, pemanggilan bukan kewajiban
kejaksaan," kata Hendarman di Istana Negara.
Namun, kata Hendarman, dari daftar 43 orang saksi yang akan
diperiksa, nama Megawati tidak ada di dalamnya. "Ndak ada, ndak ada (Megawati).
Ke-43 orang itu adalah saksi yang memberatkan. Kalau menghadirkan tersangka
yang meringankan itu yang minta adalah tersangka," ujarnya.
Terkait kemungkinan kejaksaan menahan Laksamana Sukardi,
Hendarman menjelaskan belum perlu karena yang bersangkutan masih kooperatif.
Sedangkan JAM Pidsus Kemas Yahya Rahman mengatakan, semua
pihak yang terkait dengan kasus penjualan tanker raksasa akan diperiksa. Tetapi
ketika ditanya apakah tim penyidik sudah menangkap indikasi keterkaitan
Megawati dan Boediono dalam kasus tersebut, Kemas tidak bersedia berkomentar
banyak.
Dia hanya menegaskan, pemanggilan saksi akan dilakukan
berdasarkan bukti yang ada. Pemanggilan saksi juga bertujuan untuk menjernihkan
kasus.
Penyidik, kata Kemas, sebenarnya telah memiliki bukti
tertulis dan keterangan saksi sebelum menentukan tersangka. Pemeriksaan
tersangka dan saksi merupakan usaha untuk mengkonfirmasi bukti yang dimiliki
penyidik.
Kolega Laks di Partai Demokrasi Pembaruan atau PDP, Roy BB
Janis, menyatakan, seharusnya Megawati bersedia menjadi saksi kasus penjualan
kapal tanker raksasa jika dia seorang reformis.
Menurut Roy, pihaknya sudah minta secara resmi melalui surat
kepada Kejagung agar Megawati menjadi saksi. "Tetapi ternyata dia tidak masuk
dalam daftar saksi. Itu namanya Kejagung double standard dalam penegakan hukum.
Harusnya objektif, jangan diskriminatif seperti ini," kata Roy.
Di tempat terpisah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
menegaskan bahwa dia tidak akan pernah bertemu dengan seseorang yang masih
menjadi tersangka, termasuk Laksamana Sukardi. "Saya lebih bagus tak bertemu
Pak Laks, agar beliau mengikuti proses hukum dengan baik," kata Presiden
Yudhoyono.
Pernyataan itu, kata Presiden, untuk menjawab spekulasi yang
berkembang seputar rencana pertemuan Laks dengan dirinya. Yudhoyono mengaku
tidak ingin masyarakat memperoleh informasi simpang-siur.
Selama ini, kata Presiden, dirinya memang sengaja mencegah
bertemu dengan mantan politisi PDIP itu. "Lebih bagus tidak. Apa pun tujuan
baiknya menjadi keliru, karena seolah-olah Presiden mencampuri hukum dan
mengintervensi jalannya pemeriksaan," kata SBY. (Jimmy Radjah/Antara
news_icon.html?id=186136
Description: Binary data
