http://www.harianterbit.com/artikel/rubrik/artikel.php?aid=32356
Hak pilih Polri dalam Pemilu 2009 (1)
Tanggal : 21 Nov 2007
Sumber : Harian Terbit
Oleh Teguh Soedarsono
MENGAWALI kajian ini terlebih dahulu kita samakan persepsi tentang berbagai
makna yang terkandung dalam judul topik masalah ini. "Hak Pilih" secara
harfiah meliputi makna "hak memilih" dan "hak dipilih", sedangkan kata "Polri"
menurut ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri Kepolisian Negara
Republik Indonesia yang terdiri dari "anggota Polri" dan "Pegawai Negeri Sipil
(PNS)."
Sementara itu "Pemilu 2009" adalah wujud pesta dan penerapan asas demokrasi
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, khususnya untuk memilih
wakil-wakil rakyat di lembaga-lembaga legislatif dan pasangan Presiden/Wakil
Presiden untuk periode masa waktu 5 (lima) tahun ke depan (2009-2014).
Untuk memenuhi kepentingan dan kemampuan dalam proses Pemilu 2009 tersebut di
atas, Polri dituntut untuk berbuat, berkehendak, dan bekerja secara netral di
samping penampilannya yang juga mandiri, proporsional, dan profesional.
Cerminan kenetralan, kemandirian, proporsionalisme, dan profesionalisme Polri
tersebut harus ditampakkan dalam keberadaan dan pelaksanaan kerjanya sebagai
"Pengayom, Pelindung, dan Pelayan Masyarakat". Ini merupakan fungsi kerja
kepolisian maupun keberadaan dan pelaksanaan kerjanya sebagai "Penegak Hukum
juga sebagai Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat" yang merupakan fungsi
kerja unsur aparatur negara. Penampilan dan unjuk kerja tersebut harus
ditampakkan juga dalam keberadaan dan kinerjanya sebagai unsur pengaman,
pengawas, maupun pengawal pelaksanaan Pemilu 2009 pada setiap tahapannya. Dalam
hal ini Polri dituntut dapat bersikap "netral" dalam melaksanakan dan
memberikan setiap layanan fungsi kepolisian yang diembannya, di samping itu
juga Polri dituntut mampu bergerak bebas dan selalu dirasakan berada di
tengah-tengah kehidupan masyarakatnya.
Memperhatikan tuntutan tugas dan kewajiban tersebut di atas, maka wacana
keberadaan Polri dalam Pemilu 2009 harus mempertimbangkan berbagai hal sebagai
berikut :
a. Bahwa untuk menjaga dan mewujudkan netralisme, keutuhan, dan profesionalisme
Polri secara perorangan maupun kelembagaan, diperlukan kearifan dan kelegowoan
dari setiap anggota Polri untuk mengenyampingkan penggunaan hak dan atau
pemenuhan hak-hak politiknya, tanpa harus merasa kehilangan hak asasinya
sebagai anggota masyarakat, anak bangsa, maupun warga negara Indonesia;
b. Bahwa untuk mewujudkan peran dan tugasnya secara proporsional dan
profesional dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada
masyarakat, maupun dalam tugas penegakan hukum dan pembinaan keamanan dan
ketertiban, terlebih untuk melaksanakan visi, misi, dan strategi "Community
Policing" atau "Perpolisian Masyarakat" dalam kerja Polri diperlukan status dan
perilaku kerja yang solid dan tidak berpihak pada suatu kepentingan golongan
dan atau terlibat dalam aktivitas politik praktis dari partai-partai tertentu;
c. Bahwa untuk mewujudkan dan menjaga kelangsungan "Agenda dan Kepentingan
Nasional" seperti Penyelenggaraan Pemilu 2009 guna mewujudkan kelangsungan dan
keberlanjutan Tata Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Indonesia, diperlukan
gugusan dan atau satuan kemampuan Polri yang tangguh, utuh, dan profesional
yang dibentuk dan dapat ditampilkan dalam kondisi perhatian yang terfokus dan
dalam kesempatan yang memadai;
d. Bahwa untuk melaksanakan peran dan tugas Polri sebagai unsur pengamanan dan
pengawas dalam proses Pemilu 2009 secara "Jurdil dan Luber" diperlukan suatu
tampilan dan sikap kerja Polri yang tegas, netral, dan wibawa. Untuk hal ini
Polri harus dalam keadaan yang tidak terikat dan tidak terpengaruh atau
dipengaruhi oleh suatu kepentingan golongan dan atau aktivitas politik praktis
dari partai-partai politik yang akan menjadi kontestan Pemilu 2009 tersebut;
e. Bahwa untuk menghindari dari kondisi yang mengarah pada lunturnya mutu kerja
dan profesionalisme dalam unjuk kerja fungsi Kepolisian, dan atau menurunnya
loyalitas, dedikasi, serta kinerja Polri dalam pelaksanaan tugasnya, maupun
menipisnya kedisiplinan dan kepatuhan anggota terhadap visi, misi, maupun etika
Polri yang disebabkan oleh tarikan-tarikan kepentingan partai-partai politik
seperti yang pernah dialami masa lalu, diperlukan keberadaan Polri yang netral
dan bebas dari intrik dan atau kepentingan golongan dan atau dari aktivitas
politik praktis dari partai politik tertentu; serta
f. Bahwa untuk menjaga imej masyarakat yang mendambakan keberadaan dan peran
Polri agar dapat menjadi "Benteng Negara, Pembina Masyarakat, Wasit Kemurnian
Demokrasi dalam Pemilu, maupun "Agent of Change" dalam Reformasi Nasional",
diperlukan komitmen, konsistensi, dan kejujuran yang mendalam dari Polri dalam
bertindak bebas dan berperilaku netral.
Di samping itu berbagai kebijakan dan keputusan seluruh anggota Polri dalam
penggunaan Hak Pilih pada Pemilu 2009 juga harus memperhatikan dan mendasarkan
norma-norma sebagai berikut:
a. Pasal 4 Ayat (2) ICCPR yang telah diratifikasi oleh UU Nomor 12 Tahun 2005
tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights
(Kovenan Internasional tentang Hak-Hak sipil dan Politik) yang menyatakan,
"Walaupun Hak Politik dalam Pemilu merupakan salah satu bentuk "Hak Asasi
Manusia", namun hak tersebut bukan merupakan "Underogable Rights."
b. Data monitoring Polri selama ini yang menyatakan bahwa penggunaan Hak Pilih
Polri dalam pemilu telah menjadikan peluang bagi masuknya "Intrik Kepentingan
Golongan" dan atau "Tarikan Massa Aktivitas Politik Praktis dari Partai-partai
Politik", yang dapat menjadi sumber konflik dan atau penyebab retaknya
soliditas Polri sehubungan dengan "Conflict of Interest" yang terjadi dalam
kelangsungan kelembagaan maupun pelaksanaan tugas Polri. Kondisi tersebut akan
lebih diperparah lagi dengan kondisi kesejahteraan Polri yang relatif belum
baik. Karena itu untuk menghindari keadaan yang demikian, maka Polri harus
dijauhkan dari segala tarikan kepentingan-kepentingan golongan maupun aktivitas
partai-partai politik;
c. Bahwa untuk upaya meningkatkan kemampuan profesionalisme fungsi kepolisian
maupun fungsi penegakan hukum, dalam keberadaan maupun kerja Polri perlu
dihindarkan berbagai hal yang memungkinkan menimbulkan perbedaan-perbedaan.
Seperti keterikatan kepentingan golongan dan atau tarikan-tarikan paham dan
atau aktivitas politik praktis dari partai-partai politik, maupun visi dan misi
lain di luar Polri yang dapat memecahkan soliditas kemampuan, komitmen kerja,
maupun konsistensi kerja Polri;
d. Bahwa jumlah Polri pada tahun 2009 yang diperkirakan berjumlah 389.004
orang, terdiri dari 379.904 anggota Polri aktif dan 23.359 anggota personil PNS
diprediksikan "tidak signifikan" untuk mampu mendongkrak perolehan suara
partai-partai politik yang bersangkutan. Selain itu penggunaan hak memilih
Polri yang disalurkan melalui partai-partai politik kontestan Pemilu 2009
tersebut diprediksikan juga "tidak akan memberikan manfaat yang besar bagi
kelembagaan maupun perorangan Polri". Untuk itu diperlukan kecermatan dan
kematangan berpikir dalam Penggunaan Hak Memilih Polri pada Pemilu 2009 yang
akan datang tersebut;
e. Bahwa untuk dapat menjaga obyektivitas, efektivitas, dan optimalitas
kinerja maupun hasil kerja Polri, perlu ditata dan dikembangkan wujud
netralitas Polri dalam membangun dan membina profesionalisme kemampuan dalam
keikutsertaannya mewujudkan dan menegakkan Kepentingan Nasional, Agenda
Nasional, dan Pembangunan Nasional yang telah ditentukan; dan
f. Bahwa disadari Polri masih harus belajar lebih banyak dan perlu secara
terus-menerus menggali pengalaman dalam mencermati kiprah politik praktis dari
partai-partai politik, terlebih dengan kondisi masih tebalnya "Kultur
Kepentingan" yang dapat menyeret pada keadaan yang penuh dengan conflict of
interest serta meruaknya "Politik Otonomi (Sistem Parokial)" yang memungkinkan
Polri terkooptasi dalam sikap pemihakan. (Penulis adalah Pembina Divisi Hukum
Polri)
