http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=314684&kat_id=23
Kamis, 22 Nopember 2007 14:28:00 Wapres: Mau Korupsi Harus Punya Nyali Besar Jakarta-RoL-- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan jika seseorang ingin melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia maka dia harus memiliki nyali yang sangat besar, karena banyaknya tim pemeriksa yang terkadang justru membuat orang takut bertindak. "Jadi kalau masih mau korupsi di Indonesia, nyalinya harus besar sekali," kata Wapres Kalla saat membuka diskusi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Jakarta, Kamis. Diskusi BPKP tersebut bertemakan "Peningkatan Kinerja dan Akuntabilitas Pemerintah dalam RJPMN 2004 s/d 2007". Menurut Wapres, selama ini terdapat enam instansi pemeriksa yakni, inspektur jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), polisi, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Saat ini di daerah-daerah, pejabat di daerah terjadi ketakutan .Ketakutan akan masuk penjara. Orang jadi takut bertindak akibatnya pembangunan lambat," kata Wapres. Karena itulah, tambah Wapres, harus diatur ulang bagaimana tujuan pemeriksaan agar tidak terjadi KKN namun tetap tidak membuat orang menjadi takut bertindak. Wapres mengusulkan dibuatnya acuan dasar yang disepakati oleh semua lembaga penyidik. "Pejabat-pejabat di daerah sudah mengeluh, sekarang mereka jadi "ATM "( sumber pemerasan, red) bagi pemeriksa. Ini harus diperbaiki, harus ada acuan-acuan yang jelas apakah suatu tindakan yang diambil itu salah atau tidak," kata Wapres. Menurut Wapres, untuk dapat melakukan pemeriksaan harus ada aturan-aturan sehingga hasilnya bisa baik. Wapres menjelaskan bahwa inti pemeriksaan adalah apakah antara perencanaan, operasional dan hasilnya telah sesuai atau tidak . Dengan demikian antara perencanaan dan operasional telah sesuai. "Tapi tidak semua yang berbeda hasilnya itu pasti negatif. Ada juga hasilnya berbeda itu posisif. Kalau perencanaannya suatu proyek nilainya Rp10 miliar ternyata dalam pelaksanaan bisa dihemat dan hanya perlu Rp8 miliar . Itu berbeda yang positif, karena terjadi penghematan," kata Wapres. Karena itulah, Wapres mengharapkan akan adanya suatu acuan dasar yang baku yang bisa diterima oleh semua pihak sehingga pemeriksaan tidak malah menghambat pembangunan. antara/mim
