REFLEKSI: Pada pemerintahan Orba Pertama, dilakukan militerisasi kekuasaan dengan menempatkan militer di berbagai bidang kekuasaan negara. Pada zaman "reformasi" atau juga kadangkala disebut Orba jilid kedua, dimajukan mantan militer ke berbagai kedudukan dalam pemerintahan didaerah maupun dipusat herarki kekuasaan, ada kalanya melalui partai politik.
Rakyat mayoritas tetap hidup senin kemis, bukan dongengan. KOMPAS Rabu, 28 November 2007 mutasi militer Oposisi Nilai Presiden Lamban soal Panglima TNI Jakarta, Kompas - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sebagai oposisi, sangat menyesalkan lambannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajukan calon Panglima Tentara Nasional Indonesia ke Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden baru mengajukan Jenderal Djoko Santoso sebagai calon Panglima TNI untuk menggantikan Marsekal Djoko Suyanto ke pimpinan DPR, Senin 26 November 2007. "Padahal, 2 Desember 2007 Djoko Suyanto telah memasuki masa pensiun," kata Ketua F-PDIP Tjahjo Kumolo di Rapat Paripurna DPR, Selasa (27/11). Rapat Paripurna DPR, kemarin, membahas pengambilan keputusan tentang Rancangan Undang-Undang Perjanjian Kerja Sama Keamanan antara RI dan Australia. Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono hadir dalam rapat tersebut. Begitu Juwono selesai menyampaikan pandangan pemerintah, Tjahjo langsung melancarkan interupsi mengenai pergantian Panglima TNI. "Kenapa surat dipersiapkan mendadak. Ini menyangkut Panglima TNI. Apakah pemerintah tidak punya rencana strategis?" ujar Tjahjo. "Ini bisa diselesaikan oleh teman-teman di DPR," ucapnya saat ditanya pers seusai paripurna. Menurut Juwono, meskipun Djoko Suyanto sudah memasuki usia pensiun, sebelum ada Panglima TNI yang baru, maka Djoko Suyanto tetap sebagai Panglima TNI. Komisi I menyayangkan Pimpinan Komisi I DPR pun menyayangkan kelambanan Presiden. Menurut Ketua Komisi I Theo L Sambuaga dari Fraksi Partai Golkar dan Wakil Ketua Komisi I Yusron Ihza Mahendra dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi, idealnya, Presiden sudah mengajukan calon pengganti Panglima TNI ke DPR satu bulan sebelum masa pensiun. Theo memperkirakan, uji kelayakan dan kepatutan di DPR baru bisa dilaksanakan paling cepat tanggal 3 Desember 2007. (DWA/SU
