http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2007/11/29/o1.htm
Menjaga Kepentingan Bersama UPAYA Indonesia untuk memperoleh insentif atas pemeliharaan hutan tropis diharapkan menjadi salah satu agenda yang akan dibahas dalam Konferensi PBB tentang Pemanasan Global Desember mendatang. Indonesia, Brazil dan beberapa negara lainnya yang punya hutan luas memang tidak berlebihan dalam mengusulkan hal itu. Bagaimana pun, hutan itu merupakan paru-paru dunia yang ikut aktif menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem dunia. Usulan ini merupakan salah satu langkah terobosan di tengah parahnya kerusakan hutan di dunia ketiga yang banyak menggantungkan pendapatannya pada hasil hutan dan produk olahannya. Logikanya, dengan pemberian insentif tersebut, negara-negara yang punya hutan tidak secara gegabah menebang hutannya. Alasannya, nilai insentif yang diberikan negara-negara maju di bawah koordinasi PBB jauh lebih besar dibandingkan kalau menjadikan hutan itu sebagai salah satu komoditas. Selain itu, angka kejahatan illegal logging pun dapat ditekan serendah mungkin. Negara penghasil kayu hanya menggunakan area hutan tanaman industri yang luasnya terbatas. Dengan demikian, hutan lindung tetap terjaga sebagai paru-paru dunia. Benang merah yang dapat ditarik dari usulan ini adalah pentingnya sebuah pengakuan serta apresiasi tentang milik bersama tersebut. Pengertian hutan sebagai milik bersama masyarakat dunia akan memunculkan suatu sentimen kebersamaan dalam upaya menjaga pelestarian peradaban manusia di tengah perubahan iklim yang makin parah. Kalau dunia selama ini concern dengan warisan budaya internasional yang didukung dengan pemberian bantuan teknik, manajemen maupun finansial, alangkah baiknya kebijakan itu diperlebar lagi pada sektor alam sebagai warisan dunia. Kita tentu tidak ingin melihat hutan Amazon gundul, hutan di Kalimantan meranggas atau belantara di Papua mengering. Untuk itulah, masyarakat dunia harus sadar bahwa kita dalam lingkup kepentingan bersama dalam konteks menjamin kelangsungan kehidupan di muka bumi ini. Kita pun sangat berkepentingan agar es di Atartika dan Artik tidak mencair sehingga membuat air pemukaan laut naik. Negara-negara kepulauan di dunia ini pun semakin terancam. Kita tentu tidak ingin melihat hal ini terjadi dan tercatat sebagai tragedi peradaban manusia. Dalam konteks Bali pun, pengertian milik bersama ini harus dipahami. Otonomi daerah yang dipahami secara salah mengakibatkan konsep milik bersama ini semakin memudar sehingga memunculkan milik ''pribadi'' atau daerah tertentu dimana sesuatu itu berada. Padahal, keberadaannya tidak hanya penting pada masyarakat di daerah itu saja tetapi juga masyarakat Bali secara luas. Otonomi telah memunculkan sikap ego yang dilandasi oleh kepentingan ekonomi semata. Contoh, hutan yang terletak di Kabupaten Tabanan, tidak hanya milik masyarakat Tabanan semata. Belantara di Bangli pun bukan semata-mata milik rakyat Bangli. Itu semua milik bersama, milik rakyat Bali. Itulah sebabnya kita patut menjaganya bersama. Untuk itulah, perlu gerakan untuk saling membangun pengertian yang menyeluruh bahwa kita ini hidup dalam saling ketergantungan. Tabanan tidak bisa menjaga hutannya sendiri, maka semua kabupaten patut urun rembuk. Celakanya, yang sekarang muncul malah pemikiran yang terkotak-kotak dengan mengklaim sumber daya alam dan budaya sebagai milik sendiri untuk mendatangkan manfaat ekonomi. Tidak jarang, saling klaim berbuntut konflik. Kita harapkan konferensi perubahan iklim ini memberikan spirit kebersamaan bagi masyarakat dunia. Keputusan yang diambil nanti, yang akan menggantikan Protokol Kyoto, diharapkan mengkiat semua negara dengan tidak aga lagi yang menerapkan standar ganda. Dunia ini milik bersama, bukan untuk dihancurkan tetapi untuk dijaga dan dipeli
