http://www.harianterbit.com/artikel/rubrik/artikel.php?aid=32980
Wartawan pun bisa buktikan tindak korupsi
Tanggal : 29 Nov 2007
Sumber : Harian Terbit
Oleh Haris Fadillah
RENCANA pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Eddy Sumarsono, Pemimpin Redaksi
Tabloid Investigasi, yang sedianya dilakukan pada Rabu (28/11) ditunda karena
jaksa penuntut umum menyatakan kepada Majelis Hakim belum siap. Padahal pada
persidangan sebelumnya, jaksa telah meminta waktu dua minggu untuk
mempersiapkan tuntutannya.
Persidangan perkara pencemaran nama baik terkait pemberitaan "Warisan Korupsi
Ismeth di Badan Otorita Batam" yang diturunkan Tabloid Investigasi itu berjalan
menarik perhatian publik. Terdapat sejumlah catatan penting dari kemampuan
wartawan membuktikan kebenaran tulisannya di pengadilan.
Menurut catatan Harian Terbit, beberapa fakta yang terungkap selama persidangan
antara lain,selama penyidikan di kepolisian hingga penyerahan tahap kedua,
terdakwa dikenakan pasal 311, 310 dan 316 KUHP, serta tidak pernah
dipersangkakan melanggar Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999.
Akan tetapi dalam dakwaan, jaksa penuntut umum telah "menyelundupkan" pasal 18
ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Jaksa telah mendakwa ketentuan yang tidak pernah dipersangkakan sebelumnya.
Terungkap disidang selama menjadi Ketua Otorita Batam pada periode tahun
1998-2005,Tabloid Investigasi menyuguhkan tulisan bernada miring tentang Ismeth
Abdullah, khususnya menyangkut tudingan korupsi.
Di depan Majelis diketuai Ketut Manika, terdakwa memberikan bukti tetulis
mengenai dana pengeluaran uang yang dilakukan mantan Ketua Otorita Batam.
Data yang disodorkan ke depan majelis adalah data keuangan OB per Januari-April
2005 (menjelang pilkada Gubernur Kepulauan Riau) terdapat bukti Ismeth Abdullah
memberi sumbangan uang kepada 658 (enam ratus lima puluh delapan) lembaga,
organisasi, dan perorangan.
Total sumbangan mencapai angka sebesar Rp. 7 miliar. Bantuan sebesar Rp 7
miliar itu diberikan kepada aneka ragam organisasi, lem-baga kemasyarakatan,
dan perorangan, jumlahnya mencapai 658 hanya dalam kurun waktu 4 (empat) bulan.
Tercatat yang memperoleh ban-tuan, antara lain, LSM Singa Lapar, Forum
Masyarakat Pesisir Batam, LSM Lintas Peduli Anak Negeri, pe-nerbitan Tabloid
Lancang, Dewan Pimpinan Daerah Bela Mega, Yayasan Piayu Laut Masyarakat
Tempatan dan sebagainya. Namun sumbangan dana itu ditanggapi Ismet
Abddulah,sudah sesuai dan tidak ada pelanggaran hukum.
Fakta lainnya diungkap terdakwa dengan bukti pengeluaran kas dari kas Badan
Otorita Batam untuk Harian Suara Karya sebesar Rp. 36.352.800,00- dengan
tulisan berjudul "Kawasan Barelang Layak Berpredikat FTZ" tanggal 23-04-2003.
Juga pengeluaran untuk pembayaran pemuatan advertorial di Majalah Mentari
Oktober 2002 dan Januari 2003 sebesar Rp 100 juta Atau untuk reporter TVRI
sebesar Rp. 3.014.600,00 pada 21 Nopember 2003.
Pada tanggal 9 Juni 2003, ada pengeluaran kas OB untuk biaya penginapan tamu OB
di Hotel IBIS Ta-marin sebesar Rp. 49.595.723,00, tanggal 15 Juli 2003 sebesar
Rp. 32.379.924,00, dan tanggal 14 Agustus 2003 sebesar Rp.49.731.213,00. Data
tertulis pengeluaran dana itu dibawa ke persidangan pencemaran nama baik yang
dilaporkan Ismeth Abdullah.
Dokumen lain menyangkut pemberian fasilitas hotel, souvenir. kunjungan diplomat
dan pengusaha ke Pulau Batam tanggal 5 Juni 2003, tercatat ada pembelian 45
item souvenir menelan biaya sebesar Rp. 425.000.000,00 dan, bulan Maret 2003
sebesar Rp. 100 juta serta dikumen Surat Perintah Kerja No. 030/UM-SPK/XI/2003
beli wadah memo, jam dan ballpoint saja mencapai Rp. 376.750.000,00.
Mengenai berita dengan judul : "Lukisan Mahal di Ruang Pak Ketua" TI menulis
menulis berdasarkan dokumen tanggal 30 September 2003,dimana ada pengeluaran
uang kas OB sebesar Rp. 75 juta untuk membeli 1 (satu) buah lukisan bunga
Flamboyan karya Sutopo ukuran 120 X 200 cm dengan judul "Berkembang dan
Berkembang".
Tanggal 23 September 2003 ada pengeluaran uang kas sebesar Rp. 61.500.000,00
untuk membeli lukisan. Tanggal 12 Januari 2004 ada lagi pengeluaran uang kas
sebesar Rp. 75.juta untuk membeli 3 (tiga) lukisan untuk ruang kerja Bpk Ketua
OB. Menurut saksi ahli bahasa, Drs. Sutiman, M. Hum yang dihadirkan oleh pihak
jaksa penuntut umum pada persidangan Rabu (24/10), kalimat pada halaman 11
Lukisan Mahal di Ruang Pak Ketua berarti bahwa, di ruang Pak Ketua ada lukisan
yang berharga mahal.
Jika yang dimaksud Pak Ketua itu adalah Ismeth Abdullah pernyataan itu dapat
berdampak (berarti) bahwa Ismeth Abdullah adalah orang yang mempunyai selera
tinggi ter-hadap lukisan sehingga ia mengoleksi lukisan mahal dengan uangnya
sendiri. Tentang tulisan yang berjudul: "Pengadaan Mobil Pemadam ala Batam"
pada intinya melaporkan adanya indikasi korupsi yang merugikan keuangan Negara
dalam pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran Tangga (Ladder Truck),
dan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran dengan kapasitas 5000 liter, senilai
Rp 11,9 miliar pada Januari tahun 2005, melalui mekanisme penunjukan langsung
juga dilengkapi dokumen pendukung.
Terbukti 5 bulan setelah berita itu diturunkan Ismeth Abdullah telah diperiksa
Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi pe-ngadaan mobil pemadam
kebakaran di Badan Otorita Batam.
Sementara artikel lain dengan judul "Hutan Lindung pun Dibabat" juga memiliki
bukti dokumen lengkap. Tulisan ini pada intinya melaporkan di Pulau Batam telah
terjadi perubahan peruntukan dan fungsi, serta penggunaan kawasan hutan tanpa
izin pejabat yang berwenang, yang merugikan negara.
TI menilai kondisi itu telah melanggar UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
dan PP No. 34 Tahun 2000 tentang Tata Hutan Penyusunan Rencana Pengolahan
Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, serta SK Menteri
Kehutanan No. 165/Menhut-VII/2003 tanggal 20 Maret 2003.
Kendati ada surat dari Menteri Kehutanan MS Kaban yang berusaha "memutihkan"
perbuatan melawan hukum yang dilakukan Ismet namun tidak banyak membantu.
Pertama, karena syarat adanya lahan pengganti hingga lewat dua tahun belum
tersedia, juga tidak ada persetujuan formal yang diberikan DPR untuk alih
fungsi hutan lindung di Batam.
Terungkap pula selama persidangan bahwa Tabloid Investigasi sudah memberikan
hak jawab kepada Ismeth Abdulah sesuai perintah Undang-Undang Pers. Mengenai
masalah Ismeth merasa tidak pernah dikonfirmasi, diketahui berdasarkan
keterangan saksi fakta Andi Sabri, wartawan yang ditugasi mewawancarai Ismeth
menjelaskan kalau mantan ketua OB itu monolak untuk diwawancarai dengan topik
masalah di seputar dugaan korupsi.
Saksi ahli Wina Armada Sukardi, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Dewan
Pers nenyebutkan terdakwa, sesuai ketentuan pasal 50 KUHP, bila seseorang
menjalankan tugas Undang-Undang maka dia tidak bisa dipidana. Apalagi Tabloid
Investigasi pemberitaannya terkait dengan pemberantasan korupsi. Dalam
peristiwa seperti ini, jaksa tidak dapat dituntut terdakwa dengan persangkaan
pencemaran nama baik. Sebab jaksa melaksanakan perintah UU sebagai penuntut
umum. Jadi sama seperti halnya dengan jaksa atau polisi, wartawan bisa
menerobos azas praduga tak bersalah.
Yang menarik keterangan Dr. Rudi Satrio, ahli hukum pidana dari Univeritas
Indonesia, mengatakan, dalam masalah pemberitaan pers, maka KUHP harus
disingkirkan, yang digunakan adalah UU No. 40 Tahun 1999. Hal ini didasarkan
pada ketentuan Pasal 63 KUHP ayat (2) yang menyatakan, jika suatu perbuatan,
yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum diatur pula dalam aturan pidana
yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan". Undang-Undang No.
40 Tahun 1999 adalah UU khusus sehingga padanya berlaku azas lex specialis
derogate lex generalis.
Pendapat ini diperkuat pendapat saksi ahli Wina Armanda, karena
ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pers telah dibuat dalam rangka menjaga
dan menguatkan pers bebas sebagai sendi demokrasi dan Negara berdasarkan hukum,
maka tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pers harus didahulukan
(primaat/prevail) daripada ketentuan-ketentuan hukum lain, terutama ketentuan
pemidanaan. Sedangkan Dr. Chairul Huda, SH. MH, saksi ahli hukum pidana dari
Universitas Muhamadiyah menjelaskan, sesuai pasal 61 dan 62 KUHP, secara formil
pers tidak bisa dituntut pidana sepanjang telah menyebut nama dan alamatnya
atau ketika ditegur pertama kali menyebutkan hal itu.
Secara materiel UU Pers hanya menyangkut korporasi maka sesuai pasal-pasal KUHP
tidak dapat digunakan dalam perkara ini. Dengan demikian, baik secara formil
maupun materiel pers tidak bisa dikenakan dakwaan berkenaan dengan pasal-pasal
pencemaran nama baik maupun fitnah yang ada dalam KUHP, termasuk pasal lainnya.
Secara umum, diantara hal-hal yang dituntut oleh proses pengadilan adalah
pengungkapan fakta, konstruksi, atau penentuan kebenaran. Oleh karena itu,
tidak mengherankan jika kebohongan yang dilakukan di dalam pengadilan dianggap
lebih serius dibandingkan kebohongan yang dilakukan diluar pengadilan. (Penulis
adalah wartawan Terbit)
