http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=187920
REFORMASI BIROKRASI Paling Korup, Peradilan Harus Menjadi Prioritas Taufiequrrahman Ruki, Ketua KPK Selasa, 4 Desember 2007 JAKARTA (Suara Karya): Reformasi birokrasi menjadi keharusan untuk menekan dan mencegah perilaku koruptif di tubuh pemerintahan. Dalam konteks ini, reformasi aparat peradilan (judiciary aparatus reform) harus menjadi prioritas karena survei menunjukkan bahwa mereka paling korup, khususnya paling berinisiatif meminta suap kepada pencari keadilan. Demikian pendapat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrrahman Ruki dalam seminar nasional bertajuk "Visi Pembangunan Hukum Nasional 2025", kemarin, di Jakarta. Dibuka resmi oleh Wapres Jusuf Kalla, seminar tersebut juga menampilkan pembicara guru besar ilmu administrasi Univeristas Indonesia (UI) Eko Prasojo. Menurut Ruki, reformasi aparatur peradilan bisa ditempuh dengan melakukan pemuliaan hakim dan pemberdayaan pengadilan. "Polisi boleh jelek, pengacara boleh rusak, dan jaksa boleh goblok. Tapi hakim harus pintar. Kalau hakim pintar dan berintegritas tinggi, maka polisi, pengacara, dan jaksa tidak bisa mempermainkan keadilan," kata Ruki. Dalam melakukan pemuliaan, ujar Ruki, hakim harus diperlakukan sebagai the honourable. Seorang hakim bukan hanya dipanggil sebagai "yang mulia" dalam ruang sidang, tetapi juga harus benar-benar diperlakukan sebagai figur mulia di tengah masyarakat. Dengan demikian, profesi hakim ditempatkan pada posisi amat terhormat karena kemuliaannya. Ruki menambahkan, hakim juga harus ditempatkan sebagai puncak profesi berbasis ilmu hukum, seperti penyidik, penuntut umum, panitera, pengacara, notaris, konsultan hukum, dan juga dosen ilmu hukum. "Hakim juga harus dijadikan sebagai the most outstanding person. Menghakimi merupakan kehormatan yang hanya bisa dilakukan oleh seorang yang memiliki profesionalisme tinggi serta teruji bertanggung jawab" ujar Ruki. Sebagai implikasi penerapan prinsip pemuliaan hakim, dia menyatakan bahwa negara wajib memberikan berbagai perlakuan khusus terhadap hakim. Misalnya memberikan tunjangan kehormatan yang lebih tinggi dibanding pejabat negara pada tingkat yang setara. Perlakuan lain, hakim diberi fasilitas memadai, seperti tempat tinggal di daerah terbaik plus kendaraan dinas. Tapi, di sisi lain, hakim dilarang melakukan pekerjaan lain di luar tugas kehakiman. "Pengabdian seorang hakim adalah seumur hidup. Dia tetap mengabdi selama masih dalam kondisi mampu berpikir jernih dan ditunjang kondisi kesehatan prima," kata Ruki. Sementara itu, Eko Prasojo menyatakan, reformasi peradilan bisa mengatasi fenomena korupsi di tubuh birokrasi (bureaucratic corruption) dan dunia politik (political corruption). Menurut dia, korupsi di dua ranah tersebut telah mengakibatkan birokrasi menjadi tempat mengeruk uang. "Jabatan politis di pemerintahan kini bukan lagi sebagai tempat mengabdi, melainkan tempat untuk mengembalikan uang yang telah dikeluarkan sebelum menduduki jabatan. Itu merasuki pikiran pejabat pada tahun pertama dan kedua menjabat. Sementara pada tahun ketiga, pikiran dia dipenuhi dengan kebutuhan mempersiapkan diri untuk menduduki lagi jabatan pada periode berikutnya," tutur Eko. Sementara itu, saat memberikan sambutan pada pembukaan seminar tersebut, Wapres Jusuf Kalla menyatakan, hukum harus dinamis, tidak kaku, dan selalu menyesuaikan diri terhadap aturan penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan berbangsa dan bernegara. "Kalau dalam hal hubungan kita (antarlembaga), eksekutif, yudikatif, dan legislatif demikian rumit, kita tidak mempunyai cara yang baik untuk membangun bangsa, " kata Wapres. Wapres menyatakan, hukum harus dinamis sehingga bisa menyesuaikan diri terhadap keadaan. "Sering orang mengatakan beberapa tindakan saya melanggar hukum. Bukan melanggar, tetapi mengubah. Dalam pemikiran saya, hanya kitab suci yang tidak bisa diubah, Undang-Undang Dasar 1945 saja bisa diubah, kenapa undang-undang dan kepmen tidak bisa," ujarnya. Wapres mencontohkan hubungan pemerintah dan DPR dalam penyusunan anggaran. UU APBN, katanya, mewajibkan anggaran sedetail apa pun diketahui DPR. Dampaknya, penyusunan anggaran menjadi lamban dan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang telanjur berubah. Meski begitu, Wapres juga menyadari fungsi check and balances antara DPR dan pemerintah sangat penting. Namun, itu jangan meninggalkan semangat efisiensi. (Nefan Kristiono/Kardeni
news_icon.html?id=187920
Description: Binary data
