Refleksi: Apakah peraturan hukum NKRI tidak cukup kuat untuk diproseskan sesuatu kasus korupsi dan oleh karena itu harus mendapat izin presiden? Bayangkan saja kalau si korupptor itu sobat, kenalan atau juga keluarga presiden, maka pasti presiden akan berlagak pilon, berpura-pura tidak tahu atau mengudur-undurkan waktu guna memberikan izin proses hukum dan kalau orang sudah lupa, kasusnya dihilangkan tak berbekas. Sang koruptor luput dan dengan legah bisa mengkonsumsi uang haram berkat kelihaian presiden yang dipilih rakyat. Dengan begitu bisa dibilang rakyat ditipu 3 kali lipat, kali pertama yaitu rakyat memilih orang yang tidak tetap untuk mewakili mereka dan kedua duit negara disita koruptor dan kali ketiga korupstor dibebaskan dari sanksi hukum negara.
Bagaimana dengan kasustuduhan korupsi kepada Pak Harto yang disinyalir oleh StAR, apakah ada instruksi presiden untuk diprioritas pertamakan guna diselidiki dan diajukan ke pengadilan agar masalahnya selesai secepat mungkin dan supaya uang curian sebanyak puluhan milyaran dollar yang disebutkan oleh StAR, disita oleh negara demi dipakai sebagaimana mestinya untuk kepentingan perbaikan hidup rakyat. Presiden bungkam, apakah silent is gold ini untuk keuntungan siapa? http://www.suarapembaruan.com/News/2007/12/10/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY Korupsi Proyek JLS Kejagung Tunggu Izin Presiden [JAKARTA] Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah mengajukan izin pemeriksaan Bupati Tangerang, Banten, Ismet Iskandar terkait kasus korupsi proyek Jalan Lingkar Selatan (JLS) Serpong-Tigaraksa ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sekitar dua bulan lalu. "Kita mengajukan izin sejak dua bulan lalu, sampai sekarang belum ada tanggapan. Ya, kita berharap cepat turun. Kita sih dorong terus," kata Direktur Penyidikan pada Tindak Pidana Khusus Kejagung, Muhammad Salim kepada wartawan di Jakarta, akhir pekan lalu. Salim mengatakan, Kejagung melakukan pengawasan ketat terhadap penyidikan kasus JLS tersebut yang sedang dilakukan Kejati Banten. "Kasus tersebut melibatkan Bupati Tangerang, Ismet Iskandar dan proses penyidikannya tetap dilaksanakan Kejati Banten," kata Salim. Salim mengatakan, dalam supervisi tersebut Kejagung minta tim penyidik selalu berkoordinasi untuk mendalami unsur-unsur tindak pidana korupsinya. Sementara itu, pekan lalu, sekitar 100 warga yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat untuk Akuntabilitas dan Transparansi Tangerang (Strata) kembali berunjuk rasa di depan kantor Kejagung. Massa mendesak Jaksa Agung Hendarman Supandji agar segera memerintahkan Kepala Kejaksaan Tinggi Banten untuk menuntaskan penyidikan kasus tersebut. "Kasus JLS yang sudah ada dua tersangka kini mati suri dalam penyidikan Kejati Banten. Jaksa Agung jangan diam saja," kata Koordinator Strata, Sabeth Adilawa dalam orasinya. Massa mendatangi Kejagung dari Tangerang dengan menggunakan sepeda motor. Selain berorasi mereka membentangkan spanduk yang bertuliskan "Segera Panggil Bupati Tangerang Ismet Iskandar." Dua orang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejati Banten dalam kasus itu, kata Sabeth, adalah mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Tangerang, Maryoso dan Mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tangerang, Muchtar Luthfi. Sabeth mengatakan, kasus ini sangat tidak layak untuk didiamkan, karena laporan BPK pada 2006, proyek JLS yang sampai sekarang belum tuntas merugikan negara Rp 28 miliar. [E-8] Last modified: 10/12/07
