Refleksi: Rupanya konperensi iklim di Bali, bukan saja memaksa, tetapi juga menginspirasikan para petinggi NKRI untuk melakukan beberapa hal yang samasekali tidak termasuk dalam rencana mereka sebelumnya, yaitu waktu mereka berlomba-lomba dalam Pemilu untuk duduk pada kursi kekuasaan.
Presiden SBY muncul dalam adpertensi di TV internasional bersama anak-anak kecil dengan semboyan "Together we can". Dalam negeri beliau muncul dengan kampanye penaman 75 juta pohon. Pohon apa yang di tanam dan dalam jangka waktu sampai kapan penanaman pohon harus selesai, tidak disebutkan. Sekadar untuk diingatkan sesuai catatan sejarah bahwa pada zaman pendudukan tentara Jepang di Hindia Belanda, eh, di Indonesia pada waktu Perang Dunia Kedua, disuruh penduduk untuk menanam pohon jarak. Pohon jarak yang ditanam ini samasekali tidak ada hubungan dengan kepentingan rakyat untuk mengisi perut yang lapar, tetapi untuk kebutuhan militer Jepang. Pertanyaan yang barang timbul, ialah apakah heboh-hangatnya kampanye penaman pohon ini cuma selama konperensi iklim berlangsung, dan sehabis konperensi tamat pula riwayatnya. Jadi kampanyenya sekadar hangat-hangat taik ayam. Wakil presiden JM Kalla pun tidak mau ketinggalan. Beliau malah lebih radikal lagi dari pada para fundamentalis pelindung alam. Pernyataan JMK dibawah ini mengingatkan kepada anasir-anasir komunis yang selalu menentang ekspoatasi kapitalisme terhadap rakyat pekerja dan kaum tani. Siapa tahu JMK diam-diam membaca Das Kapital, karang Karl Marx, karena dikatakan bahwa tidak ada ahli ekonomi mana pun yang menganalisa dan penindasan kaum kapitalis terhadap rakyat pekerja dan kaum tani seperti Karl Marx. Akhirulkalam, mudah-mudahan saja sering diadakan konperensi internasional yang menyangkut masalah perlindungan kehidupan manusia di Bali. Akan sangat menarik sekali apabila StAR mengadakan konperensi di Indonesia, dan para petinggi NKRI akan seradikal dan seaktif seperti pada konperensi mengenai iklim di Bali ini? Kalau mereka seradikal kali ini tentunya akan mereka menlakukan penyitaan terhadap harta kekayaan rakyat yang dikorupsi oleh Pak Harto dan konco-konconya, demi tidak kehilangan muka dan wibawa terhadap rakyat yang mereka wakili. http://www.sinarharapan.co.id/berita/0712/15/sh01.html Wapres: Pengusaha Kayu Sengsarakan Rakyat Oleh Yuyuk Sugarman Yogyakarta-Zaman sudah berubah ketika era 1960-1980-an para pengusaha penebang hutan pemegang HPH banyak yang dapat penghargaan, misalnya PT Barito Timber Pacific Tbk, PT Djayanti Group, dan sebagainya. Sebetulnya, mereka banyak sekali melakukan penebangan-penebangan kayu di hutan-hutan alam. Hal ini dikatakan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, ketika mencanangkan hutan kemasyarakatan (HKm) di Dusun Ketek, Desa Banyusoca, Playen Gunung Kidul, Sabtu (15/12) pagi. "Mereka semakin banyak menebang semakin terhormat, dan merekalah yang selalu duduk paling depan," ujar Jusuf Kalla. Namun, menurut Jusuf Kalla, zaman sekarang sudah berubah. Orang-orang yang menghutankan kembali saat ini yang mendapat penghargaan. "Jadi yang dulu kita hargai justru saat ini menyengsarakan kita," katanya. Jusuf Kalla juga selalu berbicara dalam forum-forum internasional," Hutan-hutan di Indonesia yang merusak Anda-anda (pihak asing) juga. Karena Anda-anda yang membawa peralatan berat, membeli kayu dengan harga murah dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba Anda merasa tidak bersalah. Jadi sebetulnya Andalah yang paling menikmati hasilnya, tapi kami yang mendapatkan kesengsaraan." Pada kesempatan itu, Jusuf Kalla juga sempat beranekdot yang menyerempet ke kampanye partai. Ketiak ia berbicara soal sungai-sungai yang mulai menguning, langsung saja ditimpali dengan kuning itu baik. Kemudian ia juga mengatakan hijau itu juga baik, tapi nanti hasilnya akan kuning, merah juga bagus seperti karpet ini, cuma orang suka menginjak-injak. Langit juga biru, kemudian ia sembari menoleh ke Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, seraya mengatakan,"Ini tak melanggarkan Pak Gubernur," yang disambut tawa meriah para hadirin. Pada kesempatan itu, Gubernur DIY juga mengungkapkan bahwa saat ini dilakukan sebuah pilot project bekerja sama dengan enam universitas yang ada di Yogyakarta, seperti UGM, UII, UPN, Atmajaya, UNY, dan UMY. Menurut Sultan, pilot poject ini akan mengambil lahan seluas 100 hektare, di mana setiap hektarenya terdapat 1.030 pohon jati, dan dari jumlah 100 hektare itu masing-masing universitas, diberikan hak kelola bersama masyarakat sekitar sebanyak 10 hektare. "Tapi ini ada syaratnya. Syaratnya adalah tahun depan pada tahun ajaran tahun 2008, masing-masing perguruan tinggi itu harus menerima mahasiswa asal Yogya yang miskin secara gratis. Nah nanti setelah 15 tahun baru saya bayar dengan pohon-pohon jati itu," ujar Sultan, yang disambur tepuk tangan meriah dari para hadirin Adanya pilot project ini disambut baik oleh Menteri Kehutanan MS Kaban, karena dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi, akan bisa meningkatkan sumber daya manusia. Menurut MS Kaban, pencanangan hutan kemasyarakat ini mampu memberdayakan masyarakat sekaligus memelihara hutan dengan diberikan hak mengelola hutan secara tetap, maka masyarakat akan mendapat legalitas. "Pendekatan seperti HKm ini juga bisa sebagai sebuah solusi untuk menyelesaikan konflik yang selama ini sering terjadi," kata MS Kaban. Ditambahkan pula oleh Menhut, target HKm hingga tahun 2009 mencapai 400.000 hektare, sedangkan pada tahun 2015 target lahan yang dijadikan Hkm mencapai 2,1 juta hektare. Dengan begitu, angka kemiskinan dapat ditekan minimal 50 persen. Dari data yang ada dalam pencanangan Hkm ini diberikan iklim usaha pemanfaatan hutan kepada 57 kelompok tani dari 3 provinsi, yaitu Provinsi Lampung, Provinsi DIY, dan Provinsi NTB. Dengan perincian, luas area untuk Gunung Kidul sebanyak 1.087,45 hektare, Kulon Progo sebanyak 196,80 hektare, Lampung Barat sebanyak 1.970,09 hektare, Lampung Utara 1.200 hektare, Panggamus 2.547,22 hektare, dan Lombok Tengah sebesar 1.809,50 hektare. n +++++ Kalla: Dana Hasil Hutan Jangan Disimpan di Bank Sabtu, 15 Desember 2007 | 15:23 WIB TEMPO Interaktif, Yogyakarta:Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta dana-dana dari proses pengelolaan hutan, baik itu pajak maupun dana langsung dari hasil hutan, jangan disimpan di bank. Kalla meminta agar dana-dana tersebut digunakan untuk mereboisasi dan merehabilitasi hutan kembali. "Dana-dana hasil hutan tidak sepantasnya disimpan di bank dan menghasilkan bunga, namun harus dikembalikan untuk membangun hutan," kata Kalla saat mencanangkan "Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Hutan Kemasyarakatan" di Gunung Kidul Yogyakarta, Sabtu (15/12). Hadir juga dalam kesempatan ini Menteri Kehutanan MS Kaban dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubowono X. Menurut Kalla, jika masih ada pemerintah daerah dan pengusaha HPH yang melakukan itu, mereka tergolong pihak yang terbelakang. "Dulu iklimnya memang yang banyak menebang adalah yang mendapat kehormatan. Makin banyak menebang makin terhormat dan selalu duduk di depan. Tetapi lihat akibatnya saat ini, banjir dan longsor. Dulu Barito dan Jayanti Group melakukan itu alasannya klasik, yaitu untuk meningkatkan ekspor," kata Kalla. Kalla mengatakan fungsi hutan semain disorot dunia setelah KTT Konferensi Iklim di Bali, di mana Indonesia memegang peranan penting dalam kelestarian hutan. Namun, dalam konteks ini, kata Kalla, seharusnya ada kebersamaan. "Jangan hanya Indonesia yang merasakan dampaknya, negara maju yang paling menikmati manfaatnya," ujarnya. Ke depan, kata Kalla, Departemen Kehutanan harus memprioritaskan program kehutanan oleh masyarakat, bukan lagi memprioritaskan izin HPH. Menuru Kalla, rakyatlah yang sebenarnya paling pantas menikmati hasil hutan, bukan lagi kalangan pengusaha. "Pemerintah akan dukung pendanaan program yang mengutamakan masyarakat, berapa pun akan digulirkan," ujarnya. Kalla juga mengkritik gagalnya program rehabilitasi hutan pada 2006. Kalla meminta agar penanaman hutan pada 2008 dan 2009 lebih progresif. "Keberhasilannya nanti bukan diukur oleh laporan, tetapi bisa berkurang tidak banjir atau kekeringan nantinya." Anton Aprianto ++++ Kalla: Negara Maju Jangan Cuci Tangan Sabtu, 15 Desember 2007 | 16:09 WIB TEMPO Interaktif, Yogyakarta:Wakil Presiden Jusuf Kalla mengimbau negara-negara maju agar ikut bertanggung jawab terhadap pelestarian sumber daya alam, khususnya hutan, untuk mengurangi risiko dampak perubahan iklim. Alasannya, "Karena negara-negara maju juga ikut berkontribusi terhadap kerusakan hutan dan pencemaran iklim di Indonesia," kata Kalla saat membuka "Gerakan Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan" di Gunung Kidul, Sabtu (15/12). Pernyataan Kalla ini menanggapi alotnya kesepakatan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) soal kesepakatan reduksi emisi. Dalam draf "Peta Jalan Bali" disebutkan bahwa negara maju wajib memangkas emisi karbon 25 sampai 45 persen dari tingkat emisi pada 1990 sampai 2012. Beberapa negara maju ada yang tidak sepakat perihal ini. Kalla meminta kesadaran negara maju bahwa kelestarian lingkungan, khususnya hutan, adalah tanggung jawab bersama. Pasalnya, industri-industri di negara majulah yang banyak merusak hutan dan mencemari iklim Indonesia. "Kita harus memperbaiki hutan kita supaya kontribusi terhadap iklim dunia semakin signifikan," ujarnya. Kalla menilai negara maju, juga negara tetangga, kadang hanya ingin menikmati kontribusi positifnya terhadap hutan Indonesia. Saat Indonesia mengalami masalah hutan, negara-negara tersebut hanya menyalahkan. "Kalau sumbangan oksigen selama 11 hari mereka tidak pernah berterima kasih, sedangkan saat hutan kebakaran mereka menyalahkan kita karena dampak asapnya," kata Kalla. Anton Aprianto
