Rabu, 26/12/2007 10:55 WIB Tekanan fiskal ancam kesejahteraan rakyat oleh : Kemal Syamsudin
Perkembangan perekonomian dunia sepanjang 2007 ini akan berdampak terhadap perekonomian nasional sepanjang 2008 mendatang, terutama pada triwulan pertama dan kedua. Dampak yang masih akan dirasakan terutama adalah kenaikan harga minyak dunia terhadap aktivitas perekonomian nasional serta keseimbangan makro ekonomi. Aktivitas perekonomian masih akan menghadapi kendala berkaitan dengan trend harga minyak dunia sepanjang 2008 mendatang. Penyesuaian-penyesuaian atas berbagai rencana dan keputusan bisnis masih harus terus dilakukan oleh dunia usaha. Salah satu penyesuaian itu adalah dengan menaikkan harga jual hasil produksi untuk mengimbangi kenaikan biaya karena naiknya harga minyak. Karenanya, perkembangan kegiatan ekonomi produktif pun akan ditentukan oleh ekspektasi dunia usaha mengenai dampak kenaikan harga minyak terhadap stabilitas makro ekonomi. Secara langsung maupun tidak langsung, stabilitas makro ekonomi akan ditentukan oleh otoritas moneter maupun pemerintah dalam menyikapi setiap pergerakan harga minyak dunia. Di sisi makro ekonomi, penyesuaian rencana dan keputusan bisnis tersebut akan berpengaruh pula terhadap pembentukan ekspektasi inflasi. Melihat trend harga minyak yang masih akan bergerak naik, maka dapat disimpulkan bahwa ekspektasi inflasi yang akan terbentuk adalah: laju inflasi pada triwulan pertama dan kedua 2008 akan lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2007. Sementara pada saat yang sama, faktor musiman berupa datangnya hari raya yang berurutan telah mendorong meningkatnya jumlah uang beredar (M2) yang berarti pula terjadi kanaikan laju inflasi karena meningkatnya permintaan uang dari masyarakat (M1). Terbentuknya ekspektasi inflasi yang cenderung negatif ini akan berpengaruh pula terhadap sikap otoritas moneter dalam memutuskan kebijakan-kebijakan di sektor moneter, terutama kebijakan suku bunga. Tampaknya otoritas moneter dalam hal ini Bank Indonesia tidak memiliki ruang yang cukup lebar untuk dapat menurunkan suku bunga. Dengan kemungkinan laju inflasi yang tinggi, kebijakan penurunan suku bunga dikhawatirkan akan memicu reaksi negatif dari pelaku pasar. Apalagi, laju inflasi yang tinggi berarti pula terjadinya tekanan ekstra terhadap nilai tukar rupiah. Untuk mencegah reaksi negatif dan melemahnya kurs rupiah tersebut, maka Bank Indonesia diperkirakan masih akan mempertahankan suku bunga BI Rate maupun SBI. Perpaduan reaksi di sektor mikro serta kebijakan di sektor makro ekonomi tersebut tentu saja akan menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi perekonomian nasional secara keseluruhan. Tentu, yang akan menerima getah dari kombinasi yang tidak mengenakkan itu tentu saja tetap masyarakat secara keseluruhan. Bagaimanapun, masyarakat merupakan 'konsumen' akhir dari kebijakan-kebijakan di sektor mikro maupun makro itu. Terhambatnya penurunan suku bunga atau bahkan kembali naiknya suku bunga, menyebabkan biaya dana yang harus ditanggung oleh dunia usaha tidak bisa ditekan. Sementara untuk mengatasinya-sekali lagi--dunia usaha akan terpaksa menaikkan harga, termasuk harga barang-barang kebutuhan pokok masyarakat. Maka yang terjadi adalah, beban hidup masyarakat pada 2008 akan semakin berat, di mana daya beli masyarakat akan semakin terkikis oleh tingginya laju inflasi tersebut. Padahal, pada saat yang sama, pemerintah belum juga mampu berbuat banyak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan fiskalnya. Mudah ditebak, tingkat suku bunga yang tinggi serta kurs rupiah yang tertekan akan menambah beban pembayaran utang pemerintah, baik utang dalam negeri maupun luar negeri. Padahal pada saat yang sama beban subsidi yang harus ditanggung APBN juga akan bertambah seiring naiknya harga minyak. Yang justru dikhawatirkan adalah, bila tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah itu kemudian ditransformasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang tidak pro masyarakat miskin. Maka pertanyaan yang perlu ditegaskan jawabnya oleh pemerintah adalah, akankah pemerintah mengorbankan kesejahteraan masyarakat, dengan mengurangi pos-pos anggaran pembangunan? Misalnya, akankah pemerintah masih akan menunda realisasi pos pembangunan pendidikan sebesar 20% sesuai amanat undang-undang? Bukankah penundaan realisasi anggaran pendidikan itu berarti pula pelanggaran mendasar terhadap konstitusi negara, sebagaimana telah diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa? bisnis.com URL : http://web.bisnis.com/kolom/2id795.html © Copyright 1996-2007 PT Jurnalindo Aksara Grafika Cetak | Tutup Window
<<logo-bisnis-small.jpg>>
<<icon_cetak.gif>>
