http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=319690

Rabu, 02 Jan 2008,


2008 Dianggap Tahun Koruptor


SBY Diminta lebih Serius Memberantas Korupsi
JAKARTA - Tahun 2008 dalam penanggalan Tiongkok (shio) dibaca sebagai tahun 
tikus. Lambang hewan pengerat tersebut dalam dunia politik diartikan dengan 
korupsi. 

Kalangan anggota dewan mengatakan, dengan sejumlah indikasi penegakan hukum 
yang tebang pilih dan upaya adanya perlawanan dari para koruptor, tahun tikus 
bisa jadi adalah tahun kemenangan pemakan uang rakyat.

"2008 benar-benar jadi batu ujian bagi pemerintahan SBY atas keseriusannya 
memberantas korupsi. Apakah tahun tikus berarti tahunnya koruptor, kita lihat 
saja," ujar Ketua DPP Partai Bintang Reformasi Ade Daud Nasution dalam sebuah 
diskusi terbatas bersama wartawan (31/12).

Salah satu parameter bahwa pemerintah kurang serius dalam memberantas korupsi 
adalah berlarut-larutnya penyelesaian bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). 

Menurut Ade, kasus itu tak pernah selesai sejak pemerintahan Soeharto sehingga 
APBN terbebani hingga puluhan triliun rupiah setiap tahun. Akibatnya, subsidi 
bagi pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan jadi berkurang.

"Kalau saja beban APBN untuk membayar bunga rekap sekitar Rp 68 triliun per 
tahun bisa dihilangkan, subsidi bagi rakyat miskin bisa ditambah," tandasnya. 
Dalam skema penyelesaian kasus BLBI, beban pembayaran bunga rekap akan terus 
membebani APBN hingga tahun anggaran 2030.

Menjelang akhir 2007 lalu masyarakat juga dikecewakan dengan terpilihnya 
sejumlah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bermasalah. Lembaga 
yang dibentuk untuk menutupi kelemahan kejaksaan dan kepolisian justru dipimpin 
seorang jaksa. Antasari Azhar adalah mantan jaksa yang menangani kasus Tommy 
Soeharto.

Adnan Buyung Nasution menyatakan, tidak mustahil ada anggota Komisi III DPR 
yang dibekingi koruptor untuk meluluskan Antasari Azhar, Chandra M. Hamzah, 
Haryono, M. Jasin, dan Bibit Samad Riyanto sebagai pimpinan KPK baru. Bahkan, 
dia mengindiksaikan adanya politik dagang sapi dalam pemilihan pimpinan KPK 
tersebut.

Salah satu Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni) Bagus Hardianto 
menyatakan, pihaknya telah membangun jaringan pengawasan terhadap KPK dari 
seluruh senat mahasiswa fakultas hukum di Indonesia. Menurut dia, koruptor 
fight back harus dilawan dengan cara sistematis. "Caranya cukup mudah, seperti 
Eliot Nash menghabisi Al Capone," janjinya. (cak/mk)


Kirim email ke