Quote: "..* 158 lokasi pengoplosan* Kemarin Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro menyerahkan dokumen yang berisi data lengkap tentang 158 lokasi pengoplosan *BBM*bersubsidi kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan kejaksaan, di Jakarta. Ia berharap data tersebut ditindaklanjuti aparat penegak hukum, sebagai tindakan pengamanan dan pemberian jaminan pasokan bahan bakar kepada masyarakat pascakebijakan *kenaikan* *harga* *BBM*. ..* Serukan perang*
Pada kesempatan itu Purnomo menyerukan kepada masyarakat untuk memerangi kejahatan penyelewengan *BBM* bersubsidi. Purnomo menegaskan, sesuai dengan Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001, tindakan penyalahgunaan *BBM* tergolong tindak pidana kejahatan. Presiden pun telah mengeluarkan Instruksi Presiden No 3 Tahun *2005* tentang Pemantauan, Pengawasan, dan Pengendalian Dampak *Kenaikan* *Harga* Eceran Bahan Bakar Minyak di Dalam Negeri. .." FYI, sumber berita dari tembolok (cache) berita kompas.. :-) Seruan perang yang 'hangat-hangat tahi ayam'.. contoh di bawah dari berita tahun 2005.. mudah"an kita tidak termasuk yang mudah melupakan hal ini.. Karena penguasa isu di negara ini kerap mengecoh perhatian publik dengan segala macam isu baru untuk mengalihkan suatu topik, terlebih yang menyangkut hidup rakyat/wong cilik.. .. Pemberitaan soal pengoplosan selalu dimunculkan setiap ada rencana 'menaikkan harga' BBM.. Menjadi 'pembenaran' atas rencana tersebut? Sudah tahunan (pengoplosan) koq masih tidak hilang" juga ya? Siapa saja sih pemain dan pelindungnya? :-P Aparat (sekedar) terlibat atau otaknya? CMIIW.. Kalau kata Om Gugel, hampir 1000 hasil pengecekan dengan kalimat: lokasi pengoplosan bbm bersubsidi.. ".. http://www.google.co.id/search?q=lokasi+pengoplosan+bbm+bersubsidi&btnG=Telusuri&hl=id&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&hs=L6U Web Urutan *1* - *10* dari sekitar *977* hasil penelusuran untuk *lokasi pengoplosan bbm bersubsidi*. (*0.33* detik) detik Finance : *Pengoplosan BBM * Rugikan Negara Triliunan Rupiah<http://www.detikfinance.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/02/tgl/19/time/163146/idnews/744068/idkanal/4>Angka kerugian itu hanya untuk satu *lokasi pengoplosan*. *...* Para pelaku yang tertangkap melakukan *pengoplosan BBM bersubsidi* bisa dijerat pasal 53 dan 54 UU *...* www.detikfinance.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/02/tgl/19/time/163146/idnews/744068/idkanal/4- 17k - Tembolok<http://209.85.175.104/search?q=cache:qOjYnMJeZTUJ:www.detikfinance.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/02/tgl/19/time/163146/idnews/744068/idkanal/4+lokasi+pengoplosan+bbm+bersubsidi&hl=id&ct=clnk&cd=1&gl=id&client=firefox-a>- Halaman sejenis<http://www.google.co.id/search?hl=id&client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-US:official&hs=nS&q=related:www.detikfinance.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/02/tgl/19/time/163146/idnews/744068/idkanal/4> Aksi Tolak Kenaikan Harga *BBM* Berlanjut - Kamis, 10 Maret 2005<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/10/utama/1613615.htm> *Lokasi pengoplosan BBM* terbanyak terdapat di wilayah Jakarta, Bogor, *...*kepada masyarakat untuk memerangi kejahatan penyelewengan *BBM bersubsidi*. *...* www.kompas.com/kompas-cetak/0503/10/utama/1613615.htm - 41k - Tembolok<http://209.85.175.104/search?q=cache:-NjYMudsYZIJ:www.kompas.com/kompas-cetak/0503/10/utama/1613615.htm+lokasi+pengoplosan+bbm+bersubsidi&hl=id&ct=clnk&cd=2&gl=id&client=firefox-a>- Halaman sejenis<http://www.google.co.id/search?hl=id&client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-US:official&hs=nS&q=related:www.kompas.com/kompas-cetak/0503/10/utama/1613615.htm> .." Wassalam, Irwan.K http://209.85.175.104/search?q=cache:-NjYMudsYZIJ:www.kompas.com/kompas-cetak/0503/10/utama/1613615.htm+kenaikan+harga+bbm+maret+2005&hl=id&ct=clnk&cd=4&gl=id&client=firefox-a * Berita Utama * * Kamis, 10 Maret 2005 * Aksi Tolak *Kenaikan* *Harga* *BBM* Berlanjut Jakarta, Kompas - Aksi menolak *kenaikan* *harga* *BBM* hingga Rabu (9/3) kemarin masih terus berlangsung. Lingkar Mahasiswa Jakarta Raya dan Banten menyatakan akan terus mengadakan aksi tersebut hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menurunkan *harga* *BBM*. Kemarin siang aksi dilakukan dari Bundaran Hotel Indonesia hingga depan Istana Negara, Jakarta. Unjuk rasa dalam bentuk orasi itu dilakukan oleh 17 badan eksekutif mahasiswa se-Jakarta dan Banten. Mereka menolak *kenaikan* *harga* bahan bakar minyak (*BBM*) karena menilai penyaluran dana kompensasi *BBM*terhadap sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial tidak jelas. Pengunjuk rasa menyatakan, alasan pemerintah menaikkan *harga* *BBM* dan menyubsidikan ke tiga sektor lain baik, tetapi tidak tepat. "Dana kompensasi ini tidak efektif karena dalam sejarahnya dari rezim Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid), Megawati (Megawati Soekarnoputri), dana kompensasi selalu disalahgunakan dan tidak sampai ke masyarakat miskin," kata salah seorang pengunjuk rasa. Ia mempertanyakan soal belum adanya skema komprehensif dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla tentang dana kompensasi *BBM*. Pengunjuk rasa juga mendesak pemerintah memeriksa Pertamina. "Pertamina merugi bukan karena *harga* minyak murah, tetapi karena ada korupsi. Lihat hasil temuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang persekongkolan penjualan tanker raksasa Pertamina tahun 2004 yang merugikan negara sekitar 20 juta dollar AS," ujar Maman Abdurrahman, Presiden Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti. Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (Kompi) yang terdiri dari nelayan dan petani tambak, kemarin, juga menolak *kenaikan* *harga* *BBM* dan melakukan aksi di depan Kantor Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Mereka menolak *kenaikan* *harga* *BBM*, khususnya solar, karena biaya produksi yang mereka perlukan sekarang ini lebih besar dari hasil yang mereka dapatkan. "Biaya produksi tidak imbang dengan hasil yang diperoleh. Dengan * kenaikan* *harga* *BBM*, efeknya banyak. *Harga* beras naik, nilai produksi jadi mahal, sedangkan hasil tangkapan kami tetap," kata Asep Saefuddin, Sekretaris Kompi. *Ralat Hidayat Nur Wahid* Berkaitan dengan masalah *kenaikan* *harga* *BBM* ini, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid memberikan sanggahan serta koreksinya terhadap berita Kompas (Rabu, 9/3) berjudul "Ketua MPR Desak Presiden Kaji Ulang *Harga* *BBM*". Dalam pemberitaan tersebut ditulis "Presiden tidak perlu malu memperbaiki atau mengoreksi *kenaikan* *harga* * BBM* bersama DPR. Memang, tidak ada undang-undangnya Presiden harus mendengarkan DPR". Menurut Hidayat, dia tidak mengatakan demikian. Dia mengatakan, "Tidak ada undang-undangnya Presiden mendengarkan partai-kalimat ini adalah sebagai jawaban atas pertanyaan, bagaimana tanggapan saya bahwa Presiden mengacuhkan Partai Keadilan Sejahtera dalam masalah *kenaikan* *harga* *BBM*-namun harus benar-benar memerhatikan, mendengarkan, dan berkonsultasi dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) sebagai lembaga perwakilan rakyat sehubungan dengan *kenaikan* *harga* *BBM*." Hidayat mengatakan, ralat diperlukan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman serta ekses yang timbul atas kesalahan pemberitaan tersebut. *158 lokasi pengoplosan* Kemarin Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro menyerahkan dokumen yang berisi data lengkap tentang 158 lokasi pengoplosan *BBM* bersubsidi kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan kejaksaan, di Jakarta. Ia berharap data tersebut ditindaklanjuti aparat penegak hukum, sebagai tindakan pengamanan dan pemberian jaminan pasokan bahan bakar kepada masyarakat pascakebijakan *kenaikan* *harga* *BBM*. Laporan yang diserahkan Purnomo berdasarkan hasil pemantauan Pertamina. Menurut Purnomo, laporan tersebut berisi alamat lengkap lokasi yang dicurigai sebagai tempat pengoplosan *BBM* selama ini. Lokasi pengoplosan *BBM* terbanyak terdapat di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bandung, Banten, Indramayu, dan Cirebon, yakni 126 lokasi. Sisanya tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang berlokasi di dekat industri dan perbatasan negara. Berdasarkan catatan Pertamina Unit Pemasaran III yang meliputi wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Jawa Barat, dan Banten, pada tahun 2004 didapati 33 kasus penyalahgunaan *BBM* yang telah dilaporkan kepada kepolisian. Sebanyak 15 kasus sudah dilimpahkan ke pengadilan dan satu kasus sudah diputus. Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Ari Soemarno mengatakan, lokasi penyalahgunaan terbesar memang berada di Unit Pemasaran III. Dia menambahkan, dari 126 lokasi tersebut, sebanyak 17 di antaranya berada di Bekasi dengan volume penyalahgunaan mencapai sekitar sembilan juta liter, dari total potensi penyalahgunaan di wilayah tersebut yang mencapai 35,44 juta liter. *Serukan perang* Pada kesempatan itu Purnomo menyerukan kepada masyarakat untuk memerangi kejahatan penyelewengan *BBM* bersubsidi. Purnomo menegaskan, sesuai dengan Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001, tindakan penyalahgunaan *BBM*tergolong tindak pidana kejahatan. Presiden pun telah mengeluarkan Instruksi Presiden No 3 Tahun *2005* tentang Pemantauan, Pengawasan, dan Pengendalian Dampak *Kenaikan* *Harga* Eceran Bahan Bakar Minyak di Dalam Negeri. Instruksi tersebut ditujukan kepada para menteri, Panglima TNI, Kepala Polri, serta para gubernur dan bupati. Mereka diminta agar melakukan tindakan hukum terhadap setiap orang, perusahaan, atau badan hukum yang melakukan atau patut diduga melakukan penimbunan, penyimpanan, penyerahan, dan penggunaan *BBM* yang bertentangan dengan perundang-undangan. (*/USH/BOY) *Search :* *Berita Lainnya : * · RI-Malaysia Sepakati Penyelesaian Damai<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/10/utama/1613606.htm> · Mabes TNI Minta Anggaran Pertahanan Ditambah<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/10/utama/1613608.htm> · Aksi Tolak *Kenaikan* *Harga* *BBM* Berlanjut<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/10/utama/1613615.htm> · Malaysia Terus Lakukan Pelanggaran Wilayah<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/10/utama/1613613.htm> · Kepala Dinas Kehutanan Irjabar Resmi Ditahan<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/10/utama/1613617.htm> · Hening dan Sepi Juga Menawan<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/10/utama/1613612.htm>
